Revisi SKB dan Intoleransi Beragama - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Editorial
26/03/2006

Revisi SKB dan Intoleransi Beragama

Oleh Novriantoni

Ada nada optimis akan kerukunan umat beragama dengan ditandanganinya aturan bersama itu. Menteri Agama berharap revisi ini dapat memberdayakan masyarakat dalam memelihara kerukunan beragama. Sebab, aturan ini akan menjadi pedoman gubernur, bupati, camat, dan kepala desa dalam pemeliharaan kerukunan beragama dan pengaturan rumah ibadah.

Selasa (21/3) kemarin, Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No. 9/2006 dan No. 8/2006 sebagai revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri No. 1/1969 tentang pembangunan rumah ibadah ditandatangani.

Ada nada optimis akan kerukunan umat beragama dengan ditandanganinya aturan bersama itu. Menteri Agama berharap revisi ini dapat memberdayakan masyarakat dalam memelihara kerukunan beragama. Sebab, aturan ini akan menjadi pedoman gubernur, bupati, camat, dan kepala desa dalam pemeliharaan kerukunan beragama dan pengaturan rumah ibadah.

Optimisme juga muncul dari ungkapan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Ia menegaskan, Indonesia memang perlu instrumen hukum bagi upaya membangun kerukunan antarumat beragama yang sejati. Penandatanganan aturan soal rumah ibadah ini, ia anggap sebagai alat untuk menghindari konflik antarumat beragama.

Namun, nada pesimis juga muncul. Misalnya dari sebagian kalangan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI). Mereka pesimis, misalnya soal syarat dukungan paling sedikit 60 orang masyarakat setempat yang harus disahkan lurah atau kepala desa, selain tanda tangan dan KTP 90 orang yang akan menggunakan rumah ibadah tersebut.

Itu hanya sebagian keberatan mereka. Dan memang cukup logis juga. Karena saya menilai, memang ada beberapa titik rawan konflik dalam aturan bersama ini. Untuk lebih rinci, saya perlu kembali merefleksi butir-butir yang nantinya akan menjadi titik rawan konflik dalam pembangunan rumah ibadah dan memundurkan kerukunan umat beragama.

Pertama-tama, kita perlu memahami konteks keluarnya aturan revisi ini. Setahu saya, aturan ini lahir ketika semangat intoleransi beragama bergejolak di banyak tempat, seperti meluasnya aksi penutupan rumah ibadah oleh pihak-pihak yang menganggapnya tidak legal. Karena itu, aturan ini dapat dibaca sebagai respons atas semangat intoleransi yang terjadi di banyak tempat, baik dalam soal rumah ibadah, ataupun dalam relasi sosial antar agama yang lebih umum.

Dalam konteks demikian, mestinya sebuah aturan atau produk hukum hadir dengan maksud untuk menunjang terciptanya masyarakat yang lebih toleran. Asumsinya, kondisi intoleransi dalam masyarakat dapat dibenahi dengan adanya aturan bersama yang legal. Namun tampaknya, alih-alih mengusung dan menguatkan semangat toleransi, beberapa butir aturan baru ini tampaknya rawan terjebak pada upaya menguatkan intoleransi. Apa buktinya?

Pertama, bayangkanlah keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang antara lain bertugas membuat rekomendasi boleh-tidaknya suatu rumah ibadah dibangun. Komposisi orang atau kelompok yang akan mengisi forum ini tidak dibatasi secara spesifik (misalnya dari Islam hanya diwakili NU dan Muhammadiyah sebagai sayap kembar moderat Islam), tapi dibuat seumum mungkin, sehingga sangat mungkin dimasuki para pemuka dan kelompok keagamaan yang tidak toleran.

Prediksi saya, bila forum ini dibanjiri wakil-wakil kelompok agama apapun yang tidak toleran, ia justru akan menjadi medan tempur antaragama dan institusi penghambat pembangunan rumah ibadah. Rebirokratisasi dan repolitisasi pembangunan rumah ibadah yang amat rumit, akan bermula dari forum ini.

Kita bisa optimis kalau forum ini diisi oleh agamawan-agamawan yang toleran dan mengerti pentingnya kebebasan beragama tiap-tiap orang dan menghargai Pancasila dan UUD 45. Tapi bagaimana kalau forum ini diisi oleh orang-orang yang picik, penuh iri dan dengki, dan tak ingin agama-agama saling berdialog dan bekerja sama dalam kerangka keragaman masyarakat Indonesia?

Karena itu, janji Ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi, bahwa PBNU akan terus mengondisikan masyarakat agar tak sulit dalam memberi rekomendasi, menjadi penting dicermati. Itu artinya, secara implisit Pak Hasyim mengerti betul kalau forum ini suatu saat akan menjadi ajang kontestasi kuasa dan unjuk rasa intoleransi yang justru dapat menghambat kerukunan umat beragama.

Kedua, persyaratan dukungan minimal 60 orang masyarakat setempat, selain 90 orang yang akan menjadi jemaah suatu rumah ibadah, juga akan sangat problematis. Aspek persetujuan 60 orang itu akan sangat rawan manipulasi, politisasi, dan bisa menjadi lahan perseteruan. Bisakah kita membayangkan minoritas Kristen di tengah-tengah mayoritas Islam akan dengan mudah mendapat restu minimal 60 orang masyarakat setempat ketika hendak membangun sebuah gereja?

Bayangkan juga hal sebaliknya: apakah mudah bagi umat Islam di wilayah mayoritas Kristen atau agama lainnya untuk mendapat persetujuan minimal 60 orang masyarakat setempat demi membangun sebuah masjid? Cobalah dikiaskan dengan contoh-contoh lainnya.

Saya rasa, aturan ini tidak akan banyak membantu terciptanya kerukunan antarumat bergama. Ketika tidak ada kekuatan-kekuatan sosial keagamaan yang mengupayakan terciptanya harmoni dan toleransi antar umat beragama di suatu daerah, kaum minoritas hanya akan mengurut dada untuk punya sebuah rumah ibadah. Artinya, aturan ini sangat terkait dengan seberapa lapang dada dan toleran masyarakat setempat terhadap perkembangan agama lain.

Karena itu, yang perlu direnungkan lebih dalam daripada butir-butir aturan ini adalah soal iklim kehidupan beragama kita yang makin tidak toleran dan sangat gampang dipolitisir. Peningkatan tren intoleransi itulah yang kini ditunjukkan data-data survei lembaga semacam LSI (Lembaga Survei Indonesia). Lalu apa yang bisa diperbuat oleh aturan baru ini ketika masyarakat memang tidak toleran? Itulah yang kelak menjadi tugas kita bersama! []

26/03/2006 | Editorial | #

Komentar

Komentar Masuk (7)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

Saya sama sekali bukan anggota JIL dan belum pernah sekalipun mengikuti kegiatan2 di JIL, tetapi hanya ingin berpendapat soal JIL. Tapi, saya bisa memahami dan mendukung program dan pemikiran JIL ini. Justru seperti inilah kita bisa melihat alternatif pemikiran soal revitalisasi pemahaman kehidupan keagamaan di Indonesia, di tengah2 homogenitas pemahaman agama di Indonesia, khususnya Islam, sehingga memang perlu adanya sikap kritis atas kepicikan kehidupan beragama tsb.

Tentunya menurut saya akan aneh bila JIL yg meski anggotanya orang Islam namun diminta untuk memiliki pemahaman, pemikiran, dan publikasi layaknya kelompok2 Islam seperti HTI, MMI, dan FPI. Itu sudah porsi mereka dan carilah publikasi2 dan aktivitas2 dari mereka, dan dukunglah mereka. Salut untuk JIL.
-----

Posted by Budi Santoso  on  04/06  at  02:04 AM

SKB dua menteri yang sudah ada, marilah kita pandang sebagai sesuatu aturan untuk memperbaiki keberagamaan kita.

Saya orang batak, dan sejak kecil tinggal di lingkunagan kristen. Saya melihat di tempat saya begitu banyaknya gereja, dan mesjid hanya beberapa saja. Bagi saya ini wajar-wajar saja karena memang jumlah kristen di sana banyak.. Apakah ada yang salah????

Justru kalau mesjid yang lebih banyak itu malah aneh.. Begitu juga sebaliknya..

Contoh lain di Bali, begitu susahnya mendirikan mesjid. Seorang muslim di Bali harus rela menempuh perjalanan jauh untuk melaksanakan solat berjamaah ke Mesjid. Tapi Subhanallah dalam Islam mereka sangat dihargai, karena semakin jauh perjalanan mereka semakin besar pula pahalanya.

Saya sangat sedih dengan keberadaan JIL, mereka orang Islam, tapi tidak sedikitpun membela agamanya. Na’udzubillah..

Posted by nizaruddin  on  04/03  at  12:05 AM

Saya pikir kita hrs tahu arti kata toleransi. Toleransi bagi sy sbg org awam tentuk bermakna “bisa maklum” atau “memberi kesempatan” atau jg bs spt “menghargai org lain yg berbeda dgn kita”. Sebenarnya mslah SKB ini, hampir mirip dgn RUU APP, sepertinya ada pelanggaran HAM di sana, tapi tentu ini sarat dgn politisasi segelintir kaum cendekiawan agama.

Bagi saya hubungan seorg dgn TUHANnya adalah privat; agama hanya sebagai lembaga. Tapi lama kelamaan agama sebagai lembaga berubah menjadi sesuatu yg dipolitisir oleh org2 di lembaga itu sendiri. Ketakutan Islam akan kristenisasi dan sebaliknya mebuat polemik di bangsa ini menjadi kolot.

Org beragama Islam krn keturunan dan org beragama Kristen krn keturunan sehingga agama hanya menjadi tradisi. Terkadang dan pada umumnya org2 termasuk yg menyatakan ahli2 agama maupun cendikiawan lupa kalau agama itu adalah privacy bagi masing2 kaum insan. Yg jadi lucu adalah ketika petinggi2 agama merasa dia menguasai jemaah padahal jemaah adalah nota bene milik TUHAN.

Lalu kenapa kita menyebarkan kebencian diantara kita dgn aturan2 yg dipolitisir oleh org2 berwatak tradisionil, kampungan dan tidak ilmiah?! Bukan kah selama ini tanpa aturan tsb kita telah rukun? Kenapa takut kehilangan jemaah jika memang kita mengajarkan sesuai keinginan TUHAN sehingga kita kasak-kusuk membuat aturan.

Apakah kehadiran minoritas di antara mayoritas sangat menggangu kaum mayoritas? Pikiran2 islamisasi dan kristenisasi adalah doktrin perpecahan, jangan percaya. Bukan kah semua org bs menilai yg baik dan yg buruk, kenapa harus diwakilkan, apalagi dgn menghakimi.

Saya sangat suka dgn syair lagu LASKAR CINTA dr Grup Dewa. Mari kita menebar cinta bukan kah kita diciptakan berbeda utk saling melengkapi?! Mari kita bangun Indonesia tanpa melihat perbedaan apakah dia nasrani ataukah muslim. Bukankah percaya akan TUHAN adalah milik kita pribadi dan bukan utk dirasuki oleh kedengkian dr paham2 kolot mereka yg mengatasnamakan agama.

PEACE INDONESIA, PEACE MINORITAS dgn MAYORITAS

Posted by Raven  on  03/31  at  11:04 AM

Saya rasa memang membutuhkan aturan untuk menuju keteraturan. SKB adalah sebuah bentuk peraturan yang baik jika menjadi landasan untuk kerukunan kehidupan beragama yang lebih fair.

Namun yang jadi masalah adalah oknum yang tidak menghendaki ada keteraturan, karena dengan adanya pengaturan mengurangi kebebasan mereka untuk bergerak lebih bebas.

Apalagi kita juga tahu sama tahu kualitas kehidupan beragama masyarakat kita yang masih sangat rendah menuju kedekatan sifat yang disebut dengan toleransi. Sudah pasti prediksi-prediksi rumit itu akan terjadi. Dan saya paling sebal dengan segala bentuk pembelengguan apalagi nanti disasarkan ke halhal yang lain, misalnya duit. Ini lebih menyakitkan lagi mengetahui masyarakat kita memang tidak beradab sama sekali khususnya jika berhubungan dengan uang.

Tapi dari pada pusing tidak bertindak, bertindak saja dan nanti diperbaiki lagi. Jangan selalu berpikir tiada hari esok untuk memperbaiki yang salah. Lagi pula kita tidak tahu apakah sesuatu baik benar atau salah jika kita tidak pernah mencobanya. COBA SAJA!

Posted by tatag triyhyo adi  on  03/30  at  07:03 AM

Saya ngak ngerti apakah si penulis dalam mengungkapkan pikiran dan pendapatnya sebagai seorang Islam atau Kristen, atau Budha, atau atheis, atau sebagai Tuhan. Saya tidak bisa menebaknya. Tulisan tersebut tidak menggambarkan jati diri penulisnya. Mungkin dalam proses mencari jati diri....

Posted by fauzi  on  03/30  at  12:04 AM

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq