MUI Melanggar Tiga Otoritas - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Diskusi
02/10/2005

Diskusi IAIN Semarang MUI Melanggar Tiga Otoritas

Oleh Redaksi

Jika MUI bersedia melakukan dialog dengan Ahmadiyah, kemungkinan yang terjadi tidak akan seperti yang sedang terjadi saat ini. Lagi-lagi dengan berbekal argumen yang setengah matang dan parsial MUI dengan “serampangan” mengecap Ahmadiyah sesat dan haram diikuti.

Tanggal 22 september 2005 lembaga studi agama dan sosila (eLSA) bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IAIN Walisongo Semarang menyelenggarakan diskusi publik yang bertemakan “Membincang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Sesatnya Paham Liberalisme, Pluralisme dan Ahmadiyah”. Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut adalah Dawam Raharjo (Direktur LP3ES), Muhammad Ahmad (Ketua Jamaah Ahmadiyah Jawa Tengah), Rido Triawan (PBHI) sebagai pembahas kontroversi fatwa MUI. Seyogyanya, dalam diskusi tersebut juga akan dihadiri oleh salah satu “fungsionaris” MUI Jawa Tengah. Namun karena alasan yang kurang jelas, tersebut urung menghadiri acara tersebut.

Sebelum diskusi dimulai, panitia sengaja memutar film tentang kekerasan yang terjadi terhadap Ahmadiyah. Film itu ternyata menarik animo penonton yang hadir dalam acara tersebut. Tampak di sana bagaimana komunitas Ahmadiyah yang tengah melaksanakan Lajnah Salanah di Parung Bogor, dipukuli, dilempari hingga beberapadiantarnya mengalami luka berat dan ringan.

Setelah film diputar, barulah acara dimulai. Imam Yahya selaku moderator memperkenalkan satu per satu pembicara pada acara tersebut. Dawam Raharjo mendapat giliran pertama untuk mengupas kontroversi fatwa-fatwa MUI. Dalam pandangannya, MUI adalah lembaga agama yang sangat membahayakan. Ini tidak lain karena fatwa MUI telah melampaui otoritas ketuhanan dalam “berfatwa ria”. Dalam berfatwa, MUI terkesan terburu-buru dan tidak melakukan riset mendalam terhadap duduk persoalan yang akan difatwakannya. Akhirnya, MUI dengan posisinya sebagai lembaga keagamaan lebih mengedepankan sikap “paranoia” terhadap fenomena yang sedang terjadi.

MUI menganggap Ahmadiyah, misalnya, sebagai golongan sesat dan siapa saja yang telah menjadi Jama’ah Ahmadiyah untuk kembali pada ajaran islam murni. Padahal otoritas untuk mengklaim seseorang atau kelompok adalah kafir berada di tangan Tuhan. lebih lanjut Dawam mengatakan bahwa siapapun yang mengkafirkan seseorang ataupun kelompok tertentu maka sesungguhnya dialah yang kafir.

Selain itu, fatwa yang dikeluarkan MUI hanya akan memantik tindakan destruktif. Ini terkait dengan pola keberagaman masyarakat yang cenderung “menuhankan” aqidah. Segala sesuatu ditentukan oleh aqidah. Maka menjadi hal yang niscaya ketika sebuah pemikiran ataupun interpretasi disikapi dengan klaim kafir yang berbuntut pada penghalalan darah kelompok tertentu. Kemampuan “membaca” masyarakat akar rumput masih berkutat pada makna tekstual saja. Dalam tataran inilah, akumulasi pemahaman yang dangkal menjadi kekuatan yang mematikan terhadap kelompok lain. Sejatinya, buah pemikiran diadu dengan pemikiran lainnya sehingga terjadi proses yang dialekstis.

Dawam mengatakan bahwa MUI dengan fatwanya itu, jelas-jelas telah melanggar tiga bentuk otoritas yakni otoritas Tuhan, otoritas negara dan otoritas ilmiah. Karena it maka lembaga otoritas keulamaan seperti MUI sekarang, sepantasnya dihilangkan saja. Yang diperlukan kata Dawam adalah semacam organisasi federatif antar organisasi-organisasi umat Islam. Organisasi ini berfunsi melindungi keyakinan umat Islam dan karena itu tidak boleh ada campur tangan dalam urusan aqidah seseorang atau suatu organisasi Islam.

Kesempatan kedua dalam diskusi tersebut diberikan kepada Muhammad Ahmad selaku “terpidana” dalam kasus klaim sesat atas ajaran Ahmadiyah. Dalam kesempatan ini, beliau menyesalkan klaim sesat yang dialamatkan kepada golongannya. “Kenapa kami tidak diundang untuk berdiskusi tentang persoalan ini (sesatnya ajaran ahmadiyah) terlebih dahulu?” demikian Ahmad menyesalkan “kelakuan” MUI. Jika MUI bersedia melakukan dialog dengan Ahmadiyah, kemungkinan yang terjadi tidak akan seperti yang sedang terjadi saat ini. Lagi-lagi dengan berbekal argumen yang setengah matang dan parsial MUI dengan “serampangan” mengecap Ahmadiyah sesat dan haram diikuti.

Salah satu landasan yang digunakan untuk legitimasi sesatnya ahmadiyah adalah kepercayaan Ahmadiyah terhadap kenabian Mirza Ghulam Ahmad (pendiri gerakan ahmadiyah). Bagi MUI ini adalah pengingkaran terhadap ajaran islam sekaligus menodai kesucian Islam. Padahal, dalam pandangan Ahmadiyah, muhammad adalah khotamul anbiya dan al-qur’an adalah kitab pamungkas dalam tiga agama semitik. Kenyataanya memang demikian. MUI terkesan ogah-ogahan untuk melakukan dialog dengan “sang terpidana”.

Menurut salah satu sumber dari kalangan MUI seperti dikuti Muhammad Ahmad, sengaja MUI tidak akan menggelar diskusi perihal persoalan-persoalan yang akan difatwakan. Karena ini akan “menambah keruh saja” demikian pernyataan salah seorang fungsionaris MUI ketika dikonfirmasi persolan keengganan MUI menggelar diskusi baik pra maupun post fatwa-fatwa dikeluarkan. Semakin lengkaplah “keegoisan” MUI dalam mencerna persoalan-persoalan keagamaan yang bergelimpang di dunia modern saat ini.

Sebenarnya, beragama atau tidak beragama, adalah hak yang harus dilindungi pemerintah. Demikian pernyataan Ridho Triawan dalam kesempatan ketiga. Baginya, kasus perusakan terhadap markas Jamaah Ahmadiyah adalah tindakan destruktif yang naif. Apalagi dalam kejadian tersebut, Gerakan Umat Islan (GUI) selaku eksekutor mendapat back up dari aparat pemerintah. Ini terbukti dalam rekaman aksi penyerangan tersebut terdapat kendaraan bermotor, baik mobil maupun, untuk mengangkut massa GUI. Sungguh sebuah ironi yang memalukan.

Kaitannya dengan MUI, Rido juga berharap Majelis Ulama Indonesia agar dibubarkan saja. MUI tidak mempunyai kerja yang signifikan dalam menjaga perdamaian agama. Dengan anggaran dana yang cukup banyak, ternyata MUI lebih cenderung menempatkan persoalan-persoalan kecil, sekteraian, ubudiyyah daripada persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. MUI juga telah melampaui otoritas negara dalam menentukan persoalan Ahmadiyah.

02/10/2005 | Diskusi | #

Komentar

Komentar Masuk (1)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

Dawam Rahardjo: “MUI adalah lembaga agama yang sangat membahayakan”. Tentu saja membahayakan bagi kelompok-kelompok tertentu yang ingin menyesatkan ummat Islam dari kebenaran yang dibawa Islam. Sudahlah… gerakan dan agenda neo-con/neo-lib/evangelist/zionist sudah banyak diketahui umum.

Dawam Rahardjo: “Ini tidak lain karena fatwa MUI telah melampaui otoritas ketuhanan dalam “berfatwa ria””. Jelas sudah anda tidak mengerti atau mungkin tidak mau mengerti kedudukan lembaga hukum Fatwa dalam Islam. Kalau anda mengerti tentu anda menunjukkan aturan-aturan Al-Quran yang mana dilanggar oleh fatwa MUI tersebut.

Dawam Rahardjo: “siapapun yang mengkafirkan seseorang ataupun kelompok tertentu maka sesungguhnya dialah yang kafir”. Benar, siapapun yang mengkafirkan seseorang ataupun kelompok tertentu TANPA BUKTI-BUKTI YANG SAH maka sesungguhnya dialah yang kafir. Kalau pakai versi anda yang tidak memerlukan bukti jadinya begini: anda mengatakan MUI mengkafirkan Ahmadiyah dan karenanya MUI-lah yang kafir, berarti anda menuduh MUI kafir dan karenanya andalah yang kafir.

Dawam Rahardjo: “Kemampuan “membaca” masyarakat akar rumput masih berkutat pada makna tekstual saja.” Tepat sekali dan terima kasih atas peringatan anda bahwa ummat Islam wajib terus menerus memperdalam pemahamannya terhadap Al-Qur’an dan Sunnah secara murni dan benar sesuai dengan perintah ALLAH SWT dan sabda Rasulullah Muhammad SAW.

Dawam Rahardjo: “Karena itu maka lembaga otoritas keulamaan seperti MUI sekarang, sepantasnya dihilangkan saja”. Begitu juga yang diinginkan neo-con/neo-lib/evangelist/zionist agar “masyarakat akar rumput” Indonesia kehilangan tempat bersandar yang mengingatkan mereka akan ajaran Islam yang murni dan benar.

Ridho Triawan: “Sebenarnya, beragama atau tidak beragama, adalah hak yang harus dilindungi pemerintah”. Benar sekali begitu juga hak orang “beragama” untuk melindungi kemurnian agamanya dari upaya pencemaran kemurnian agamanya dan itu pun termasuk kewajiban pemerintah juga.

Ridho Triawan: “MUI tidak mempunyai kerja yang signifikan dalam menjaga perdamaian agama. Dengan anggaran dana yang cukup banyak, ternyata MUI lebih cenderung menempatkan persoalan-persoalan kecil, sekteraian, ubudiyyah daripada persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak”. Anda dan Tuan Dawam Rahardjo pasti tidak pernah membaca Anggaran Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia. Makanya sebelum bicara tentang sesuatu hal pelajari dulu hal yang akan dibicarakan. Ini saya kasih linknya: http://www.mui.or.id/mui_in/about.php?id=15 silakan lihat di pasal 4 ART-MUI.

Posted by Kili K.L.  on  08/09  at  11:32 PM

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq