Dr. Bahtiar Effendy: Tanpa trust, Demokrasi Tidak Sehat
Halaman Muka
Up

 

Wawancara
04/08/2003

Dr. Bahtiar Effendy: Tanpa trust, Demokrasi Tidak Sehat

Oleh Redaksi

Islam pada hakikatnya menyuplai perangkat teologis yang reseptif terhadap trust sebagai social capital demokrasi. Tapi ipso facto, banyak warga di negara- negara Islam yang minus trust. Penelitian Sarif Mardin di Timur Tengah menunjukkan absennya budaya trust, sehingga kekuatan civil society menjadi tumpul. Pada gilirannya kemudian banyak negara Islam yang mengalami defisit demokrasi.

Islam pada hakikatnya menyuplai perangkat teologis yang reseptif terhadap trust sebagai social capital demokrasi. Tapi ipso facto, banyak warga di negara- negara Islam yang minus trust. Penelitian Sarif Mardin di Timur Tengah menunjukkan absennya budaya trust, sehingga kekuatan civil society menjadi tumpul. Pada gilirannya kemudian banyak negara Islam yang mengalami defisit demokrasi. Berikut petikan wawancara Burhanuddin dengan Dr. Bahtiar Effendy, pengamat politik dan pengajar Pascasarjana UIN Jakarta, pada 31 Agustus 2003:

BURHANUDDIN: Mas Bahtiar, banyak ilmuwan sosial yang menekankan pentingnya trust dalam menopang modal sosial demokrasi. Seberapa penting sih urgensi trust dalam mendukung demokrasi?

BAHTIAR EFFENDI: Sangat penting. Tanpa trust, demokrasi tidak mungkin bisa diterapkan secara substansial. Kita bisa saja berbicara ihwal demokrasi dari sudut prosedur-prosedur untuk menempatkan seseorang guna menduduki pelbagai jabatan publik. Tapi tanpa trust, tanpa adanya habit untuk mempercayai seseorang, sistem, struktur, atau infrastruktur yang tersedia, saya kira, bangunan demokrasi itu akan sangat rapuh.

BURHANUDDIN: Secara umum, apa yang dimaksud dengan trust?

Trust terbagi menjadi dua unsur. Pertama, trust dalam arti amanah bahwa seseorang bisa dipercaya. Kedua, trust dalam arti kemampuan untuk bisa memercayai orang lain. Dua unsur ini penting dalam menegakkan sistem sosial, ekonomi, dan politik yang demokratis. Ini berbeda dengan Francis Fukuyama yang lebih memahami trust tanpa membedakan dua unsur tadi.

Adanya kepercayaan pada orang, tetangga, teman, atau pemangku jabatan publik merupakan “soko guru” demokrasi. Trust juga menyangkut kepercayaan kita pada prosedur, aturan main. Tanpa itu semua, yang muncul hanyalah kecurigaan dan prasangka, sehingga kehidupan menjadi tidak sehat. Kita bisa melihat contoh yang paling mutakhir tentang trust. Misalnya tingkat kepercayaan seorang Nurcholish Madjid sebagai seorang capres yang sangat rendah terhadap aturan main yang dibuat Partai Golkar dalam proses konvensi untuk menjaring calon presiden.

Kita lihat, akhirnya proses itu tidak diteruskan Cak Nur, karena ada kecurigaan, prasangka, prejudice, dan stigma, bahwa apapun yang dilakukan Partai Golkar tidak bisa memberikan kepercayaan atau membuat publik ragu-ragu. Hanya saja, karena ada stigma masa lampau, orang seperti Cak Nur sekalipun, tidak dapat memercayai proses-proses yang ada di sana. 

BURHANUDDIN: Bukankah distrust terhadap partai politik seperti Golkar karena dipicu oleh masih hidupnya tradisi Orde Baru dalam praktik politik mereka?

Saya bukan hendak menafikan itu. Kehidupan politik bisa berjalan teratur dan tertib bila dibarengi trust. Ketertiban di sini bukan sesuatu yang dipaksakan, tapi berjalan natural. Kita belum bisa mengembangkan trust, bukan karena dari sono-nya kita bangsa yang disebut zero-trust society, tapi memang ada proses politik-ekonomi sebelum ini yang membuat trust menurun drastis. Dalam hal ini, memang ada kontribusi Golkar yang menyebabkan hal itu terjadi.

Hal ini tidak berarti bahwa yang salah adalah mereka yang tidak punya trust. Alih-alih dalam persoalan politik makro, dalam skala pertemanan pun trust kita rendah. Kita sering tak adil melihat prestasi akademik seseorang, misalnya. Maka dari itu, sedikit demi sedikit, kita harus mengeliminir atau mengurangi perasaan-perasaan seperti itu.

BURHANUDDIN: Apakah interpersonal trust juga mempengaruhi tingkat trust terhadap institusi publik?

trust harus dibangun di tingkat masyarakat dan sebaiknya tidak mengaitkannya dengan struktur negara. Nanti akan berpengaruh sendiri tanpa dikait-kaitkan. Sebenarnya lebih karena negara tidak berfungsi baik, sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Misalnya, penegakan hukum yang tidak maksimal, nyatanya mengurangi kepercayaan publik pada lembaga peradilan. Mereka lebih percaya dengan cara main hakim sendiri yang tak jarang lebih brutal dan radikal. Mengapa misalnya FPI merusak diskotik? Itu juga disebabkan mereka tidak percaya lagi pada negara.

Nah, kita bisa belajar banyak tentang trust dari sistem kongsi dagang yang dibangun orang Cina. Bagi mereka, interpersonal trust mempunyai peran yang sangat besar. Misalnya, Anda mempunyai kongsi. Bila Anda kekurangan apapun, mereka akan penuhi. Tapi sekali saja Anda mengurangi kepercayaan itu, maka Anda akan “rusak” selamanya.

BURHANUDDIN: Tadi Anda menyebut trust dengan amanah. Konsep ini sangat dikenal dalam doktrin Islam. Apakah memang ada paralelisasi antara konsep amanah dengan trust?

Ini memang persoalan yang agak ironis. Sebab kalau kita mau kaitkan dengan Islam, kita justru menemukan bahwa konsep trust tersebut justru populer di tangan orang seperti Francis Fukuyama dengan bukunya yang membahas persoalan trust. Nah, dalam bahasa Arab atau terminologi Islam, kata trust bisa saja diterjemahkan sebagai amanah. Dari dulu, kita sudah belajar sejarah Nabi Saw, bahwa sebelum menjadi nabi, beliau sudah bergelar al-Amin (orang yang dapat dipercaya). Bahkan, hadis yang menyebut tanda-tanda orang munafik sebenarnya pas jika dikaitkan dengan orang-orang yang tak bisa melakukan trust.

Ini kan sebetulnya pelajaran tentang prinsip yang harus diteladani orang Islam. Biasanya, persoalan amanah perlu dikaitkan dengan soal kepemimpinan dan tanggung jawab. Seseorang yang diberi wewenang dan tanggung jawab, harus amanah. Artinya, dia betul-betul memegang teguh jabatan, sehingga orang tahu bahwa jabatan yang dipegangnya selalu berada dalam batasan-batasan yang bisa diterima masyarakat.

BURHANUDDIN: Faktanya, banyak pemimpin umat yang tak bisa dipercaya?

Harus kita akui bahwa memang tak banyak orang Islam yang bisa mengamalkan konsep amanah. Sebenarnya ini tidak unik sebagai prinsip agama semata, tapi juga menjadi prinsip kehidupan yang biasa saja kita temukan. Mungkin dalam konteks ini, amanah bisa juga kita pandang sebagai nilai yang universal. Konsep tersebut memang ada dalam Islam, lengkap dengan anjuran teologisnya. Hanya saja, dia juga mempunyai kaitan yang sangat luas. Terbukti bukan hanya orang Islam saja yang mengamalkan prinsip amanah itu.

Memang ada kesenjangan antara dokrin dengan tingkah laku kita sehari-hari. Bisa dikatakan, dalam banyak hal kehidupan kita tidak diinspirasi oleh semangat ajaran agama. Dan ini tak hanya menjadi persoalan orang Islam semata. Banyak juga orang, apapun agamanya, yang tidak bisa dipercaya.

BURHANUDDIN: Tapi beberapa ayat dalam Alquran seperti ayat walan tardla anka al-yahud wa la al-nashara hatta tattabi’a millatahum seolah menganjurkan distrust, khususnya pada orang Yahudi dan Nasrani. Tanggapan Anda?

Saya bukan ahli tafsir seperti Quraish Shihab. Tapi dalam Alquran memang antara satu ayat dengan lainnya ada yang saling meneguhkan, dan ada juga yang saling bertentangan. Kadang satu ayat mengajarkan kasih sayang terhadap orang lain, tapi di lain sisi ada ayat yang menganjurkan bertindak tegas.

Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, keharusan memegang teguh sikap amanah dan keharusan bersikap tegas dan jelas tersebut, bisa saja menunjukkan sesuatu yang tidak bertentangan. Tapi kalau Anda hadapkan satu per satu seperti itu, kesannya memang bisa bertentangan.

BURHANUDDIN: Apakah ayat-ayat yang memicu distrust itu an sich yang membuat kita sulit bertoleransi?

Bila kita lihat pandangan umat Islam terhadap Barat, khususnya Amerika, atau Israel atau Yahudi, saya kira, sense of distrust mereka luar biasa besar. Bagi mayoritas umat Islam, mereka adalah kelompok sosial yang sangat tidak bisa dipercaya. Makanya, yang muncul adalah prejudice. Tapi penyebabnya tidak murni berasal dari dasar-dasar teologi yang diajarkan Islam.

Saya kira, lebih bersifat sosial atau politik (socially and politically constructed). Jadi distrust orang Islam terhadap non-Islam atau Barat, lebih dibentuk oleh struktur sosial-politik-ekonomi ketimbang struktur teologi.

BURHANUDDIN: Bila demikian, apa urgensi membicarakan konsep teologi yang suportif terhadap sikap trust?

Dalam tingkat paling ekstrem, jawabannya adalah agar teologi tidak digunakan dan diseret-seret untuk memperkeruh suasana. Kehidupan kita sehari-hari juga dipengaruhi atau dibentuk oleh seberapa besar kita mempersepsi pemahaman keagamaan. Dalam hal ini, teologi juga penting dipahami secara benar; Bagaimana semangat agama diturunkan akan membantu kita untuk memilah-milah mana persoalan agama dan mana yang bukan. Ini dibutuhkan bukan untuk memisahkan, tapi untuk membedakan saja.

BURHANUDDIN: Selain itu, Islam juga mengenal konsep husn al-dzan (berbaik sangka). Apakah konsep ini juga bisa menunjang trust?

Justru konsep ini bersifat saling komplementer. Dalam Islam, kita mengenal doktrin fitrah bahwa manusia terlahir secara bersih, sehingga kita tidak mengenal adanya dosa turunan. Semua bayi yang baru lahir putih bersih. Maka, yang harus dikembangkan adalah prasangka baik atau husn al-dzan. Manusia pada dasarnya adalah baik. Itulah filsafat Islam tentang manusia. Itu kan konsep yang bagus.

Sedari awal kita harus mengembangkan husn al-dzan sampai ditemukan bukti-bukti bahwa orang tersebut tidak baik. Ini beriringan dengan trust. Secara sosiologis, Nabi Saw mengajarkan hal itu dalam perilakunya sehari-hari dan dalam berdagang khususnya, sehingga dia lebih mudah dipercaya orang.

BURHANUDDIN: Islam juga melarang ghibah (menggunjing orang lain). Apakah juga inheren dengan trust?

Ya. Kalau kita ghibah, meskipun gunjingan itu benar, itu sudah dianggap sebagai ghibah yang tidak dibolehkan. Kalau gunjingan itu tidak terbukti, jelas lebih dilarang. Kita, termasuk saya, kadang tidak bisa mengamalkan ajaran-ajaran seperti itu. Harus ada islamisasi internal, di mana kita mengkaji ajaran-ajaran yang relevan untuk menyelesaikan persoalan yang sedang mendera kita.

BURHANUDDIN: Tapi uniknya, suguhan bernuansa ghibah dalam pelbagai acara infotainment di televisi justru paling digandrungi masyarakat kita.

Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini. Ada baiknya kita memulai kembali nilai-nilai yang bagus dari agama tersebut, kemudian pelan-pelan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu, banyak doktrin Islam yang menjunjung tinggi konsep trust.

BURHANUDDIN: Penelitian Sarif Mardin menunjukkan rendahnya tingkat trust di banyak negara Timur Tengah yang mayoritas berpenduduk muslim. Mengapa ada paradoks seperti ini?

Negara-negara Islam mengalami defisit demokrasi tidak bisa kita timpakan pada persoalan trust semata-mata. Prasyarat untuk menegakkan demokrasi tidak terpulang pada soal trust saja. Yang terpenting adalah: apakah ada usaha serius untuk menegakkan demokrasi dalam artian menegakkan prinsip-prinsip yang dibutuhkan demokrasi?

Saya termasuk orang yang tidak percaya bahwa demokrasi Amerika bisa ditegakkan begitu saja di sini. Demokrasi bisa tegak di sini, kalau nilai-nilainya yang universal dan prinsip dalam demokrasi itu sendiri, kita letakkan dalam konteks sosial budaya kita. Mestinya ada banyak versi tentang demokrasi, dan kita tidak bisa mengklaim bahwa demokrasi di negara tertentu sajalah yang lebih bagus.

BURHANUDDIN: Anda percaya akan kemungkinan indigenisasi demokrasi?

Ya, saya percaya. Sebab demokrasi muncul pertama kali juga didukung oleh sistem sosial, kultural, dan kepercayaan tertentu dalam masyarakat Anglo-Saxon di Eropa Barat, tepatnya Inggris. Semula kecil, lalu membesar setelah diekspor ke Amerika. Mudah diekspor di Amerika karena pada hakikatnya yang tinggal di Amerika juga orang-orang Inggis yang hijrah ke sana. Nah, bagaimana kalau diekspor ke Indonesia? Kita pernah mengalami itu dalam konteks yang sangat liberal dan gagal. Apakah kita akan mengulangi kegagalan itu? Saya kira tidak.

BURHANUDDIN: Kita punya banyak doktrin yang mendukung modal sosial demokrasi. Logikanya, bila melakukan indigenisasi demokrasi mestinya lebih mudah diadaptasi oleh masyarakat. Tanggapan Anda?

Kita tidak pernah melakukan proses indigenisasi demokrasi. Pengalaman kita dalam demokrasi sangat pendek, dari tahun 1950-1959. Saat itu yang muncul bukan indigenisasi demokrasi. Makanya Soekarno berang dan mengatakan bahwa ini demokrasi stem-steman. Sementara pendukung demokrasi juga tidak pernah melakukan itu, karena pengalaman mereka adalah pengalaman Barat, baik dalam dunia pendidikan atau kehidupan sosial sehari-hari. Walaupun ada di antara mereka yang menginginkan Islam sebagai dasar negara, pada dasarnya pengalaman mereka adalah pengalaman Barat. Nah, sekarang mestinya, secara struktur sosial, masyarakat kita lebih kuat, karena ekspos terhadap demokrasi juga semakin nampak. Semakin banyak mengalami hidup berdemokrasi, maka semakin mudah kita melakukan adaptasi [.]

04/08/2003 | Wawancara | #

Komentar

Komentar Masuk (1)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

Terhadap persepsi bung Bahtiar (guru saya), tentang wacana demokrasi di Indonesia saya sering mendengar di kelas, seminar, buku, dan pemberitaan media lainnya. Ia selalu mewanti-wanti agar demokrasi jangan trejebak pada soal prosedur, teknik dan hal-hal yang berada di permukaan.

Sebaliknya, demokrasi harus masuk ke akar substansinya termasuk bagaimana menumbuh-kembangkan soal trust yang justru dalam konteks Indonesia mengalami kemiskinan. Prinsip menumbuhkan demokrasi secara substansial seperti yang diungkap bung Bahtiar saya sepakati tanpa catatan. Akan tetapi, karena trust sebagai modal sosial (social capital) tidak tumbuh dengan baik, demokrasi akan menghadapi jalan berliku, terjal, dan licin--untuk tidak mengatakan gagal. Dari nalar sejarah yang pernah hidup di Indonesia, nampaknya demokrasi tidak mendapat support sejarah masa lalu. Kita tidak memiliki genealogi sejarah yang dapat menghantarkan demokrasi hidup di Indonesia. Artinya, kekayaan kultur nasional kita jauh panggang dari api, ditambah dengan gaya kepemimpinan Soeharto yang mewarisi gaya kepemimpinan Kerajaan Jawa yang feodal yang sudah pasti kontraproduktif dengan demokrasi. Belum lagi kalau kita bicara tradisi militer yang, sungguhpun Dwi Fungsinya telah dicabut tapi untuk berubah 180 derajat dalam waktu yang singkat tidaklah mungkin.

Memang, dengan melihat kenyataan kuantitas bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim yang dengan ajarannya diyakini sebagai compatible dengan demokrasi, kita memiliki harapan. Tapi jangan lupa, seberapa persen umat Islam Indonesia yang melek doktrin? Gap pendidikan umat Islam menjadi alasan bahwa tidak mudah untuk membuat tesis bahwa masyarakat Muslim --karena ajaran-ajarannya dapat dengan mudah menerima demokrasi. Dalam kaitan ini saya berpendapat bahwa bisa saja teks-teks keagamaan seperti al-Qur’an dijadikan modal normatif bagi terbangunnya sebuah demokrasi di Indonesia. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana--tanpa ada pendidikan formal tentang demokrasi, masyarakat kita diteladani oleh praktek-praktek yang demokratis. Budaya mundur jika salah berbuat, antri, sabar mendengarkan pendapat, jujur yang kesemuanya menjadi esensi dari demokrasi dapat tumbuh secara alamiah tidak dipaksakan oleh Negara melalui Undang-Undang. Dan untuk soal ini, ada tiga hal yang perlu menjadi bahan renungan; (1) faktor keteladanan pemimpin nasional harus segera dibuktikan. Fenomena politik baru-baru ini (kasus Akbar Tandjung dan Pemilihan Gubernur) menjadi faktor penghambat bagi demokrasi. Di sini kita kembali set back;(2)Demokrasi harus dibangun dari bawah (botton up). Demokrasi harus berjalan secara natural lewat proses partisipatoris masyarakat; (3) agama, sebagai kekuatan signifikan bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia harus dibaca tidak semata pada aras teks akan tetapi juga harus segera masuk dalam wilayah praksis. Pemuka agama harus menjadi ikon demokrasi bagi umatnya. Sehingga, kekuatan agama yang menyokong demokrasi menjadi nyata dalam wilayah konkret.

Dengan demikian demokrasi ala Indonesia harus dimaknai sebagai demokrasi yang memiliki spirit kultural juga spirit keagamaan; demokrasi plus ? Wallahu a’lam
-----

Posted by Abdul Mukti-Ro'uf  on  08/09  at  12:09 PM

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq