Ahmad Abdul Haq


The Ladder of Inference

Back | Up | Next

 

Sumber: Kick Andy.com

 

 
Minggu, 06 April 2014 16:07 WIBThe Ladder of Inference

The Ladder of Inference

Dalam waktu relatif dekat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kememdikbud) akanmerealisasikan kebijakan baru di bidang pendidikan, yaitu Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BO-PTN). Kebijakan ini merupakan turunan logis dari diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, di mana asumsi yang digunakan kurang lebih persis dan sama seperti ketika kebijakan BOS diberlakukan untuk sekolah-sekolah.

Belum lagi selesai progam Bidik Misi dilaksanakan, kebijakan BO-PTN ini jangan-jangan juga rentan terhadap kegagalan, pelanggaran, dan operasional di tingkat lapangan. Sebagaimana BOS yang menyamaratakan kepala siswa di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) dengan anak-anak di kota-kota besar dan kecil, jelas sekali kebijakan BO-PTN akan mengikuti pola yang sama. Karena itu kebijakan ini pasti akan rentan dengan banyak polemik dan kritik yang tak berkesudahan, kebijakan tetap berlangsung dan berjalan sebagaimana biasanya.

Jika diamati secara seksama, jelas program BO-PTN akan memiliki kelemahan yang sama dengan dana BOS. Pertama, bukan hanya mahasiswa yang kurang beruntung secara ekonomi yang akan memperoleh bantuan, tetapi juga anak-anak dari kalangan ekonomi yang berkecukupan atau bahkan berlebih. Dalam konteks ini, Kemendikbud seharusnya secara transparan dapat menyebutkan data, berapa jumlah mahasiswa yang belajar di PTN saat ini yang secara ekonomi sebenarnya berada di level menengah ke atas. Kesannya kebijakan ini seperti jumping conclusion tanpa menganalisis terlebih dahulu data-data dimaksud.

Kedua, jika mengikuti logika distribusi dana BOS, maka dapat dibayangkan sebenarnya mahasiswa dan orangtua seperti tak memiliki peluang untuk tahu tentang apa dan bagaimana dana bantuan tersebut digunakan. Transparansi sebuah perguruan tinggi juga akan diuji dengan rumusan program yang tidak bisa sembarangan, atau bahkan terkesan menggampangkan masalah. Karena itu 80% dari detail dan item program yang akan dilaksanakan seyogianya jatud ke dalam ruang belajar, bukan untuk pemenuhan transport rapat para dosen dan pembelian alat-alat yang tak bermutu.

Ketiga, dengan mengikuti tools dalam mekanisme system thinking, jelas sekali kebijakan ini harus dicermati berdasarkan tangga inferensi (ledder of inference) agar kebijakan tersebut terhindari dari "jumping to conclusions" terlalu dini, tanpa menimbang aspek assessment dan analisis data yang valid. Karena seringkali terlihat bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh Kemendikbud terkesan tanpa data, melainkan cenderung lebih memercayai asumsi dan konklusi personal tertentu, apakah itu menteri, dirjen dan para direktur.Kita perlu tahu secara sederhana, apakah kebijakan tersebut memang merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap peserta didik.
Dengan menggunakan The Ladder of Inferencesebagai tool untuk melihat logika dibalik setiap kebijakan publik, kita berharap Kemendikbud memiliki wisdom yang cukup untuk rela dan ikhlas dikritik dan mau berubah. Meskipun alat ini sangat berbau psikologis karena memang diperkenalkan oleh seorang psikolog bernama Chris Argyris, tetapi pendekatan the Ladder of Inference menjadi begitu dinamis ketika digunakan oleh Peter Senge (2001) dalam The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization.Tools ini sangat berguna bagi setiap pengambil kebijakan public, karena menggambarkan proses berpikir kita yang terkadang tanpa menimbang data, melihat fakta, dan mendengar berita, tetapi langsung menjadi keputusan dan aksi.

Kalau saja Kemendikbud mau berkaca dengan gagal diundangkannya UU-BHP, sebenarnya peluang untuk untuk meningkatkan peranserta dan partisipasi masyarakat melalui rancangan mekanisme BOS maupun BO-PTN sangat terbuka lebar. Dari aspek pemberdayaan masyarakat, UU BHP sebenarnya merupakan revolusi diam-diam dari pemerintah untuk memberikan kembali beban dan tanggung jawab pendidikan kepada masyarakat. Bahkan jika dilihat dari aspek tujuan, UU BHP sesungguhnya berpotensi untuk membuat sebuah kesadaran baru bagi masyarakat agar manajemenpendidikan kita haruslah dikelola berdasarkan kebutuhan sekolah/perguruan tinggi sebagai bentuk otonomi manajemenpendidikan pada tingkat kepala sekolah/rektoryang dibantu oleh masyarakat.

Sebagai klien sekaligus konsumen bidang pendidikan, nampaknya posisi masyarakat belum pernah sepenuhnya dijamin dan diberdayakan oleh pemerintah. Dari prioritas pembangunan pendidikan, hampir tak ada program yang secara spesifik menyebutkan program pemberdayaan masyarakat,

Praktek distribusi dana BOS, misalnya, meskipun ada keterlibatan komite sekolah, tetapi pada prakteknya di banyak sekolah peran tersebut sangat lemah karena komunitas tidak pernah dilatih dan diajak berpikir bersama merumuskan kebijakan-kebijakan sekolah. Padahal seyogyanya masyarakat memiliki legitimasi dan hak untuk ikut terlibat dalam proses manajemen sekolah (Dunn, 1998). Jangan-jangan BO-PTN juga akan bernasib sama meski tak serupa.

Karena itu sebaiknya pemerintah merapikan dulu konsep dan eksistensi komite sekolah dan peranserta masyarakat di lapangan dengan turun sendiri, paling tidak melalui bantuan para akademisi di kampus-kampus, untuk melakukan identifikasi terhadap kemampuan masyarakat dalam berinteraksi dengan sekolah dan perguruan tinggi sekaligus. Masyarakat harus dilatih dalam sebuah program yang memadai agar mereka juga menjadi lebih berdaya dan tidak dijadikan bulan-bulanan pihak sekolah dan otoritas pendidikan.

Sesuai dengan prinsip Ladder of Inference, di tengah masyarakatlah sesungguhya berhamparan data yang seringkali tak cermat dilihat, tak tulus didengar, dan tak ikhlas dirasakan.Sebelum sampai pada kebijakan, ada baiknya hal-hal kecil ini dilakukan terlebih dahulu.Wallahu a’lam bi al-sawab.

 



Kommentar Tidak Ada

Kick Andy: Home • The Show • Special • Andy's Corner • Foundation • Recommended Book • Andy's Friend • Andy's Team • About

Tag: Kliping Media, Kick Andy