Pendidikan Agama bukan Tugas Guru Agama Saja - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Wawancara
27/04/2003

Komaruddin Hidayat dan Rm. Mardiatmaja: Pendidikan Agama bukan Tugas Guru Agama Saja

Oleh Redaksi

Minggu ini, masyarakat diramaikan dengan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). RUU yang diajukan guna merevisi UU 2/1989 ini ternyata menuai banyak protes dari masyarakat.

Minggu ini, masyarakat diramaikan dengan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). RUU yang diajukan guna merevisi UU 2/1989 ini ternyata menuai banyak protes dari masyarakat.  Salah satunya adalah pasal tentang “pendidikan agama” yang berbunyi: “setiap peserta didik pada setiap satu pendidikan berhak atas mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, dan diajarkan oleh pendidik yang seagama” (13 ayat 1 A). Pasal ini dinilai mengandung semangat intervensi terhadap lembaga pendidikan swasta. Sementara beberapa kalangan muslim menilai anak-anak muslim yang sekolah di lembaga non-Islam berhak mendapatkan pendidikan agama: sesuatu yang dimungkinkan dengan adanya RUU Sisdiknas itu.

Dalam wawancara minggu ini (24/04), Ulil Abshar-Abdalla dari Kajian Islam Utan Kayu berbincang dengan Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Direktur Eksekutif Yayasan Pendidikan Madania, dan Romo BS Mardiatmadja, pastur Katolik yang mengajar di STF Driyarkara Jakarta, untuk membahas lebih detail persoalan-persoalan RUU tersebut khususnya yang berkaitan dengan pendidikan agama.  Berikut petikannya:

Romo, apa yang menjadi keberatan dari kelompok “penentang” RUU Sisdiknas?

Romo Mardiatmadjaya (RM): Letak keberatan kami ada dua hal, pertama, karena pasal 13 ayat 1 A RUU Sisdiknas itu, berkaitan dengan urusan pendidikan agama. Kedua, karena RUU Sisdiknas ini, dalam dan dari banyak segi, memang tidak siap untuk dijadikan undang-undang. Ketidaksiapan itu bisa dilihat dari sudut pendidikan, sistematika, dan konstitusi. Ini adalah suatu diskusi yang cukup besar.

Yang berdemo (menentang RUU Sisdiknas) itu, saya lihat, bukan hanya dari kalangan Katolik. Tapi terdiri dari banyak kalangan, antara lain sekolah-sekolah Katolik, sekolah Protestan, dan Taman Siswa, dan lain-lain. Saya melihat, RUU yang ada sekarang, meski sudah banyak perbaikan, tapi tetap ditolak teman-teman dari Katolik. Mereka yang beralasan seperti ini, jauh lebih banyak dari kelompok pertama. Mengapa? Sebenarnya masalahnya adalah: pendidikan di negara ini mau dibawa ke mana?

Apakah ada sesuatu yang masih rancu dalam RUU Sisdiknas?

RM: Saya ingin menunjukkan kerancuan kecil saja dari RUU Sisdiknas itu. Misalnya saja, dalam 70 sekian pasal dalam RUU itu, hanya ada satu kata sekolah. Dan itu dalam bab yang menyebut perihal komite sekolah yang terdapat pada pasal 1. Tapi definisi sekolah dan lain-lain, nyatanya tidak ada. Sehingga muncul pertanyaan: kok, membicarakan soal sekolah, tapi malah kata sekolah dihindarkan?

Jadi kelompok yang berkeberatan terhadap RUU tersebut bisa dibedakan menjadi dua. Kelompok pertama berbicara mengenai pendidikan agama itu sendiri, sedang kelompok kedua lebih membahas masalah-masalah yang lebih umum.

Mas Komar, pasal 13 ayat 1 membicarakan masalah spesifik tentang pendidikan agama. Bagaimana sih kedudukan pendidikan agama dalam sistem pendidikan kita?

Komaruddin Hidayat (KH): Saya kebetulan memimpin Yayasan Pendidikan Madania dari jenjang TK hingga SMU. Kami berwawasan internasional dan bersifat pluralistik. Lebih dari 10 persen anak didiknya dari kalangan non-muslim. Apa yang dibicarakan dalam RUU Sisdiknas itu, sebenarnya sudah dilaksanakan secara sukarela di tempat kami. Murid-murid dari beragam agama, baik Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Islam, masing-masing mendapat pelajaran agama sesuai dengan agamanya, dan dilakukan dengan sukarela dan sesuai dengan semangat edukasi. Itu juga tanpa paksaan siapapun. Itu satu hal.

Yang kedua, pendidikan agama ini beragam. Ada yang mendekatinya secara formal, penekanannya pada ritual dan ajaran, dan ada juga yang mendekatinya pada sisi substansi, etika, spiritualitas dan pada aspek-aspek yang bisa mempertemukan perbedaan. Nah, di Madania, kami selalu bertanya pada orang tua murid: “Apa yang bapak-ibu bayangkan tentang agama itu?” Ternyata, survey kami menunjukkan bahwa yang diperlukan dari agama itu adalah etika dan spiritualitas agama yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran, kerja sama, pluralisme dan lain-lain.

Bukan pada aspek ritualnya?

KH: Ritual tetap diajarkan karena setiap agama punya ritual. Pengajaran dari sisi ritual ini, pada setiap anak, kita dekati dengan pendekatan multicultural studies. Di sekolah kami, ada Religion Day. Misalnya, anak-anak yang non-muslim dikenalkan, bahwa dalam tradisi Islam ada beduk, lebaran, Idul Adha dan lain-lain. Itu memang budaya, di mana dalam ajaran Islam, beduk tidak ada sangkut pautnya dengan ritual, bukan doktrin.

Kemudian siswa muslim atau non-Kristen juga dikenalkan juga kalau di gereja, ada lonceng, ada Natalan dan lain-lain. Kenapa? Daripada di masyarakat nanti dikenalkan dengan semangat permusuhan, lebih baik kita siapkan mereka sedari awal. Makanya, pada mereka diajarkan nilai-nilai pluralitas. Laiknya ke kebun binatang, apa yang menarik diajarkan pada mereka? Aneka ragam hewan. Kalau jalan ke Kebon Raya Bogor, yang dikenalkan adalah aneka ragam pepohonan. Begitu juga analognya dengan masyarakat yang beragam etnis, budaya, bahasa, agama, dan lain-lain.

Apa tujuan dari Religion Day di lembaga Anda?

KH: Murid-murid TK, SD, SMP, dan SMU yang berada di bawah lembaga kami, sudah diberitahukan bahwa dalam masyarakat kita, agama begitu beragam. Dalam Religion Day, anak-anak dikenalkan tentang ciri-ciri yang berbeda. Dalam acara itu, para orang tua murid juga kita panggil untuk mendukung acara itu. Jadi, kalau anak mereka saja bisa menerima perbedaan, maka orang tuanya jangan malah memprovokasi. Karena masalah agama begitu peka, maka orang tua juga dilibatkan. Semacam class for the parents. Kira-kira begitu.

Romo, kita tahu, kalangan Katolik juga punya institusi pendidikan yang cukup mapan dan kuat. Bisakah Anda bercerita tentang pengalaman semacam ini?

RM: Memang lembaga pendidikan kami agak banyak. Di wilayah pelayanan Semarang, beberapa waktu ini diadakan pendidikan religiusitas. Sebenarnya, program itu —dengan kata yang berbeda, tapi dengan arah yang sama dengan yang diceritakan Mas Komar tadi— juga memperkenalkan mereka dengan agama-agama lain. Itu penting, karena di tempat kami, banyak sekali murid yang tidak beragama Katolik, bahkan seringkali yang Katolik justru minoritas.

Inti gagasan dari pendidikan religiusitas adalah ajakan berbudi pekerti yang baik. Karena budi pekerti adalah tanda bahwa kita orang yang beriman. Entah Anda orang Muslim, Kristen atau Protestan, Hindu dan lain-lain. Kalau mau diketahui seseorang beriman atau tidak, itu akan terlihat dari perilakunya; bagaimana si A memperlakukan temannya, si B bersikap pada orang tuanya, dan bagaimana mereka menyelesaikan konflik antarmereka.

Pandangan yang populer di masyarakat mengatakan bahwa pendidikan agama yang kuat, secara otomatis akan memperkuat penghayatan anak didik pada nilai-nilai kemanusiaan. Tanggapan Anda?

RM: Tapi kalau kita tidak cukup baik cara mendidiknya, tidak akan sampai ke tujuan itu. Salah satu ide yang berkali-kali dikatakan dalam percakapan orang-orang Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas adalah: “Kalau mereka diberi pelajaran agama, pasti negara kita akan lebih baik.” Saya rasa kok tidak semudah itu. Tapi kita harus membantu agar tujuan itu terwujud.

Tanggapan Mas Komar?

KH: Sekolah itu kan hanya perpanjangan dari tugas utama keluarga, dalam hal pendidikan. Ketika orang tua tidak mampu, maka kita sepakat membuat gedung, memberi gaji guru, dan memberi pendidikan bagi anak didik. Tapi, tetap saja peran utama pendidikan adalah orang tua. Madania Society misalnya, kami setting untuk menjadi wadah pertemuan orang tua, tak hanya membicarakan kebutuhan dalam mendampingi murid, tapi juga memberi wawasan pada mereka.

RM: Saya sangat senang dengan apa yang tadi Mas Komar ceritakan tentang pertemuan antara orang tua dengan para guru dalam class for the parents. POMG (Persatuan Orang Tua Murid dan Guru) di banyak sekolah, saya lihat, lebih aktif untuk mengumpulkan dana ketimbang yang lain. Kalaupun ada konsultasi, itu hanya terjadi pada anak yang terlihat nakal. Padahal seharusnya POMG menjadi forum yang sangat baik untuk berintegrasi antara para guru dengan orang tua murid.

Agama seringkali diajarkan secara verbalistik, formalistik dan ritualistik, tapi tidak menyentuh nilai-nilai mendasar. Kalau nilai-nilai agama, terutama di sekolah negeri yang dibiayai dengan pajak rakyat, apakah tak sebaiknya pendidikan agama diganti dengan pendidikan tentang komunikasi antaragama?

KH: Analoginya begini: andaikan tanpa sekolah swasta, pemerintah ini tidak akan bisa mendidik rakyatnya. Artinya, selama ini rakyat sudah bisa mendidik dirinya sendiri melalui berbagai sekolah swasta. Dengan demikian, dalam negara yang semakin maju, yang paling menonjol adalah sekolah swasta. Oleh sebab itu, saya tidak terlalu khawatir andaikan pendidikan agama itu dihilangkan. Siapa tahu, justru sekolah-sekolah swasta lebih bagus dan bertanggung jawab dalam hal ini. Ini toh hanya pengandaian, kan?

RM: Tadi Mas Komar mengatakan bahwa pendidikan pada awalnya adalah kewajiban orang tua. Maka, anak-anak belajar iman, belajar agama, pada hakikatnya berawal dari bapak dan ibu. Pada dasarnya saya sangat setuju bila pendidikan agama tetap harus diusahakan. Tetapi tugas primernya dipegang orang tua.

Kalau kita masuk ke play group di TK, pertama-tama yang ditekankan adalah masalah sosialisasi. Nah, anak sebagai peserta didik itu mesti dibantu melihat fakta bahwa di sana ada orang yang beragama lain. Yang paling gampang dicerna anak-anak, tentulah masalah ritual. Karena untuk melihat cinta kasih, budi pekerti yang baik, agak sulit bagi anak kecil. Ritual memang tidak bisa dihindarkan. Sesudah itu, perlu dibantu untuk memahami makna di balik ritual itu.

Romo, banyak isu mengatakan bahwa di sekolah milik Kristen, murid beragama Islam tidak diberi pelajaran agama Islam oleh guru beragama Islam. Komentar Anda?

RM: Saya kira, memang betul, tapi tidak seluruhnya. Sejumlah sekolah telah memberi pelajaran lintas agama, secara sukarela. Beberapa lembaga pendidikan Katolik sebenarnya cukup banyak yang dengan sukarela mengajarkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut murid.

Mas Komar, anak Anda kuliah di Universitas Katolik Atmajaya. Mengapa?

KH: Anak saya sejak kecil sekolah di madrasah, lalu SMU Madania. Dia memilih sendiri kuliah di Atmajaya. Nah, di Atmajaya itu tidak ada paksaan agar mahasiswi yang muslim untuk ikut ritual Katolik. Mereka diberi kuliah tentang perbandingan agama. Jadi yang Katolik, silakan ikut Katolik, dan yang Muslim, silakan ikut kuliah perbandingan agama.

Nah, anak-anak yang biasa bergaul secara lintas agama, tidak akan menilai baik-buruk karena kriteria agama. Jadi kalau mereka membenci sesuatu, tidak akan disangkutpautkan dengan label agama tertentu, tapi lebih karena materi tindakannya. Ada semacam spirit untuk melihat esensi agama, bukan labelnya. Ini karena terbiasa hidup dalam suasana yang pluralistik.

Lantas bagaimana seharusnya pendidikan agama di sekolah umum?

KH: Secara umum, pelajaran agama itu harus ada. Hanya saja, bagaimana pendekatannya? Mengapa RUU Sisdiknas diributkan? Jangan-jangan, substansinya malah hilang karena kita sibuk dengan prosedurnya. Di beberapa sekolah, pendidikan agama tidak hanya menjadi tugas guru agama semata. Semua guru harus bertanggung jawab menyampaikan nilai-nilai substantif agama. Tapi, ketika agama diajarkan sebagai pengetahuan, baru dibutuhkan guru yang ahli tentang agama. Tapi sebagai spirit pendidikan, itu harus menjadi bagian dari kultur sekolah yang juga menjadi tanggungjawab guru-guru yang lain.

Keberatan kalangan Katolik dan Kristen atas pasal 13 ayat 1 A ini karena ada indikasi intervensi negara dalam sekolah swasta. Seolah-olah kewajiban memberikan pendidikan agama itu karena ada undang-undang, bukan kesukarelaan. Tanggapan Anda?

RM: Memang jadi problem ketika negara mewajibkan (pendidikan agama). Tapi ada catatan yang penting. Dalam RUU Sisdiknas, tak satupun ada kata swasta di sana. Padahal sekolah swasta ada dalam undang-undang sebelumnya. Indikasi swasta menjadi partner pemerintah tidak ada lagi dalam RUU ini. Ini isu penting, karena semua hal seakan mau disamaratakan dan diatur oleh pemerintah.

Kita tahu, banyak sekali sekolah swasta. Kalau pemerintah mau konsekuen dengan membiayai semua sekolah swasta, tentu pemerintah tidak akan mampu. Itu juga bukan hal yang baik. Pemerintahan demokratis bisa menjadi buruk jika mengurus semua hal. Tapi pemerintah bisa membantu dengan memberi fasilitas. Misalnya, pembenahan kurikulum-kurikulum baru, tentu dengan melibatkan sekolah-sekolah swasta juga []

27/04/2003 | Wawancara | #

Komentar

Komentar Masuk (0)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq