Tokoh Agama dan Pilihan Politik - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Kolom
22/02/2004

Tokoh Agama dan Pilihan Politik

Oleh Saiful Amien Sholihin

Saat tokoh agama berpolitik, maka akan muncul permasalahan. Namun masalahnya lebih terletak pada penggunaan otoritas dan penggunaan legitimasi, bukan pada substansi keterlibatan tokoh agama dalam politik praktis. Jadi masalahnya, apakah terjadi ‘authority abuse’ saat tokoh-tokoh agama berpolitik atau tidak. Selama tidak ada penyalahgunaan otoritas, maka politik tokoh agama tidak menjadi masalah, bahkan sangat dibutuhkan.

Menjelang pemilihan umum (pemilu) 2004 digelar, banyak sekali tulisan yang bernada gugatan terhadap keabsahan para ulama atau kiai yang terjun di dunia politik praktis dengan aktif di salah satu partai politik (parpol). Bagi sebagian kalangan, kiai seharusnya tidak masuk ke kancah politik praktis, dan tetap berkonsentrasi di bidang keagamaan dan kemasyarakatan.

Alasannya, wilayah kiai adalah sakral, berdimensi gerakan moral yang penuh dengan nilai-nilai keikhlasan, tanpa tendensi dan ambisi, menjadi milik semua golongan. Sedang dunia politik adalah profan yang meniscayakan adanya kepamrihan, penuh muatan politis, tendensius, dan akibatnya para kiai hanya menjadi alat politik kelompok tertentu. Jika berpolitik praktis dan menjadi juru kampanye parpol, para kiai akan terjebak pada logika politik (the logic of politics) yang sering memanipulasi umat atau masyarakat basisnya demi kepentingan politik, yang pada gilirannya menggiring ke arah logika kekuasaan (the logic of power) yang cenderung kooptatif, hegemonik, dan korup. Akibatnya, kekuatan logika (the power of logic) yang dimiliki kiai, seperti logika moralitas yang mengedepankan ketulusan pengabdian terhadap masyarakat basisnya akan menjadi hilang, terkalahkan oleh logika kekuasaan tadi.

Sepintas, argumen yang diajukan beberapa kalangan agar kiai tidak berpolitik sangat luhur dan mulia. Sebagian kalangan itu sepertinya menghendaki agar kesucian, keluhuran moral, dan tugas mulia para kiai yang ada di dunia ‘lain’ harus tetap terjaga dari ‘comberan’ politik yang penuh dengan kenistaan. Bahkan, boleh dibilang mereka berusaha menyelamatkan para kiai dari godaan politik yang kotor.

Sebelum lebih jauh, perlu diketahui bila penggunaan istilah kiai, merupakan sebutan lazim untuk istilah ulama di negeri ini. Dalam tata bahasa Arab (nahwu-sharaf), ‘ulama merupakan bentuk jamak dari kata ‘alim, yang berarti orang yang berilmu, terutama ilmu keagamaan. Penggunaan istilah ulama, kemudian jarang digunakan, saat Islam dikembangkan di Indonesia, yang mana unsur lokalitas budaya masih dipertahankan.

Untuk menghindari kerancuan pemaknaan, terlebih saat istilah kiai menjadi sangat bias, sehingga orang yang bisanya cuma membuat orang lain menangis mendengar kemerduan suaranya juga dianggap kiai, maka penulis tidak memakai istilah ulama atau kiai. Sebagai gantinya, penulis menggunakan istilah tokoh agama, sehingga pembahasannya juga lebih luas.

Politik tokoh agama

Menurut studi Nasir Tamara (1982), sebelum dan sesudah berhasil menumbangkan rezim Shah Iran di tahun 1979, mendiang Imam Khameini adalah seorang tokoh agama (ulama), mujtahid (pembaharu pemikiran), marja’ al-taqlid (seorang yang patut diikuti), sekaligus seorang politisi yang dikagumi dan dihormati masyarakat Iran. Khameini menuliskan gagasan dan doktrin politik sejak tahun 1941 dalam bukunya berjudul ‘Kasyf al-Asrar’.

Di berbagai pidato politiknya, Imam Khameini dengan tegas meminta agar Shah Iran mengundurkan diri dari jabatannya. Saat Shah Iran membuat kebijakan land-reform di tahun 1963, dengan tegas Imam Khameini melakukan gerakan perlawanan, meski akhirnya ia harus meninggalkan Iran menuju Turki (1964), Irak (1964-1978), dan Prancis sejak tahun 1978. Di ketiga negara itu, Imam Khameini meneruskan perjuangannya melawan rezim Shah Iran.

Begitu juga yang dilakukan teolog besar Gustavo Gutierrez dari Peru, atau uskup agung Oscar A Romero dari El Savador. Mereka adalah para tokoh agama yang juga berpolitik praktis, berperang melawan penindasan terstruktur di wilayahnya.  Para tokoh agama itu semua memiliki kesadaran dan semangat keagamaan untuk melakukan perubahan, melawan struktur dan kultur yang hanya menguntungkan sekelompok kecil manusia, tapi merugikan dan menindas mayoritas.

Kesadaran dan semangat keagamaan ini pula yang mendasari pilihan seorang pastor dari Bolivia, Camilo Torres untuk bergabung dengan Ernesto Che Guevara bergerilya melawan pemerintahan komprador, meski akhirnya ia harus tewas dalam sebuah pertempuran gerilya yang tidak seimbang. Bagi kelompok gereja, tindakan Torres tidak mendapat restu, tapi bagi kalangan tertindas dan anak muda di Amerika Latin, tindakan Torres patut ditiru. (Mangunwijaya: 1982)

Begitu pula dalam kaitannya dengan peran politik tokoh agama yang ada di dalam negeri. Ini bisa dilihat dari peran sosial politik Nahdlatul Ulama (NU), organisasi sosial yang pernah berpolitik praktis. Di masa revolusi kemerdekaan, para tokoh agama dari NU membuat langkah political power dengan membentuk tiga kelompok barisan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Barisan Hizbullah dipimpin K.H. Zainul Arifin, Barisan Sabilillah dipimpin K.H. Masykur, dan Barisan Mujahidin dipimpin K.H. Wahab Hasbullah. (Choirul Anam: 1985)

Saat memilih aktif di jalur parpol, tokoh agama dari NU juga membuat beberapa catatan gemilang. Menteri Dalam Negeri dari NU, Mr. Soenarjo membuat kebijakan pembentukan panitia Pemilu pertama yang terdiri dari perwakilan parpol. Menteri Ekonomi dari NU, Rahmat Mulyoamiseno membatasi aktivitas ekonomi pengusaha asing, serta memproteksi dan mengembangkan pengusaha pribumi.

Di bidang keagamaan dan pendidikan, tokoh NU juga sangat berperan, seperti pembangunan Masjid Istiqlal di masa Menteri Agama (Menag) K.H. Abdul Wahid Hasyim, pendirian IAIN oleh Menag K.H. Wahib Wahab, realisasi penerjemahan Alqur’an edisi bahasa Indonesia oleh Menag Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri, dan penyelenggaraan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) oleh Menag K.H. Muhammad Dahlan.

Begitu pula penerimaan tokoh-tokoh agama atas bentuk final negara kesatuan berasaskan Pancasila, tentunya juga tidak bisa dianggap sebagai peristiwa politik yang sepele. Semua itu adalah bentuk pengabdian para tokoh agama yang tulus, tanpa pamrih, tanpa tendensi, kecuali untuk menegakkan kebenaran, dan menghilangkan penindasan. Padahal, semua itu bermula dari keterlibatan di dunia politik praktis.

Persoalan otoritas

Lantas pertanyaannya, manakah yang harus dipilih oleh para tokoh agama, antara berdakwah dengan berpolitik? Bagi penulis, antara dakwah dan politik tidak dapat dipisahkan begitu saja. Keduanya saling terkait, saling melengkapi dan saling membutuhkan. Jika tokoh-tokoh agama menyerukan pemberantasan korupsi, misalnya, sementara di semua level struktural sedemikian korup, bahkan di lingkungan departemen keagamaan juga korup, apakah seruan moral itu bisa berhasil?

Dengan berpolitik, masuk ke salah satu parpol, tokoh agama bisa menyuarakan kebenaran, meski ia harus kena pecat dari jabatannya, tidak punya teman di pemerintahan, dan seterusnya. Ini yang dikatakan Rasulullah Saw. dengan “qul al-haqqa walaw kaana murran” (konsisten terhadap kebenaran meski dengan resiko yang sangat berat) dan menjadi semangat berpolitik para tokoh agama.

Memang saat tokoh agama berpolitik, maka akan muncul permasalahan. Namun masalahnya lebih terletak pada penggunaan otoritas dan penggunaan legitimasi, bukan pada substansi keterlibatan tokoh agama dalam politik praktis. Jadi masalahnya, apakah terjadi ‘authority abuse’ saat tokoh-tokoh agama berpolitik atau tidak. Selama tidak ada penyalahgunaan otoritas, maka politik tokoh agama tidak menjadi masalah, bahkan sangat dibutuhkan.

Penilaian terjadi ‘authority abuse’ ini tidak boleh hanya sepihak, atau berasal dari lawan-lawan politik tokoh agama saja. Sebab penilaian dari lawan politik hanya memunculkan bias saja. Karena itu, penilaian ‘authority abuse’ harus berasal dari basis konstituen para tokoh agama. Jika basis konstituen merasa terjadi penyalahgunaan kewenangan, maka kontrak politik dengan para tokoh agama itu harus segera diputus, tidak diperpanjang.

Apalagi dalam sejarahnya, jika terjadi penyalahgunaan otoritas tokoh agama, maka akan muncul kesadaran pengikutnya untuk melakukan gerakan ‘perlawanan’. Gerakan reformasi gereja yang dipandegani Martin Luther menjadi salah satu contohnya. Jika para tokoh agama tega melakukan penyelewengan otoritas, bisa jadi peristiwa tragis Revolusi Prancis akan terulang kembali.

Sebagai gambaran akhir, penulis teringat ujaran Imam Ghazali dalam bukunya Ihya’ Ulum al-Din. “Jika ada orang berzina, apakah alat vitalnya yang harus dipotong,” tanya Ghazali. Dikaitkan dengan pembahasan tulisan ini, jika ada penyelewengan kewenangan yang dilakukan tokoh agama saat berpolitik, apa harus keterlibatannya dalam politik yang dihilangkan?

Sekali lagi, keterlibatan para tokoh agama dalam politik, bukan berarti berupaya menggabungkan konsep ‘din wa daulah’ (agama dan negara) yang dipegang erat kelompok skripturalis-fundamentalis, tapi untuk memberikan kesempatan para tokoh agama untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan masyarakat basisnya. Meski harus masuk parpol. []


Saiful Amien Sholihin, Peneliti dan Direktur Pusat Kajian Agama, Sosial, dan Pluralisme (PKASPé) Mojokerto. Sedang merintis pendirian Pesantren Karangmalang, Balongpanggag, Gresik.

22/02/2004 | Kolom | #

Komentar

Komentar Masuk (6)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

bisa-bisa saja tuan guru itu berpolitik karena hak setiap manusia untuk memperoleh kuadratnya sebagai manusia yang berpolitik tetapi jangan sampai politik itu digunakan untuk hal-hal yang bersifat materialisme atau uang saja, lebih baik berpolitik untuk kemaslahatan ummat sebab jika materialisme yang diunggulkan saya yakin niatnya anda tidak akan kesampaian deh...............///thanks.

Posted by ALWI  on  12/16  at  03:14 PM

Dari cara Anda menganalisa semua permasalahan agama, khususnya Islam, sepertinya Anda nggak matang melihat Islam secara mendalam. Mungkin suatu waktu Anda akan mengatakan belajar agama nanti kalau sudah mati. Gue nggak habis pikir orang-orang yang mengaku intelektual Islam kok cara berpikirnya sangat parsial dalam memahami Islam? Semua orang Islam punya hak berpolitik apakah itu bebasis dari kelompok agama atawa bukan. Tugas dan kewajiban orang Islam adalah menyampaikan dakwah entah caranya bagaimana itu terserah inovasi dari masing masing person. Kita di sini nggak menggotong logika politik atawa logika beragama. Dalam hal ini, yang penting bagaimana amar maruf nahi mungkar dapat ditegakkan. Gue jadi curiga sama loe pade; kok sepertinya sudah rada sekuler banget. Malah lebih cilaka lagi, orang Islam yang berpolitik menggunakan idiom politik machiveli. Lha, hal ini baru reseh.

Dalam Islam kekuasaan itu bukan tujuan dalam berpolitik tapi bukan berarti kita rela sebagai orang Islam dipimpin sama orang-orang kafir. Paling tidak, orang yang bermoral Islam yang dapat memimpin ummat Islam. Sesuai dengan sunnatul rasul harus bersifat amanah fatonah dan dakwah. Itulah hakekat kenapa orang Islam harus berpolitik. Mudah mudahan kita nggak kejebak seperti cara berpikir Mustapha Kemal Pashya yang menjatuhkan Turki ke dalam sekulerisme. Sorry nggak nggurui, tapi sekedar mengingatkan.

Wassalam.
-----

Posted by lyulka  on  03/13  at  06:03 PM

Tokoh agama di Indonesia, jadi menteri agama aja udah bangga banget, padahal depatemennya paling korup se-Indonesia. Ketika jadi menhan, malah terserang stroke. Ketika tokoh agama jadi menlu, semua tatanan dan etika dalam ke-deplu-an dikacau habis. Ketika tokoh agama jadi presiden…

Posted by sastiastari  on  03/11  at  05:03 PM

Sebuah fenomena yang sangat menyesakkan dada, manakala tokoh-tokoh agama atau para agamawan harus menceburkan diri dalam gelanggang politik di Republik ini. Euporia dan budaya trend nampaknya sudah sedemikian parah mempengaruhi “mind” orang Indonesia. Setiap orang ingin menjadi A, tidak ada yang mau jadi B, C, atau Y, atau Z. Semuanya ribut dan sibuk memperebutkan kue kekuasaan, kedudukan dan ketenaran. Kesadaran (awareness) masyarakat kita sejak beberapa dasawarsa terakhir ini telah mencapai titik terendah yang paling memprihatinkan.

Seharusnya setiap orang menyadari potensi diri masing-masing, jangan lantas ikut-ikutan kesana kemari menekuni dunia yang sama sekali tidak sesuai dengan keahliannya. Jika ini terjadi, maka sesungguhnya ia telah mempermalukan dirinya sendiri, karena hasil kerjanya tidak berbobot dan mengecewakan semua orang. Seorang politikus bolehlah terjun ke dunia politik, karena memang keahliannya disitu. Namun seorang Guru Besar ilmu politik tetaplah mengajar, tidak perlu ikut-ikutan terjun ke dunia politik. Tampak topiknya sama tentang politik, namun wilayah “politik praktis” dan “mengajar ilmu politik” kepada para mahasiswa jelas berbeda dan membutuhkan kecakapan (kredibilitas) tersendiri. Apalagi tokoh agama atau rohaniawan, wilayah kerja dia adalah kerohanian atau spiritualitas. Dan spiritualitas itu tidak akan pernah bisa paralel dengan politik. Kenapa? Karena spiritualitas menuntut cara pandang universal dan menyeluruh, sedangkan politik membutuhkan cara pandang komunal, memilah-milah, sikap double standard, dan dikotomi yang menuntut loyalitas terhadap suatu paham, isme atau ideologi. Jelas, seorang pelaku spiritual tidak cocok dan tidak tepat berkarya di bidang politik praktis. Jika ini terjadi, politisasi agama dan demam syariatisasi akan mewabah di negeri ini dan mengundang bencana.

Sepatutnya para agamawan rohaniawan harus memposisikan diri tidak sebagai A, melainkan B, C atau Y, atau Z yang berfungsi independen dan terpisah dari kekuasaan negara sehingga mereka bisa leluasa lagi untuk menyalurkan aspirasi umat dan menjadi kontrol negara yang efektif. Ulama dan umaro masing-masing harus independen, memiliki platform yang jelas dan tersendiri, namun bisa bekerja sama untuk saling mengingatkan dan menjadi pengayom bagi masyarakat. Jalur umaro mungkin cenderung melalui parpol, tapi hendaknya ia setelah berkuasa harus melayani kepentingan kolektif dan bukan untuk memenuhi self interest atau kepentingan kelompok. Sementara ulama hendaknya berdiri dalam kubu LSM, sebagai fasilitator aspirasi umat, dan kontrol kekuasaan. Jika ini dilaksanakan Indonesia Baru yang adil, demokratis dan egalitarian akan segera terwujud.[]

Posted by Arief Rahman  on  03/03  at  03:03 PM

Dari Jawa Pos, Minggu 29 Februari 2004 ---- TULISAN Saiful Amien Shalihin, Agamawan dan Pilihan Politik (Minggu, 22 Februari 2004), yang mengajak atau bahkan “memprovokasi” para agamawan untuk terjun ke gelanggang politik praktis secara intensif, cukup menggelitik. Di tengah-tengah berbagai kecaman kenegatifan dunia politik, para agamawan yang selama ini diklaim sebagai pengawal moral bangsa malah diajak nyemplung ke lumpur politik. Ini sama saja dengan mencelupkan sebelah kaki para agamawan ke dalam neraka.

Karena itu, pandangan Saiful yang cukup optimistis itu perlu mendapat sorotan. Jujur saja, sebagai santri, penulis tidak rela dan merasa eman-eman bila para agamawan, terutama kiai-kiai pesantren, menggadaikan urusan masyarakat yang lebih penting, untuk pindah dunia sebagai politisi praktis. Keberatan ini didasarkan beberapa alasan.

Pertama, berpolitik adalah keharusan bagi siapa pun, baik agamawan, kiai, atau masyarakat umum. Tapi, berpolitik dalam pengertian bukan politik praktis yang berkendaraan partai politik tertentu. Berkaitan dengan ini, Syaikh Ibnu ’Aqil -seperti acapkali dinukil oleh Masdar F. Mas’udi- memberikan definisi politik (bahasa agama; siyasah) secara apik. Menurut dia, politik tak lain berarti segala perbuatan yang akan membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemafsadatan (kerugian), kendati tidak berlandaskan syara’ dan tidak didasarkan wahyu.

Maka, perilaku apa pun yang mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kerusakan, itulah politik. Lebih luasnya, perilaku politik ini dikenal dengan politik amar makruf nahi munkar. Politik seperti ini yang semestinya dilakukan para agamawan. Mereka tetap harus berpolitik, tetapi di luar sistem politik praktis. Berpolitik, tetapi tak berpartai. Itu lebih penting ketimbang harus masuk dalam gelanggang politik praktis. Toh mereka tetap bisa menyuarakan kebenaran.

Hal ini sekaligus menepis pandangan Saiful yang menyatakan, “Dengan berpolitik, masuk ke salah satu parpol, tokoh agama bisa menyuarakan kebenaran….”. Seakan, kebenaran hanya dapat disuarakan dengan satu jalan; masuk parpol. Padahal, sesungguhnya tidak demikian.

Kedua, para agamawan harus diposisikan sebagai pengawal moral masyarakat, sampai kapan pun. Konsekuensinya, mereka harus menjadi milik umum, milik siapa saja, dan bukan milik partai politik tertentu. Malah, melalui tugas mulia politik amar makruf nahi munkar, mereka juga berkewajiban mengontrol para pelaku politik praktis itu sendiri. Karena itu, tatkala para agamaman berbondong-bondong menjadi pelaku politik praktis, siapa yang mengontrol mereka? Masyarakat yang seharusnya dibimbing? Ini akan rancu dan lucu. Sebab, tidak seharusnya para agamawan itu dikontrol. Mereka itulah simbol kontrol yang sejati. Yang lebih penting, netralitas posisi mereka akan terjaga, sehingga dapat berinteraksi dengan masyarakat jenis apa pun.

Ketiga, betul, Khomeini dan tokoh-tokoh NU dulu banyak yang berpolitik praktis. Tapi, bukan berarti hal itu menjadi legitimasi bagi para agamawan selanjutnya untuk berpolitik praktis. Perbedaan situasi dan kondisi menuntut adanya perbedaan keputusan politik. Masuknya para agamawan pada dunia politik praktis dulu memang sangat dimungkinkan dan bagus saja. Tapi kini?

Keempat, berdasarkan pengalaman, banyak tokoh agama yang setelah pindah ke haluan politik praktis, peran kemasyarakatannya kian sempit. Sebut saja KH Zainuddin M.Z. Ruang geraknya kian memudar. Memang, beliau masih menjadi tokoh masyarakat. Tapi, tak dapat dipungkiri, masyarakat yang tidak separtai dengannya, akan menjadi alergi. Karena, walau bagaimanapun, politik praktis akan mudah memunculkan alergi bagi masyarakat yang memang tidak sehaluan.

Dengan alasan-alasan di atas, sekali lagi, peran para agamawan harus dinetralkan dari virus partai atau politik praktis. Berpolitiklah di luar sistem atau politik amar makruf nahi munkar. Berpolitiklah tanpa partai. Karena sejatinya, itulah yang lebih penting. Akhirnya; Politik yes, politik praktis no.  Wa Allah a’lam.

Nurul Huda Maarif adalah santri Pesantren Darus-Sunnah Jl SD Inpres Nomor 11 Pisangan Barat, Ciputat, Tangerang, Banten

Posted by Nurul Huda Maarif  on  03/01  at  12:03 PM

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq