Utamakan Rasa Kebangsaan dan Hak-Hak Konstitusional Kewarganegaraan! - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Pernyataan Pers
01/08/2005

Utamakan Rasa Kebangsaan dan Hak-Hak Konstitusional Kewarganegaraan!

Dari sudut prinsip-prinsip kebangsaan Indonesia, kami berpandangan bahwa fatwa MUI itu cenderung menanggalkan prinsip ‘Bhineka Tunggal Ika’ yakni ketika MUI mengharamkan pluralisme. Pluralisme atau kemjemukan merupakan fakta dan stand point pendirian negara bangsa Indonesia yang secara tegas kemudian diadopsi oleh para pendiri bangsa dalam sila ketiga Pancasila.

Keluarnya fatwa MUI belakangan ini tidak hanya telah memicu kontroversi di masyarakat sebagaimana tercermin dari berbagai diskursus, lebih jauh lagi, fatwa itu telah meletakkan amsa depatan visi ke-Indonesiaan yang demokratis dan mejemuk ke dalam sebuah tanya besar. Jauh dari yang mungkin diperkirakan, sebagian dri fatwa-fatwa itu akan berimplikasi bukan hanya terhadap menyempitnya ruang-ruan beragama dan solidaritas, tetapi juga terutama terhadap upaya-upaya membangun kembali tatanan kebangsaan Indonesia kita di masa depan.

Perjalanan Indonesia sebagai bangasa dengan pasang surut sejarah selama hampir 60 tahun ini telah membawa kita kepada satu sendi berbangsa dan bermasyarakat yang lebih terbuka dan demokratis. Ii terbukti dengan berhasilnya kita menghadirkan konstitiusi yang lebih menghargai demokrasi, plurallisme dan rule of law serta hak-hak asasi manusia. Meski konstitusi baru ini tidak sempurna tetapi capaian ini hendaknya jangan dinafikan dan dinegasikan.

Dengan melihat kemungkinan implikasi yang demikian besar, maka kami yang berdiri selaku warga negara, dengan melepaskan latar belakang agama, ras, gender, kepercayaan, serta alliran pollitik kami masing-masing merasa prihatin dan terpanggil untuk bersama-sama mengambil sikap sebagai berikut:

Pertama, dari sudut prinsip-prinsip kebangsaan Indonesia, kami berpandangan bahwa fatwa MUI itu cenderung menanggalkan prinsip ‘Bhineka Tunggal Ika’ yakni ketika MUI mengharamkan pluralisme. Pluralisme atau kemjemukan merupakan fakta dan stand point pendirian negara bangsa Indonesia yang secara tegas kemudian diadopsi oleh para pendiri bangsa dalam sila ketiga Pancasila. Dengan menolak plurallitas, kami mengkhawatirkan bahwa MUI kurang menyadari konteks kemasyarakatan dan kebangsaan yang ada sekarang ini, yakni bahwa dasdar negara kita masih Pancasila dan bahwa Pembukaan UUD ’45 masih termaktub dalam konstitusi kita yang sekarang.

Kedua, dari sudut berdemokrasi dan konstitusi. Kami memandang bahwa fatwa MUI tersebut kurang memperhatikan keadaan-keadaan baru dalam kehidupan berdemokrasi yang mensyaratkan pluralisme di mana hak-hak dan kebebasan warga negara seperti misalnya hak berserikat dan berkumpul dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang kita. Dengan mellihat prinsip-prinsip ini, kami mengkhawatirkan bahwa fatwa MUI tersebut akan menimbulkan kerancuan hukum dalam kehidupan kemasyarakatan kita serta menjadi set back bagi cita-cita berdemokrasi.
Dengan berdasar pada pandangan-pandangan di atas maka kami menyatakan sikap sebagai berikut.

Pertama, kami menilai bahwa munculnya kontroversi seputar masalah fatwa itu mencerminkan lemahnya visi kebangsaan demokratis dalam praktek politik pemerintahan saat ini. kami menuntut pemerintah untuk lebih giat memperkuat visi ke-Indonesiaan itu dengan mempraktekkan dan mengembangkan prinsip kehidupan konstitusional yang demokratis, melaksanakan kewajiban hukum dan konstitusinalnya untuk melindungi dan menjamin hak-hak asasi dan hak konstitusional warga negara.

Kedua, pada akhirnya kami menyerukan kepada segenap kalangan di masyarakat luas untuk lebih mengedepankan rasa kebangsaan, solidaritas sosial dan hak-hak kewarganegaraan yang diatur dalam konstitusi kita dalam menafsirkan fatwa MUI tersebut. 

Jakarta, 1 Agustus 2005.

Todung Mulya Lubis, Nono Anwar Makarim, Azyumardi Azra, Musdah Mulia, Hasyim Wahid, Ulil Abshar-Abdalla, Syafii Anwar

01/08/2005 | Pernyataan Pers | #

Komentar

Komentar Masuk (11)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

Utamakan Rasa Kebangsaan dan Hak-Hak Konstitusional Kewarganegaraan!....walaupun banyak hak-hak orang islam dibrangus githu… terlalu!
mungkin anda lebih tau dari saya bahwa asas pancasila itu bikinan orang-orang sekuler...mas
tetap alquran dan hadist tuh yg relevan dengan keadaan zaman karena langsung dari Alloh dan Rasul-Nya…

Posted by sukirman  on  06/03  at  06:03 AM

kita sebagai masyarakat Islam di Indonesia harus lebih berani dan lebih jujur dalam bersuara,soalnya kalo ga gitu pemerintahnya ga kan tau kalo kita tuh ga butuh MUI.Masyarakat juga harus sadar kalo yang namanya keyakinan tuh bukan diatur oleh lembaga.

Posted by Tommy Suhartomo  on  12/15  at  11:10 PM

Allah menciptakan manusia Laki-laki dan Perempuan. Amien. Itu perbedaan, ada dua otak, dua alat kelamin, dua rasa yang berbeda-beda. Laki-laki bukan perempuan dan perempuan bukan laki-laki.

Lantas mengapa kita menyalahkan Tuhan (pemikiran saya setiap orang yang anti pluralisme adalah mereka yang menyalahkan Tuhan, karena pluralisme adalah barokah, rahmat), dengan berbuat kekerasan kepada ciptaan lainnya, karena berbeda keyakinan dan syariatnya.Allah menciptakan pluralisme.

Indonesia dibangun atas dasar keberagaman. Bukan monopoli Satu agama. Ibarat berjalan kalau saya boleh meminjam istilahnya Bambang Noorsena, apabila kita berjalan di pasar raya agama di Indonesia kita seakan melihat seorang tua yang berpakaian berlubang-lubang dimana dari lubang-lubang itu kita dapat melihat ada kejawen yang dikenakan, agama Hindu, disusul lubang berikutnya dengan Budha, kemudian Islam dengan NU nya, Muhammadiyahnya, Ahmadiyahnya, ada ajaran Achmad Musadeq, atau Lia Aminudin, dll, dan disusul dengan ornamen Kristen, dengan ortodoksnya, Pentekostanya, Reformnya, dll, dllnya.

Semua Agama memiliki misi, itu tidak dipungkiri, namun marilah misi itu disampaikan dengan arif, rendah hati, saling menghormati. Alhasil Indonesia akan menjadi taman puspanjali, dengan kembang beribu rupa di bentara dunia.

Wasallam
-----

Posted by Bayu Kusumo  on  05/13  at  04:05 AM

Masih beruntung bangsa kita dari sejak dulu para tokoh agamanya yang seperti MUI bisa melindungi kepentingan umat islam, yang bisa dijadikan sebagai kontrol sosial bagi masyarakat luas yang menjurus pada penurunan akhlak bangsa ini, walaupun kenyataannya pada saat ini tetap terjadi krisis akhlak, namun masih lebih baik daripada negara ini menganut paham liberal sekulerisme sejak negara ini berdiri, mungkin keadaan sekarang menjadi lebih parah dalam hal akhlak, pornografi akan menjadi hal biasa seperti di negara Amerika, orang yang telanjang didepan umum pun akan menjadi hal biasa karena dianggap bagian dari kebebasan ekspresi, lalu kita sebagai umat muslim terbesar didunia ini akan sulit mendapatkan makanan dengan jaminan halal, karena MUI tidak berhak memberi label halal lagi.

Posted by ading nuryadin  on  01/26  at  02:01 AM

dari dulu sampai sekarang islam di indonesia selalu dikaitkan dengan kebudayaan...contohnya yang baru terjadi malam satu suro dan pencucian pusaka kraton.. mengapa itu bisa di satukan dengan hari besar islam 1 muharram 1429...?? padahal dari ajaran Nabi Muhammad SAW tidak ada yang mengajarkan seperti itu.... dan yang paling aneh orang yang melaksanakan kegiatan tersebut selalu mempercayai hal itu… seperti yang di lakukan di daerah pantai utara… mereka memberi sesajen kepada nyi roro kidul dan dewa yang lain… kalau mereka non islam tidak jadi masalah… tapi yang menjadi masalah umat islam dan pemuka agamanya yang melakukannya......

Posted by khairul umam  on  01/23  at  11:01 PM

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq