Metodologi Berfatwa dalam Islam - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Kolom
22/09/2005

Metodologi Berfatwa dalam Islam

Oleh Abd Moqsith Ghazali

Fatwa adalah kata yang sering disalah pahami. Ada yang menyangka, fatwa adalah sejenis dogma yang memiliki daya ikat kuat seperti halnya Alquran. Atau seperti konstitusi negara sehingga bagi yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi hukum. Tentu sangkaan ini keliru sepenuhnya. Sebab, fatwa pada hakekatnya tak lebih dari sebuah pendapat dan pemikiran belaka, dari individu ulama atau institusi keulamaan, yang boleh diikuti atau justru diabaikan sama sekali. Untuk mengurangi kadar kesalah-pahaman dan kekeliruan tentang mekanisme dan hal ihwal fatwa, maka alarm dan petunjuk metodologis berikut perlu diperhatikan.

Artikel ini sebelumnya dimuat Koran Tempo, Selasa 20 September 2005

Fatwa adalah kata yang sering disalah pahami. Ada yang menyangka, fatwa adalah sejenis dogma yang memiliki daya ikat kuat seperti halnya Alquran. Atau seperti konstitusi negara sehingga bagi yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi hukum. Tentu sangkaan ini keliru sepenuhnya. Sebab, fatwa pada hakekatnya tak lebih dari sebuah pendapat dan pemikiran belaka, dari individu ulama atau institusi keulamaan, yang boleh diikuti atau justru diabaikan sama sekali. Pendeknya, fatwa bersifat--meminjam bahasa ushul fikih--ghair mulzim (tidak mengikat).

Untuk mengurangi kadar kesalah-pahaman dan kekeliruan tentang mekanisme dan hal ihwal fatwa, maka alarm dan petunjuk metodologis berikut perlu diperhatikan. Pertama, menurut Ahmad ibn Hanbal, fatwa tidak boleh dilandaskan pada taklid. Jumhur ulama Syafi’iyah menyatakan bahwa fatwa yang tegak di atas taklid menunjukkan bahwa si mufti tidak memiliki kapasitas yang standar sehingga fatwa yang dikeluarkannya pun bisa ditolak. Menurut para ahli ushul fikih, persyaratan seorang mufti harus memenuhi persyaratan seorang mujtahid, dan seorang mujtahid dilarang untuk membebek (taklid) pada mujtahid lain. Dengan demikian, ulama Indonesia tidak boleh mem"foto-copy" dan menduplikasi fatwa ulama Pakistan dalam menghukumi sebuah peristiwa hukum. Fatwa MUI yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah sesat karena para ulama di negara-negara Islam Timur Tengah telah memutuskan demikian, terang secara metodologis bermasalah karena itu perlu dipertanyakan kredibilitas para perumusnya.

Kedua, fatwa tidak boleh melantur dari prinsip hak asasi manusia (HAM) yang diusung Islam sejak mula. Prinsip-prinsip itu, antara lain, adalah hak untuk memeluk suatu agama atau keyakinan, termasuk di dalamnya hak untuk mengikuti jenis tafsir tertentu dalam Islam. Setiap umat memiliki hak untuk mengikuti tafsir a la Sunni, a la Mu’tazilah, a la Syi’ah, a la Gus Dur, a la Cak Nur, a la kiai langitan, a la Jaringan Islam Liberal (JIL), a la Ahmadiyah, dan lain-lain. Wahai, serahkanlah kepada umat untuk memilih mana-mana tafsir yang terbaik untuk dirinya. Jangan paksa umat untuk memegang suatu fatwa apalagi suatu fatwa yang melanggar prinsip-prinsip dasar ajaran Islam (maqashid al-syari’ah). Selama fatwa tidak merongrong HAM, maka ia adalah valid dan absah. Dan jika bertentangan dengan HAM, maka fatwa bukan hanya dapat dibatalkan melainkan batal dengan logika fatwa itu sendiri.

Ketiga, kebenaran fatwa bersifat relatif sehingga selalu dimungkinkan untuk diubah seiring perubahan ruang, waktu, dan tradisi. Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam magnum opusnya I’lam al-Muwaqqi’in (Juz II, hlm. 5) menyatakan tentang adanya peluang untuk selalu mereformasi dan memperbaiki fatwa dalam satu bahasan; fashl: fiy taghayyur al-fatwa wa ikhtilafiha bihasabi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyyat wa al-’awaid. Dus, mengubah teks fatwa bukanlah perkara tabu. Menurut Ahmad ibn Hanbal, jika sebuah fatwa diduga keras akan menimbulkan keburukan, maka semestinya si mufti menahan diri, tidak mengedarkan fatwanya itu. Fatwa perlu ditinjau kembali, waktu demi waktu, untuk dilihat apakah ia memberikan efek maslahat terhadap umat atau justru menimbulkan huru-hara di tengah masyarakat. Dengan penjelasan ini, maka pendapat beberapa ulama MUI yang enggan untuk merevisi sejumlah fatwanya yang jelas-jelas menimbulkan keburukan adalah perkara yang tidak lazim, anakronistik, dan menyalahi fatsoen dalam berfatwa.

Keempat, fatwa harus didahului oleh--meminjam bahasa ilmu mantik (logika)--tashawwur (deskripsi) yang memadai tentang satu pokok soal, termasuk dengan cara mengajak berdiskusi seseorang atau sekelompok yang akan terkena sasaran dari fatwa. Sekedar misal, fatwa MUI yang mengharamkan umat Islam mengikuti pluralisme yang--menurut MUI--menyamakan seluruh agama, menunjukkan bahwa fatwa itu tidak diawali oleh tashawwur deliberatif perihal pluralisme. Sebab, menyama-ratakan seluruh agama secara in toto bukanlah esensi dasar pluralisme. Pluralisme adalah pengakuan tentang “yang lain” sebagai “yang lain”. Yang lain dihargai dan dihormati sebagaimana diri yang bersangkutan menghargai dirinya sendiri. Sederhana, bukan?

Terkait dengan fatwa pengharaman pluralisme, amat disayangkan bahwa MUI tidak pernah berdialog dengan para akademisi dan aktivis yang selama ini gigih menyosialisasikan pluralisme ke khalayak. MUI cenderung mendefinisikan sendiri tentang pluralisme dan dengan mengacu pada definisinya itu mereka mengharamkan pluralisme. Padahal, yang dilarang MUI bukanlah pluralisme melainkan pandangan yang menyatakan bahwa seluruh agama adalah sama persis. Pluralisme tidak identik dengan menyamakan seluruh agama. MUI tampaknya salah alamat.

Waba’du, itulah sejumlah petunjuk metodologis dalam berfatwa. Dengan menjalankan petunjuk tersebut, diharapkan sebuah fatwa solutif bagi sejumlah soal yang muncul. Dan bukan sebaliknya, fatwa yang akan merusak persendian nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip dasar ajaran Islam. Maka, tunaikanlah petunjuk dalam berfatwa itu! []

22/09/2005 | Kolom | #

Komentar

Komentar Masuk (3)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

Assalamualaikum Wr Wb, Tuanku Moqsith seolah-oleah tidak paham dengan maksud Imam Ahmad dan jumhur ulama Syafiiyah ,yang mana menurut Ahmad ibn Hanbal, fatwa tidak boleh dilandaskan pada taklid.  Perkataan ini dimaksudkan bila seorang telah mendapat dalil berdasarkan Quran dan hadist yang lebih kuat, maka sudah seharusnya seseorang tidak boleh taklid...dan harus mengikuti dalil yang lebih kuat… Ulama Indonesia bukan menduplikasi fatwa ulama pakistan, tetapi dengan teliti dan berdasarkan dalil Quran dan hadist setelah dikaji memang tidak ada perbedaan...sehingga seorang yang mengeluarkan fatwa tidak harus berbeda dengan ulama lain...sehingga patut dipungkiri bila ada seseorang yang melarang ulama untuk mengeluarkan fatwa yang sama…

Pernyataan tuanku moqsith yang menyatakan bahwa fatwa tidak boleh melantur dari prinsip hak asasi manusia (HAM) merupakan pendapat yang lemah bahkan tidak berarti, fatwa yang benar adalah tidak boleh melantur dari Al Quran dan hadist.  Seorang ulama wajib memberikan tuntunan kepada umat untuk memehami agama sesuai ajaran Rasulullah dan pemahaman para sahabat, sehingga bila ada yang membiarkan ulama yang tidak mengajarkan ajaran Rasulullah maka nyatalah bahwa ulama tersebut adalah ulama Su’/ pendusta…

Dan yang Tuanku Moqsith menitir pendapat imam Ahmad ibn Hanbal, jika sebuah fatwa diduga keras akan menimbulkan keburukan, maka semestinya si mufti menahan diri, tidak mengedarkan fatwanya itu. Fatwa perlu ditinjau kembali, waktu demi waktu, untuk dilihat apakah ia memberikan efek maslahat terhadap umat atau justru menimbulkan huru-hara di tengah masyarakat.Pendapat ini benar dan sangat jelas sekali merupakan sikap kehati-hatian seorang ulama dalam mengeluarkan fatwa… hanya saja pendapat ini dipakai tuan Moqsith sesuai hawa nafsunya menganggap keluarnya fatwa MUI menimblkkan kebnurukan..padahal tidak..semakin banyak kaum muslimin yang semakin sadar terhadap ajaran Rasulullah dan berhati-hati terhadap kesesatan ahmadiyah dan liberal...dengan dampak ini semakin membenarkan tindakan-tindakan ulama di MUI…

Dan terakhir Tuanku Moqsith menganggap MUI tidak pernah berdiskusi seseorang atau sekelompok yang akan terkena sasaran dari fatwa dan keliru dalam memhami pluralisme, tentu saja pernyataan ini lemah ..karena website JIL sangat jelas sekali dibaca.. dan pemikiran2 tokohnya sudah tersebar...dan malah saya meyakini tuanku Moqsith malah yang tidak pernah bertanya dalil-dalil yang dilontarkan MUI, hal ini dapat dilihat dari tulisan2 tuanku Moqsith yang sangat jauh dari dalil2 yang diungkapkan MUI

Wassalamualaikum Wr Wb

Abu Hira
-----

Posted by Abu Hira  on  10/09  at  11:10 PM

saya lihat orang-orang JIL terlalu keras kepala. kalau tidak klop, kenapa tidak datangi saja MUI, duduk melingkar dalam satu meja satu ruang, musyawarahkan apa masalahnya. Atau kalau perlu, undang para pembuat fatwa MUI itu. apa susahnya buat undangan. Kalau hanya saling serang lewat berbagai media...itu namanya jagoan kandang. Keluar dong.. katakan dengan gagah: ini dada saya dulu di komunitas kami ada tradisi: jika ada masalah antar 2 orang, maka masukin saja orang tsb ke dalam satu ruang dengan dibekali golok, lalu kunci dari luar. biar kalau perlu, mereka saling bunuh. tapi hasilnya?,aman bung. sama juga bukan berarti mengekor. kalau memang hasilnya sama, mau gimana lagi? Apa harus di “akalin” biar agak-agak berbeda gitu? yang penting duduk bersama. Mengalah bukan berarti kalah.

Posted by herry soenanto  on  09/30  at  06:09 AM

Artikel Sdr. Abd M. Ghazali ini seharusnya mampu mencerahkan para tokoh kita di MUI. Empat kesalahan MUI yang ditulis Sdr. Ghazali, saya sebut sebagai persoalan mendasar yang harus dipahami para tokoh MUI. Harapan saya, para tokoh tersebut terbuka kati dan pikirannya untuk berani mengoreksi diri, dan bukan sekedar berani ‘melalaikan’ diri.

Membuat fatwa dengan cara copy-paste, selain bias secara metodologis, juga amat berbahaya karena mengajarkan penjiplakan yang dilarang oleh ajaran agama. Fatwa yang bertentangan dengan HAM, jelas menunjukkan bahwa para tokoh MUI itu masih bermesraan dengan Orde baru yang melahirkannya. Sifat dan sikap merasa benar, tidak mau melakukan revisi jelas indikasi mental dan budaya orde baru, ditambah misunderstood mereka terhadap pengertian pluralisme, makin mengukuhkan predikat mereka.

Saran tindak, artikel Sdr. Ghazali, sebaiknya dibaca berulang-ulang oleh para tokoh MUI. Membaca berulang-ulang, selain akan memahami maknanya dan mengerti isi sepenuhnya. Ini amat penting sebagai modal meluruskan kesalahan metodologis, menghargai HAM, dan berani mengakui kekurangan.Ayo buruan bung !! 

Wassalam

Posted by MusaAbu  on  09/27  at  09:09 PM

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq