Mubarak dan Dilema Demokrasi di Mesir - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Kliping
25/09/2005

Mubarak dan Dilema Demokrasi di Mesir

Oleh M. Guntur Romli

Inilah dilema demokrasi di Mesir. Dengan prosedur, atas nama demokrasi dan pemilihan langsung, Mubarak semakin memperkokoh kekuasaannya. Fenomena ini yang disebut oleh Fareed Zakaria (1997) sebagai kebangkitan demokrasi yang tidak liberal (The Rise of Illiberal Democracy). Fenomena ini tidak hanya terjadi di Mesir, tapi juga di Suriah, Libya, Pakistan, Malaysia, dan negara-negara dalam tahap demokratisasi. Dengan demokrasi yang tidak liberal, rezim yang korup, tiran, rasis, dan militer mampu mempertahankan kekuasaannya hingga akhir hayat dengan legalisasi demokrasi.

Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/08/opini/2032821.htm

Opini Kompas, Kamis, 08 September 2005

Tanggal 7 September kemarin, rakyat Mesir memulai sejarah politik baru. Mereka bisa memilih presiden secara langsung dan disuguhi beberapa calon presiden (multikandidat). Setelah sebelumnya, pemilihan presiden berasal dari calon tunggal, dan melalui referendum.

Tentu saja, kandidat presiden terkuat untuk periode mendatang tetap dipegang oleh presiden Mesir saat ini; Mohamed Hosni Mubarak dari partai berkuasa, NDP (National Democratic Party). Meskipun ada dua kandidat lain dari kelompok oposisi yang cukup dikenal, yaitu Noaman Gomaa dari Partai Wafd, dan Ayman Nour dari Partai Ghad tidak akan memberi perlawanan yang berarti.

Perubahan sistem pemilihan presiden secara langsung dan multikandidat merupakan inisiatif dari Presiden Hosni Mubarak dengan mengamandemen Konstitusi Mesir Pasal 76 dan disetujui oleh rakyat Mesir melalui referendum 25 Mei lalu. Kala itu, kelompok-kelompok oposisi memboikot referendum. Pasalnya, sistem baru itu tidak memberi tambahan ruang kebebasan. Amandemen konstitusi tidak menyentuh masalah-masalah krusial, seperti pembatasan wewenang presiden, hubungan legislatif-eksekutif, memberi kebebasan pada kekuatan masyarakat sipil, dan lain-lain. Singkatnya, kelompok oposisi menginginkan reformasi total (al-ishlah al-syamil) tidak hanya sekadar amandemen Pasal 76 saja.

Kemenangan mutlak

Sebenarnya kemenangan Mubarak bisa diketahui sebelum pemilihan presiden dimulai. Hasil referendum 25 Mei lalu adalah kemenangan mutlak Mubarak. Selain itu, menurut pengamat politik dari Harian Sharq al-Awsat, Amer Thahiri (1/9), pemilihan presiden Mesir saat ini tidak dalam kondisi politik yang tepat. Sistem multikandidat diputuskan secara mendadak (Februari 2005) sehingga kelompok oposisi kelabakan dan tidak memiliki persiapan yang matang. Mereka juga tidak mampu memantau proses pemungutan suara. Dalam pemilu kali ini panitia pemilu berjumlah 45.000 yang tersebar di pelosok negeri Firaun itu. Rezim Mubarak juga tidak mengizinkan organisasi pemantau pemilu independen dan lembaga-lembaga dunia.

Lantas, apa makna dari pemilihan presiden Mesir kali ini dengan sistem yang baru? Banyak pihak yang pesimistis, pemilihan presiden saat ini tidak akan membawa perubahan sama sekali. Keputusan Mubarak untuk mengamandemen Pasal 76 hanya untuk mengurangi tekanan Amerika Serikat dengan proyek demokratisasi di Timur Tengah yang dimulai dari Mesir. Sebelumnya, AS juga memprotes keras ketika rezim Mubarak menahan tokoh oposisi Ayman Nour yang menyuarakan pemilihan presiden secara langsung dan multikandidat.

Mubarak kini memasuki usia 77 tahun (4 Mei 1928) dan berkuasa sejak 14 Oktober 1981. Karena faktor usia, Mubarak menyebut periodenya mendatang sebagai masa transisi (marhalah intiqliyah). Sebelum memutuskan maju, diwartakan Mubarak ingin mewariskan kekuasaan pada anaknya, Gamal Mubarak. Skenario dinasti al-Asad di Suria akan berulang di Mesir, ketika Presiden Hafidz al-Asad mangkat, digantikan oleh anaknya Basyar al-Asad.

Namun, kelemahan Gamal Mubarak tidak memiliki latar belakang militer. Dia ekonom, berbeda dengan Basyar al-Asad. Meski saat ini Gamal menempati posisi kunci dalam NDP sebagai ketua biro politik, menguasai anggota-anggota legislatif NDP di parlemen, dan kabinet menteri Mesir saat ini adalah orang-orang Gamal, dalam tradisi politik Mesir, presiden berasal dari kalangan militer, tidak pernah berasal dari sipil. Jika Gamal dipaksakan menjadi presiden saat ini dikhawatirkan kelompok militer akan melakukan kudeta. Bisa-bisa, bukan skenario Suriah yang terjadi, tapi skenario Sudan. Kelompok militer melakukan kudeta dengan berkoalisi bersama kelompok Islam radikal. Seperti Jenderal Bashir dan Hasan Turabi yang meruntuhkan rezim Numaery. Sedangkan di Mesir, kelompok Ikhwan Muslimin adalah kekuatan oposisi yang lumayan kuat.

Sebagai politikus yang piawai, tentu Mubarak menyadari hal itu. Paling tidak untuk masa mendatang, calon presiden harus dipilih langsung oleh rakyat, tidak harus berasal dari militer sebagaimana tradisi presiden-presiden sebelumnya sejak Mohamed Nagueb, Gamal Abd Nasser, Anwar Sadat, dan Mubarak sendiri. Mubarak ingin membabat habis tradisi militer tersebut dengan melahirkan tradisi politik baru. Dengan masa transisi ini yang sengaja diciptakan Mubarak, Gamal, anaknya, bisa terus menggalang kekuatan dari rakyat Mesir dan mewarisi kekuasaan ayahnya secara demokratis.

Negara menguasai rakyat

Inilah dilema demokrasi di Mesir. Dengan prosedur, atas nama demokrasi dan pemilihan langsung, Mubarak semakin memperkokoh kekuasaannya. Fenomena ini yang disebut oleh Fareed Zakaria (1997) sebagai kebangkitan demokrasi yang tidak liberal (The Rise of Illiberal Democracy). Fenomena ini tidak hanya terjadi di Mesir, tapi juga di Suriah, Libya, Pakistan, Malaysia, dan negara-negara dalam tahap demokratisasi. Dengan demokrasi yang tidak liberal, rezim yang korup, tiran, rasis, dan militer mampu mempertahankan kekuasaannya hingga akhir hayat dengan legalisasi demokrasi.

Dalam ranah Mesir, pengamatan Fareed Zakaria, Mesir membutuhkan demokrasi liberal-sebuah sistem politik yang tidak hanya ditandai oleh pemilu yang bebas dan adil, tetapi juga penegakan undang-undang, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan terhadap kebebasan dasariah; berbicara, berkumpul, beragama dan hak milik pribadi. Bundel kebebasan ini disebut sebagai liberalisme konstitusional (constitutional liberalism).

Konstitusi Mesir saat ini tidak menjamin liberalisme konstitusional. Menurut 55 pasal dalam Konstitusi Mesir, seorang presiden memiliki wewenang 63 persen sedangkan 25 persen dimiliki lembaga legislatif. Mubarak dengan menjadi presiden dan ketua umum NDP yang menguasai parlemen bisa memiliki 88 persen wewenang. Pasal 77 yang tidak disentuh Mubarak yang memungkinkan presiden berkuasa seumur hidup. Mesir juga masih memberlakukan undang-undang darurat yang selama ini dijadikan alasan untuk meredam kelompok-kelompok oposisi dan membungkam kebebasan dengan alasan keadaan darurat.

Negara juga menguasai lembaga-lembaga keagamaan (Al-Azhar, Majlis Fatwa, ordo tarekat, dan masjid), sosial dan pers (koran dan televisi). Di Mesir tidak ada kekuatan masyarakat sipil (civil society) dalam arti yang sebenarnya. Dengan konstitusi saat ini, negara menguasai rakyatnya dan tidak memberi ruang sedikit pun untuk menghirup udara kebebasan.

Untuk perubahan Mesir mendatang, tentu saja terletak di tangan rakyat Mesir sendiri, bukan dari tekanan negara luar. Dalam masa transisi ini, komitmen Mubarak diuji, benarkah akan memberikan tradisi politik yang baru bagi rakyatnya, atau menciptakan skenario pewarisan kekuasaan secara demokratis?

Kelompok oposisi dan masyarakat sipil, yang menginginkan reformasi total, harus terus-menerus melakukan tuntutan terhadap liberalisme konstitusional tersebut. Perjuangan reformasi baru dimulai.

MOHAMAD GUNTUR ROMLI Aktivis Jaringan Islam Liberal

25/09/2005 | Kliping | #

Komentar

Komentar Masuk (0)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq