Ahmad Abdul Haq


Alfabetisasi dan Literasi

Back | Up | Next

 

Sumber: Kick Andy.com

 

 
Senin, 10 Desember 2012 15:39 WIBAlfabetisasi dan Literasi

Alfabetisasi dan Literasi

Ada kegamangan dalam kebijakan pendidikan kita ketika dihadapkan dengan fakta dan angka. Kebijakan pendidikan, terutama dalam hal angka, akan dengan cepat menghitung skala prioritas secara alfabetis dan bahasa anggaran yang selalu longgar. Tetapi jika berkaitan dengan fakta, maka kebijakan selalu menghindar dan selalu mengatakan keterbatasan. Inilah yang kita lihat dari kebijakan tentang melek aksara di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu meningkatnya jumlah angka buta huruf, tetapi tak ada data dan definisi pasti tentang melek budaya dan sejenisnya.

Masalah literasi atau melek aksara adalah bagian terpenting dari proses humanisasi di setiap negara manapun. Begitu pentingnya melek aksara ini, Los Angeles Times (2009) pernah memuat laporan khusus tentang ini dengan menyebut melek aksara sebagai sebuah keterampilan yang dapat mendorong tercapainya cita-cita negara dalam berdemokrasi. No skill is more crucial to the future of a child, or to a democratic and prosperous society, than literacy.Melek aksara dengan demikian merupakan tumpuan masa depan anak-anak sekaligus tumpuan kehidupan demokrasi di seluruh dunia. Tak ada satupun negara di dunia ini, baik penganut sistem demokrasi terbuka maupun tertutup, yang tak menyebutkan soal melek aksara sebagai isu politik dan kemanusiaan sekaligus.

Abdul Qadeer Khan, saintis dan ahli nuklir kontroversial asal Pakistan bahkan banyak menginisiasi program-program buta aksara dalam kampanye program-program nuklirnya. Baginya program nuklir dapat menjelma menjadi lapangan pekerjaan massif yang dapat mensejehterakan rakyat banyak. Dengan meyakini hadits Nabi bahwa kemiskinan merupakan pangkal kekafiran dan kebodohan, Khan percaya bahwa akar kemiskinan, sikap tidak toleran, kebencian, dan kekerasan adalah kebodohan. “Hatred, intolerance, poor hygienic conditions and violence all have roots in illiteracy,” tegas Khan. Karena itu tugas setiap orang, pemerintah dan masyarakat, untuk mengatasi kebodohan.

Jika melek aksara identik dengan kecerdasan, sedangkan buta aksara (illiteracy) adalah kebodohan, dalam dunia pendidikan kedua terminologi ini harus serius dikaji, baik secara budaya maupun sosial. Sebab jika kondisi ini hanya dimaknai dengan ketidakmampuan baca-tulis semata, maka idiom tentang ragam kecerdasan (multiple intelligence) ala Gardner (2006) pastilah tak mendapat rujukan. Karena itu ada baiknya juga jika terminologi buta aksara juga diimbangi dengan melihat sisi lain dari ragam bakat dan minat masyarakat, terutama dalam berkomunikasi antar sesama mereka.

Kesadaran tentang hal ini menjadi penting, terutama jika dikaitkan dengan kebijakan pendidikan sebuah negara. Dalam konteks buta aksara, ada baiknya ditelaah adaptasi Paulo Fraire tentang pengaksaraan dan keterbacaan (alfabetisasi dan literasi). Dalam pandangan Fraire, pendidikan harus memberi keleluasaan bagi setiap orang untuk mengungkapkan kata-katanya sendiri, bukan kata-kata orang lain. Karena itu murid harus diberi kesempatan untuk mengatakan dengan kata-katanya sendiri, bukan kata-kata sang guru. Atas dasar itulah, Freire menyatakan bahwa proses pengaksaraan dan keterbacaan (alfabetisasi dan literasi) pada tingkat yang paling awal sekali dari proses pendidikan haruslah benar-benar merupakan suatu proses yang fungsional, bukan sekedar suatu kegiatan teknis mengajarkan huruf-huruf dan angka-angka serta merangkainya menjadi kata-kata dalam kalimat-kalimat yang telah tersusun secara mekanis.

Pengalaman Fraire di Brazil dan Chili dalam dialognya dengan kaum petani miskin dan buta huruf menunjukkan bahwa pengaksaraan dan keterbacaan akan lebih mudah difahami jika menggunakan perbendaharaan kata-kata yang digali dari berbagai ‘tema pokok’ (generative themes) pembicaraan sehari-hari masyarakat petani itu sendiri. Karena itu pelaksanaan konsep pendidikan melek huruf fungsional ala Freire ini dikenal dengan tiga tahapan utama, yaitu: Pertama, tahap kodifikasi dan dekodifikasi melalui serangkaian tahap pendidikan melek huruf elementer melalui gambar-gambar, cerita rakyat, dan sebagainya. Kedua, Tahap diskusi kultural, sebagai tahap lanjutan dalam suatu kelompok-kelompok kerja kecil yang sifatnya problematis dengan menggunakan ‘kata-kata kunci’ (generative words). Ketiga, Tahap aksi kultural, merupakan tahap praksis yang sesungguhnya dimana tindakan setiap orang atau kelompok menjadi bagian langsung dari realitas.

Meskipun pernyataan-pernyataan Freire sering kontroversial, meletup-letup, dan memancing banyak pertanyaan bahkan juga kritik, namun fakta yang diajukan adalah realitas tak terbantahkan di hampir semua Negara dunia ketiga. Atas dasar itulah, konsep pendidikan Freire sampai sekarang tetap bernisbah untuk dikaji, dikembangkan dan dipertimbankan terus oleh setiap pemangku kebijakan bidang pendidikan. Apalagi mengingat anak-anak di sekolah adalah para penunut bahasa ibu yang secara budaya sangat dekat dengan lingkungan sekitar mereka.

Yvonne S Freeman dan David E dalam Whole Language for Second Language Learners (1992) menyebutkan, bahwa signifikansi penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar di sekolah sebelum bahasa kedua dikuasai anak akan mampu menghasilkan prestasi yang lebih baik bagi anak-anak di masa mendatang. Harus ditemukan cara yang secara pedagogis mampu membuat anak nyaman ketika mengalami peralihan dari bahasa ibu mereka ke bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah. Ini artinya proses pengaksaraan dan keterbacaan (alfabetisasi dan literasi) jelas harua menimbang unsur budaya dan konteks lokal secara luas dan tajam.
 



Kommentar Tidak Ada

Kick Andy: Home • The Show • Special • Andy's Corner • Foundation • Recommended Book • Andy's Friend • Andy's Team • About

Tag: Kliping Media, Kick Andy