Robohnya Monumen Gaza - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Editorial
29/08/2005

Robohnya Monumen Gaza

Oleh Hamid Basyaib

Hari-hari ini pihak Palestina, khususnya kelompok-kelompok garis-keras seperti Hamas, menahan diri karena tampaknya cukup gembira dan puas menyaksikan penghapusan 21 permukiman di Gaza itu. Di masa depan, permukiman Yahudi di Tepi Barat pun pasti mereka tuntut untuk dihapus, terutama jika Israel tidak memberi konsesi yang wajar bagi Negara Palestina.

Selama seminggu penuh publik internasional disuguhi berita dan gambar-gambar dramatis tentang evakuasi warga di permukiman-permukiman Yahudi di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Banyak aspek yang bisa dibahas dari peristiwa bersejarah itu. Salah satunya adalah ketegasan pemerintah Israel di bawah PM Ariel Sharon dalam mengeksekusi apa yang telah diputuskannya. Ketegasan itu amat mengesankan mengingat latar-belakang yang amat panjang dan sarat cerita di balik permukiman-permukiman itu.

Ia juga mengesankan karena tindakan itu mencakup penghancuran sinagoga-sinagoga Yahudi. Dunia menyaksikan betapa buldoser-buldoser Israel kali ini bukan menggilas rumah-rumah Palestina seperti kegiatan rutinnya, melainkan melumat rumah-rumah ibadah Yahudi itu tanpa ampun. Begitulah selayaknya sebuah pemerintahan bersikap: sekali keputusan sah berlandaskan hukum diambil, ia harus dilaksanakan dengan segala risikonya. Hanya dengan demikian status “negara hukum” (rechststaat) – atau dalam versi yang lebih tegas lagi: rule of law – benar-benar bermakna.

Sharon berani menempuh risiko besar itu, termasuk ditinggalkan oleh kawan-kawannya di partai Likud, seperti mundurnya Menteri Netanyahu dari kabinet. Tak sedikit pula warga Israel yang mengutuknya sebagai pengkhianat. Tapi Sharon, yang memahat reputasi panjang sebagai tokoh garis-keras yang haus darah, maju terus dengan kebijakan lepas-tangannya (disengagement plan).

Mayoritas rakyat Israel menyambut baik tindakan tegas pemerintahnya itu, meski tidak ada jaminan penghapusan permukiman Gaza akan membuat mereka merasa lebih aman di masa depan. Sebab memang kebijakan Sharon tersebut agak “misterius” – tidak terlalu jelas target politik dan militernya, tak jelas pula imbalannya bagi Israel dalam perang abadinya dengan Palestina. Pelepasan kali ini sama sekali tak menyinggung prinsip “tanah bagi perdamaian” (land for peace) yang selama ini dijadikan harga mati oleh Israel, dan pernah dipraktekkan pada 1982, ketika Israel mengembalikan Gurun Sinai kepada Mesir setelah dirampasnya sejak 1973.

Sedangkan Gaza dan Tepi Barat telah didudukinya sejak 1967. Dan kini, tiba-tiba Sharon – yang selama puluhan tahun gigih mendorong warga Yahudi agar bermukim di tanah-tanah Palestina yang direbutnya itu – mengusir ribuan warganya sendiri, menggiring mereka kembali ke wilayah “asli” Israel. Dalam kasus Gaza, evakuasi itu sempurna: sekitar 8.000 orang di 21 permukiman Yahudi. Pada kasus Tepi Barat, warga Yahudi yang digelandang memang sangat sedikit, yaitu hanya beberapa ratus orang di empat dari 120 permukiman.

Ada dugaan bahwa Sharon sengaja melikuidasi permukiman Yahudi Gaza demi berkonsentrasi pada perlindungan terhadap warganya di Tepi Barat. Sebab melindungi mereka memang sangat mahal ongkosnya, secara ekonomi, politik maupun militer. Padahal Gaza sangat kurang bermakna dari segi biblikal dibanding Tepi Barat, yang bagi keyakinan agama Yahudi bernilai luhur. Maka Sharon memilih menghancurkan yang kurang penting untuk memperkokoh penguasaannya atas yang lebih penting.

Hari-hari ini pihak Palestina, khususnya kelompok-kelompok garis-keras seperti Hamas, menahan diri karena tampaknya cukup gembira dan puas menyaksikan penghapusan 21 permukiman di Gaza itu. Di masa depan, permukiman Yahudi di Tepi Barat pun pasti mereka tuntut untuk dihapus, terutama jika Israel tidak memberi konsesi yang wajar bagi Negara Palestina.

Permukiman-permukiman Yahudi itu, di Gaza maupun Tepi Barat, merupakan monumen kezaliman yang sangat mencolok mata. Di Gaza yang langka tanah, misalnya, 8.000an warga Yahudi menempati lebih dari 20 persen wilayah; sementara hampir 80 persennya ditempati 1,3 juta warga Palestina, dengan segala kemiskinan mereka. Di wilayah Palestina yang gersang itu, kompleks-kompleks perumahan Yahudi tersebut merupakan kemewahan yang menyempurnakan pencideraan terhadap rasa keadilan universal: mereka hidup di rumah-rumah indah, dengan halaman-halaman luas yang ditumbuhi taman-taman hijau dan fasilitas-fasilitas umum yang sangat baik, lengkap dengan kolam-kolam renang – sementara warga Palestina selalu kesulitan air bersih.

Monumen ketidakadilan di Gaza itu kini tuntas diruntuhkan tanpa ampun.  Di masa-masa mendatang, dunia berharap monumen kezaliman di Tepi Barat pun secara bertahap bisa dihapus; bukan hanya empat, tapi lebih banyak lagi sampai, jika mungkin, seluruh 120 permukiman Yahudi itu diakhiri. Setelah itu, barulah dunia boleh mengumumkan bahwa salah satu batu-sandung besar perdamaian Timur Tengah telah disingkirkan. (Hamid Basyaib)

29/08/2005 | Editorial | #

Komentar

Komentar Masuk (2)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

Kepada para pembaca yang pintar

Setelah Hitler membunuh 6 juta orang Yahudi di Concentration Camp (Holocost); banyak orang Yahudi yang mengungsi ke Palestina setelah berahir perang dunia kedua. Penduduk Palestina adalah orang Arab dan orang Yahudi sebagai minoritas sebelum Perang Dunia kedua berahir. Orang Yahudi beragama Judaica dan orang Arab beragama Islam atau Kristen Orthodox. Perserikatan Bangsa Bangsa membagi dua wilayah Palestina yang dijajah oleh Inggris untuk orang Arab dan orang Yahudi pada tahun 1947 (UN General Assembly; the Partition Plan Resolution no 181. Karena banyak orang Yahudi yang datang dari seluruh dunia ke Palestina; organisasi HAGANAH dan Stren Gang melakukan terorrism kepada Pemerintah Inggris di Palestina dan melakukan terorrism kepada orang orang Arab. HAGANAH dipimpin oleh Menachin Begin berhasil mengusir Inggris dari Palestina dan mengusir orang2 Arab dari Palestina yang merupakan penduduk asli Palestina. ZIONIST adalah program Pemerintah Israel untuk menjadikan Palestina hanya untuk orang2 Yahudi; bukan untuk orang2 Arab. Haji Amin yang merupakan ULAMA tertinggi di Palestina mengelurkan FATWA untuk ummat Islam di Palestina melawan pengusiran orang2 Palestina dari tanah air mereka sendiri oleh tentara Israel dan untuk membela diri dari pembantaian massal yang dilakukan oleh tentara Israel di Palestina. Perserkatan Bangsa Bangsa mengelurakan keputusan tahun 1948 (UN General Assembly; The Palestian Right of Return; Resulution no 194) bahwa semua orang Arab yang merupakan penduduk asli Palestina; yang telah diusir oleh Pemerintah Israel dari tanah air mereka sendiri harus diberikan ganti rugi oleh Pemerintah Israel; jika mereka tidak akan kembali ke tanah air mereka. Pemerintah Israel jugah harus mengizinkan orang orang Arab untuk kembali ke tanah air mereka.

Pemerintah Israel tidak hanya mengabaikan semua keputusan PBB (United Nations) karena mendapat dukungan dari AS; tetapi Pemerintah Israel berusaha memperluas wilayah Israel dengan cara menyerang negara negara Arab lain yang merupakan tetangga Israel. Mesir, Jordania, Syria dan Lebanon menajadi korban kekejaman tentara Israel untuk memperluaskan wilayah Israel; supaya Pemerintah Israel dapat membuat permukiman orang orang Yahudi. Pada tahun 1967; PBB memutuskan supaya semua negara Arab dan Israel berhenti berperang dan Pemerintah Israel wajib mengembalikan semua wilayah Arab yang direbut dari negara negara Arab yang merupakan tetangga Israel (UN Resolution no 242: Withdrawal Israel from occupied Territory). Pemerintah Israel belum mengembalikan semua wilayah Arab kepada ahli waris atau kepada mereka yang berhak; dengan cara membangun lebih banyak permukiman orang Yahudi di tanah yang direbut oleh Pemerintah Israel dari orang orang Arab. Pembukaan UUD 45 menerangkan bahwa Kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Pemerintah Israel yang sedang berusaha keras untuk menjadikan Israel sebagai negara yang dimiliki oleh hanya orang2 Yahudi dan yang sedang berusaha keras memperluas wilayah Israel dengan cara merampas tanah air dari orang orang Arab; jauh lebih kejam dari pada pemerintah ARPHATIED di Afrika Selatan.
-----

Posted by Haji Muhammad Abdullah  on  09/10  at  04:10 PM

Gak biasa nih JIL belain minoritas muslim yang tertindas, mudah-mudahan para manusia JIL konsisten aja dalam membela muslim minoritas di seluruh dunia. Masih banyak soalnya minoritas muslim yang tertindas kawan, seperti di Thailand Selatan, Philipina Selatan, bahkan juga mayoritas yang tertindas seperti di Sudan, Aljazair. dll dech.

Posted by joko santoso  on  08/29  at  08:08 PM

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq