Ahmad Abdul Haq


Mengawal Keberlanjutan Sekolah

Back | Up

 

Sumber: Kick Andy.com

 

 
Minggu, 28 Juni 2015 11:20 WIBMengawal Keberlanjutan Sekolah

Mengawal Keberlanjutan Sekolah

Tak mudah membuat dan mempertahankan posisi sebuah sekolah untuk tetap dicintai dan dapat dibanggakan oleh pengelola dan pengguna sekaligus.Pengelola adalah orang-orang yang terlibat dalam keseharian aktivitas beroperasinya sebuah sekolah seperti kepala sekolah, guru, pengawas dan sejenisnya.Sedangkan pengguna adalah para siswa, orangtua, dan masyarakat pada umumnya. Antara pengelola dan pengguna terjadi proses berbagi keuntungan (mutual-benefit) jika berhasil, tetapi sebaliknya terjadi keterputusan manfaat akan terjadi jika sekolah tersebut tidak memiliki kapasitas untuk berkembang secara baik.

Salah satu penanda dari sekolah dan atau lembaga pendidikan yang baik adalah banyaknya alumni yang berkiprah di dalam masyarakat.Para alumni biasanya mudah dikenali dari karya-karyanya yang menyatu dan bermanfaat bagi masyarakat.Selain itu, konsistensi sekolah dalam mengawal realisasi visi dan misinya juga merupakan penanda dari kualitas sebuah sekolah atau lembaga pendidikan.Jika dilihat dari dua penanda ini jelas sekali sekolah membutuhkan sebuah mekanisme perencanaan peningkatan kualitas sekolah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) sekolah, tidak terkecuali pengelola dan pengguna sekaligus.

Lima langkah

Penting bagi setiap komunitas sekolah untuk membentuk dan mengelola rasa memiliki (ownership) dan kecintaan terhadap sekolah melalui serangkaian proses yang disepakati bersama. Langkah awalnya adalah dengan mencoba berbagi tanggungjawab (shared responsibility) dan berbagi dalam membuat keputusan (shared decision making) terhadap setiap program dan kebijakan yang direncanakan sesuai kesepakatan bersama.Tak mudah bagi setiap sekolah untuk melakukan hal ini, karena biasanya sekolah selalu mengambil alih secara penuh tanggungjawab pelaksananaan sekolah tanpa melibatkan para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya.

Langkah kedua adalah memanfaatkan data yang tersedia mengenai siswa dan kondisi masyarakat di sekitarnya sebagai pijakan pengembangan kualitas sekolah.Tak banyak sekolah yang cermat dalam hal pendataan ini.Lebih lagi data yang diambil kebanyakan hanya tentang catatan akademik siswa tanpa mengaitkannya dengan situasi lingkungan tempat tinggal anak-anak.Akibatnya data tersebut tidak terbuka dan tidak dimanfaatkan secara maksimal dalam membuat program dan kebijakan pengembangan kualitas sekolah.

Katiga, cara sekolah berkomunikasi dengan masyarakat juga perlu dikritik.Selama ini, sekolah biasanya hanya berbagi informasi, lagi-lagi, hanya tentang hasil belajar siswa melalui capaian-capaian akademiknya saja.Perkembangan mental dan moral anak jarang dielaborasi secara terbuka dan seksama, antara para orangtua, siswa, guru dan kepala sekolah. Ketiadaan proses ini membuat sekolah tak memiliki kemampuan dalam mengelola dan menangani beragam isu yang berkembang. Akibatnya sekolah menjadi lembaga yang semata-mata secara fisik hanya membantu anak untuk memperoleh ijazah, tetapi miskin dengan praktek kepedulian yang terjadi di tengah masyarakat.

Langkah keempat dan kelima yang semakin jarang kita temui di sekolah-sekolah adalah melakukan evaluasi kemajuan sekolah secara terbuka dengan melibatkan masyarakat, LSM, pengawas, kepala sekolah, dan guru, serta tak ada dokumen tertulis yang bisa dipegang sebagai dasar evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah. Hal ini terjadi karena sekolah seakan-akan hanya bertanggungjawab terhadap pemerintah dan birokrasi semata, tetapi lalai dalam memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat.Fenomena ini terutama terjadi dalam era reformasi, terutama sesudah ditetapkannya undang-undang otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola persoalan pendidikan.

Seperti kita ketahui, sejak diperkenalkannya reformasi pemerintahan melalui desentralisasi di awal 2000-an, pemerintah daerah telah menjadi penanggung jawab atas penyediaan pelayanan dasar bidang pendidikan.Ini artinya peran pemerintah daerah menjadi sentral dalam upaya peningkatan kualitas dan mutu pendidikan dasar dan menengah.Namun pertanyaannya adalah, seberapa efektif sebenarnya peran pemerintah daerah dalam upaya ini?Laporan ‘Local Governance and Education Performance: A Survey of the Quality of Local Education Governance in 50 Indonesian Districts’' yang dilakukan oleh Bank Dunia (2013) menunjukkan beragamnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah dalam memengaruhi pelayanan pendidikan secara efektif.

Salah satu yang menarik dari laporan tersebut adalah buruknya pelayanan manajemen pendidikan, termasuk di antaranya upaya-upaya peningkatan kualitas akademik dan manajerial kepala sekolah dan guru. Beberapa ilustrasi menarik dari tata kelola bidang pendidikan yang buruk adalah konstraksi politik lokal yang menjadikan jabatan kepala bidang pendidikan bukan pada merit sistem, melainkan tim sukses bupati/walikota terpilih. Karena itu tidak jarang ada kepala dinas pendidikan yang dijabat oleh orang dari PU, lingkungan hidup, dan sebagainya, yang sebelumnya tak memiliki rekam jejak yang baik di bidang pendidikan.

Kelemahan kedua yang juga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan adalah lemahnya kemampuan daerah dalam membuat perencanaan anggaran pendidikan berbasis data dan skala prioritas.Pola anggaran berjenis DAU dan DAK yang terkadang baru diterima sekolah di akhir tahun jelas menimbulkan banyak masalah, baik bagi pemerintah daerah maupun sekolah penerima. Belum lagi implementasi dana BOS yang syarat dengan manipulasi antara pemda, sekolah serta wartawan abal-abal dan LSM lokal yang mencuri anggaran BOS secara berjamaah. Karena itu intervensi pusat terhadap sistem perencanaan anggaran masih tetap diperlukan.

 



Kommentar Tidak Ada

Kick Andy: Home • The Show • Special • Andy's Corner • Foundation • Recommended Book • Andy's Friend • Andy's Team • About

Tag: Kliping Media, Kick Andy