Beragama yang Rentan Kekerasan

Tulisan ini dimuat dari Jawa Pos, dari rubrik Kajian, Minggu, 23 Jan 2005

Sejak runtuhnya gedung World Trade Center (WTC) Amerika Serikat yang merenggut ratusan nyawa manusia tak berdosa, hubungan antaragama (terutama Islam-Kristen) di berbagai belahan dunia merenggang. Suasana saling curiga dan tuduh antarumat beragama pun menjadi pemandangan setiap hari dan tak jarang berujung pada pertumpahan darah.

Fenomena itulah yang menjadi salah satu faktor, yang melatari dialog internasional antaragama di Jogjakarta (6-7/12) baru-baru ini. Dialog tersebut melibatkan 10 negara ASEAN dan empat negara lainnya, yakni Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, dan Timor Timur. Tujuan dialog itu, sebagaimana diungkapkan Dien Syamsuddin, tiada lain adalah untuk mengembangkan saling pengertian dan harmoni di antara komunitas lintas agama di kawasan Asia-Pasifik khususnya dan di dunia umumnya.

Tapi, apakah ketegangan-ketegangan antarumat beragama, seperti kerusuhan di Pattani Thailand, Poso, Palu, Palestina-Israel dan lain-lain, akan bisa reda hanya dengan dialog, yang pesertanya berasal dari elite-elite agama, sementara pelaku tindak kekerasan di akar rumput hampir tidak pernah dilibatkan?

Sulit menjawab pertanyaan tersebut. Sebab, setiap kali ada kekerasan bernuansa agama di tingkat lokal, nasional, regional atau internasional, dengan segera para tokoh lintas agama bertemu dan berdialog untuk mencari solusinya. Tapi, toh kenyataannya kekerasan berbau agama tetap saja terjadi dan terus berulang.

Bagi penulis, dialog lintas agama memang penting, tetapi lebih penting lagi dialog tersebut bisa mengubah sikap beragama seseorang yang cenderung destruktif dan menyulut kekerasan menjadi sikap saling mengasihi dan mengayomi. Menurut penulis, ada beberapa sikap beragama yang semestinya dibuang jauh-jauh dari pemahaman pemeluk agama agar tercipta keharmonisan dan kehidupan saling berdampingan.

Pertama, memperlakukan agama sebagai ideologi. Agama bisa menjadi perekat masyarakat karena memberi kerangka penafsiran dalam pemaknaan hubungan-hubungan sosial, di satu sisi, dan bisa menjadi sumber kekerasan dan perusak tatanan sosial kerena disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan, di sisi lain. Sejauh mana suatu tatanan sosial dianggap sebagai representasi religius yang dikehendaki Tuhan. Masalah tatanan sosial itu akan menjurus ke konflik jika terjadi perbedaan pendapat yang berkaitan dengan masalah ketidakadilan dan kekuasaan.

Apalagi, kalau ada kelompok yang mempunyai pemahaman eksklusif dalam pemaknaan hubungan-hubungan sosial tersebut. Pemaknaan atau penafsiran cenderung menyembunyikan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok. Penyembunyian kepentingan itu terkait dengan peran ideologi agama, dalam arti sebagai faktor integrasi dan pembenaran dominasi.

Apa yang ditafsirkan dan mendapat pembenaran dari agama adalah hubungan kekuasaan karena setiap tindakan dan setiap kekuasaan selalu mencari legitimasi. (Haryatmoko: 2003).

Kedua, sikap standar ganda. Hugh Goddard, dalam buku monumentalnya, Christians & Muslims: From Double Standards to Mutual Understanding, mencatat, yang membuat hubungan Kristen dan Islam menjadi kesalahpahaman, bahkan menimbulkan suasana saling menjadi ancaman dan permusuhan ialah sikap standar ganda.

Artinya, orang-orang Kristiani atau Islam selalu memakai standar yang berbeda untuk dirinya, yang biasanya standar tersebut bersifat ideal dan normatif untuk agama sendiri, sementara untuk agama lain, menerapkan standar lain, yang lebih realis dan bersifat historis. Melalui standar ganda inilah, muncul prasangka-prasangka teologis, yang memperkeruh hubungan antarumat beragama.

Dalam soal teologi, misalnya, standar yang menimbulkan masalah klaim kebenaran ialah standar bahwa agama kita adalah agama yang paling sejati berasal dari Tuhan, sedangkan agama lain hanyalah konstruksi manusia atau mungkin juga berasal dari Tuhan tapi telah dirusak, dipalsukan oleh ulah manusia. (Munawar Rahman: 2001).

Ketiga, agama dijadikan legitimasi etis hubungan sosial. Sikap tersebut bukan sakralisasi hubungan sosial, tetapi pengklaiman tatanan sosial tertentu yang mendapat dukungan agama tertentu. Identifikasi sistem sosial, politik, ekonomi tertentu dengan dukungan agama tertentu mudah memperkeruh suasana kehidupan beragama dan tak jarang berakhir dengan kekerasan.

Ambil contoh tatanan sosial yang akhir-akhir ini dikampanyekan Amerika Serikat, yakni perang melawanan teroris(me). Bagi sebagian kelompok Islam, kampanye itu tak ubahnya dengan bentuk tatanan sosial yang identik dengan Kristianisme. Karena itu, mereka menolak keras kampanye tersebut. Penolakan itu bukan pertama-tama keberatan terhadap substansi perang melawanan teroris(me), tetapi lebih karena klaim bahwa nilai-nilainya berasal dari agama dan budaya yang berbeda dengan agama yang mereka yakini. Akibatnya, tatanan sosial tersebut bukan menjadi keteduhan hidup, tetapi malah mengarah pada permusuhan dan saling curiga antarumat beragama.

Keempat, klaim kepemilikan agama oleh kelompok sosial tertentu. Pada sikap tersebut, seseorang acap mengidentikkan kelompok sosial tertentu dengan agama tertentu, semisal etnik Jawa atau Aceh yang identik dengan Islam, Bali dengan Hindu, Flores dengan Kristen.

Identitas etnik secara tidak langsung juga digunakan untuk menandai agama atau keyakinan yang dianutnya. Artinya, ketika seseorang berdomisili di kelompok atau etnik tertentu, maka secara otomatis dia dianggap memeluk agama tertentu.

Hal membahayakan dalam sikap itu adalah jika terjadi konflik pribadi atau kelompok karena bisa membuka keran konflik lain, yakni konflik antaragama. Dengan kata lain, konflik lintas agama bukan hanya dipicu perbedaan keyakinan dan agama, tetapi juga dipicu konflik etnik atau kelompok sosial.

Bila empat sikap tersebut melekat kuat dan menghinggapi pemahaman pemeluk agama dalam kehidupan masyarakat, yang multikultural dan multireligion, akan memunculkan sikap fanatisme. Fanatisme, kata Hannah Arendt dalam The Human Condition, adalah bentuk penolakan terhadap yang berbeda dan menjadi lahan subur bagi para pelaku kekerasan yang tak merasa bersalah. Lebih jauh, dia mengatakan, fanatisme adalah musuh besar dari kebebasan. (A. Sihabulmillah)

* A. Sihabulmillah, direktur Institute of Religious and Cultural Thought (IRCT) Jogjakarta dan alumnus PP al-Islah Bungah, Gresik.