Perihal Sekularisme Politik - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Editorial
29/03/2004

Perihal Sekularisme Politik

Oleh Hamid Basyaib

Sistem politik sekular adalah sistem yang dijalankan berdasar pertimbangan akal manusia, yang kehebatannya dikerdilkan atau tak berani dimanfaatkan maksimal oleh orang-orang yang berpretensi memuja pencipta akal itu sendiri. Kasus Iran merupakan contoh kontemporer terbaik tentang buruknya sistem politik yang diringkus oleh agama, dan karenanya makin mempertegas keperluan akan sistem politik sekular.

Agaknya lebih gampang membahas sekularisme politik ketimbang sekularisme sosial. Kita lebih mudah mendudukkan perkara di kursinya yang tepat. Sistem politik sekular adalah sistem yang dijalankan berdasar pertimbangan akal manusia, yang kehebatannya dikerdilkan atau tak berani dimanfaatkan maksimal oleh orang-orang yang berpretensi memuja pencipta akal itu sendiri.

Mereka berlindung di balik tameng rapuh bahwa kemampuan akal sangat terbatas, tanpa pernah mampu menyatakan di manakah batas itu. Akhirnya akal mereka memang terus menumpul (karena jarang dikerahkan), dan makin lunglai untuk menghadapi aneka masalah hidup yang terus berderap tanpa ampun. Lalu sempurnalah lingkaran setannya: mereka bebal karena bebal. Lantaran kebebalan tak pernah andal untuk menjalankan kehidupan yang wajar, akibatnya bisa beraneka.

Jika mereka tidak berkuasa, efek ekstremnya bisa berupa frustrasi yang menimbulkan macam-macam tindakan fatal. Kalau mereka berkuasa, kebebalan itu melahirkan kekalapan: mereka gemar benar main larang dan main atur. Dengan kekuasaan politik beserta aparat pemaksanya, mereka bahkan mengatur baju apa yang harus dipakai warganegara dan makanan-minuman apa yang boleh atau tak boleh masuk ke perut publik.

Dan siapakah yang boleh menjadi suami/isteri Anda? Tunggu dulu SK dari Menteri Kebenaran. Daftar larangan dan aturan pun makin panjang – termasuk terhadap orang-orang yang berpeluang mengajukan tantangan politik dengan akal sehat.

Itulah yang hari-hari ini terjadi di Iran, tempat kaum ulama-penguasa memberangus hak-hak politik kalangan reformis, dengan mencoret mereka dari daftar caleg. Kepala pemerintahan yang dipilih rakyat pun ompong. Dalam dua periode kepresidenannya, Mohammad Khatami tak kunjung sanggup meloloskan satu pun undang-undang yang aspiratif, karena terus dibendung oleh kaum konservatif yang mendominasi parlemen. Mereka dilindungi, dan melindungi, Ali Khamenei, pemimpin mutlak yang kekuasaannya di atas presiden (bahkan di atas konstitusi) meski tak pernah dipilih rakyat – ia katanya dipilih oleh Tuhan, suatu klaim politik yang mustahil dicek lewat mekanisme politik.

Kasus Iran merupakan contoh kontemporer terbaik tentang buruknya sistem politik yang diringkus oleh agama, dan karenanya makin mempertegas keperluan akan sistem politik sekular. Sebab sistem yang didominasi agama hanya melahirkan politik yang kedodoran (agama tak menyediakan manajemen politik lantaran ia hadir memang bukan untuk itu), sekaligus agama yang cemar, sebab Tuhan dan Rasul akhirnya cuma diperalat untuk menopang tindakan-tindakan politik demi kepentingan rezim, tapi dengan sikap seolah mereka hanya menjalankan perintah agama demi kemaslahatan publik.

Begitulah yang selalu terjadi selama ribuan tahun, ketika agama dan politik tidur seranjang.

Sejak revolusi 1979 teokrasi Iran membuat rakyat tak lagi punya ulama, sebab para mullah terserap ke dalam negara dan berganti jubah menjadi penguasa. Dalam pencampuran ini, lazimnya kerugian terbesar diderita oleh agama, tapi seraya menguntungkan para elitnya. Sekularisme berniat memisahkan keduanya, dengan mendudukkan agama dan politik di kursinya masing-masing.

Apa gerangan yang salah dengan pemisahan ini, sehingga orang memekik-mekik menentangnya? (Hamid Basyaib)

29/03/2004 | Editorial | #

Komentar

Komentar Masuk (6)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

pada dasarnya apa yang salah dan benar sudah diatur allah dalam kitab yang diturunkan pada manusia dan assunah yang sudah dicontohkan oleh rosululloh.

Posted by leewack  on  06/18  at  01:33 PM

Tidak dapat dipungkiri bahwa opini yang diedarkan oleh beberapa kelompok yang secara keras menyuarakan penentangannya pada sekulerisme telah mempengaruhi pandangan sebagian masyarakat. dengan gaya bahasa yang sangat berapi-api tidak sedikit yang kemudian menganggap bahwa kata ini bermakna sangat negatif.

Sebagian partai politik islam secara terang-terangan memusuhi parpol lain yang mereka anggap sekuler. Namun mengaca pada hasil Pemilu 2004 yang diraih salah satu parpol yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera), seakan menunjukkan hal yang kontradiktif. Di saat partai Islam lain yang getol mensyiarkan penerapan Syariat Islam mengalami penurunan suara yang sangat signifikan (kalau tidak bisa dikatakan terjun bebas), sampai dengan penghitungan suara sementara H+1, PK Sejahtera secara fantastis mampu meraih hampir 10 % suara, jauh, sangat jauh meninggalkan raihan suara PPP maupun PBB yang bahkan terancam tidak mencapai electoral treshold.

Dari beberapa ulasan yang disampaikan para pakar politik dapat diketahui bahwa program-program yang menjadi “jualan” PK Sejahtera tidak menitikberatkan pada penerapan syariat Islam, namun lebih pada program-program dan langkah-langkah nyata yang dapat diterima kalangan masyarakat secara umum. Pada akhirnya tidak sedikit dari kalangan yang di-cap sekuler bahkan pemeluk non-Islam yang bersimpati dengan perjuangan para kader PK Sejahtera

Fenomena ini semoga disadari oleh PK Sejahtera khususnya dan partai-partai Islam lain umumnya, bila kelak --atau bahkan telah-- menjadi partai besar, bahwa campur tangan agama ke dalam ruang publik pada masyarakat yang sangat plural bukanlah pilihan yang seharusnya diambil. Ketika agama menjadi komoditas politik, maka segala keputusan yang diambil di dalamnya akan selalu diikuti oleh doktrin-doktrin yang memaksa dan memutlakkan segala titah seorang tokoh pusat dengan dikawal barisan “tentara kebenaran”, “polisi agama” dan segala bentuk legitimasi pressing keagamaan yang lain. Pada akhirnya, alih-alih menegakkan syariat Allah, malah akan menjadi pengkultusan pada tokoh sentral tersebut. Dan hal ini bukan belum terjadi, melainkan telah, dan bahkan masih berlangsung di beberapa belahan bumi. Dan Indonesia yang sangat plural bukanlah tempat yang tepat untuk menerapkannya.
-----

Posted by Wibisono Sukmo Wardhono  on  04/06  at  08:05 AM

Pemisahan negara dan agama menjadi salah karena cenderung membuat manusia menjadi semakin jauh dan lupa pada Tuhannya.  Agama menjadi urusan masing-masing pribadi-begitulah selalu dianjurkan oleh sekulerisme-dan tak perlu orang lain untuk mengajarkan iman, memperkenalkan Tuhan dan RasulNya, memperkenalkan nilai-nilai kebenaran ilahiah, pendeknya silahkan menemukan sendiri hakekat kehidupan anda dan bila gagal tak perlu menyalahkan orang lain apalagi komunitasnya.  Bila agama menjadi hanya urusan pribadi, tak ada lagi tanggung jawab kolektif yang bisa diminta untuk urusan agama.  Ini memang tidak seharusnya terjadi karena agama, Islam khususnya tak mungkin hanya menjadi urusan pribadi perseorangan.  Tak bisa dibayangkan bagaimana ajaran Islam bisa hidup dan tegak sempurna tanpa dakwah dari generasi ke generasi, tanpa kerjasama semata-mata untuk urusan Islam, tanpa kolektivitas semata-mata untuk kepentingan Islam.  Tetapi sekulerisme akan cenderung menggerogoti rasa tanggung jawab kolektif semacam itu dalam proses sekulerisasi sosial. Jadi sekulerisasi politik akan diikuti oleh sekulerisasi sosial dan tak mungkin cocok dengan Islam. Dengan menyatakan hal ini tidak berarti saya setuju dan membela praktek-praktek buruk dari sistem kenegaraan Iran.  Tetapi semua stigma yang anda sebut bagi saya bukanlah tanda dari keburukan sebuah sistem kenegaraan seperti Iran, melainkan barangkali hanya kegagalan dari para penguasa yang ada di negara itu sekarang ini mewujudkan ideal-ideal sistem yang seharusnya.  Betapapun tak bisa diingkari bahwa dalam sejarah kesatuan negara dan agama pernah terwujud dan menjadi puncak peradaban pada masanya, yakni masa kehidupan Rasulullah SAW dan khulafaur rasyidin. Jaman memang sudah berubah, tantangan juga sudah jauh berbeda, tetapi toh tidak berarti Islam harus kehilangan untuk selama-lamanya salah satu bagian dari spirit ajarannya.

Posted by Kuswanto SA  on  04/04  at  06:05 PM

pelaksanaan sekularisasi bukan berarti mensekularisasi agama, tetapi memposisikan agama pada tempat sebenarnya. mengembalikan agama pada pengertian yang lebih hanif bukan sekedar sebagai kendaraan untuk mencari kekuasaan dan menghegemoni kekuasaan atas nama tuhan dan agama.

Posted by hendra w n  on  04/03  at  07:05 AM

Penolakan orang terhadap sistem sekular lebih sering karena tidak jelas dan sering bias, bervariasi, dan bertendensi pemahaman karetnya definisi terhadap sistem sekular (tidak beda dengan pemahaman tentang sistem politik Islam).

Penyederhanaan dan klaim bahwa sistem sekular adalah sistem berdasarkan pertimbangan akal adalah klaim yang terlalu luas. Kalau ada yang karena hasil pemikirannya menggunakan akal, yakin bahwa dia harus berpedoman pada nilai-nilai Al Qur-an dan Sunnah Nabi, serta mencontoh Nabi dan Khalifah untuk sistem pemerintahan, apakah dia tidak termasuk sekular juga karena punya justifikasi dari pemikiran akal untuk sampai ke pemahaman itu?.

Jelas pemahaman ini akan anda tolak. Tapi itulah dampaknya kalau definisi sekular yang disampaikan terlalu luas.

Penolakan terhadap definisi sekular lebih banyak terjadi karena dugaan bahwa sistem sekular adalah sistem yang memisahkan agama dari kehidupan politik secara total. Sistem sekular dianggap tidak memberi kesempatan orang mengekspresikan aturan agamanya, tidak boleh sistem perbankan Islam, tidak boleh sistem waris dan pernikahan Islam, tidak boleh sistem hukum diyat dan hukum badan Islam, dimana perintah untuk pelaksanaannya jelas, ada contoh-contohnya, walaupun masih banyak perbedaan tafsir dan banyak kelemahan dalam penerapannya (misal di Pakistan, Arab Saudi, dan Afghanistan masa Taliban) tentang sistem hukumnya.

Penentang sekular beranggapan bahwa sistem sekuler akan menolak semua ini dan hanya membolehkan urusan pribadi dengan Tuhan. Urusan sosial harus hasil pemikiran orang-orang sekuler yang tidak membolehkan mengutak-atik agama atau melihat aturan agama (Islam) dalam sistem pengaturan kehidupan sosial bermasyarakat.

Jadi, sangat wajarlah jika orang yang ingin beragama secara kaffah tidak bisa menerima pemahaman sekuler yang dalam tafsiran mereka sekuler adalah menolak semua aturan agama tentang sosial.

Mungkin soal definisi ini perlu dijernnihkan dahulu, dan diperjelas dahulu konsepsi turunan dari paham sekuler yang anda maksudkan. Kalau hanya menggugat kenapa orang menolak paham sekuler tanpa masing-masing pihak mau menjabarkan turunan pahamnya, hanya bersedia menggugat dan menghujat paham orang lain, maka saling pertentangan akan terus terjadi.

Posted by Satria Iman Pribadi  on  04/01  at  12:05 PM

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq