Pada Mulanya Saya Konservatif - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Wawancara
12/01/2003

K.H. Husein Muhamad: Pada Mulanya Saya Konservatif

Oleh Redaksi

Saya mula-mulanya masih konservatif. Saya hanyalah orang yang memiliki rasio, dan terus menerus mengasahnya sehingga mau menerima hal-hal yang rasional dan bersifat empiris sebagai sesuatu yang niscaya dan tidak bisa diganggu gugat. Oleh sebab itu, saya merasa perlu mencari perspektif-perspektif baru dalam Islam dan menentukan bagaimana coraknya.

Pimpinan Pesantren Darut-Tauhid Cirebon ini sangat aktif menggali dan merumuskan syariat yang bertopang pada semangat emansipatif, toleran dan berperspektif gender. Keterlibatannya yang intens di Rahima sangat membantu Kyai Husein dalam menemukan otentisitas Islam yang diidealkannya.

Berikut ini petikan wawancara K.H Hussein Muhamad dengan Nong Darol Mahmada dari Kajian Islam Utan Kayu pada Kamis, 9 Januari 2003:

Pak Kyai, Anda adalah seorang kyai yang punya pemikiran yang liberal. Apa yang melatarbelakangi pemikiran Anda ini?

Terima kasih. Saya kira, saya memiliki kecemburuan terhadap Islam. Saya melihat Islam kok jadinya begini. Ada kemunduran, keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan dan lain-lain. Sementara, selama ini kita tahu, Islam itu disebut-sebut ya’lu wala yu’la ‘alaih (tinggi dan tidak terlampaui, Red) dan rahmat bagi semesta alam. Nah, saya merasa ada hal yang salah dalam diri umat Islam. Yang salah itu boleh jadi berupa pandangan-pandangan keagamaan kita. Maka dari itu, saya mencoba mencari bentuk bagaimana Islam dapat mewujud di tengah-tengah masyarakat dalam bentuknya yang lebih egaliter, lebih maslahat dan lebih berkeadilan.

Dari sinilah saya bertemu banyak orang, misalnya, Masdar F. Mas’udi dan Ulil Abshar Abdalla. Beranjak dari sini, kita mencoba mendiskusikan hal-hal yang mendasar itu. Tentu saja, saya mula-mulanya masih konservatif. Saya hanyalah orang yang memiliki rasio, dan terus menerus mengasahnya sehingga mau menerima hal-hal yang rasional dan bersifat empiris sebagai sesuatu yang niscaya dan tidak bisa diganggu gugat. Oleh sebab itu, saya merasa perlu mencari perspektif-perspektif baru dalam Islam dan menentukan bagaimana coraknya.

Nah, sekarang ini kan sedang ramai tuntutan penerapan syari’at Islam di mana-mana. Sebagai seorang kyai, bagaimana Anda menanggapi tuntutan ini?

Saya ingin coba mendefinisikan dulu masalah syariat Islam itu. Saya tidak suka kalau syariat Islam hanya sebuah nama tanpa substansi. Oleh karena itu, saya pertama-tama ingin mengatakan bahwa syariat Islam itu adalah sebuah proses menuju suatu bentuk hubungan kemanusiaan yang adil, yang maslahat, bebas, menghargai orang lain dan lain-lain. Jadi sepanjang syariat yang dimaksud seperti itu, saya kira, penerapan syariat bisa dikatakan positif.

Tapi saya melihat bahwa pemaknaan atas syariat Islam tidak seperti itu. Dalam arti menanggapi fenomena-fenomena sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Mainstream yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia khususnya, syariat Islam memiliki konotasi yang sangat sempit dan eksklusif, sehingga pemaknaannya bisa merugikan orang lain. Dengan begitu, banyak pihak yang mungkin dirugikan dari penerapan syariat Islam yang eksklusif itu.

Oh iya, Anda juga salah satu yang mendirikan dan terlibat aktif di Rahima (LSM yang concern terhadap isu perempuan dan Islam, red). Bagaimana Anda melihat hubungan penerapan syari’at Islam ini dengan perempuan?

Khusus masalah perempuan, saya mencermati wacana yang berkembang di mana-mana tentang penerapan syariat Islam, ternyata masalah perempuan menjadi masalah utama. Misalnya pemakaian jilbab, perempuan tidak boleh keluar rumah, perempuan yang bersuami harus mendapatkan izin suami, kalau tidak berarti ia berdosa dan seterusnya. Inilah yang mendorong saya untuk menjelaskan persoalan syariat Islam itu dalam wajah yang lain. Karena saya berpendapat bahwa syariat Islam sebagaimana dipahami banyak orang, masih berpijak pada konsep-konsep lama yang usang. Juga terbatas konteks-konteks dan konsep-konsep lama yang kemudian dipahami secara final. Persoalan ini saya kira perlu didiskusikan.

Anda selama ini sangat giat dan aktif mengampanyekan alternatif syariat yang membebaskan, toleran, berperspektif gender dan lain-lain lewat program-program di Rahima. Program apa saja yang Anda jalankan?

Saya ingin mengatakan lebih dahulu bahwa masyarakat bisa menerima konsep-konsep dari Rahima itu tentu saja memerlukan sebuah penyadaran atau pencerdasan tentang wacana itu sendiri. Karena pada umumnya, para penganjur syariat, meski seringkali bertentangan dengan realitas yang diamalkan mereka, tapi selalu mengambil rujukan-rujukan lama untuk menjustifikasi pikiran-pikiran mereka.

Oleh karena itu, Rahima sesungguhnya ingin menyampaikan pandangan-pandangan baru dalam bentuk wacana-wacana baru, kemudian bergerak ke arah rumusan konsep-konsep. Selama ini memang kita baru pada tahap sosialisasi wacana, entah dinamakan apa wacana itu, modern atau liberal tak jadi soal. Tapi seperti yang telah saya katakan tadi, Rahima tidak hanya berkutat dalam jargon-jargon besar, tapi juga memasuki tataran praksis. Kita menganalisis persoalan-persoalan praksis. Soalnya ada kesepakatan dari masyarakat muslim bahwa Islam itu hebat, rahmatan lil alamin dan lain-lain. Tetapi, ketika diimplementasikan pada tataran praksis seringkali terjadi benturan antara idealitas Islam dengan realitas.

Ada usulan agar syariat disosialisasikan secara terpadu. Dengan demikian, terjadi pemahaman syariat Islam yang komprehensif. Tanggapan Anda?

Saya kira, sebuah pikiran besar memang perlu diturunkan dalam bentuk konsep-konsep yang jelas, lebih detail lagi. Tapi yang paling utama bagi saya adalah mengenai apa yang sebenarnya mau dirumuskan dalam sosialisasi secara terpadu tadi. Rumusan-rumusan itulah yang saya kira masih belum disepakati. Jadi proses kita adalah proses kesepakatan itu kemudian merumuskan bentuk implementasinya. Contoh yang paling konkrit misalnya, tentang jilbab. Apakah jilbab merupakan konsep Islam? Bahwa itu sebentuk pengaruh budaya atau tidak, tak jadi soal. Tapi kalau kemudian menjadi kewajiban syariat Islam yang dipaksakan oleh negara, saya kira, akan menimbulkan masalah. Saya menduga akan terjadi kontroversi besar bila itu dipaksakan.

Faktanya, beberapa daerah sudah ada perda-perda tentang syariat Islam. Saya dengar, Rahima telah melakukan penelitian serius terhadap perda-perda tersebut. Apa evaluasi Anda atas perda-perda itu bila dikaitkan dengan isu perempuan?

Rahima memang telah melakukan penelitian terhadap beberapa daerah, khususnya Garut dan Tasikmalaya. Beberapa waktu lalu, saya juga datang ke sana untuk melakukan dialog dengan mereka. Saya juga ke Banten. Sejauh ini, saya mendapat kesan bahwa tuntutan formalisasi syariat Islam itu masih sangat emosional. Artinya, konsep-konsepnya belum jelas. Paling-paling berupa imbauan-imbauan, dan boleh dikatakan sangat dangkal, ringan-ringan dan simbolik. Contohnya, keharusan aparatur pemerintahan yang berjenis kelamin perempuan untuk berjilbab, pemisahan kolam renang laki-laki dan perempuan, keharusan shalat Jumat dan lain-lain. Intinya, penerapan itu belum pada hal-hal mendasar seperti bagaimana merumuskan konsep kenegaraan yang baik atau otonomi daerah versi Islam dan lain-lain.

Menurut Anda, mengapa hal yang mendasar tersebut kurang tersentuh?

Pemahaman orang tentang syariat sendiri kebanyakan ikut-ikutan. Romantisasi syariat secara berlebihan kemudian melahirkan isu atau pemahaman literal soal potong tangan, rajam dan lain-lain. Pada saat bersamaan, ada banyak masalah di negeri ini yang belum mampu diatasi oleh perangkat hukum yang ada. Saya selalu mengatakan bahwa mungkin sistem sekarang sudah baik, tapi implementasinya belum dilakukan, atau seringkali menyimpang dari apa yang diatur oleh perundang-undangan itu. Akibatnya, banyak yang terhipnotis nostalgia syariat karena pranata sosial-budaya-politik dan hukum sekarang tak mampu menghilangkan persoalan sosial.

Apakah Anda percaya syariat Islam bisa menjadi solusi atas banyak masalah kita ini?Bukankah krisis yang kita hadapi sedemikian kompleks?

Saya kira, kita perlu belajar dari pengalaman negara-negara Islam yang jumlah kaum muslimnya mayoritas, mungkin sampai 100% atau 95%. Saya belum melihat mereka mampu menerapkan syariat Islam sebagaimana yang mereka konsepkan. Dan mungkin, sampai kapanpun tidak bisa karena memang utopis. Terkecuali jika yang dimaksud syariat adalah aturan hukum apapun yang mampu menciptakan masyarakat dalam kerangka kemaslahatan, kebaikan, keadilan dan penghargaan atas orang lain. Justru hal ini malah diwujudkan di negara-negara Barat. Meski Barat punya beberapa kekurangan dan kelemahan, tapi tatanan sosial mereka menunjukkan kesesuaian dengan apa yang dicita-citakan Islam.

Ada yang berpendapat bahwa jika syariat Islam dijadikan perundang-undangan, maka ada campur tangan terhadap hubungan manusia dengan Tuhan yang seharusnya masuk pada ruang privat. Tanggapan Anda?

Saya sepakat dengan pendapat yang memahami bahwa ada wilayah-wilayah personal, dan ada wilayah publik dalam kehidupan kita. Untuk urusan ibadah dan keimanan, saya kira sifatnya sangat personal yang pertanggungjawabannya langsung pada Allah atau secara vertikal. Orang tidak bisa memaksakan orang lain dalam hal ini, karena keyakinan bersifat inner dalam diri masing-masing individu.

Oleh karena itu, harus dibedakan mana hal-hal yang bersifat personal dan mana yang bersifat ruang publik. Ketika syariat masuk dalam perundang-undangan negara, tentu akan terjadi intervensi kekuasaan atas persoalan-persoalan yang bersifat pribadi tadi. Jangan-jangan nantinya, orang yang tidak shalat misalnya, yang sebenarnya keyakinan dia berbeda dengan kita lalu dihukum oleh negara. Negara ini ‘kan negara-bangsa (nation-state) yang di dalamnya tidak sepenuhnya kaum muslim. Ada banyak yang agama lain dan itu harus dilindungi oleh negara. Jika syariat Islam diterapkan pada level negara, maka akan ada pembedaan-pembedaan antara warga negara yang satu dengan yang lain. Ini, saya kira, tidak sesuai dengan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita sepakati.

Apakah Anda setuju syariat Islam dijadikan peraturan negara?

Saya tidak setuju jika syariat sebagaimana yang dipahami banyak orang itu, masuk dalam perundang-undangan negara. Fenomena yang terjadi di masyarakat dan tuntutan-tuntutan yang diinginkan beberapa kelompok Islam kini, saya nilai, dipicu beberapa masalah besar dalam sistem penyelenggaraan kenegaraan kita. Sebetulnya saya juga banyak tak setuju dengan beberapa kebobrokan yang terjadi di negara kita. Tapi apa yang harus kita pikirkan untuk memperbaiki realitas kita sekarang? Jadi kita tak perlu mengungkit apa yang sudah-sudah. Boleh saja berkaca apa yang sudah terjadi, tapi yang kita perlukan adalah mencari solusi substantif yang jauh lebih baik. Mengungkit-ngungkit masa lalu konteksnya tentu berbeda dengan masa sekarang. Kalau kita terlalu mengungkit masa lalu tentu akan sering terbentur oleh realitas kekinian.

Menurut Anda, antusiasme penerapan syariat apa tidak sebaiknya ditanggapi positif dan diberikan apresiasi yang memadai sekalipun masih terbatas perkara-perkara yang simbolik?

Saya menghargai juga. Ada banyak aspirasi untuk itu, dan tentu harus kita hargai. Hanya saja, jangan sampai Islam yang suci dijadikan semata-mata jargon tanpa substansi atau isi yang tersimpul dalam konsep kerahmatannya. Saya kira, boleh saja memulai syariat dari hal-hal yang kecil-kecil. Tapi banyak orang yang juga ingin berbicara konsep yang komprehensif dan besar agar tidak terjadi tumpang-tindih antara satu dengan lain hal. Apalagi jika isu penerapan syariat berhenti pada slogan dan hanya diperuntukkan buat kepentingan beberapa gelintir orang. Karena, tak jarang ada juga yang berperilaku tak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. []

12/01/2003 | Wawancara | #

Komentar

Komentar Masuk (0)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq