Nasib Demokrasi di Timur Tengah

Opini ini dimuat di Kompas tanggal 26 Juli 2006

Proyek pendemokrasian Timur Tengah yang secara ambisius dilontarkan Presiden George W Bush dengan menggulingkan Saddam Hussein dan menduduki Irak saat ini jelas gagal. Keadaan di Irak kian tidak terkontrol.
Alih-alih menjadi model untuk demokrasi seperti dikehendaki Amerika Serikat, kini Irak justru menjadi bumi semai yang subur untuk lahirnya “teroris”. Polarisasi antara Syiah dan Sunni jauh lebih rumit dari yang diperkirakan Washington.

Para pengambil kebijakan di Washington berbicara tentang remapping the Middle East, persis seperti kolonial Inggris dan Perancis pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 saat mereka melihat dunia seperti lembar peta yang bisa digaris-garis dan dibagi-bagi seenaknya.

Kenyataannya, “pendemokrasian” dan remapping itu melibatkan ribuan nyawa tak berdosa melayang sia-sia. Bagi pengambil kebijakan di Washington, ribuan korban sipil itu dengan santai disebut collateral damage, korban tak disengaja, suatu eufimisme dalam kosakata militer AS sejak Perang Vietnam.

Serangan Israel atas Lebanon yang membabi buta (menurut pejabat militer Israel, serangan itu amat well-calibrated, terukur tepat), kiranya membuat sebagian besar warga Arab kian skeptis pada proyek pendemokrasian Timur Tengah. Yang dikehendaki AS tampaknya bukan sekadar pemerintahan yang “demokratis” di Timur Tengah. Mereka menginginkan nice guy seperti Kerajaan Saudi dan negeri-negeri teluk lain, “anak manis” yang mau tunduk pada kemauan AS dan Israel.
Pemboikotan Israel dan AS atas pemerintahan Hamas yang memenangkan (saya tak suka istilah “memenangi") pemilu yang demokratis di Palestina jelas menunjukkan Pemerintah AS dan Israel tidak sekadar ingin demokrasi.

Saya ragu apakah bagi Presiden Bush atau pejabat PM Ehud Olmert demokrasi di Timur Tengah adalah prinsip yang benar-benar mereka bela. Sebagaimana demokrasi bisa melahirkan pemerintahan yang mendukung gagasan-gagasan yang illiberal (sebagaimana dibahas Fareed Zakaria dalam The Future of Freedom, 2004), begitu juga, ia tidak mesti melahirkan pemerintah yang mau “tunduk manis” pada AS. Hamas adalah contoh yang amat baik. Pemerintah AS tampaknya tidak menghendaki hal ini terjadi. Karena itu, demokrasi bagi mereka bukan suatu “kebajikan politik” yang harus dibela tanpa syarat, tetapi hanya alat instrumental yang hanya punya nilai secara sekunder.

Dua syarat

Demokrasi di Timur Tengah tidak bisa ditegakkan tanpa dua syarat. Pertama, dukungan populer atau masyarakat bawah. Di sini peran ajaran Islam yang menjadi faktor penting dalam membentuk pandangan publik di sana amatlah vital. Demokrasi sebagai sistem politik harus mempunyai jangkar kultural dalam tradisi agama yang mengakar di masyarakat Timur Tengah. Dengan demikian, demokrasi tidak bisa “ditanamkan” secara paksa dari luar atau “diimpor” dari Barat dan dipajang kepada publik di sana. Demokrasi harus berproses dari “dalam” meski faktor-faktor eksternal dan lingkungan internasional tetap berpengaruh. Home-grown democracy, demokrasi yang tumbuh di kebun sendiri, amatlah penting.

Impian Pemerintah AS untuk “mendemokrasikan” Timur Tengah agaknya sejak awal akan gagal karena dua alasan. Alasan pertama, demokrasi bukan “kebajikan politik” yang penting bagi Pemerintah AS. Ia hanya alat instrumental. Alasan kedua, demokrasi dipaksakan dari luar melalui perang, seperti di Irak. Retorika demokrasi juga datang belakangan setelah publik mulai mengetahui kebohongan argumen “senjata pemusnah massal” (weapon of mass destruction/WMD) yang diteriakkan Presiden Bush guna membenarkan invasi atas Irak.

Jika ditelaah secara mendalam, tak ada kontradiksi yang antitetikal antara Islam dan demokrasi, meski ada sedikit umat Islam yang menganggap demokrasi sebagai sistem yang “kafir”. Sebagian besar umat Islam memandang demokrasi sebagai nilai yang selaras dengan ajaran Islam. Karena itu, kurang pada tempatnya Pemerintah AS sibuk berkampanye untuk “menjual” demokrasi ke dunia Islam. Yang menjadi soal adalah sementara Pemerintah AS sibuk memasarkan demokrasi ke Timur Tengah, tindakan mereka selama ini justru tidak mendukung hal itu. Dukungan Pemerintah AS selama ini yang nyaris un-conditional terhadap rezim-rezim despotik di Timur Tengah adalah contoh yang baik. Sikap Pemerintah AS yang tak mau “berhubungan” dengan Hamas sebagai pemenang pemilu yang demokratis di Palestina adalah contoh lain. Sekali lagi, tindakan AS, terutama di bawah Presiden Bush saat ini, jelas menunjukkan, yang mereka kehendaki bukan demokrasi, tetapi sesuatu yang lain.

Konflik Israel-Palestina

Masalah kedua yang amat penting adalah konflik Israel-Palestina. Kampanye untuk memasarkan demokrasi di Timur Tengah akan terganjal terus jika Pemerintah AS tidak menunjukkan sikap yang “adil” terhadap bangsa Palestina. Masalah Palestina akan terus menjadi duri dalam daging dalam hubungan Pemerintah AS dengan dunia Islam. Selama ini, dunia Islam menyaksikan Pemerintah AS selalu memberi dukungan yang seolah tanpa syarat kepada Pemerintah Israel, seraya terus menekan Pemerintah Palestina agar mengikuti kehendaknya. Kemenangan Hamas dalam pemilu terakhir adalah “hukuman politik”, bukan saja bagi PLO dan faksi-faksi sekuler lain di Palestina, tetapi juga terhadap AS dan Israel yang tidak pernah memprediksi sedikit pun kemenangan ini akan terjadi.

Dunia Islam melihat ketidakadilan dipertontonkan setiap saat di Palestina. Sementara warga Yahudi dengan bebas, bahkan dianjurkan, untuk kembali dan tinggal di Israel, jutaan warga Palestina yang mengalami “eksodus” dan “diaspora” di mancanegara sama sekali tak diberi hak untuk kembali. Sementara Pemerintah Palestina terus diserimpung untuk membangun negara yang benar-benar berdaulat, Pemerintah AS memberi sokongan tanpa syarat kepada Israel. Sementara Israel tidak pernah diganggu gugat untuk memiliki arsenal nuklir, Pemerintah AS tanpa lelah memojokkan Iran karena ingin memiliki senjata yang sama (meski dengan demikian, saya tidak dengan sendirinya setuju dengan proyek nuklir di Iran).

Dalam kasus serangan Israel yang terakhir ke Lebanon, Presiden Bush menyatakan di sela-sela pertemuan negara-negara G-8 di Rusia, Israel mempunyai hak untuk mempertahankan diri atas serangan Hezbollah. Pernyataan itu dilihat dari rentang waktu yang panjang jelas amat aneh. Apakah yang mempunyai hak untuk mempertahankan diri hanya Israel, sementara warga Palestina yang terlempar dari tanah airnya tak mempunyai hak untuk mempertahankan diri. Masalah serius bagi AS adalah adanya asumsi, Palestina seolah selalu di pihak yang salah dan Israel akan selalu berbuat benar.

Dalam konstelasi semacam ini, saya kian skeptis, proyek pendemokrasian yang dilancarkan Pemerintah AS di Timur Tengah akan berhasil. Yang kini terlihat adalah kombinasi dua hal yang amat menjengkelkan, despotisme pemerintahan Arab yang terus didukung Washington, dan “pemaksaan” proyek demokrasi dari luar yang membuat warga di Timur Tengah kian mencurigai proyek itu sendiri.
Sekali lagi, tidak ada pertentangan antara Islam dan demokrasi. Yang menjadi masalah adalah perasaan diperlakukan secara tidak adil oleh Pemerintah AS yang merata di dunia Islam saat ini. Gap yang lebar antara “dunia Islam” dan “Amerika” tidak bisa ditutup tanpa ada overhaul dan perubahan radikal dalam pola kebijakan luar negeri AS sendiri.