Wajah Ganda Kaum Islamis; Kasus Hamas dan IM

Partisipasi Hamas (Harakah al-Muqâwamah al-Islâmiyah) dalam pemilu legislatif Palestina 25 Januari kemarin, menuai kecaman. Pihak yang mengecam bukannya rival politik Hamas yang terancam mereka kalahkan, yaitu Fatah, tapi pihak luar: Israel, Amerika, dan Uni Eropa. Sementara Presiden Palestina, Mahmoud “Abu Mazen” Abbas tetap membela partisipasi Hamas. Menurutnya, mengharamkan Hamas ikut pemilu berarti menciderai proses demokrasi.

Karena itu, tak sedikit yang menyesalkan sikap Israel, Amerika, dan Uni Eropa. Menurut mereka, sikap negara-negara tersebut tidak demokratis, memasung kebebasan, dan berlebihan mengintervensi urusan negara lain. Namun, jika standarnya demokrasi, pertanyaan yang juga perlu dialamatkan pada Hamas adalah: apakah dengan pemilu Hamas benar-benar telah menerima proses demokratisasi Palestina?

Pemilu legislatif Palestina kali ini merupakan pemilu legislatif kedua. Yang pertama digelar tahun 1996. Pemilu reguler merupakan hasil Kesepakatan Oslo tahun 1993. Selain pemilu, Kesepakatan Oslo juga membentuk Otoritas Nasional Palestina (al-Sulthah al-Wathaniyah al-Falisthiniyah) yang berfungsi seperti pemerintah, karena Negara Palestina belum berdiri (1994).

Hingga kini, Hamas tetap menolak Kesepakatan Oslo, mengingkari Otoritas Nasional Palestina, dan pernah memboikot pemilu legislatif 1996. Mereka selama ini juga menentang perundingan damai dengan Israel. Setiap kepakatan damai dijajaki, Hamas selalu berusaha menggagalkan dengan bom-bom bunuh diri yang mengundang Israel untuk menyerang dan merebut kembali wilayah-wilayah damai yang telah disepakati.

Inilah akar pengecaman atas Hamas. Mereka dituding hanya ingin membajak demokrasi karena pemilu adalah mekanisme yang sah untuk meraih kekuasaan dan legtimasi. Bagi mereka, demokrasi identik dengan kekuasaan itu sendiri. Padahal, menyelesaikan konflik lewat jalur perundingan, membina hubungan internasional, dan menciptakan perdamaian juga merupakan elemen penting proses demokrasitisasi. Rezim yang otoriter dan tiran, cenderung menyelesaikan konflik lewat senjata.

Namun, Hamas tidak melihat semua itu sebagai bagian dari demokrasi. Jika menang pemilu, mereka berikrar tetap melakukan perlawanan bersenjata (intifâdhah), dan menolak perundingan damai. Karena itu, wajar bila banyak yang memprediksi kalau Hamas menang, mereka hanya akan mengancam proses perdamaian dan demokratisasi Palestina. Kemenangan Hamas diyakini hanya akan memperuncing konflik dan kekerasan.

Sementara itu, di Israel terjadi perubahan peta politik yang cukup radikal. Ariel Sharon yang dulunya dikenal sebagai buldozer dan tukang jagal (al-saffâh), kini tampaknya mendambakan perdamaian seperti mendiang Yitzak Rabin. Secara mengejutkan, ia menarik mundur pasukan Israel dari jalur Ghaza serta menggusur pemukiman Yahudi. Kebijakan tersebut ditentang Partai Likud, partainya Sharon sendiri, sehingga memaksanya untuk keluar dan mendirikan partai baru bernama Kadima; sebuah partai berhaluan nasionalis moderat.

Kadima yang beda haluan dengan Partai Likud yang ekstrem-kanan dan Partai Buruh yang kiri, diprediksi akan menang di pemilu 28 Maret nanti. Meski kini Sharon masih berjuang melawan maut dan karir politiknya divonis telah tamat, penggantinya, Ehud Olmert, tetap berjanji akan meneruskan cita-cita politik Sharon.

Dengan konstelasi politik demikian, sebenarnya ada peluang perdamaian dan kemerdekaan bagi negara Palestina. Namun, perubahan orientasi politik yang radikal pada Sharon, kini belum terjadi pada Hamas. Paras politik Hamas tampak masih penuh amarah, dendam, dan kekerasan.

*******

Di Mesir, kegelisahan internasional juga muncul seiring bangkitnya Ikhwanul Muslimin (IM) dalam pemilu legislatif, Desember 2005 lalu. Mereka mampu mendulang 88 kursi parlemen, berbanding 17 kursi pada pemilu 2000. Kelompok minoritas Kristen Koptik tampak mulai gelisah. Seorang tokoh senior Koptik Mesir, Milad Hanna (81) menyatakan akan eksodus dari Mesir bila IM berkuasa dan berharap meninggal sebelum hari itu datang (al-Syarq al-Awsath, [22/11]). Kalangan Koptik berada dalam dilema. Mereka tidak lagi mendukung Mubarak, tapi khawatir IM akan mengubah Mesir menjadi negara Islam yang memperlakukan mereka sebagai “masyarakat kelas dua”.

Akar persoalan IM sama dengan Hamas. IM belum dipercaya akan setia pada demokrasi. Seperti halnya Hamas, IM juga diyakini akan menjadikan demokrasi sebagai alat untuk meraih kekuasaan, lalu melancarkan agenda-agenda islamis mereka. Kekhawatiran itu coba ditepis oleh tokoh IM, Isham ‘Uryan. Menurutnya, lâ mubarrir lil qalaq (tak ada yang perlu dikhawatirkan) dari bangkitnya IM (al-Syarq al-Awsat [27/11]). Bagi dia, IM akan menjamin kebebasan agama lain dengan jargon “Islam sebagai agama kebebasan” (al-Islâm dînul hurriyah).

Namun dalam praktik, IM menggunakan “wacana ganda” (al-khithâb al-muzdawij). Wacana politik yang terucap, bertolak belakang dengan wacana agama yang mereka yakini. Ada perbedaan jelas antara retorika politik dan doktrin teologis IM. Inilah “paras ganda” IM. Dalam politik, mereka berjanji akan mengakui hak penuh Koptik sebagai warganegara; menjamin kebebasan beragama, dan mengakui peranan politik kaum perempuan. Demokratisasi, reformasi, dan suksesi, adalah prioritas agenda yang mereka klaim. Paras politik itu digambarkan oleh aktivis-aktivis IM seperti Isham ‘Uryan, Abd Mun’im Abul Futuh, dan caleg-caleg lainnya.

Namun wacana agama yang mereka kembangkan tetap yang dulu-dulu juga. Formalisasi syariat Islam tetap jadi tujuan utama. Demokrasi hanya prosedur antara menuju pemeritahan agama. Paras agama mereka antara lain dapat dikenal lewat majalah al-Dakwah. Simaklah keterangan mufti berpengaruh IM, Syekh Muhammad Abd Allah al-Khathib soal hukum membangun gereja di negeri Islam. Pertama, jika kawasan itu sejak awal dibangun kaum muslimin, maka tak satu pun gereja boleh dibangun. Kedua, jika kawasan itu ditaklukkan lewat perang, gereja juga tidak boleh dibangun (lagi), dan menurut sebagian ulama, yang ada harus dihancurkan. Ketiga, jika kawasan itu ditaklukkan secara damai, maka gereja yang ada akan dibiarkan tanpa boleh ada penambahan. Intinya, menutup kemungkinan pembangunan gereja.

Syekh al-Khatib juga menyebut tempat alami dan abadi bagi perempuan adalah rumah. Mereka tidak boleh menjadi pemimpin publik. Wacana pembebasan perempuan adalah bid’ah, bermotif Salibis dan hanya mengibarkan panji-panji kolonialis. Suara perempuan aurat, dan anak-anak perempuan wajib dikhitan untuk mengurangi syahwat mereka.

Karena itu, banyak yang sudah terlanjur yakin kalau wacana agama seperti inilah paras IM sesungguhnya. Tampilan politik mereka dinilai hanya retorika dan propaganda. Pada akhirnya, paras agama itulah yang akan tetap menentukan gerak-gerik mereka. Dan sayangnya, paras agama yang mereka tampilkan bukanlah aspek yang membebaskan. IM dinilai hanya pandai menyulap paras politik mereka, tapi bukan pandangan-pandangan dan sikap mereka dalam beragama.[]

Mohamad Guntur Romli, aktivis Jaringan Islam Liberal