Ahmad Abdul Haq


High Stakes Testing

Back | Up | Next

 

Sumber: Kick Andy.com

 

 
Kamis, 09 Juni 2011 13:42 WIBHigh Stakes Testing

High Stakes Testing Namanya Anto. Berperawakan kurus dan tinggi, tangannya sigap membelah kelapa demi kelapa ditepi jalan. Menjual kelapa muda adalah pilihan terakhirnya karena Anto tak mungkin bisa bekerja dengan mengandalkan ijazah akhir yang tak pernah diterimanya. Jika dilihat dari raut mukanya, mudah ditebak usia Anto masih di bawah 20 tahun. Tahun lalu Anto tak lulus ujian nasional, padahal di kelasnya dia termasuk murid yang cerdas dan kreatif. Menurut pengakuan para guru dan teman sejawatnya, ketidaklulusan Anto lebih banyak disebabkan oleh kelelahannya dalam bekerja sebagai pembelah kelapa. Pada hari ujian dia datang telat dan panitia pengawas tak membolehkannya mengejar waktu keterlambatannya. Akibatnya nilai UN yang diperolehnya tak mencukupi untuk lulus, dan hingga kini dia tetap membelah kelapa dan enggan mengulang.

Ada ratusan anak seperti Anto yang harus kalah dan menyerah dengan kebijakan pemerintah tentang UN. Keputusan pemerintah untuk tetap mempertahankan ujian nasional (UN) sebagai salah satu indikator keberhasilan siswa dalam belajar masih saja diwarnai oleh kontroversi. Selain dinaikkan standar minimal kelulusan, pemerintah juga akan mencoba merumuskan jenis penilaian lain untuk menentukan kelulusan siswa, agar tak banyak lagi korban seperti Anto. Jenis evaluasi proses belajar seperti UN yang hanya peduli pada standar profesional dalam pelaksanaan ujian dan berdampak besar terhadap masa depan siswa sering disebut sebagai high-stakes testing.

Dengan beragam variasi dan fenomena, high-stakes testing sering dinisbahkan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengukuran dalam rangka melihat kualitas sekolah, tingkat kelulusan siswa, dan sebagainya. Sebagai sebuah metode, high-stakes testing berorientasi semata-mata untuk melihat akuntabilitas sekolah secara parsial (tidak menyeluruh). Itulah sebabnya mengapa kebijakan soal UN tetap saja kontroversial dilihat dari kebutuhan penubuhan visi dan filosofi pendidikan secara luas.

Dalam konteks high stakes testing, muasal kesalahan adalah rendahnya kemampuan otoritas pendidikan dalam menerjemahkan filosofi dan visi pendidikan bangsa. Dari sudut filosofi pendidikan, pembicaraan tentang arti dan nilai (meaning and value) pendidikan seakan selalu berakhir dengan adanya model evaluasi semacam UN. Dialektika antara otoritas pendidikan, sekolah, masyarakat dan siswa seharusnya mencerminkan visi dan filosofi pendidikan yang sehat. Tetapi kebijakan soal UN malah memperpendek visi pendidikan mereka menjadi sekedar pembuat soal dan membuang lebih banyak waktu untuk melakukan drilling dalam rangka mempersiapkan siswa mereka dalam menghadapi ujian (Jones, et al., 1999).

Fakta dari hasil riset di banyak negara juga membuktikan bahwa masalah yang sering muncul dengan kebijakan semacam UN adalah sulitnya menilai indikator keberhasilan setiap sekolah karena hasil tes mengalami banyak perubahan dari tahun ke tahun, terutama jika dikaitkan dengan capaian prestasi siswa (student acvhievement) (Bracey, 2001; Linn & Haug, 2002). Dari aspek statistik, pola semacam UN juga cenderung tak dapat memenuhi kepuasan seluruh stakeholder pendidikan mengingat pencatatan tak dapat dijadikan jangkar dalam menilai aspek non-pedagogis yang seharusnya masih menjadi bagian dari tanggungjawab guru dan sekolah terhadap para siswa.

Akibat kebijakan UN, suka tidak suka, jujur harus diakui bahwa kondisi pendidikan atau situasi persekolahan saat ini mengalami banyak sekali tekanan, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, sekolah belum memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi kelemahan mendasar seperti kualitas guru, infrastruktur yang memadai, efektifitas manajemen dan relasi sekolah-masyarakat. Sedangkan secara eksternal, meskipun telah memiliki undang-undang tentang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003, namun dalam prakteknya masih terdapat kesalahan mendasar dalam menafsir masalah otonomi pendidikan, sistem pengujian hingga kebijakan pengembangan kurikulum yang selalu membuat pelaksana pendidikan bertambah bingung. Padahal menurut penelitian Elmore dan Fuhrman (2001), sebuah proses pendidikan akan baik dan berkualitas jika masalah yang berkaitan dengan tanggung-jawab internal sekolah mendapatkan prioritas terlebih dahulu untuk diselesaikan.

Meskipun pihak kementerian pendidikan akan melakukan peninjauan kembali terhadap pola penilaian UN, namun dapat dipastikan bahwa sekolah akan tetap memiliki posisi yang sangat dilematis. Alasannya sangat sederhana, yaitu jika sekolah menolak UN, artinya secara internal mereka harus mempersiapkan mekanisme evaluasi yang memadai sehingga anak-anak tetap akan memperoleh ijazah akhir kelulusan. Tetapi jika menerima UN, mereka juga harus bersiap dengan tekanan soal target kelulusan yang biasanya dipatok pihak dinas pendidikan masing-masing.  Posisi sekolah, dalam bahasa Berube (2004) dan Solomon (2002), terjebak antara belum terpenuhinya unsur kesetaraan finansial dan kemandirian kapasitas yang dibalut oleh kesewenang-wenangan aturan yang dibuat oleh pemerintah.

Ahmad Baedowi


Kick Andy: Home • The Show • Special • Andy's Corner • Foundation • Recommended Book • Andy's Friend • Andy's Team • About

Tag: Kliping Media, Kick Andy