Nursyahbani Katjasungkana: Revisi KUHP Bias Gender dan Bias Kelas

Nursyahbani Katjasungkana, aktivis Solidaritas Perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik, menilai revisi ini bias gender dan bias kelas serta bertentangan dengan konstitusi dan HAM. Berikut penuturannya kepada Nong Darol Mahmada dari Kajian Islam Utan Kayu (KIUK) pada hari Kamis, 9 Oktober 2003.

NONG DAROL MAHMADA: Mbak Nur, apa tanggapan Anda terhadap rencana revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digagas oleh Menteri Kehakiman dan HAM?

NURSYAHBANI KATJASUNGKANA: Sebetulnya, secara keseluruhan, KUHP itu bukan hanya berisi bab soal kesusilaan menuai kontroversi, yang dari segi penamaan bab saja bisa kita persoalkan panjang lebar. KUHP memang mengurus relasi antara warga dengan negara dan warga dengan sesama anggota warga lain. Makanya, dia menyangkut persoalan relasi dan kepentingan publik. Berdasarkan itu, visi yang mestinya dibangun adalah penghormatan terhadap HAM dan sekaligus difungsikan untuk membangun demokrasi.

NONG: Kalau dilihat dari sisi itu, apakah rancangan revisi KUHP ini sudah mencerminkan visi tersebut?

NURSYAHBANI: Jauh sekali. Dikatakan jauh, karena pertama, terutama pada pasal-pasal yang berkaitan dengan kebebasan pers. Sisi represinya bukan malah berkurang dari KUHP lama yang sudah kita perjuangkan. Hal-hal yang bersifat represi seperti itulah yang digunakan untuk menjerat Tempo, Goenawan Mohammad dan harian Rakyat Merdeka. Pasal yang bermasalah adalah mengenai kejahatan makar terhadap negara. Di situ terlihat masih represif. Mungkin itu bisa dipahami, karena sebetulnya rancangan ini sudah selesai dibuat dalam kurun waktu antara tahun 1982-1992, di masa Soeharto masih sangat berkuasa. Pemikiran atau aspirasi orang untuk revisi undang-undang, memang sangat terpengaruh pada situasi politik saat itu.

Kedua, dalam persoalan yang berkaitan dengan relasi domestik. Di sini kita mencermati, revisi KUHP ini bukan semakin menghormati hak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan individu. Sebetulnya, tidak seorang pun boleh mengganggu kehidupan pribadi, rumah tangga dan keluarga, sebagaimana ditegaskan baik dalam UUD maupun UU mengenai HAM Nomor 39 Tahun 1999. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang ada dalam bab mengenai kejahatan kesusilaan itu, hendak mengatur hal-hal yang bersifat persoalan atau relasi domestik. Hukum pidana boleh saja mengurus soal relasi domestik, sejauh ada unsur kekerasan, paksaan atau ancaman, atau bila dilakukan terhadap anak-anak, khususnya dalam masalah hubungan seksual.

Ketiga, sudah lama sekali kelompok perempuan merasa bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUHP, khususnya yang berkenaan dengan soal perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan, dan pornografi, tidak sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Sebab, isinya sangat menempatkan perempuan sebagai objek seksual. Oleh karena itu, pasal-pasal demikian dituntut untuk dikeluarkan dari KUHP menjadi UU khusus yang tersendiri, dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan atas korban, di samping pemberdayaan masyarakat.

NONG: Nah, menurut Anda, bagaimana seharusnya revisi KUHP ini?

NURSYAHBANI: Berdasarkan prinsip tadi, seharusnya pasal 310 dan 311 yang tertuang dalam KUHP lama, yang pada umumnya digunakan untuk merepresi dunia pers dan insan pers dikeluarkan dari KUHP, dan dijadikan undang-undang perdata saja. Persoalan itu lebih banyak diatur oleh kode etik pers, sehinga lebih menuju pada peningkatan profesionalitas pers dan sekaligus menjunjung prinsip freedom of the press dan freedom of the expretion yang berguna bagi pembanguan demokrasi.

Hal lain, ketentuan-ketentuan yang ada dalam bab tentang kesusilaan, khususnya pasal-pasal yang penuntutannya digantungkan pada pihak-pihak yang dirugikan, juga hendaknya keluar dari KUHP. Misalnya, pasal perzinahan yang dalam rancangan undang-undang KUHP baru memakai istilah permukahan. Ini tidak perzinahan dalam artian umum, yaitu hubungan seks di luar pernikahan, tapi permukahan adalah hubungan seksual di antara pihak-pihak yang sudah terikat oleh ikatan perkawinan. Penuntutannya hanya bisa dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Pasal yang kini dikenal sebagai pasal kumpul kebo dalam RUU KUHP, penuntutannya juga hanya bisa dilakukan kalau ada pengaduan dari keluarga, kepala adat atau lurah/kepala desa. Nah, suatu peristiwa pidana atau peristiwa hukum yang digantungkan penuntutannya pada kerugian pihak-pihak orang perseorang yang terkait dalam relasi itu, sebetulnya termasuk karakteristik dasar hukum perdata. Karena itu, dia tidak bisa menjadi perbuatan pidana. Percuma saja KUHP dinyatakan sebagai perbuatan kriminal, akan menjadi kriminal terus tanpa ada penuntutan, kecuali pihak yang dirugikan menuntut. Dari pada begitu, lebih baik menjadi hukum perdata, sebagaimana yang sudah dilakukan di Timor Leste. Mereka mengadopsi semua KUHP kita, tapi khusus pasal-pasal yang digantungkan penuntutannya pada kerugian orang perseorangan atau individu, dikeluarkan dari KUHP dan dinyatakan sebagai civil procedure.

NONG: Sejauh mana dampak rancangan KUHP ini untuk persoalan domestik jika dikaitkan dengan isu HAM tadi?

NURSYAHBANI: Sejauh tidak ada unsur kekerasan, tidak dilakukan terhadap anak-anak, tidak merupakan objektivikasi dari orang-orang yang terlibat di dalamnya sehingga menjadi komoditi, seperti perdagangan orang, perempuan dan anak, sebaiknya tidak dikriminalkan. Justru ketentuan-ketentuan di sana harus didekriminalisasi. Dampaknya memang dalam kehidupan sosial akan besar sekali.

Pertama, dari segi law emforcement, seberapa jauh kemampuan polisi untuk dapat membuktikan hal-hal yang ada di tempat tidur warganya. Jadi ada problem implemantasi. Kedua, juga akan meng-create hal yang menurut masyarakat tidak bisa dijalankan dengan hukum pidana karena lemahnya law emforcement, lalu mereka main hakim sendiri, seperti yang banyak terjadi. Ketiga, sebetulnya KUHP tidak bisa digunakan atau difungsikan sebagai penjaga moral, misalnya dalam hal kumpul kebo. Saya kira, lebih baik --misalnya-- pendidikan seks diberikan sejak dini, sehingga mereka tahu bagaimana melakukan hubungan seks yang bermoral, responsible atau bertanggung jawab dan aman.

NONG: Seandainya pasal-pasal yang kontroversial ini disetujui, tentu akan ada problem implementasi. Menurut Anda, apakah nanti akan ada polisi-polisi syariat yang masuk pada wilayah-wilayah privat, atau polisi moral seperti di Malaysia?

NURSYAHBANI: Itu soal teknis saja kalau udah disetujui. Nanti pemerintah akan bilang, itu soal teknis saja; kalau bisa, kenapa tidak? Tapi bagi saya masalahnya bukan semata soal teknis. Ini masalah prinsip. Seberapa jauh sebetulnya negara punya otoritas atas privasi atau kehidupan pribadi warganya yang dijamin, baik oleh UUD maupun undang-undang mengenai HAM.

NONG: Artinya, rancangan KUHP ini potensial untuk bertentangan dengan UUD dan UU- HAM?

NURSYAHBANI: Ya. Sejak awal saya sudah menegaskan dalam pernyataan Koalisi Perempuan Indonesia bahwa UU KUHP itu inkonstitusional karena bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam konstitusi. Ini khususnya berkenaan dengan bab soal hak-hak asasi manusia dan UU HAM itu sendiri. Di situ dinyatakan bahwa setiap warga negara tidak boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya. Dan untuk itu, setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap semua gangguan dan pelanggaran tersebut.

Nah, implementasiya dalam KUHP bagaimana? Justru negaralah yang seharusnya memberi perlindungan terhadap warganya, kalau ada gangguan dari luar. Bukan justru negara yang melakukan intervensi terhadap urusan itu.

NONG: Ada yang mengatakan revisi KUHP ini kental nuansa Syariat Islamnya. Bagaimana tanggapan Anda?

NURSYAHBANI: Sebetulnya, dalam proses pembentukan hukum, itu biasa. Pembentukan UU mesti menyerap nilai-nilai adat, agama, konvensi hukum, dan lain-lain, agar produk hukum itu bisa efektif, karena merupakan pantulan dari aspirasi dan kesepakatan masyarakat. Cuma masalahnya, masyarakat kita kan tidak hanya plural, tapi juga multikultur, multietnik, dan dengan segala macam variasinya. Ini terkait dengan soal nilai-nilai agama, atau adat di dalam suatu konteks tertentu. Bagaimana bisa mengangkat satu nilai yang bisa berlaku umum.

Seperti ketentuan mengenai pasal kumpul kebo yang bisa terjadi perbedaan mencolok. Di Bali, Mentawai dan Irian, hal itu dianggap sesuatu yang biasa. Di beberapa komunitas tertentu, hidup bersama di luar perkawinan adalah hal biasa. Tapi masalahnya, apa yang dimaksud dengan di luar perkawinan itu? Kalau kita mengacu pada UU Perkawinan, perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaan yang sama. Ayat kedua menyatakan, setiap perkawinan harus dicatatkan.

Kita tahu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Nah, apakah itu termasuk dalam kategori delik aduan, atau semata-mata hidup bersama saja. Bagaimana kalau hidup bersama disahkan oleh agama atau adatnya; apakah itu masuk ketegori kumpul kebo? Nah, dengan demikian, perkawinan-perkawinan yang selama ini ditolak pencatatannya, seperti perkawinan agama Konghucu, kawin beda agama, perkawinan orang Kaharingan, mau masuk kategori yang mana?

NONG: Dengan adanya ketidakjelasan seperti itu, sebetulnya apa yang terjadi dengan rancangan KUHP ini?

NURSYAHBANI: Sebetulnya, secara umum hal tersebut membuktikan bahwa KUHP kita itu tidak punya visi ke depan, tidak punya visi tentang law emforcement, ataupun visi tentang realitas Indonesia sesungguhnya. Misalnya tentang prostitusi yang dalam rancangan sekarang ini juga dikriminalkan. Dalam KUHP lama dijelaskan, hanya orang-orang yang menyediakan atau memudahkan perbuatan cabul yang dihukum. Tetapi dalam rancangan sekarang ada pasal baru tentang prostitusi yang menurut saya tidak hanya gender bias tapi juga class bias. Kenapa? Di pasal 434 bahwa setiap orang yang bergelandangan, berkeliaran di jalan, di tempat-tempat umum, dengan tujuan melacurkan diri akan dipidana denda.

Jelas sekali, yang kita tahu bergelandangan hanya orang kelas bawah. Dan lebih dari itu, konotasi melacurkan diri selalu mengena pada perempuan. Padahal, kalau menurut tata bahasa Indonesia yang baik, yang disebut pelacur adalah lelakinya. Dan di sini tidak ada kriminalisasi bagi para pelanggan atau user mereka. Ini kenapa saya menyebut adanya gender bias dan diskriminasi.