Sedang Mencari Sintesis, Bukan Sistem Alternatif - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

23/04/2009

Krisis Ekonomi Global: Sedang Mencari Sintesis, Bukan Sistem Alternatif

Oleh Malja Abror

Di sinilah tantangan bagi para akademisi dan praktisi ekonomi syari’ah untuk membuat teori, rekomendasi kebijakan, dan institusi ekonomi yang dapat diterapkan dalam sistem perekonomian yang masih bercampur antara praktik syari’ah dan praktik konvensional. Kebanyakan teori ekonomi syari’ah sekarang ini masih dibangun dengan asumsi bahwa setting yang ada adalah sepenuhnya islami yang tidak mengandung riba di dalamnya. Asumsi ini sangat tidak realistis dan akibatnya teori-teori tersebut tidak bisa digunakan sebagai alat untuk menganalisis realitas yang ada. 

Setiap kali krisis finansial global menerjang, wacana tentang pencarian sistem alternatif marak dibicarakan. Banyak pihak mengusulkan ide dan gagasannya. Tidak ketinggalan para pemimpin negara-negara maju. Dalam forum G 20 yang berlangsung beberapa waktu lalu di London, Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy, juga Angela Merkel, Kanselir Jerman dan Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris, mengusulkan pembesaran porsi peran pemerintah dan pengendalian pasar keuangan global.

Di Indonesia sendiri, Wakil Presiden Yusuf Kalla, dalam acara pra World Islamic Economic Forum ke-5 (WIEF) di Jakarta awal Maret lalu, mengusulkan pentingnya merangkul dan mengembangkan bukan hanya perbankan syari’ah, tapi juga ekonomi syari’ah secara keseluruhan di Indonesia. Dengan kondisi demografis Indonesia yang mayoritas adalah umat Islam, usulan Wakil Presiden tersebut dengan mudah dapat dipahami. Apalagi kalau melihat fakta satu dekade terakhir ini, ekonomi syari’ah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Lebih dari lima puluhan lembaga ekonomi syari’ah bermunculan di Indonesia.

Untuk mendapatkan preskripsi dan usulan yang lebih masuk akal, pertanyaan yang harus dicarikan jawabannya terlebih dulu adalah: Apakah krisis global yang terjadi sekarang adalah karena cacat sistemik yang betul-betul mendasar dalam sistem kapitalisme itu sendiri sehingga harus diganti dengan sistem alternatif semacam ekonomi syari’ah? Ataukah kesalahan itu hanya kesalahan periferal pada level fitur-fiturnya saja? Ataukah krisis itu adalah siklus biasa saja yang dihasilkan oleh sistem Kapitalisme dalam rangka mendapatkan sesuatu yang lebih produktif dan efisien?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang coba dicarikan penjelasannya pada diskusi hari kedua (25/3) dalam acara Ulang Tahun Sewindu Jaringan Islam Liberal (JIL) yang berlangsung di gedung Teater Utan Kayu (TUK), Jalan Utan Kayu 68 H, Jakarta. Dalam diskusi dengan tema Ekonomi Syari’ah dan Kapitalisme tersebut hadir dua narasumber: M. Ikhsan Modjo, alumni Monash University, Australia, dan Bachtiar Firdaus, pengurus DPP PKS, alumni National University of Singapore, yang dipandu Burhanuddin Muhtadi selaku moderator.

Menurut Ikhsan Modjo, Ekonom dari Institute of Development of Economics and Finance (INDEF) ini, teori yang paling mapan untuk menjelaskan krisis global sekarang adalah teori Schumpeterian yang digagas oleh Joseph Schumpeter. Schumpeter mengusung gagasan tentang creative destruction atau penghancuran kreatif yang ia tarik dari ilmu ekonomi mikro. Gagasan Schumpeter ini ingin merekatkan kembali ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro yang di masa sebelumnya seolah-olah terbelah dan tidak sinergis. Teori ekonomi mikro sendiri berkembang sejak tahun 1920-an, salah satunya oleh Leon Walras. Lalu disusul pada tahun 1936-1937 dengan munculnya ilmu ekonomi makro yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes dengan teorinya yang terkenal tentang aggregate demand dan aggregate supply. Sampai kemudian pada medio 1970-an muncul yang disebut dengan kritik Lucas, yang dilontarkan oleh Robert Lucas sebagai salah satu tokoh aliran ekonomi Neo-klasik.

Inti kritik Lucas adalah: teori yang dikeluarkan Keynes tentang aggregate demand dan aggregate supply itu sama sekali tidak punya fondasi dalam ilmu ekonomi mikro. Kesimpulan Lucas kemudian menyatakan bahwa kesalahan pada level teori akan berimbas pada kesalahan di tingkat praktek. Kritik Lucas ini kemudian diperbaiki dan disempurnakan oleh Joseph Schumpeter, salah satunya adalah lewat gagasannya tentang creative destruction tadi. Gagasan creative destruction ini ia kaitkan dengan teori tentang inovasi.

Bagi para pengkritik kapitalisme, krisis yang berlangsung sekarang ini adalah disebabkan cacat sistemik yang sangat mendasar dalam sistem kapitalisme itu sendiri. Dan kesimpulan mereka adalah sistem demikian harus diganti. Sementara bagi para pengusung kapitalisme, sebagaimana yang dijelaskan oleh teori Schumpeterian, krisis yang silih ganti berdatangan adalah hal biasa sebagai bagian dari proses creative destruction. Krisis adalah manifestasi wajar dari sifat inheren sistem kapitalisme yang selalu berupaya memaksimalkan keuntungan melalui inovasi. Perusahaan-perusahaan yang memiliki inovasi atau kreativitas secara otomatis menghancurkan perusahaan yang tidak memiliki atau tertinggal dalam kreativitas. Hal ini berimplikasi pada berkurangnya jumlah produksi dan jumlah pemain yang ada. Bila pada saat yang sama banyak industri yang mengalami hal serupa, bisa dipastikan produksi agregat pun berkurang dan melemahkan ekonomi secara keseluruhan. Di sinilah krisis itu muncul, dan inilah yang disebut fase penghancuran.

Akan tetapi seiring perjalanan waktu, perekonomian akan tumbuh lebih kuat dan cepat sampai muncul perusahaan baru yang menawarkan inovasi baru. Siklus ini berulang secara terus-menerus. Dengan demikian krisis adalah buah dari proses seleksi alam untuk memunculkan entitas baru yang lebih produktif dan efisien. Justru ketika proses creative destruction ini ditolak, krisis akan menjadi persoalan global yang problematik. Penolakan itu salah satunya berupa kebijakan moneter ekspansif berupa pemangkasan tingkat suku bunga, dengan tujuan menghindari peningkatan jumlah pengangguran akibat bangkrutnya perusahaan. Kebijakan ini, menurut penganut aliran Schumpeterian, hanya menunda kejatuhan perusahaan untuk kemudian jatuh terperosok lebih dalam lagi. Di samping itu, kebijakan tersebut juga dianggap merangsang spekulasi melalui investasi yang tidak berkesinambungan pada sektor dan aset tertentu, seperti aset perumahan, yang akan memperdalam kejatuhan. Kejatuhan yang mendalam dan merosotnya nilai aset seperti pada kasus subprime mortgage, inilah yang kemudian menggeret seluruh perekonomian global ke jurang krisis melalui transmisi pasar keuangan dan perdagangan.

Dengan melihat peta krisis seperti itu, menurut Ikhsan, solusi yang paling masuk akal untuk ditawarkan bukanlah mengganti sistem kapitalisme dengan ekonomi syari’ah. Tetapi mencari celah yang mungkin untuk terjadinya sintesis di dalamnya. Dalam perbandingan apple-to-apple, perbandingan konsep dengan konsep dan praktek dengan praktek, antara keduanya memperlihatkan adanya kesamaan di samping juga perbedaan. Pada level konsep, ekonomi syari’ah memiliki banyak kemiripan dengan kapitalisme. Keduanya sama-sama mengandalkan dan mendorong mekanisme pasar sebagai alat alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi. Masing-masing juga mengajukan syarat yang sama dalam hal penyerahan pada mekanisme pasar: yaitu adanya kekuatan yang seimbang antar para pelaku pasar, serta tidak terdapat kecurangan seperti manipulasi dan kesepakatan harga antar kartel. Persamaan lain, ekonomi syari’ah dan kapitalisme juga mengakui hak kepemilikan pribadi, berbeda dengan sosialisme yang tidak mengakuinya. Begitu besarnya pengakuan tersebut terbukti dari butir ajaran dalam Islam yang menggolongkan orang yang mati dalam membela hak miliknya dikonsepsikan sebagai orang yang mati syahid.

Perbedaan paling besar pada level konsep antara ekonomi syari’ah dan kapitalisme adalah larangan tegas sistem syari’ah pada lima hal: riba (nilai tambah atas uang), komoditas terlarang (barang haram), spekulasi (maysir), ketidakpastian dan penimbunan (ihtikâr). Ekonomi syari’ah melarang pengambilan keuntungan dari jual-beli dan persewaan uang. Dalam ekonomi syari’ah, seseorang boleh mendapatkan keuntungan dari uangnya hanya jika berpartisipasi dalam usaha riil dan ikut menanggung resiko kerugian. Tujuan di balik perbedaan hukum jual beli barang dan jasa (sektor riil) dengan hukum jual-beli uang (sektor finansial) adalah untuk lebih mendorong perkembangan sektor riil daripada sektor finansial.

Perbandingan pada level praktek antara keduanya juga memperlihatkan hal yang sama, keduanya sama-sama kedodoran ketika harus menerapkan konsep masing-masing di tingkat praktek.  Praktek ekonomi di negara-negara maju yang menerapkan kapitalisme sebagai sistem mainstream-nya bisa dikatakan telah jauh bergeser dari cita-cita pendahulunya. Sektor finansial berkembang lebih cepat daripada sektor riil. Orang lebih banyak berusaha mendapatkan kekayaan finansial daripada kekayaan riil berupa barang dan jasa yang bisa memberikan manfaat langsung. Konsep lain yang dilanggar pada tingkat praktek adalah ketika terjadi resesi, intervensi pemerintah terhadap perekonomian jauh lebih besar dari yang dibayangkan.

Ekonomi syari’ah, pada level praktek, juga menghadapi kesulitan yang sama dengan kapitalisme dalam mempraktekkan konsep-konsep idealnya. Kritik besar yang datang dari dalam ekonomi syari’ah sendiri adalah dominannya pembiayaan dengan akad jual-beli (murâbahah), melebihi bentuk akad-akad yang lain, seperti mudhârabah, musyârakah, salam, ijârah, atau hiwâlah. Marjin yang dihitung sebagai persentase dari nilai pembiayaan sangat mirip dengan bunga karena sama-sama memberikan imbal-tetap. Juga terdapat kerancuan bahwa dalam akad tersebut bank syari’ah dianggap sebagai penjual, padahal dalam praktek, ia sama sekali tidak menjalankan operasional layaknya penjual pada umumnya.

Melihat fakta demikian bahwa masing-masing memiliki kelemahan di tingkat praktek, kedua pembicara, M. Ikhsan Modjo dan Bachtiar Firdaus, sepakat bahwa solusi yang paling mungkin adalah mencari sintesis, bukan saling menegasikan. Di sinilah tantangan bagi para akademisi dan praktisi ekonomi syari’ah untuk membuat teori, rekomendasi kebijakan, dan institusi ekonomi yang dapat diterapkan dalam sistem perekonomian yang masih bercampur antara praktik syari’ah dan praktik konvensional. Kebanyakan teori ekonomi syari’ah sekarang ini masih dibangun dengan asumsi bahwa setting yang ada adalah sepenuhnya islami yang tidak mengandung riba di dalamnya. Asumsi ini sangat tidak realistis dan akibatnya teori-teori tersebut tidak bisa digunakan sebagai alat untuk menganalisis realitas yang ada.

Model pengelolaan moneter berbasis bunga belum tentu cocok diterapkan pada bank syari’ah walaupun akadnya sudah didesain ulang agar sesuai ajaran Islam. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah, DPR dan Bank Indonesia untuk mengembangkan sistem pengawasan bank dan pengelolaan moneter yang kompatibel dengan bank konvensional dan lembaga keuangan syari’ah lainnya.

23/04/2009 | | #

Komentar

Komentar Masuk (12)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

@ Bp Nurcahya & Syariahtun,

Topik yang dibahas JIL kali ini menurut pendapat saya pribadi cukup erat kaitannya dengan konsep sekulerisme (pemisahan urusan negara dengan agama). Bagi para pengusung sekulerisme masih rancunya (belum bisa dibilang gagal) sistem ekonomi syariah seakan memberi amunisi baru bahwa pemisahan antara urusan negara dengan agama adalah mutlak perlu. Sedangkan bagi pengusung konsep theokrasi (lawannya sekulerisme) krisis finansial global menjadi suatu alasan bahwa konsep sekuler telah gagal menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul, baik itu masalah ekonomi maupun masalah lainnya. Dan itu berarti seluruh sistem yang ada harus dirombak total dengan mengikuti aturan dan petunjuk yang ada dalam kitab suci.

Jujur saya katakan bahwa saya adalah pendukung konsep sekulerisme, dan argumen-argumen yang akan saya kemukakan mungkin akan membuat pendukung konsep theokrasi panas dan tersinggung, sebelumnya saya mohon maaf.

Perbedaan yang sangat mendasar antara kehidupan beragama dan kehidupan bernegara adalah terletak pada fleksibilitas dan negotiabilitas dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Kita tentu semua maklum bahwa kehidupan bernegara, berpolitik dll sangat rentan dengan perubahan-perubahan mengikuti perubahan yang ada di dunia ini. Tentu faktor fleksibilitas dan negotiabilitas ini sangat aneh kalau diterapkan dalam kehidupan beragama. Bagaimana mungkin ayat-ayat kitab suci harus dirubah mengikuti pekembangan keadaan?

Disinilah permasalahan yang timbul dalam penerapan konsep ekonomi syariah, karena penerapan seperti jaman nabi dahulu sudah tidak memungkinkan lagi, maka dibuatlah aturan-aturan baru yang akhirnya menyebabkan konsep ekonomi syariah masa kini tersebut “sulit dibedakan” dengan sistem ekonomi buatan manusia yang ada dan berlaku sekarang. Kalau ditelusuri dengan “jujur dan seksama” apa yang disebut riba dalam sistem kapitalis juga ditemukan (nyaris sama) dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia. Benar yang dikatakan salah satu komentator diatas, bahwa ahli ekonomi syariah di Indonesia hanya bersemangat dalam konsep, tetapi sangat lemah dalam penerapannya sehari-hari.

Seperti yang pernah dikatakan oleh Bang Ulil, kaum agamis (pendukung theokrasi) selalu menganggap bahwa syariat sebagai obat manjur mirip puyer penyembuh sakit kepala, yang begitu diminum maka seluruh permasalahan kehidupan ini akan lenyap berganti dengan kehidupan gemah rimpah loh jinawi, suatu cara berpikir yang sangat naif.

Semua akan kembali kepada kita sebagai umat muslim, sejauh apa kita bisa menerima realitas yang ada yang penuh dengan perbedaan-perbedaan. Kuncinya adalah bagaimana mengharmoniskan perbedaan-perbedaan tersebut tanpa perlu bersitegang urat leher dan menyingsingkan lengan baju.

Pengalaman membuktikan hanya negara-negara yang bisa menerima dan mengharmoniskan perbedaan tersebutlah yang akan keluar sebagai pemenang dan memberi kesejahteraan kepada rakyatnya.

Posted by Sekulerisme  on  04/29  at  08:47 AM

Carilah ilmu hingga ke negeri China. Tawanan perangpun setahu saya pernah disuruh untuk memberikan pengajaran kepada muslim meskipun mereka non muslim. Dengan demikian ummat Islam bisa belajar dengan siapa saja. Tidak perlu ada sekat agama. Bila demikian, sama saja kita menutup rapat pintu dakwah. Ilmu ekonomi biasa bukan ideologi, tapi hanya alat yang bisa dipakai kesana kemari tergantung ideologi sebuah negara, karena bagaimanapun kita berada di negara hukum. Saya kira, pelajaran tindakan ekonomi yang syar’i itu ada dalah kitab akhlak dan fiqih muamalah. Dengan demikian tidak perlu ada lagi nama baru deh semacam ekonomi syariah atau ekonomi Islam, resikonya besar !
Saya kira, bukan berarti orang yang mengkritik ekonomi Islam tidak yakin Mas Farid. Persoalannya adalah keyakinan itu harus benar prosesnya.
Terimakasih. Semoga bermanfaat.

Posted by Yuhka  on  04/29  at  01:14 AM

KOMENTAR ORANG AWAM

Barangkali saya mewakili mayoritas masyarakat awam, yang kurang ‘melek’ masalah ekonomi.

Penjelasan artikel di atas, bahwa krisis global disebabkan mandeknya kreatifitas/inovasi, kurang bisa saya mengerti.  Bagi saya, penjelasan seperti itu terlalu mengawang-awang.

Saya ingin bertanya kepada para ahli, selama usia peradaban modern, kapankah krisis global terjadi untuk pertama kalinya ?  Apakah krisis tersebut tidak ada hubungannya dengan ketidakstabilan keamanan ?

Menurut saya, jika keamanan masyarakat (keamanan global) terjamin, perekonomian akan tumbuh secara alami. Penyebab UTAMA Krisis global yang terjadi sekarang ini mungkin karena gagalnya penciptaan keamanan global. 

Mana mungkin pengusaha bisa berbisnis pada situasi tidak pasti, mereka akan lebih memilih menyimpan (deposito) dana karena lebih aman. Karena pengusaha pasif, pengangguran meningkat.  Jika pengangguran meningkat, maka daya beli berkurang.  Jika daya beli berkurang, produk tidak ada yang beli, dst.

Dalam situasi tidak pasti dan jaminan keamanan tidak ada, kreatifitas-inovasi tidak akan banyak berarti. Langkah efisiensi tidak banyak menolong.  Alih-alih efisiensi, pengusaha lebih suka mengambil jalan yang tidak merepotkan, yaitu menimbun atau menyimpan dana untuk dibungakan… sambil menunggu keadaan aman kembali.

Posted by Hamdan Arfani  on  04/28  at  10:52 PM

Membaca postingannya Syariahtun memang terkesan cukup pedas, tapi sebagai orang yang sepengalaman (saya juga berlatar belakang bankers), apa yang diungkapkan memang tidak berlebihan. Konsep syariah mendasarkan pada system bagi hasil, dimana antara penerima bantuan (kredit) dan pemberi bantuan sama-sama menanggung resiko. Lebih jauh lagi perbedaan mendasar pada perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah pada perbankan syariah hasil ditentukan belakangan setelah proses bisnis dilalui, sedangkan pada perbankan konvensional hasil yang diterima pemberi kredit sudah ditentukan dimuka.

Disinilah problemnya! Mengingat ada kekawatiran dari pemberi kredit bahwa penerima kredit akan bertindak tidak jujur (ngakunya rugi, padahal kenyataannya untung besar), maka pemberi kedit dalam system perbankan syariah akhirnya “terpaksa” juga memperhitungkan keuntungan didepan dan resiko yang timbul tidak ikut ditanggung. Dalam kredit konsumtif seperti pembelian rumah dan mobil, perbankan syariah mengakali dengan system jual beli dengan keuntungan tertentu bagi bank. Kalau seorang konsumen akan beli rumah dengan cara mencicil, maka konsumen akan membuat akta jual beli dengan bank, dimana nilai beli dari konsumen tsb lebih tinggi, dan nilai lebihnya itulah yang menjadi keuntungan Bank syariah. Memang tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa dalam kondisi seperti cerita tsb sulit sekali membedakan apakah nilai lebih tersebut tergolong riba atau bukan. Kalau dari “labelnya” jelas beda, tapi kalau dari maksudnya, secara jujur saya katakan bahwa nilai lebih itu nggak ada bedanya dengan riba. Tahun 50 - 60 an. M Natsir pernah berucap lantang lebih baik menjual minyak onta dalam kaleng yang diberi cap minyak babi, ketimbang menjual minyak babi dalam kaleng yang diberi cap minyak onta. kali ini pakar-pakar ekonomi syariah kita mengabaikan pendapat dari M Natsir, dengan semangat 45 mereka menjual minyak babi dalam kaleng yang diberi cap minyak onta!!! Maaf bagi yang tidak sependapat, saya hanya muslim yang mengulas dengan jujur.

Posted by Kapitalis - Sosialis  on  04/28  at  05:01 PM

Setuju dgn Syariahtun

Sebagai orang yg bekerja di bank dan memiliki juga usaha syariah, saya melihat bahwa suku bunga kredit/bagi hasil syariah sering lebih tinggi daripada bagi konvensional. Hal ini bisa dilihat dari net interest margin/NIM (selisih suku bunga kredit/pinjaman dengan suku bunga dana/tabungan/deposito). Dengan menggunakan single standard NIM, bagi hasil syariah bisa lebih tinggi 1-2 poin persentase daripada NIM bank konvensional. Artinya kredit syariah lebih mahal, sementara yang disebut bagi hasil dlm kenyataannya rujukannya/perbandingannya juga bunga bank konvensional yang kemudian dirubah namanya menjadi bagi hasil.
Mestinya “bunga” kredit syariah itu lebih murah daripada kredit konvensional sehingga mampu membantu menstimulir pembangunan ekonomi. Kalau mahal artinya cuma mau mengeksploitir masyarakat saja yang berarti nggak ada beda dengan sistem kapitalis.

Posted by nurcahaya  on  04/28  at  09:22 AM

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq