Menggagas Fikih yang Manusiawi - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Buku
13/10/2003

Menggagas Fikih yang Manusiawi

Oleh H. Ahmad Budiyanto

Menariknya, dari perdebatan seputar problem hermeneutika teks, buku kecil ini berangkat menuju dataran empiris-sosiologis-antropologis untuk melihat betapa terbatasnya lingkup fikih abad pertengahan untuk menyorot realitas kekinian. Beberapa kasus dan uji coba pemberlakuan fikih sebagai hukum positif justru membuktikan bahwa fikih klasik tidak mampu bekerja efektif pada tataran masyarakat, kecuali sebagai alat politik untuk pengendalian dan penyeragaman aspirasi, sehingga memudahkan kelompok-kelompok pro status quo untuk mengambil keuntungan darinya.

Judul: Dari Syariat Menuju Maqashid Syariat: Fundamentalisme, Seksualitas, dan Kesehatan Reproduksi
Penulis: Zuhairi Misrawi, Lily Z. Munir, Nur Rofi’ah, AD. Kusamaningtyas, Irwan M. Himayana
Editor: Zuhairi Misrawi
Penerbit: Ford Foundation dan KKIJ, Jakarta, 2003
Tebal Buku: 166 halaman

Usaha memotret kembali bangunan pemikiran hukum Islam tampaknya akan terus berlangsung. Sebagai sebuah dispilin ilmu tradisional yang paling kukuh, fikih seringkali dianggap sebagai produk hukum yang instant dan final ketimbang sebagai suatu yang memerlukan penafsiran ulang. Berulangkali usaha-usaha pemahaman ulang terhadap produk fikih masa lampau mengalami kekandasan karena begitu kukuhnya posisi fikih dalam benak umat Islam. Apa yang dialami oleh almarhum Fazlur Rahman sampai tragedi Nasr Hamid Abu Zayd adalah sebagian kecil bukti-buktinya.

Pada prinsipnya, tidak satupun kalangan dalam tubuh umat Islam yag menolak fikih sebagai sebuah hasil penafsiran atas teks-teks primer dasar Islam: Alqur’an dan hadis. Hanya saja, sikap terhadap penafsiran ulama seringkali berlebihan bahkan sampai ke tingkat kultus. Akibatnya, posisi fikih meninggi dan menjadi pintu masuk untuk memahami kandungan teks-teks dasar. Fikih menadi “korpus tertutup” yang lain di luar Alqur’an dan hadis. Posisi fikih yang begitu agung dan melebihi proporsinya itu, belakangan menimbulkan kecurigaan banyak pemikir Islam kontemporer.

Menurut pemikir asal Aljazair, Mohamad Arkoun, sejak semula usaha-usaha penafsiran atas teks Alqur’an dan hadis nabi tidak pernah lepas dari campur tangan politik praktis. Terdapat kerjasama erat antara penafsiran atas teks dan kekuasaan politik untuk menghasilkan kontrol atas umat. Ini setidaknya terlihat jelas dari kemenangan-kemenangan kalangan formalis dalam sejarah pemikiran Islam. Otoritas individu menang atas rasionalitas pemikiran, dan kritisisme tersingkir dari arus naratif umat Islam. Puncak kulminasinya adalah tumbuhnya kesadaran umat bahwa fikih adalah sesuatu yang dapat “melampaui” konteksnya. Karena itu, tak berlebihan bila fikih dapat juga dianggap sebagai representasi riil dari perselingkuhan aktivitas penafsiran dan kekuasaan. Makna penting yang ingin disampaikan Arkoun adalah, untuk melakukan penafsiran ulang atas fikih, kita harus punya kemampuan untuk melakukan kritik sejarah yang mendalam atas sejarah pemikiran Islam itu sendiri.

Buku setebal 166 halaman ini mencoba mengupas secara detail kelemahan-kelemahan syariat Islam, fikih, yang selama ini selalu dianggap final. Pembacaan kritis terhadap kontruksi fikih dalam buku ini, tidak saja dilandaskan pada pembacaan ulang atas teks-teks dasar yang dijadikan landasan untuk mengonstruksi produk fikih, tapi juga disertai keberanian para penulisnya untuk melakukan penelitian empirik pada beberapa wilayah dan negara yang dikenal memberlakukan syariat Islam. Tidak sebatas itu, para penulis bersuara memberikan alternatif-alternatif yang relevan untuk memahami kembali fikih dan teks-teks dasar Islam. Ini diperlukan agar fikih yang formal, rigid dan baku berubah menjadi fikih yang bercorak lebih humanis. Dalam pengertiannya yang proporsional, fikih yang humanis adalah yang terbatasi oleh ruang historis dan rasionalitasnya.

Buku ini diawali dengan kupasan yang memadai tentang model penafsiran yang lebih kontekstual dalam memahami teks-teks keagamaan, untuk menggantikan model penafsiran yang formalistis-simbolis selama ini. Penafsiran formalistis-simbolis yang dimaksudkan adalah model penafsiran yang literal, sesuai dengan makna lahir-fisik-gramatikal, dan (juga) sesuai dengan pesanan kekuasaan saja. Sedangkan penafsiran yang lebih kontekstual adalah penafsiran yang mengacu pada kenyataan bahwa teks-teks dasar Islam, seperti Alqur’an dan hadis tidak lebih dari sebuah peristiwa bahasa yang di dalamnya melibatkan proses kultural. Dialog bahasa dan proses kultural membentuk teks keagamaan. Sebuah teks adalah aktivitas bahasa, dan bahasa adalah rangkaian panjang dari aktivitas kebudayaan. Proposisi semacam ini tentu saja sangat sulit diterima umat Islam yang terbiasa menyadari Alqur’an sebagai sebuah teks suci yang terlepas dari aktivitas kemanusiaan.

Menurut uraian buku ini, kecenderungan formalistis-simbolis merupakan dua model berpikir yang dihasilkan oleh kegagalan umat Islam dalam memahami pesan dasar Islam, yaitu kenyataan bahwa dia terlibat dalam urusan-urusan kemanusiaan yang terus berkembang secara dinamis. Islam adalah sebuah pesan Tuhan yang selalu mengaitkan diri dengan proses degradasi kemanusian yang terus berlangsung. Relevansi pesan Islam sangat terkait dengan problem kemanusiaan. Ketika problem kemanusiaan dijauhkan dari Islam, dengan sendirinya pesan Islam menjadi hampa. Sudah seharusnya wacana keislaman didasarkan dan selalu berada pada konsern kemanusiaan. Pembedaan yang keras antara teks dan realitas, seharusnya sudah ditinggalkan, karena teks juga selalu bagian dari realitas itu sendiri.

Pemahaman sedemikian sebetulnya juga dapat kita petik dari sejarah pemikiran hukum Islam klasik. Tidak sedikit pakar hukum Islam klasik yang mampu memahami teks-teks keagamaan secara lebih kontekstual dan menyeluruh. Imam As-Syathibi adalah salah satu contohnya. Dengan konsep maqâshidus syari’ah, dia hadir menengahi kebuntuan sistim diskursif fikih sebelumnya. Sayangya inspirasi yang ditorehkan As-Syatibi dalam bukunya Al-Muwâfaqât itu, sedikit sekali mendapat pengembangan dan bacaan yang kritis dalam sejarah pemikiran Islam. Adalah Fazlur Rahman dan Muhammad Abed Al-Jabiri, dua pemikir Islam yang berulangkali menyebut As-Syathibi sebagai salah seorang sarjana hukum Islam yang pemikirannya layak mendapat pertimbangan dalam memahami kembali khazanah fikih Islam.

Konsepsi As-Syathibi tentang maslahat seperti diketahui umum, menjadi jalan alternatif untuk keluar dari kebuntuan fikih abad pertengahan ketika menghadapi pergeseran dinamika kehidupan. Dalam banyak buku fikih dan ushul fikih, kajian tentang maqâshidus syari’ah dan maslahat dibahas dan dijadikan salah satu pusat acuan untuk rekonstruksi fikih Islam. Kita dapat menemukan satu titik penting dalam kedua konsep hukum As-Syathibi tersebut, yaitu penekanannya yang kuat pada orientasi humanistik dan porsi pembahasan tentang manusia yang dominan. Kedua konsep tersebut telah melandaskan fikih pada pertimbangan kontekstual-humanistik yang begitu luas.

Menariknya, dari perdebatan seputar problem hermeneutika teks, buku kecil ini berangkat menuju dataran empiris-sosiologis-antropologis untuk melihat betapa terbatasnya lingkup fikih abad pertengahan untuk menyorot realitas kekinian. Beberapa kasus dan uji coba pemberlakuan fikih sebagai hukum positif justru membuktikan bahwa fikih klasik tidak mampu bekerja efektif pada tataran masyarakat, kecuali sebagai alat politik untuk pengendalian dan penyeragaman aspirasi, sehingga memudahkan kelompok-kelompok pro status quo untuk mengambil keuntungan darinya.

Kasus pemberlakuan Syariat di propinsi Nangroe Aceh Darussalam, Arab Saudi, Sudan dan Afghanistan di masa Taliban, membuktikan bagaimana fikih hanya dijadikan tameng untuk melanggengkan kekuasaan dan kontrol atas masyarakat. Pelanggaran HAM menjadi pengalaman sehari-hari di wilayah atau negara yang disebutkan tadi.

Akhirnya, buku ini perlu dipertimbangkan sebagai salah satu acuan dalam menimbang kembali fikih Islam. Pembicaraannya pada tataran epistemologi dan praktek fikih klasik membawa pada konklusi bahwa fikih klasik lahir dari perselingkuhan intelektual dan kekuasaan dalam rangka memperkosa teks dan pemaknaan atas teks, sehingga menjadi fragmen-fragmen yang ahumanis. Hanya saja, dengan agak kritis juga dapat dikatakan bahwa, buku kecil hasil penelitian dan workshop inijuga sangat terbatas, dan sedikit sekali menyentuh begitu banyaknya acuan-acuan alternatif dalam rangka keluar dari kejumudan alias imutabilitas fikih klasik.

13/10/2003 | Buku | #

Komentar

Komentar Masuk (2)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

ketika membicarakan hal dalam indukusial melebihi batas kemampuan seseorang dalam mengambil imvelementasi penyampaan sebuah venomina jalan. hal yang melebihi menjadi kecenderungan kalangan masyrakat ketika merujuk venomina yang dilampaui sehari-hari, terutama permasalaan ekonomi dan faktor tolak ukur pro.
-----

Posted by kemal afkika  on  09/22  at  01:09 PM

Mengembalikan Semangat Pembebasan Fiqih

Beberapa waktu lalu terjadi penggurusan rumah warga oleh pemerintah di Tangerang dan Jakarta. Namun, para agamawan banyak yang bungkam ketika melihat realitas yang memprihatinkan tersebut. Kenapa? Boleh jadi hal itu disebabkan ketidakberanian para agamawan menghadapi rezim yang menindas, boleh jadi pula banyak dari agamawan kita yang sibuk mengurusi partai politik, dan sebagainya. Namun, ada satu hal yang mendasar untuk didiskusikan di sini: jangan-jangan pemikiran dan pemahaman (fiqh) keagamaan kita memang tidak membicarakan ketimpangan sosial, atau problem kemanusiaan. Sehingga, umat beragama merasa tidak terbisingkan oleh aksi penggusuran pemerintah? Lantas, apa yang mesti kita perbuat sebagai umat beragama atas kondisi ketimpangan sosial tersebut?  Penggusuran adalah satu dari sekian tumpuk problem kemanusiaa. Masih banyak problem kemanusiaan yang lain yang butuh perhatian kita. Seperti harga gabah para petani yang murah karena ada permainan pasar yang curang. Nelayan yang tidak melaut karena harga BBM naik, dan sterusnya. Ketika melihat realitas seperti itu dan ternyata agama kurang banyak meresponnya, maka agenda kita adalah membangun kembali nalar dan perilaku keagamaan yang mempunyai konsentrasi penuh pada problem kemanusiaan, di mana agama harus mempunyai peran signifikan dalam proses formasi sosial di era sekarang ini. Agama harus ambil bagian dan punya tanggung jawab yang besar dalam ikut menata kehidupan masyarakat. Tetapi, untuk bisa menerapkan peranan ini di dalam kehidupan masyarakat modern yang plural, agama harus didefinisikan kembali, bukan terutama sebagai sistem hukum, dalam pengertian sebagai legal-formal, tetapi kita ambil sebagai sistem etika dan moral.  Pertama, bagaimana kita mengetahui tentang prinsip-prinsip etika berdasarkan etika transendental dari agama., di mana peranan akal, di mana peranan naql. Itu persoalan epistemologi; Kedua, mertodologi. Bagaimana kita bisa dapat meenmukan pesan-pesan dan bisa menemukan pesan etik dari agama; Ketiga, bagaimana kita bisa mentransformsikan pesan-pesan dan norma etika transendental ini dalam kehidupan publik, masyarakat yang kacau balau itu. Itulah Islam emansipatoris yang kita gagas, terutama dalam rangka menghadapi tantangan perubahan sosial supaya adil dan beradab.  Menurut saya, dalam rangka menemukan etika & moralitas, akal itu mesti kita posisikan yang pertama. Kita, sebelum bertanya tentang status etik dari setiap tindakan, maka akal lah yang berbicara. Tapi akal ini sebagai yang pertama, bukan yang utama. Artinya, apa yang diputuskan oleh akal sebagai kebaikan, maka itulah kebaikan, dan kita harus terikat untuk menegakkannya. Tetapi, kalau ada teks (nash) yang mengatakan sebaliknya, apa yang menurut akal saya baik, tapi menurut teks (nash). Sebaliknya, maka kita harus tunduk pada teks (nash). Sebalinya, ketika kita bicara soal yang buruk, itu akal lah yang harus berbicara pertama-tama. Jangan karena tidak ada teks (nash) yang mengutarakan hal tersebut lantas segala sesuatu menjadi boleh. Kaidah fiqh yang berbunyi al-ashlu fi al-asyya’ al ibahah (hukum asal setiap masalah adalah boleh), itu berbahaya, karena membuat kita menjadi permisif. Contoh, karena tidak ada teks (nash) yang shorih (jelas) secara tekstual (nash) hukum tentang money politic, karena di kalangan kita ada istilah yang longgar untuk membiarkan itu, maka ada anggapan bahkan untuk ikut terlibat dalam money politic dengan mengalaogkan praktek ini dengan hukum dagang. Nah, ini kan berbahaya. Sementara kalau kita bisa berfikir lebih jengkang. Dengan kesalehan etik kita, money politic itu adalah hal yang buruk, dan orang lain yang tidak punya teks agama. Itu sudah disadari dari dahulu bahwa money politic itu adalah sebuah kejahatan publik, kejahatan kekuasaan. Karena mereka lebih dahulu menggunakan suara akalnya. Dan kita, karena mengutamakan teks (naql). Dan teks (naql) tidak ada secara shorih (jelas) membicarakan masalah ini, maka kemudian kita kok mengunakan kaidah al- ashlu fi al-asyya’ al-ibahah (hukum asal setiap masalah adalah boleh)). Nalar ini tentu berbahaya sekali.  Teks itu harus kita pahami sebagai pesan-pesan etik dan moral pembebasan. Oleh karena itu, teks harus berbicara terhadap realitas. Sehingga, di dalam siklus Islam emansipatoris, pertama-tama terdapat empat warna. Pertama, memahami problem kemanusiaan di dalam kehidupan nyata. Apa problem kemanisiaan bagi nelayan, petani, pedagang, dan kelompok marjinal lainnya, dan bagi kemashlahatan umta umumnya. Kemudian kita mengarah ke kedua, yakni menangkap pesan-pesan etik dari teks (nash) agama, terhadap problematika kemanusiaan itu bagaimana? Kemudian komitmen kita juga bagaimana? Langkah ketiga, berkaitan dengan strategi; merumusukan konsep-konsep pemecahan; apakah itu melalui regulasi perundang-undangan, yang kita sebut sebagai wadh’i. Keempat, praksis atau aksi itu sendiri. Keempat hal itulah yang kita tawarkan sebagai siklus Islam emansipatoris. Jadi, agama itu tidak terlepas dari problem kemanusiaan, dan dari berbagai persoalan kemanusiaan, justru agama datang untuk menfasilitasi manusia untuk menyelesaikan persoalan kemanusiaan.  Saya ingin menawarkan, karena pesan-pesan yang pertama harus ditangkap dari teks adalah pesan-pesan etik & moral, bukan hukum, dalam arti hukum positif, maka saya mencoba mendefinikan kembali konsep qoth’i dan dhonni, sebagai diskursus yang penting untuk memberikan ruang mana akal bisa berbicara. Qoth’i dan dhonni menurut saya bukan shorih (kejelasan teks) atau tidak shorih sebuah teks, bukan juga soal semantik, tapi qoth’i dan dhonni bagi saya adalah kaitannya dengan persoalan level nilai. Kalau teks (nash) berbicara soal prinsip-prsinsip etika & norma-normanya, yakni soal keadilan, al-musawa baina an-nas, syuro, norma-norma kaitannya dengan al-ma’rufat wal manhiyyat: halal–haram. Teks yang berkaitan dengan moral-etik tersebut inilah bagi saya adalah teks-teks qoth’i.  Misalnya, format syariqoh, itu adalah qothi. Tapi teks yang bicara potong tangan, ini bukan teks etik, tapi teknis karena berdimensi non etik. Qoth’i itu adalah kategorisasi untuk nilai-nilai etika, tapi hukum potong tangan itu bagi saya adalah dhonni. Oleh karena itu, ukurannya. Karena itu persoalan teknis, persoalan wasilah (mekanisme), maka parameternya kepada sejauhmana hukuman potong tangan atau hukuman apapun bisa diterima sejauh bisa dipakai untuk mencapai tujuannya yaitu perlindungan hak. Hal itu sebernya adalah bagian ijtihadi tapi ijtihad qur’ani.  Pertama-tama tradisi-tradisi yang kita warisi adalah turats, ya memang ada sentuhan arabisnya. Tapi kita tidak hanya melihat dari persoalan itu. Memang di dalam fiqh, itu memang ada dua; yakni (i) hukum taklifi, itu normatif ya, berupa halal-haram, dan (ii) ada yang wadh’i, bersifat konstitutif, yaitu regulasi-regulasi administrasi untuk menopang ketentuan halal-haram, misalnya bai’ (jual beli), itu ada prinsif etiknya an-taradhin (saling ridha antara penjual dan pembeli). Normatifnya ahalla allahu al- baia wa harrama ar-riba. Bagaimana bai’ supaya bisa dijalankan pada realitas kontemporer, dengan cara halal, tentu dengan tetap berpegang teguh prinsip an-taradhin, maka dalam fiqh pun disyarat-rukunkan; ada sighot, ada mutahaqqiqin, dan aturan administratif lain. Sighot misalnya, bi’tuka wa astaraituk, itu adalah hukum wadh’i, itu ijtihadi, bukan hukum taklifi.  Karena itu, ketika ada jual beli tanpa ada sighot yang berbunyi bi’tuka wa asraituk, itu tidak masalah, karena adanya sighot itu hanya sebuah mekanisme untuk melindungi supaya betul-betul jelas ada taradhin. Kalau sudah ada taradhin meskipun tidak ada sighot berbunyi bi’tuka wa astaraituk, tidak masalah, tapi mesti ada administratif yang lain yang mesti dikembangkan, karena perdagangan zaman sekarang sudah sangat komplek sekali. Misalnya, ketika kita bicara soal fiqih perlindungan petani tembakau, itu sangat penting direkomendasikan perlu adanya tempat lelang. Wajib menyediakan tempat lelang yang terbuka, untuk mengamankan prinsip taradhin. Sebagaimana dalam Bahtsul Masail NU di Jember, bahwa petani penjual tembakau yang menentukan kelas dan harga tembakau itu pribadi-pribadi dari pabrik. Mereka yang menentukan kelas tembakau dan juga harga tembakau, dan tidak ada penawaran dari pihak lain, karena hanya ada satu penawaran dengan harga yang pas. Nah, kalau diadakan lelang, nanti kan bisa memilih. Dan lelang dalam fiqh klasik tidak muncul, maka itu mesti direkomendasikan.  Semangat pembebasan fiqh yang menjadikan problem kemanusiaan sebagai basia studi dan aksi inilah yang diharapkan akan membawa pemikiran dan praksis keberagamaan betul-betul bermanfaat bagi umat, sekaligus membuktikan adagium agama yang selama ini sering dikumandangkan yakni agama (Islam) adalah pembawa rahmat bagi alam semesta. Wassalam.*

M. Kholidul Adib Ach., Pemimpin Redaksi Jurnal Justisia Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.

Posted by M Kholidul Adib Ach  on  01/13  at  01:01 PM

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq