Al-Islâm: Agama atau Politik?
Halaman Muka
Up

 

Buku
16/07/2003

Al-Islâm: Agama atau Politik?

Oleh Novriantoni

Secara historis, umat Islam —terutama yang bersemangat mencampuradukkan agama dengan politik— tidak pernah sadar, bahwa konflik yang terjadi antarumat Islam sejak zaman klasik Islam, merupakan konflik politik yang sangat kental dibumbui oleh isu agama dan klaim-klaim syariat —kalau bukan agama dan syariat sebagai menu utamanya. Oleh karena itu, tanpa memungkiri dan berkelit dari fakta sejarah, Al-Asymawi justru mengatakan bahwa sejarah Islam adalah sejarah perang (târikhu harbin) di mana nafsu kekuasaan tanpa sungkan-sungkan mengangkangi nilai-nilai etik-moral keagamaan.

Judul: Al-Islâm Al-Siyâsiy (Islam Politik)

Pengarang: Muhammad Sa’id Al-Asymawi

Penerbit: Penerbit Sinai, Mesir

Tahun: 1992 (cet. II)

Tebal: 248 halaman.

Al-Islâm: Agama atau Politik?

Semenjak
Presiden Soeharto sebagai simbol Orde Baru tumbang dari tampuk kekuasaannya,
Indonesia mengalami euforia kebebasan politik yang belum terjadi sebelumnya. Banyak
pihak yang menangguk kebebasan. Di antara wujud kebebasan yang paling tampak
adalah kesempatan untuk menyiarkan ragam-ragam aspirasi atau tuntutan-tuntutan
yang sejak lama terpendam; mulai dari teriakan desentralisasi kekuasaan,
pekikan kedaulatan ataupun merdeka, sampai romantisme “negara Islam”.

Tuntutan
aplikasi syariat (tathbiqus syariiah) pada level negara dan oleh negara
dalam konteks Indonesia pasca-Soeharto, dapat digolongkan sebagai bentuk
aspirasi yang terakhir disebutkan. Memang, masih kurang jelas, apakah tuntutan
tersebut demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik, atau sekadar
upaya untuk sampai ke pucuk kekuasaan dengan anjungan retorika dan slogan
agama.

Negara
(baca: kekuasaan pemerintah) yang dulu dibenci, serta-merta kembali dirindu. Keyakinan
akan kompetensi negara dalam mengurusi kehidupan beragama seakan meningkat.
Padahal, mereka yang menjuangkan aspirasi demikian, boleh jadi tidak
betul-betul yakin kalau agama akan terurus secara becus oleh kekuasaan negara
yang korup. Mungkinkan agama diserahkan ke tangan lembaga yang terbukti gagal
menjalankan tugas yang semestinya?

Hanya
saja, mungkin demikianlah hasil penjumlahan rasa tertekan, romantisme dan
harapan akan Ratu Adil. Di tengah badai krisis, semuanya menjelma menjadi
penawar solusi. Berbagai retorika agama yang manis dikata (semisal kedaulatan
Tuhan, syariat adalah solusi, khilafah Islamiyyah, dan lain-lain) tak
putus-putus diteriakkan. Apakah slogan, retorika, dan ungkapan-ungkapan manis
yang nyaring terdengar itu tulus merupakan upaya untuk keluar dari
keterpurukan, atau cuma “pepesan kosong”, karena sifatnya yang
emosional-sloganistik?

Buku
Al-Islâm Al-Siyâsî (Islam Politik) karangan pakar perbandingan hukum
Islam-hukum konvensional dari Negeri Piramida ini, Al-Asymawi, sedikit banyak
mampu memberi penjelasan. Buku ini mengulas, menganalisis, dan mengritik
wacana-wacana yang selama ini direproduksi oleh nalar Islam Politik secara
pedas, bahkan provokatif. Berbagai topik yang menghantui pemikiran keislaman
selama ini, seperti konsep al-hâkimiyyah, negara Islam, jihad,
fundamentalisme, dan aplikasi syariat, mendapat porsi kritik masing-masing. Al-Asymawi
terlalu garang dan gamblang dalam melakukan kritik. Slogan-slogan,
retorika-retorika, dan ungkapan-ungkapan yang terkesan renyah dan dengan enteng
dikumandangkan para aktivis Islam Politik di Mesir, nyaris memudar kilaunya,
dan —lebih dari itu— kehilangan legitimasi keislamannya. Karena perbuatannya
itu, Al-Asymawi harus menanggung risiko ancaman dan teror. Sampai kini, beliau
masih hidup di bawah perlindungan aparat keamanan Mesir selama 24 jam penuh.

Unit
analisis buku ini adalah para aktivis Islam Politik dan wacana-wacana yang
mereka kembangkan di Mesir. Tapi, sebagaimana ditegaskan Al-Asymawi, Mesir
hanyalah contoh kasus (namûdzaj). Kesamaan-kesamaan dalam retorika dan
slogan-slogan, membuat buku ini penting untuk dirujuk, sebagai kritik atas
fenomena Islam politik di berbagai negara selain Mesir (hal. 5). Apa yang
dikatakan Al-Asymawi, dalam konteks ini nampaknya logis belaka. Siapapun yang
mencermati fenomena Islam Politik, dengan mudah akan dapat menemukan, bahwa
pada tingkat retorika, wacana-wacana yang mereka propagandakan cenderung sama,
sekalipun varian-varian dalam corak pergerakan dan afiliasi organisasinya
berbeda-beda.

Al-Asymawi
juga tidak sedang melebih-lebihkan pentingnya buku ini, justru karena posisi
sentral Mesir, baik dalam percaturan intelektual Arab maupun pergerakan Islam
modern. Mesir, tak pelak lagi merupakan pioner sekaligus pusat kebangkitan
Islam yang sering dijadikan acuan. Gagasan-gagasan dari Mesir, baik yang
terkonsep dengan rapi maupun sloganistik saja, banyak diadopsi —bahkan tanpa
penyaringan sekalipun— oleh pelbagai gerakan Islam Politik di berbagai negara. Indonesia,
tentu saja bukan perkecualian.

Sebagaimana
biasa, Al-Asymawi selalu memulai tulisannya dengan mengidentifikasi
konsep-konsep dasar secara jelas dan tegas. Terma “Islam Politik” misalnya, dia
definisikan sebagai ajektif bagi kelompok-kelompok yang pada hakikatnya sedang
melakukan kegiatan politik, tapi memanfaatkan agama sebagai tameng dan syariat
sebagai topeng. Meskipun kelompok demikian merupakan fenomena khas yang muncul
sejak abad lalu (sekitar tahun 1920-an), tapi preseden sejarahnya dapat
dikembalikan pada zaman klasik Islam. Sekte Khawarij sebagai kelompok yang
membelot dari kubu Ali bin Abi Thalib dalam sengketa politik dengan kubu
Muawiyyah bin Abi Sufyan, merupakan representasi yang paling dikenal dalam
sejarah klasik Islam.

Meski
demikian, Al-Asymawi tidak menamakan kelompok ini sebagai Khawarij baru, atau
neo-Khawarij. Al-Asymawi menggunakan istilah “Islam Politik” untuk membedakan
mereka secara kategorial dengan kalangan Islam al-mustanîr (tercerahkan/enlightened)
yang tersimbolisasi dalam figur-figur semacam Al-Afghani dan Abduh, satu abad
sebelumnya. Dari distingsi yang dibuatnya, Al-Asymawi nampaknya ingin melakukan
delegitimasi atas kelompok Islam Politik, dengan menunjukkan kedangkalan wacana
dan konsep pergerakan mereka dibandingkan dengan pendahulunya: para pelopor
revivalisme Islam yang berajektif “tercerahkan”.

Tesis
utama buku ini mengemukakan bahwa, fenomena Islam Politik merupakan bagian dari
krisis besar yang dihadapi umat Islam sejak runtuhnya kesultanan Turki Utsmani
pada tahun 1924. Hanya saja, alih-alih meratapi keruntuhan itu, Al-Asymawi
justru mencermati persoalan lain yang lebih penting.  Menurutnya, fikih Islam sama
sekali tidak mengandung teori politik yang jelas. Akibatnya, kita tidak
mempunyai pembahasan tentang sistem politik “yang mungkin” lagi “realistik”
(hal. 19). Kata “yang mungkin” dan “realistik” menjadi penting dan merupakan
kata kunci dalam kritik Al-Asymawi. Kegagalan-kegagalan yang dialami kelompok
Islam Politik selama ini, menurut Al-Asymawi justru lebih disebabkan oleh
kontradiksi-kontradiksi konseptual yang mereka ciptakan sendiri. Hal itu dapat
dicermati dari ungkapan-ungkapan sloganistik yang terus-menerus mereka
pekikkan. Dengan sedikit melakukan simplifikasi, krisis demikian dapat juga
disangkut-pautkan dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad Abied Al-Jabiri
sebagai krisis pada tataran struktur nalar (bunyatul ‘aql) politik itu
sendiri. Dalam konteks buku ini, krisis pada struktur nalar politik itu, terjadi
saat kalangan Islam Politik secara semena-mena mengaitkan politik dengan agama,
sehingga politik kehilangan rasionalitasnya sendiri.

Setidaknya
ada dua alasan yang dikemukakan Al-Asymawi sebagai dalil untuk memperkukuh
tesisnya.

Pertama, argumen historis. Secara
historis, umat Islam —terutama yang bersemangat mencampuradukkan agama dengan
politik— tidak pernah sadar, bahwa konflik yang terjadi antarumat Islam sejak
zaman klasik Islam, merupakan konflik politik yang sangat kental dibumbui oleh
isu agama dan klaim-klaim syariat —kalau bukan agama dan syariat sebagai menu
utamanya. Oleh karena itu, tanpa memungkiri dan berkelit dari fakta sejarah,
Al-Asymawi justru mengatakan bahwa sejarah Islam adalah sejarah perang (târikhu
harbin)
di mana nafsu kekuasaan tanpa sungkan-sungkan mengangkangi
nilai-nilai etik-moral keagamaan.

Kisah-kisah
ironis dan intrik-intrik politik yang paling biadab sekalipun —dan itu pernah
dipraktikkan dalam sejarah Islam— dikemukakan Al-Asymawi pada bagian ini tanpa tedeng
aling-aling
. Tragedi-tragedi tersebut, justru dia kutipkan dari kitab-kitab
sejarah klasik Islam sendiri. Kisah pembunuhan Utsman dan pemakamannya di
perkuburan Yahudi, pemenggalan kepala Husein bin Ali (cucu nabi), dan
pembantaian politik yang dilakukan pendiri Dinasti Abbasid, Abul Abbas
Al-Saffah (baca: sang jagal), dapat disebutkan sebagai contoh (hal. 17).

Tapi
sungguh naif! Alih-alih menghindar dari kontestasi politik dengan membawa-bawa
agama, kalangan Islam Politik justru gagal belajar dari sejarah. Mereka, tak
bosan-bosan menarik-narik agama ke arena politik dengan berbagai impak
negatifnya. Sementara Allah menginginkan Islam sebagai agama, tapi umatnya —khususnya
kelompok Islam Politik— justru menghendakinya sebagai politik, tulis Al-Asymawi
dalam pengantar bukunya.

Kedua, argumen
teoritis-konseptual. Secara teoritis-konseptual, Al-Asymawi mencermati bahwa
kelompok Islam Politik sama sekali belum mampu membuat terobosan fikih tentang
konsep negara yang baik. Bagi Al-Asymawi, ungkapan-ungkapan sloganistik yang
senantiasa diumbar kelompok Islam politik, seperti al-Islâm huwal hall
(Islam adalah solusi) tidak cukup memadai untuk mengatasi krisis mendasar yang
sedang dialami umat Islam dalam berbagai aspeknya. Kelompok Islam Politik, bagi
Al-Asymawi, sama sekali tidak mengemukakan idiom-idiom yang masuk akal, agenda
politik yang tepat, serta teori yang kongkrit dan realistik demi mengatasi
krisis tersebut (hal. 76). Yang mereka kerjakan tidak lebih hanya mengumbar
slogan-slogan hampa makna, retorika-retorika menyihir, dan waham atau
ilusi belaka.

Setelah
sekitar lima puluh tahun lebih mencermati dunia sloganistik kalangan Islam
Politik, Al-Asymawi menyimpukan bahwa kegagalan proyek Islam Politik, justru
disebabkan terpakunya mereka pada slogan-slogan yang secara lahir manis bagai
madu, tapi hakikatnya adalah racun yang berbisa. Pada akhirnya Al-Asymawi
berkesimpulan, ungkapan-ungkapan sloganistik tak akan pernah membuahkan
perubahan, justru karena sifatnya yang emosional, tak rasional, dan tidak
realistik.

Al-Asymawi
memberi contoh tentang propaganda Islam Politik yang tidak realistik. Dalam
berbagai kesempatan, kalangan Islam Politik sering kali mengandaikan umat Islam
kembali ke masa Nabi, Umar bin Khattab, ataupun Umar bin Abdul Aziz, sebagai
prototipe “negara Islam ideal” dalam sejarah perpolitikan Islam. Tapi bagi
Al-Asymawi, pengandaian itu tak lebih hanya mimpi yang tak pernah berwujud,
kecuali selama 12 tahun dari 14 abad lamanya rentang sejarah Islam (hal. 176).
Jelas sekali, Al-Asymawi mencoba mengingatkan umat Islam akan pentingnya
memperhatikan dimensi ruang dan waktu atau memperhatikan realitas sejarah (al-wâqi‘iyyah
al-târîkhiyyah)
ketika mereproduksi gagasan-gagasan. Dan sayangnya, aspek
tersebut selalu saja tidak diacuhkan banyak aktivis Islam Politik sampai detik
ini.

Hal
penting yang perlu diketahui di luar isi buku ini adalah sosok diri Al-Asymawi
sendiri. Kalau dilihat dari latar belakang profesinya, mereka orang yang
membaca buku ini tentu mudah menuduh pengaranya sebagai penulis yang tidak fair
dalam menilai kelompok Islam Politik yang dia kritik secara pedas dan tanpa
ampun. Maklum saja, Al-Asymawi bukanlah seorang akademisi yang biasa
diasumsikan cukup objektif dalam menulis. Di Mesir, dia adalah seorang penulis
yang sangat terlibat dalam struktur kekuasaan Mesir yang despotik. Bahkan,
karir kenegaraannya dia lakoni sebagai Hakim Agung. Dengan fakta ini, dia bisa
saja dianggap buta-tuli, sama sekali tidak berempati, dan gagal memahami
gejolak psikologis kelompok Islam Politik di bawah kontrol politik pemerintahan
Mesir, sejak Presiden Nasser sampai Mubarak.

Hanya
saja, kritik tersebut tidak serta merta menganulir berbagai paparan yang
dikemukakan Al-Asymawi. Dengan begitu juga, hal itu tidak membuat buku ini
kehilangan signifikansinya. Andai disadari oleh kelompok Islam Politik
khususnya, buku ini justru sangat berguna untuk introspeksi diri dan meninjau
ulang pelbagai wacana yang mereka usung. Akhir kalam, buku ini sedikit banyak
berkesesuaian dengan buku Gagalnya Islam Politik (Olivier Roy, 2002) dan
akan melengkapi pemahaman kita tentang fenomena Islam Politik yang semakin dilirik
dunia belakangan ini. Roy lebih banyak membahas aspek sosiologis Islam Politik,
semantara Al-Asymawi lebih menukik pada analisis atas struktur nalar Islam
politik itu sendiri. Selamat menelaah! []

16/07/2003 | Buku | #

Komentar

Komentar Masuk (3)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

salam persaudaraan,

saya harap saudara mau untuk lebih banyak lagi mengambil referensi dari literatur buku-buku pergerakan islam ideologis, atau setidaknya mengambil referensi pandangan yang berimbang yakni dari mereka tokoh-2 gerakan islam yang mapan semisal HT, IM, yang cukup banyak buku-2nya.
Saya memahami kegemaran anda mengambil pendapat-pendapat para orientalis barat yang berbicara masalah islam dan politik seakan-akan mereka paham dan memberi solusi namun sebenarnya beberapa diantaranya menyimpang dan jauh dari solusi, intinya “perlu ada skala prioritas, mana yang lebih didahulukan” setelah itu silakan lakukan perbandingan antara keduanya, pilih mana yang lebih kuat, tentu semuanya dilandasi dengan rasa keimanan dan semangat mencari kebenaran, itu semua dilakukan sebelum membuat sebuah tulisan atau buku...agak sulit memang namun itulah yang akan membuat anda mampu keluar dari pandangan-pandangan salah…
demikian saran saya.terimakasih.

wassalam.

Posted by abu raihan  on  01/17  at  10:32 AM

knapa islam itu harus berpolitik?… apa islam itu di bawah politik atau politik di bawah islam?????

Posted by M.irfan kni  on  08/23  at  03:04 PM

Sebelumnya saya minta maaf apabila tanggapan disini kurang berkenan.Sebetulnya saya suka sekali kalau bicara masalah politik dan apalagi agama, namun disini saya masih kurang bisa memahami penjelasan artikel tersebut sebab masih terasa ngambang makna nya.

Terimakasih
-----

Posted by Djoko Winarno  on  06/07  at  01:06 AM

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq