Optimisme Demokrasi ala Islam Indonesia - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Kolom
28/03/2005

Optimisme Demokrasi ala Islam Indonesia

Oleh Saidiman

Otokrat liberal adalah istilah yang terlalu pesimis bagi dunia Islam, khususnya Indonesia, untuk merebut posisi dalam arus gelombang demokratisasi dunia. Soeharto telah tumbang, dan tidak ada alasan untuk kembali ke era kekuasaan Soeharto hanya untuk mematangkan diri menuju sistem demokrasi yang sesungguhnya. Istilah “demokrat Islamis,” yang dimunculkan oleh Saiful Mujani, sangat mewakili konsep demokrasi ala Islam, sejauh istilah itu bukan untuk menyatakan pesimisme demokrasi di dunia Islam. Inilah demokrasi ala Islam, lebih khusus Indonesia, di mana pemilu berjalan damai di tengah sikap intoleran umat Islam itu sendiri.

Gelombang Demokratisasi Ketiga (The Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Century), salah satu karya monumental Samuel P. Huntington, membuat peta tentang gelombang demokratisasi di seluruh dunia sampai menjelang akhir abad ke-20. Peta itu memuat tiga gelombang besar demoktarisasi dan dua gelombang balik demokratisasi. Indonesia dipetakan larut dalam gelombang demokratisasi kedua bersama negara-negara dunia ketiga yang baru merdeka dari penjajahan kolonial. Tapi itu tidak bertahan lama, sebab kemudian Huntington memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara yang tersapu gelombang balik demokratisasi kedua. Artinya ia menjadi salah satu negara yang tidak demokratis, atau paling tidak menghilang dari pembicaraan tentang negara demokratis.

Pertanyaan yang kemudian selalu menghantui adalah parameter apa yang paling valid untuk menyebut sebuah negara berada pada gelombang demokratisasi atau bereda pada ranah otoritarianisme atau non demokratis? Pertanyaan ini akan menyeret berbagai persoalan, khususnya yang menyangkut sosio-kultur: tentang apakah budaya, agama, ras, letak geografis, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan ekonomi, dan seterusnya menjadi prasyarat penentu bagi tumbuhnya iklim demokrasi yang konsolidatif? Selama ini, kultur Islam telah kadung dipersepsi oleh banyak orang sangat tidak sehat bagi tumbuhnya demokrasi. Sehingga pilihan sistem politik di dunia muslim, bagi beberapa pengamat seperti Fareed Zakaria, bukanlah demokrasi. Kesimpulan ini diambil berdasarkan berbagai fakta tentang gagalnya konsolidasi demokrasi liberal di berbagai negara muslim. Pada banyak kasus, demokrasi bukannya membawa angin perubahan bagi masyarakat muslim, melainkan menjadi instrumen bagai munculnya kekuasaaan kaum fundamentalis agama dan perpecahan sosial yang berdarah-darah. Orang semacam Fareed Zakaria akhirnya menawarkan sistem kekuasaan otokrat liberal sebagai sistem transisi sebelum masuk ke dalam sistem demokrasi: artinya, dunia muslim saat ini jangan buru-buru menjadi negara demokratis, tapi harus melalui persiapan panjang dalam sistem otokrat liberal tersebut.

Hasil penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Freedom Institute (FI), dan Jaringan Islam Liberal (JIL) tentang orientasi politik Islam di Indonesia pada awal bulan November 2004 cukup mencengangkan. Betapapun pemilu 2004 berjalan sukses dan menjadi sebuah alasan kuat untuk mengatakan bahwa Indonesia benar-benar layak menyandang gelar sebagai negara paling demokratis di antara negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, temuan penelitian ini menunjukkan landasan yang sangat rapuh bagi proses demokratisasi di Indonesia, yang boleh jadi merupakan representasi dunia muslim pada umumnya. Angka dukungan terhadap agenda-agenda Islamis cukup membuat gentar: 41,1 % yang mendukung perempuan tidak boleh jadi presiden; 55 % setuju hukum rajam bagi penzina; 58 % mendukung pembagian waris dua banding satu antara laki-laki dan perempuan; 41 % menyatakan dukungan terhadap pelarangan bunga bank; pendukung poligami sebanyak 39 %; dan sebanyak 40 % setuju hukum potong tangan diterapkan di Indonesia. Dan yang lebih merisaukan bagi kelanjutan demokrasi dan kebebasan sipil (civil liberties) adalah tingginya sikap intoleran kaum muslim terhadap ummat Nasrani: 24,8 % keberatan kalau orang Kristen mengajar di sekolah negeri, apalagi di sekolah agama (madrasah, pesantren, IAIN, dan seterusnya); 40,8 % umat Islam Indonesia keberatan jika orang Kristen mengadakan kebaktian di sekitar wilayah tempat tinggalnya; dan 49,9 % umat Islam Indonesia keberatan jika orang Kristen membangun gereja di sekitar tempat tinggal mereka.

Fenomena di atas mungkin masih bisa ditanggulangi dengan mengatakan bahwa itu baru pada tataran sikap, sehingga sangat mungkin berbeda pada tataran praksis. Menurut penelitian ini, sekitar 2–3 % umat Islam Indonesia pernah melakukan aksi pemboikotan terhadap barang atau jasa yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, melakukan razia tempat-tempat hiburan, atau demonstrasi sebagai dukungan terhadap penderitaan umat Islam di manapun berada. Sementara itu, ada sekitar 15,9 % kaum muslim Indonesia mendukung apa yang telah dilakukan Amrozi, Imam Samudra, dan kawan-kawan. Mengerikan.
Katakanlah kita percaya pada hasil survei ini. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana menjelaskan proses pemilu yang sedemikian demokratis? Lalu kekalahan partai-partai Islam yang sangat telak dari partai-partai nasionalis (sebut saja partai-partai sekuler)? Banyak jawaban yang bisa muncul, misalnya bahwa demokrasi hanya menjadi instrumen legitimasi bagi kekuatan non-demokratis Islam untuk merebut kekuasaan. Adapun umat Islam yang beralih memilih partai-partai sekuler, karena partai-partai Islam demikian terfragmentasi. Andai hanya ada satu pilihan partai Islam (dengan agenda-agenda Islamis), sangat mungkin umat Islam menyatukan suara. Lalu, kenapa kekuatan politik dengan agenda Islamis itu tidak menyatukan diri? Pertanyaan inilah yang bisa dijadikan pijakan awal bagi sebuah optimisme demokrasi di dunia Islam, bahwa di mana-mana, tak terkecuali di dunia Islam, selalu ada hasrat kepentingan bagi perebutan kekuasaan. Dan itulah fondasi paling fundamental bagi demokrasi. 

Sejak awal, setumpuk keraguan terhadap perkembangan demokrasi di dunia muslim memang mewarnai berbagai perdebatan. Berbagai prasyarat, seperti historis, geografis, ekonomi, kultur, basis sosial, agama, dan seterusnya yang dipenuhi oleh masyarakat demokratis Barat tidak tercipta di banyak belahan dunia muslim. Salah satu prasyarat tersebut adalah tradisi kapitalisme yang tidak tumbuh dengan baik di dunia muslim. Kapitalisme menjadi sarana tumbuhnya iklim demokrasi karena mengandaikan kehidupan persaingan bebas, yang pada akhirnya akan melahirkan para borjuis, para borjuis inilah yang menjadi pilar demokrasi seperti yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat. Barrington Moore menjelaskan hal ini dalam sebuah ungkapan singkat: “No bourgeois, no democracy.”

Faktor lain, misalnya, dunia Islam tidak mengalami sejarah pertentangan panjang seperti yang dialami oleh Barat. Sejarah Barat dipenuhi oleh berbagai pertentangan: antara gereja dan negara, antara raja dan bangsawan, antara Katolik dan Protestan, sampai kemudian muncul revolusi industri yang menandai ketegangan antara para bangsawan dan borjuis, pertentangan antara borjuis sendiri, belum lagi peperangan kekuasaan antar bangsa, dan sebagainya. Semua itu menumbuhkan sikap pengakuan terhadap kepemilikan dan hak-hak pribadi antar sesama manusia. Pembagian kekuasaan dan mekanisme perebutan kekuasaan yang melibatkan sebanyak mungkin orang juga kemudian disadari karena proses panjang perebutan berbagai kepentingan tersebut di atas.
Satu hal yang tidak boleh luput dari ingatan adalah bahwa demokrasi selalu unik pada setiap negara, bahkan kerapkali demokrasi sangat sulit didefinisikan. Pengambilan kebijakan publik melalui keterlibatan segelintir anggota masyarakat laki-laki kelas atas secara langsung di Yunani 2500 tahun lalu disebut sebagai demokrasi. Pemberian hak suara kepada masyarakat umum di Jerman pada tahun-tahun 1930-an awal yang melahirkan pemimpin ultra diktator, Hittler, juga adalah proses demokrasi. Dua negara paling demokratis, AS dan UK, menggunakan sistem yang sama sekali berbeda, AS menggunakan sistem presidensil dan UK menggunakan sistem parlementer, tapi keduanya tetap demokratis. Orang Yunani tentu tidak membayangkan bahwa sistem perwakilan dan keterlibatan berbagai kalangan masyarakat “awam” dalam proses pengambilan keputusan publik akan disebut demokratis di zaman sekarang.

Kesulitan mendefinisikan demokrasi ini membuat Fareed Zakaria hanya mengartikannya sebagai a good government. Sebab sangat tidak memadai apabila demokrasi hanya dimaknai prosedural (pemilihan umum). Karena, demokrasi seperti itu tak jarang hanya melahirkan pemimpin teroris, rasis, fasis, ataupun mereka yang memiliki proyek untuk mengabaikan konstitusi dan mencabut hak-hak individu. Demokrasi juga tidak cukup dimaknai sebagai demokrasi liberal, di mana telah tercipta pemilihan umum dan juga terdapat rule of law, a separation of power, dan the protection of basic liberties of speech, assembly, religion, and property. Kenyataannya, demokrasi dan liberalisme kerapkali berpisah jauh. Maka menjadi relevan apabila demokrasi hanya memiliki makna sebagai pemerintahan yang baik: di mana ada pemerintahan yang baik, di situlah demokrasi berada. Dengan demikian, demokrasi menjadi sebuah konsep yang tidak kaku. Islam memiliki konsep demokrasinya sendiri, yang mungkin berbeda dengan konsep demokrasi di dunia lain, termasuk dengan dunia Barat.

Otokrat liberal adalah istilah yang terlalu pesimis bagi dunia Islam, khususnya Indonesia, untuk merebut posisi dalam arus gelombang demokratisasi dunia. Soeharto telah tumbang, dan tidak ada alasan untuk kembali ke era kekuasaan Soeharto hanya untuk mematangkan diri menuju sistem demokrasi yang sesungguhnya. Istilah “demokrat Islamis,” yang dimunculkan oleh Saiful Mujani, sangat mewakili konsep demokrasi ala Islam, sejauh istilah itu bukan untuk menyatakan pesimisme demokrasi di dunia Islam. Inilah demokrasi ala Islam, lebih khusus Indonesia, di mana pemilu berjalan damai di tengah sikap intoleran umat Islam itu sendiri. Umat Islam tentu tidak bisa melepaskan fanatisme keagamaannya. Tapi itu bukan masalah ketika kehidupan praksis demokratis berjalan dengan baik. []

28/03/2005 | Kolom | #

Komentar

Komentar Masuk (2)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

Demokrasi ala Islam Indonesia, telah ada buku teori dan juklaknya, yaitu buku panduan terhadap kitab-kitab suci agama-agama berjudul:

“BHINNEKA CATUR SILA TUNGGAL IKA”
Penulis: Soegana Gandakoesoema
Penerbit: GOD-A CENTRE
Dengan BONUS: “SKEMA TUNGGAL ILMU LADUNI TEMPAT ACUAN AYAT KITAB SUCI TENTANG KESATUAN AGAMA (GLOBALISASI) berukuran 63x60 cm.

Tersedia ditoko-toko buku ditributor tunggal:
P.T. BUKU KITA
Telp. 021.78881850
Fax. 021.78881860

Posted by Soegana Gandakoesoema, Pembaharu Persepsi Tunggal  on  11/08  at  03:20 AM

Optimisme Demokrasi ala Islam Indonesia Oleh Saidiman Otokrat liberal adalah istilah yang terlalu pesimis bagi dunia Islam, khususnya Indonesia, untuk merebut posisi dalam arus gelombang demokratisasi dunia. Istilah “demokrat Islamis,” yang dimunculkan oleh Saiful Mujani, sangat mewakili konsep demokrasi ala Islam, sejauh istilah itu bukan untuk menyatakan pesimisme demokrasi di dunia Islam. Inilah demokrasi ala Islam, lebih khusus Indonesia, di mana pemilu berjalan damai di tengah sikap intoleran umat Islam itu sendiri. ----

Assalamualaikum.

Bersukurlah bahwa pemilihan umum 2004 telah berjalan baik, paling sedikit tidak terjadi pertumpahan darah. 95 % penduduk Indonesia katanya memeluk agama Islam, tapi kenapa bukan pemenangnya, ini fenomena sudah berlangsung sejak dulu, semua menghawatirkan kalau orang Islam (ulama) yang mimpin akan kacau seperti terbukti saat gus Dur memimpin bangsa, kacau, bagaimana seorang yang mempunyai penglihatan minimal harus mimpin 210 juta manusia Indonesia. Walaupun ada sisi keberuntungannya yaitu tidak terbayang apa jadinya kalau Mega saat itu langsung memimpin bangsa, memang sudah ditakdirkan demikian bahwa Mega harus merelakan gus Dur mimpin dulu agar orang Islam senang, tidak melakukan tindakan berdarah. Ini patut disayangi kenapa tokoh-tokohnya tidak dapat menempatkan diri saat itu sehingga apa yang kita harapkan musnah begitu saja (KKN, korupsi dsb).

Pertanyaan yang kemudian selalu menghantui adalah parameter apa yang paling valid untuk menyebut sebuah negara berada pada gelombang demokratisasi atau bereda pada ranah otoritarianisme atau non demokratis? Pertanyaan ini akan menyeret berbagai persoalan, khususnya yang menyangkut sosio-kultur, seperti apakah mungkin center of points umat Islam yang terletak di pesantren-pesantren itu dapat membawa demokrasi, sangat muskil karena tidak satupun pesantren setelah pendirinya wafat diganti oleh orang yang dipercaya di luar turunan sang pendiri. Hal ini terjadi karena dari sononya saat nabi memberikan kuasa pada Abu Bakar untuk memimpin sepeninggal nabi, ditentang oleh keluarganya sehingga timbul aliran Sunni dan Syiah. Budaya sangat memegang peranan penting, bukan berarti budaya Arab dipaksakan masuk ke budaya Indonesia yang sudah mapan sejak jaman dulu, hanya sunan Kalijaga cs lah yang sukses mengawinkan ke dua budaya itu, yang sampai sekarang tetap dianut. Lain masalahnya seperti FPI mencoba membudayakan kearabannya dengan cara kekerasan (?). Agama yang datang ke Indonesia telah dibuktikan dapat berjalan dengan mulus tanpa mengorbankan darah, seperti dari animisme ke Hindu, kemudian ke Budha, yang diakhiri ke Islam, hanya sampai di Wali Sanga saja yang berjalan peralihan ini dengan mulus, tapi ke sininya karena kemajuan iptek informatika, kita dapat menilai dengan sendirinya secara langsung, sehingga terasa ngeri melihat ulah para oknum Islam dunia maupun Indonesia yang kebanyakan “penggembira” melakukan komedi yang tidak manusiawi. Tingkat pendidikan masyarakat muslim Indonesia sebagian besar (36 juta miskin) yang diakibatkan para pemimpinnya (ulama) tidak menyadari kegunaan “keluarga berencana” sehingga mengakibatkan tingkat kesejahteraan ekonomi bangsa Indonesia tidak beranjak menjadi masyarakat yang mempunyai kesejahteraan tinggi seperti tetangga kita Malayasia, yang semuanya itu jelas akan menghalangi tumbuhnya iklim demokrasi yang konsolidatif, justru yang tumbuh dengan baik adalah demontrasi yang dicukongi oleh mereka yang mengalami kekalahan dalam pemilu, yang berbau Islam. Jangan salahkan kalau selama ini, kultur Islam telah kadung dipersepsi oleh banyak orang sangat tidak sehat bagi tumbuhnya demokrasi.

Pada banyak kasus, demokrasi bukannya membawa angin perubahan bagi masyarakat muslim, melainkan menjadi instrumen bagai munculnya kekuasaaan kaum fundamentalis agama dan perpecahan sosial yang berdarah-darah.

Betapapun pemilu 2004 berjalan sukses dan menjadi sebuah alasan kuat untuk mengatakan bahwa Indonesia benar-benar layak menyandang gelar sebagai negara paling demokratis di antara negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, temuan penelitian ini menunjukkan landasan yang sangat rapuh bagi proses demokratisasi di Indonesia, yang boleh jadi merupakan representasi dunia muslim pada umumnya.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana menjelaskan proses pemilu yang sedemikian demokratis? Lalu kekalahan partai-partai Islam yang sangat telak dari partai-partai nasionalis (sebut saja partai-partai sekuler)? Penjelasannya sangat gampang yaitu para pemimpin Islam merasa puas dan selalu mempertahankan kedudukannya karena merasa nyaman segala keperluannya di penuhi, setelah itu baru memikirkan para pendukungnya untuk mendapat bagian yang sedikit, buktinya jakat, infak dsb dikumpulkan bukannya untuk para umat tapi untuk pamimpin dulu, baru sisanya dibagikan. Hal yang demikian yang merupakan momok menakutkan apabila mereka menang pemilu, dan sudah terbukti dengan pemirintahan gus Dur. Perlu diingat bahwa PDI-P yang semula partai rakyat kecil ternyata setelah berkuasa para pemimpinnya (orang yang mengaku Islam) menjalankan usaha pengerukan kekayaan yang terkumpul bagi negara dengan dalih memenangkan pemilihan umum yang akan datang, yang merupakan kelakuaan yang tak terpuji yang telah dipertontonkan, dan sisa kekayaan itu diberikan pada masyarakat kita, itupun tetap dikuropsi oleh abdinya yang mengaku Islam.

Itulah sebabnya, seharusnya para ulama berpikir ke arah itu, guna memperbaiiiki citranya, dan merupakan tugas berat merelakan kekuasaan yang mutlak dengan mengatas namakan Tuhan itu untuk diserahkan pada kaum muda yang berpikiran maju seperti JIL, yang tentunya sang turunan pendirinya tetap sebagai simbol (raja), dan kalau ini tidak terwujud maka cinta-cita itu menjauh dari harapan kita, dengan demikian menjadi relevan apabila demokrasi hanya memiliki makna sebagai pemerintahan di masyarakat Islam yang baik: di mana akan menciptakan pemerintahan Indonesia yang stabil dan demikratis.

Wasalam
-----

Posted by H. Bebey  on  04/03  at  06:04 PM

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq