Syariat Islam Pandangan Muslim Liberal

Judul Buku: Syariat Islam, Pandangan Muslim Liberal
Penulis: Al Asymawi, Saiful Mujani, Azyumardi Azra, Taufik Adnan Amal, Ulil Abshar-Abdalla, et all.
Editor: Burhanuddin
Penerbit: Jaringan Islam Liberal dan The Asia Foundation, Juni 2003
Harga: Rp. 22.000,- (pesan ke JIL diskon 20%, hubungi Anick/Novri/Burhan telp. 021-8573388 ext 127)

Wacana
syariat Islam bersifat pelik berkenaan dengan sifat hubungan Islam sebagai
sebentuk keyakinan atau agama dengan formulasi hukum Islam historis yang selama
ini disebut syariat (An-Na’im, 1994). Pada saat syariat Islam dibicarakan dalam
locus dan konteks historis dan profan, maka syariat Islam harus siap
didudukkan dalam bingkai penilaian yang fair tanpa berharap ada
keistimewaan apapun karena anggapan akan sakralitas fungsi dan sumbernya.

Kebanyakan aktivis syariat Islam tidak siap
meletakkan syariat Islam dalam diskusi publik yang rasional. Statemen-statemen
semacam “syariat tak bisa divoting,” “syariat lebih unggul daripada konstitusi
sekuler” misalnya, selalu mewarnai sidang-sidang tahunan di MPR belakangan ini.
Ruang pergumulan untuk mengisi cetak biru (blue print) konstitusi,
terutama di negara-negara Muslim, sering diramaikan oleh aspirasi religius
sebagian kelompok untuk memberi visi Islami pada konstitusi.

Memang dewasa ini
muncul kecenderungan baru di banyak negara Muslim untuk menerapkan syariat
Islam dengan cara memanfaatkan kebebasan dan demokrasi yang —suka tidak suka— juga memberi peluang bagi
munculnya ekspresi keagamaan dalam kutub paling ekstrem sekalipun. Aspirasi
penerapan syariat Islam berbanding lurus dengan pasang naik demokrasi di
negara-negara muslim. Di antara mereka juga fasih melantunkan idiom-idiom
demokrasi dan memaksimalkan lembaga-lembaga demokrasi sebagai sarana mencapai
tujuan.

Partai Keadilan di Indonesia, FIS di
Aljazair yang memenangkan pemilu putaran pertama tahun 1991 yang kemudian
dibatalkan oleh rezim militer, hanyalah sebagian contoh partai-partai Islamis
yang memperjuangkan agenda syariat Islam dalam pemerintahan. Di sejumlah negara
Muslim lain seperti Pakistan, Yordania, Mesir, Maroko, Iran, dan Kuwait,
kelompok-kelompok Islamis mereka ikut bersaing di pentas politik nasional
masing-masing dengan menggunakan prosedur pemilihan umum.

Namun demikian,
sebagian besar pemerintahan Islam dibangun lewat prosedur non-demokrasi. Arab
Saudi misalnya, secara konsisten memberlakukan syariat Islam dalam kehidupan
sosial-politik melalui jalur otoritarianisme sejak Muhammad al-Saud dan
Muhammad bin Abd al-Wahhab menyepakati suatu kontrak politik yang melahirkan
kerajaan kaya minyak itu.

Pemerintahan Taliban sebelum
dirobohkan koalisi Amerika Serikat juga menjadi contoh yang baik betapa
otoritarianisme menjadi jalan tol bagi pelaksanaan syariat Islam yang eksesif
di di Afghanistan. Demikian juga di Pakistan tahun 1980-an di mana program “Islamisasi”
yang digelindingkan rezim militer di bawah Zia ul-Haq menarik minat kekuatan politik
Islamis —yang tidak pernah menuai simpati rakyat dalam pemilu seperti Jamaat-i-Islami
yang didirikan Abu A’la al-Mawdudi—untuk berkolaborasi dengan militer.

Buku yang ada di
hadapan Anda ini pada dasarnya berambisi menyuguhkan sederetan fakta pengalaman
negara-negara Islam dalam berdialektika dengan syariat Islam dan isu-isu
kontemporer soal demokrasi, HAM, civil society dan lain-lain. Pertanyaan
pendek yang kerap menghantui adalah: “Mengapa para pengusung syariat Islam tak
pernah menarik pelajaran dari banyak negara Islam yang melakukan eksperimentasi
yang gagal dalam memberlakukan syariat Islam?”

Atau,
jangan-jangan, kenyataan yang tersajikan di negara-negara yang menerapkan
syariat Islam itulah yang mereka tempuh dengan sengaja, di mana pertumbuhan ekonomi per-kapita yang rendah,
tingkat pendidikan dengan indikator tingkat melek huruf yang amburadul, pendeknya
harapan hidup (life span), dan absennya kesetaraan gender, siap
dimaklumkan asalkan syariat Islam terlaksana.

Alih-alih memberi garansi bagi
terpeliharanya hak-hak politik (political rights) dan hak-hak sipil (civil
liberties) warga negara, para pengusung syariat Islam juga tidak serius
membenahi —apa yang disebut Saiful Mujani sebagai— “indeks kemaslahatan
publik.” Jikalau sedari awal berdirinya rezim syariat Islam selalu memaklumkan
jalan pintas otoritarianisme, maka adalah sulit, untuk tidak menyebut mustahil,
mengharapkan indeks kemaslahatan publik akan lahir dari tangan-tangan mereka.

Realitas sui-generis itulah
yang akan diketengahkan buku yang dibagi menjadi dua bagian ini. Sebelum
beranjak pada bagian pertama, buku ini didahului “provokasi intelektual” juris
asal Mesir, Muhammad Sa’id al-Asymawi. Pendahuluan bertajuk “Jalan Menuju
Tuhan” ini berdasarkan terjemahan dari salah satu sub-bahasan dalam master-piece
al-Asymawi, Al-Islam al-Siyasi (1992).

Bagian pertama terdiri dari lima
tulisan panjang, yaitu “Syariat Islam, Konstitusionalisme, dan Demokrasi,” “Negara
dan Syariat dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia,” “Syariat Islam di Aceh,”
“Simbolisasi, Politisasi dan Kontrol terhadap Perempuan: Studi Kasus di Aceh,”
dan “Selamatkan Indonesia dengan Syariah.” Tulisan pertama yang ditulis Saiful
Mujani dimaksudkan untuk memotret gambaran komparatif negara-negara yang
menerapkan syariat Islam dibandingkan dengan asas paling dasar dari raison
d’etre berdirinya sebuah negara, yakni kemasla-hatan sebesar-besarnya bagi
warganya.

Tulisan kedua dari Arskal
Salim dan Azyumardi Azra coba mengulas hubungan negara (baca: Indonesia) dengan
syariat dari perspektif legal-formal dan sejarahnya. Taufik Adnan Amal dan
Samsu Rizal Panggabean menukikkan kasus penerapan syariat Islam di Nanggroe Aceh
Darussalam (NAD) sejak UU No. 44 tahun 1999 dikeluarkan. Kedua penulis dari
Forum Kajian Budaya dan Agama (FKBA), Yogyakarta, ini menyinggung aspek
kesejarahan, sosiologis dan yuridis dari penerapan syariat Islam di NAD.
Sementara aspek kesetaraan perempuan ter-cover dalam tulisan Lily Z. Munir.
Adapun tulisan Ir. M. Ismail Yusanto memberikan perspektif dari sudut kalangan
yang selama ini gencar memperjuangkan penerapan syariat Islam di Indonesia.

Bagian
kedua dari buku ini berisi materi perdebatan dalam acara workshop terbatas
yang diadakan Jaringan Islam Liberal (JIL) pada tanggal 10-11 Januari
2003 di Puncak, Jawa Barat. Workshop itu bertajuk Shari’a:
Comparative Perspective yang diramaikan oleh kehadiran Prof. Dr. Abdullahi
Ahmed An-Na’im dan kontributor JIL di seluruh Indonesia. Workshop itu sendiri
terbagi menjadi tiga sesi; pertama, Shari’a: Comparative Country Case
Studies; kedua, Shari’a: The Indonesia Case; dan ketiga, Toward
Reformation of Islamic Law. Sesi pertama diantarkan oleh Prof. Dr.
Abdullahi Ahmed An-Na’im dan Prof. Dr. Azyumardi Azra, sementara Ir. M. Ismail
Yusanto, Samsu Rizal Panggabean dan Lily Z. Munir bertugas mengantarkan sesi
kedua. Adapun sesi ketiga tidak ada “narasumber” yang mengantarkan diskusi,
kecuali Ulil Abshar-Abdalla, Lies Marcoes-Natsir dan Syafiq Hasyim yang memandu
sesi terakhir ini. Setiap peserta menjadi narasumber dalam workshop di
awal tahun ini.

Demikianlah,
isu syariat Islam selalu menawarkan perdebatan menarik, bak tabir misteri yang
tak kunjung usai dibicarakan. Dalam konteks nation-building kita,
perdebatan di seputar isu syariat Islam bisa dikatakan setua umur republik ini.
Hanya saja, kini kalangan yang terlibat dalam perdebatan isu syariat Islam
tidak lagi terpaku pada narasi-narasi besar. Tak ada lagi oposisi biner antara
kalangan Islam vis-à-vis nasionalis dalam menerima atau menolak syariat
Islam. Menariknya, baik yang mengusung maupun mementahkan penerapan syariat
Islam oleh negara sama-sama berasal dari “rahim” Islam, sama-sama lahir dan
besar dari tradisi Islam, dan sama-sama fasih memakai justifikasi teologis dari
kekayaan khazanah klasik Islam untuk membenarkan argumennya.

Dengan demikian, persepsi dan
pandangan umat terhadap konsep syariat Islam tidaklah monolitik, apalagi jika
syariat Islam dikaitkan dengan konsep politik, demokrasi dan pemerintahan.
Persepsi terhadap syariat Islam tergantung pada ruang dan waktu di mana faktor
politis, sosiologis, ekonomis dan antropologis berperan membentuk apresiasi dan
persepsi yang beragam. Lihatlah suasana sidang-sidang konstituante pasca pemilu
1955, Masyumi dan NU merupakan kekuatan utama pengusung Islam sebagai dasar
negara. Kini NU dan Muhammadiyah justru paling depan menolak amandemen pasal 29
UUD 1945. NU dan Muhammadiyah menjadi “tembok pertama” yang harus dilewati bagi
kelompok-kelompok baru dalam Islam (new Islamic movement) yang
belakangan ini gencar mempromosikan syariat Islam sebagai solusi krisis.

Krisis
multidimensional yang berkepanjangan di Indonesia memang seringkali memunculkan
keputusasaan beberapa pihak dalam mencari formula penyelesaiannya. Karenanya,
dalam menyikapi isu-isu teknis yang meniscayakan solusi rasional malah melahirkan
respon-respon simbolis seperti anggapan bahwa penerapan syariat Islam
akan menjadi panacea, menuntaskan segala krisis bangsa. Ia dianggap
sebagai eliksir, obat mujarab yang langsung manjur menyembuhkan segala
penyakit. Ironisnya, pada saat bersamaan, solusi rasional yang diharapkan
muncul dari orang atau pranata-pranata “sekuler” tidak kunjung tiba, malah
pranata tersebut dinilai bagian dari sumber persoalan yang harus segera
diatasi.

Last but not least, diskusi publik soal syariat Islam di Indonesia yang melibatkan
“pertarungan” antara “anak-anak kandung” Islam membuktikan kebenaran adagium
“Islam warna-warni.” Syariat Islam menjadi korpus teks yang terbuka untuk
ditafsirkan siapa saja. Tidak ada lagi pihak yang berani mengklaim paling punya
otoritas menafsirkan Islam karena tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang
berhak mengklaim bahwa dialah yang memiliki “hak paten” atas Islam. Selamat
Membaca !

Burhanuddin

Utan Kayu, 20 Mei 2003