Kriminalisasi Komunitas Eden

Tulisan ini pernah dimuat di Koran Tempo, Senin 2 Januari 2006

Rabu, 28 Desember 2005, rumah Lia Aminuddin yang beralamat di Jalan Mahoni 30 Bungur Jakarta Pusat dikepung oleh sebagian warga masyarakat. Mereka memprotes penyebaran ajaran Lia yang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah dinyatakan sebagai ajaran sesat. Polisi pun kini telah menetapkan Lia sebagai tersangka dengan tuduhan telah melanggar pasal 156a dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penodaan agama dan penghasutan. Lia diancam dengan hukuman lima tahun penjara. [Koran Tempo, 30 Desember 2005]. Untung saja, tidak ada tindakan pengrusakan terhadap rumah Lia yang sekaligus sebagai markas Tahta Suci Kerajaan Eden itu. Rumah Lia yang mendaku sebagai Jibril Ruhul Kudus tersebut tetap utuh. Tidak juga ada korban jiwa. Puji Tuhan, Alhamdulillah.

Ada beberapa hal mendasar yang perlu kita kemukakan terkait dengan peristiwa tersebut. Pertama, ini bukan kali pertama fatwa MUI dijadikan sebagai alat untuk melakukan penyerbuan terhadap kelompok-kelompok yang telah divonis sesat. Sebelumnya kita juga telah menyaksikan peristiwa penyerangan terhadap markas Ahmadiyah di Parung yang menyebabkan terjadinya derajat kerusakan yang sangat parah. Di Cianjur Jawa Barat, pada tanggal 19-20 September 2005, 70 rumah dan enam mesjid kepunyaan Ahmadiyah rusak berat akibat ulah sebagian massa yang mengaku sedang menjalankan fatwa MUI. Belum lagi penyerbuan terhadap markas Ahmadiyah di Lombok Timur, NTB. Dalam kaitan ini, saya kira para ulama MUI yang terhormat harus mulai merefleksikan kembali atas fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkannya. Para ulama tidak bisa bermain lugu dengan hanya mengeluarkan fatwa begitu saja tanpa mempertimbangkan dampak ikutan dari fatwa itu. Fa’tabiru ya uli al-albab.

Kedua, ini sebentuk kriminalisasi terhadap tafsir keagamaan, yang biasanya diarahkan buat kelompok-kelompok yang bukan arus utama dan tidak memiliki power, kekuasaan, seperti Ahmadiyah, Komunitas Eden, Pondok I’tikaf Ngaji Lelaku Malang pimpinan Yusman Roy, dan lain-lain. Sekiranya ajaran mereka menjadi arus utama, pastilah mereka tidak akan dianggap sesat. Malah bisa sebaliknya, warga NU dan Muhammadiyah, misalnya, yang akan tertuduh sebagai menyebarkan ajaran sesat. Atau jika saja banyak para pejabat di negeri ini mengikuti ajaran-ajaran yang non-mainstream itu, bisa diramalkan mereka tidak akan mengalami nasib seburuk ini. Dahulu, ketika doktrin Mu’tazilah menjadi madzhab dan ideologi rezim penguasa, maka orang sunni lah yang dianggap menyimpang sehingga perlu diinterogasi dan diinkuisisi (mihnah). Mungkin saja, tatkala ajaran Syi’ah telah menjadi arus utama di Iran, maka yang dinggap sesat adalah kelompok-kelompok Islam di seberangnya, seperti Sunni, Wahabi, dan lain-lain.  Menurut saya, penyelesaian pluralitas (tafsir) agama dengan cara kriminalisasi seperti pada abad pertengahan itu sungguh tidak sehat bagi tata kehidupan yang damai dan demokratis. Itu adalah termasuk model pemecahan masa lalu yang tidak bisa dipertahankan hingga sekarang. Di dalamnya ada unsur dominasi bahkan hegemoni mayoritas-arus utama terhadap yang minoritas-pinggiran.

Ketiga, baik polisi maupun massa yang mengepung rumah Lia Eden itu bisa diperkarakan sebagai pelanggar hak asasi manusia (HAM). Bahwa, sebagaimana warga negara lain, Lia plus jemaatnya juga memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya tanpa ada satu pihak pun yang berwenang untuk menghalang-halangi. Kebebasan berkeyakinan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28E ayat (2) menyebutkan, “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat (2) pasal 28E menegaskan, “setiap orang berhak atas kekebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan ahti nuraninya”.  Ayat (3) menyebutkan, “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengelurkan pendapat”.

Mengacu pada tiga ayat ini, maka Lia memiliki hak penuh untuk menjalankan agamanya secara bebas. Negara hanya boleh mengintervensi jika di dalamnya terdapat unsur kekerasan dan penindasan satu di atas yang lain. Dan pada hemat saya, apa yang dilakukan oleh Lia bukanlah tindakan teror yang menyebabkan terbunuhnya sekian banyak manusia yang tak berdosa seperti yang dilakukan oleh kelompok (Alm.) DR Azahari dan Noordin M Top. Lia pun tidak melakukan jalan kekerasan dan intimidasi di dalam mendakwahkan dan mensosialisasikan ajarannya. Sejauh Lia tidak mengajarkan bom bunuh diri dan jalan kekerasan lain, maka ia tetap absah untuk tumbuh di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini.

Saya secara pribadi tidak sepenuhnya setuju terhadap ajaran Lia Eden. Tapi, itu tidak berarti saya boleh merampas hak Lia untuk menjalankan keyakinannya. Saya kira, penyelesaian atas perkara ini bisa diserahkan kepada jemaat Lia sendiri. Biarlah mereka yang memberikan penilaian. Jika ia mengandung kesesatan yang nyata, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama pasti akan ditinggalkan pengikutnya. Belakangan saya mulai mengendus satu gejala, sejumlah ordo-ordo spiritual yang mulai ditinggalkan oleh jemaatnya karena di dalamnya ada aktivitas di luar nalar sehat bahkan ada aroma yang tidak sedap; mulai dari soal skandal dan pelecehan seksual hingga pada masalah pengerukan harta jemaat demi kekayaan sang pimpinan. Tanpa perlu ada fatwa dari MUI, mereka biasanya bubar sendiri, sekurangnya akan sepi pengunjung.

Sebaliknya, kalau ajaran Lia Eden tersebut mengandung kebenaran, maka pastilah ia akan bertahan lama bahkan cenderung akan semakin membesar. Allah SWT berfirman di dalam Alquran, Fa amma al-zabadu fa yadzhabu jufa`an wa amma ma yanfau’u al-nas fayamkutsu fiy al-ardh. Bahwa buih yang tak berguna akan hilang ditelan zaman, sementara sesuatu yang bermanfaat akan berjalan terus. Saya belum tahu, apakah Komunitas Eden itu buih yang sebentar lagi akan hilang atau justeru sesuatu yang bermanfaat sehingga akan berumur sangat panjang. []