Ahmad Taufik: Radikalisme Hanya Ekspresi Sekelompok Orang

Iklim kebebasan dan kemerdekaan bukanlah pemberian, tapi sesuatu yang harus direbut dan dipertahankan. Untuk itu, kebebasan pun perlu tentara-tentaranya sendiri. Sebab, musuh-musuh kebebasan juga punya balatentara yang siaga. Berikut perbincangan Novriantoni dari Jaringan Islam Liberal (JIL) dengan Ahmad Taufik, ketua Garda Kemerdekaan, organisasi yang fokus memperjuangkan kemerdekaan warga negara, terutama dalam menjalankan agamanya.

NOVRIANTONI (JIL): Bung Taufik apa itu Garda Kemerdekaan dan kenapa perlu ada Garda Kemerdekaan?

AHMAD TAUFIK: Garda Kemerdekaan adalah organisasi yang diproklamirkan 30 September 2005, di Gedung Perpustakaan Nasional. Anggotanya terdiri dari individu-individu yang miris dengan persoalan kekinian bangsa kita yang mulai terpecah-belah. Ini dimulai dari adanya sekelompok kecil orang yang punya klaim seperti kelompok besar, yang coba menghancurkan kemerdekaan dan kebebasan kita, terutama kebebasan orang-orang dalam beragama. Padahal, negeri ini dibangun oleh orang-orang yang punya kebebasan untuk berkepercayaan, dan juga orang-orang yang tidak mau berkepercayaan. Memang begitulah asalnya Indonesia ini.

Tapi kini, ada orang yang juga coba menghambat kemerdekaan berpikir. Ada usaha menghambat wacana-wacana yang hendak menilai fikih atau syariat secara kritis, terutama yang sudah tidak cocok lagi dengan zaman sekarang. Karena itu, kita melihat, kalau begini terus, Indonesia akan terpecah-belah. Indonesia ini sudah dibangun cukup baik untuk semua orang. Ketika Soeharto jatuh, kita menyangka hanya dia biang kerok masalah kesemena-menaan. Tapi setelah biang kerok itu lengser, rupanya masih ada saja unsur-unsur lama yang mengganggu kemerdekaan tiap-tiap orang. Karena itu, kita harus bergerak, nggak bisa lagi sekadar wacana.

JIL: Artinya kalau yang anti-kebebasan punya ”tentara-tentaranya”, pecinta kebebasan mesti punya ”tentara-tentaranya” juga, ya?

Ya. Dulu, ketika Soeharto masih berkuasa, orang ini betul-betul menginjak-injak negara, dan karena itu. negara menginjak-injak hak asasi warganya. Karena itu orang melawan. Kita ingat peristiwa Lampung atau Tanjung Priuk; semua itu adalah cara orang melawan kesemena-menaan negara. Tapi sekarang, ada saja individu-individu dari warga negara ini yang coba merampok kebebasan warga negara lain. Apa hak mereka?

Sementara itu, kita melihat institusi kepolisian, negara, dan aparat penegak hukum, masih saja gamang bertindak. Kalau mereka ambil tindakan, mereka sebetulnya sudah benar. Tapi mereka tidak mau ambil tindakan, entah karena ada main, atau memang ragu-ragu takut dianggap melanggar HAM. Tapi menurut saya, aparat tidak takut dituduh melanggar HAM, tapi lebih karena saling memanfaatkan saja.

JIL: Mengapa Garda Kemerdekaan fokus dalam pembelaan terhadap kebebasan beragama?

Garda Kemerdekaan hadir untuk menjaga agar orang tidak seenaknya merusak dan merampas hak orang lain. Jadi kita meneginginkan adanya kemerdekaan dalam beragama. Kami tidak menggunakan kata kebebasan karena selalu dikonotasikan sebagai keliaran. Padahal sebetulnya kita juga harus mendukung kebebasan. Karena itu kami memakai kata kemerdekaan; bagaimana kita merdeka. Bebas adalah bagian dari kemerdekaan. Tapi bagaimana mempertahankannya?

Ketika ada diskusi atau wacana yang berpikiran lebih kritis dalam melihat persoalan-persoalan kekinian dan persoalan-persoalan keagamaan, lalu ada yang menyerang, pemikiran kritis akan terganggu. Nah, dalam soal begitu, tugas kami adalah di luar. Bisa saja individu-individu kami ikut diskusi, tapi keberadaan kami lebih penting untuk menjaga agar diksusi tidak dirusak oleh orang-orang yang anti-pencerahan. Kami bisa saja menjaganya bersama polisi, satpam, atau bekerja sama dengan masyarakat sekitar, agar tidak ada orang yang menyerang kelompok warga negara lain hanya karena berbeda pendapat. Itu tidak boleh terjadi, seperti yang mereka perlakukan pada Gus Dur di Purwakarta kemarin.

Saya kira, bagaimana pun juga, Islam masuk ke Indonesia dan bisa diterima secara luas oleh masyarakat, karena dia tidak diperkenalkan dengan golok atau pentungan, dan penyebar awalnya tidak marah-marah. Dari situlah terjadinya proses akulturasi. Saya kira, orang-orang yang melakukan tindak kekerasan atas nama Islam saat ini, harusnya kembali mempelajari bagaimana Islam pertama kali masuk ke Indonesia.

JIL: Intinya Anda ingin adanya proses remoderasi masyarakat Islam Indonesia?

Ya, dan kita harus belajar dari berbagai negara tentang perkembangan kaum radikal Islam. Kita harus belajar dari kasus Aljazair, dan terutama mengambil pelajaran dari bagaimana Islam disalahgunakan oleh Taliban di Afganistan. Saya takut, sekarang bangsa kita sedang mengalami Talibanisasi. Saya juga khawatir, beberapa partai yang mengaku Islam di Indonesia sudah mengubah agenda mereka. Pertama-tama mereka memang maju dengan semangat anti-korupsi, tapi yang dilakukan sekarang ini bukan lagi semangat anti-korupsinya, tapi memajukan syariat melalui perda-perda.

JIL: Atau masyarakat kita memang sudah cenderung radikal dalam mengekspresikan keberagamaannya?

Saya lihat itu hanya ekspresi sekelompok kecil orang. Saya kamarin kebetulan hadir dalam acara tarekat Naqsabandi Haqqani. Ternyata, banyak dari mereka yang tidak suka dengan cara-cara yang dilakukan orang-orang yang mengaku harus ada syariat Islam dan sebagainya itu. Jadi banyak sekali umat Islam yang tidak setuju dengan cara-cara kasar itu. Tapi selama ini mereka diam saja melihat mereka yang teriak-teriak minta syariat itu.

JIL: Survei PPIM-Freedom Institute dan JIL beberapa bulan lalu menunjukkan, dukungan atas fatwa-fatwa MUI memang kuat sekali. Masyarakat membenarkan fatwa MUI, walau tak berarti mereka suka tindak kekerasan atas kelompok-kelompok yang dianggap sesat oleh MUI…

Mayoritas warga kita itu sebetulnya diam (silent majority). Jadi itu tidak berarti semuanya mau ikut arus mayoritas dan mendiamkan semua tindakan brutal itu terjadi. Karena itu, kalau negera mendiamkan semua itu terjadi, itu adalah kesalahan. Negara seharusnya menjaga warga negaranya agar tidak diganggu dan diperlakukan semena-mena oleh warga negara yang lain.

JIL: Bung Taufik, apa bahayanya kalau kita tidak memperjuangkan kebebasan orang lain yang direnggut oleh sekelompok orang secara semena-mena?

Harmonisasi dalam masyarakat hancur. Dalam berbangsa, kita bisa pecah belah dan dengan begitu, kekuatan asing dengan mudah masuk. Sebab, kita sesama warga berantem sendiri. Jadi, kelompok-kelompok yang selama ini merusak, menyerang orang lain secara fisik, klaimnya ingin mempertahankan negara, tapi justru merekalah pelaku perusakan. Saya juga heran, ada beberapa pejabat negara yang ikut memecah-belah bangsa meski lewat pernyataan-pernyataan, seperti pernyataan Mentri Agama atas Ahmadiyah.

MUI yang seharusnya mengharmonisasi keberagamaan masyarakat, juga menyesat-nyesatkan orang saja. Saya sudah melakukan penelitian di beberapa tempat yang kelompok Ahmadiyah-nya dihancurkan oleh massa. Sangat menyedihkan dan penuh kezaliman. Semua pelaku pengrusakan mengatakan, kami sudah berhak melakukan itu berdasarkan fatwa MUI.

Seharusnya itu tidak boleh mereka lakukan. Bagaimanapun juga, ini negara Republik Indonesia. Kalau ada sebuah aliran atau kelompok masyarakat dianggap sesat, bukan MUI yang menjatuhkan vonis, tapi pengadilanlah yang memutuskan. Jadi MUI bawa saja kasus ini ke pengadilan. Selain itu, tidak ada pribadi atau kelompok-kelompok yang berhak menyerang warga negara lainnya di negeri ini. Kalau itu dibolehkan, rusak semua negeri ini.

JIL: Apakah ada cara yang lebih mencerahkan yang bisa ditempuh Menag untuk menjaga hubungan harmonis antar umat beragama?

Seharusnya tidak ada pernyataan yang sesat menyesatkan itu. Kalau pun ada pernyataan sesat, itu tidak boleh diambil Mentri Agama RI. Sebab dia Menteri Agama Republik Indonesia, bukan Republik Islam Indonesia. Negara ini berdasarkan pancasila dan UUD 1945, dan sepanjang pengetahuan saya, dasar itu belum berubah. Tindakan sesat-menyesatkan yang berujung kekerasan itu tidak bisa dibiarkan berkembang lagi di negeri ini.

Selama ini saya melihat, ada pejabat-pejabat negera yang bukannya gamang dalam menghadapi demokrasi dan iklim kebebasan, tapi justru mengambil keuntungan politik dari situ. Aparat kepolisian kadang juga jarang mengambil tindakan tegas atas pelaku pengrusakan. Saya kira, bukan karena dia gamang dan takut dituduh melanggar HAM, tapi karena dia memperoleh keuntungan dari situ.

JIL: Mengapa Anda mengatakan Menag tidak berhak mengatakan kelompok ini atau itu sesat?

Salahnya Mentri Agama itu adalah karena dia ikut-ikutan kelompok yang radikal, atau semacam memberi pembenaran yang berulang-ulang atas tindakan brutal mereka. Kalau saya selaku Ahmad Taufik yang tidak punya jabatan tertentu mengatakan suatu kelompok itu sesat, itu hak individu saya dan tidak punya pengaruh apa-apa. Tapi ini dilakukan Mentri Agama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan sudah juga meratifikasi beberapa kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan sebagainya. Itu menghawatirkan bagi saya. Sebagai individu, silahkanlah saja Bapak Maftuh Basuni mengatakan begitu, tapi sebagai Mentri Agama, dia tidak boleh mengatakan begitu. Soalnya negara kita ini memang Bhinneka Tunggal Ika. Mestinya, yang dia lakukan adalah bagaimana masing-masing kelompok orang tidak saling bersinggungan karena perbedaan-perbedaan paham.

JIL: Apa yang membuat reaksi umat Islam Indonesia atas Ahmadiyah ataupun Lia Eden begitu keras?

Mungkin karena klaim-klaim kebenaran sepihak dan karena ketakutan-ketakutan kita sendiri akan masa depan Islam. Kita takut terganggu diri kita dan Islam, padahal kita dan Islam tidak terganggu. Islam tidak pernah terganggu, dan Tuhan pun tidak terganggu. Kita saja yang merasa terganggu. Karena itu agar ketakutan-ketakutan itu tidak berlebihan, cobalah datangi orang-orang Ahmadiyah atau Lia Eden, dan berdialoglah dengan mereka. Mungkin ada perbedaannya, tapi saya kira lebih banyak kesamaannya.

Allahnya sama, kitabnya sama, nabinya pun sama. Mungkin Ahmadiyah mengklaim Imam Mahdi-nya sudah datang, dan namanya Mirza Ghulam Ahmad. Bagi kita, Imam Mahdi belum datang. Mungkin orang Ahmadiyah rugi karena dia sudah menetapkan Imam Mahdinya. Bagi orang Islam seperti saya, kan belum datang, dan mudah-mudahan saya yang nantinya dapat berkah menjadi Imam Mahdinya, ha-ha-ha.

JIL: Anda kini melihat proses penyeragaman corak keberagamaan dalam masyarakat Islam Indonesia?

Ya. Dari situ, saya melihat kesalahan. Sebetulnya, sejak awal negara ini didirikan, tidak ada persoalan agama resmi atau tidak resmi. Itu baru muncul dalam Penetapan Presiden Soeharto (PNPS). Di PNPS pun sebetulnya tidak tegas mengatakan mana agama yang resmi dan mana yang tidak resmi. Yang ada hanya ungkapan agama-agama yang banyak dianut di Indonesia. Jadi sebetulnya, di PNPS itu hanya ada urutan agama-agama yang banyak dianut di Indonesia.

Seharusnya, itu dipahami bukan sebagai undang-undang atau peraturan yang menyatakan agama yang resmi dan tidak resmi di negeri ini. Sebetulnya ada kesalahan interpretasi di situ, karena aturan itu diturunkan pada kebijakan Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama menjadi agama yang resmi dan tidak resmi.

JIL: Ini agak pribadi. Anda pernah punya pengalaman sebagai seorang yang fundamentalis dalam beragama, ya?

Ketika kecil, saya kebetulan sekolah di madrasah sekitar Tanah Abang. Keluarga saya dari lingkungan NU yang menganut mazhab Syafi’i. Jadi biasanya, kami memberlakukan agama seperti yang dirumuskan dalam madzhab Syafi’i. Ketika mulai beranjak remaja, saya mulai berkenalan dengan organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) yang bercampur-baur di dalamnya mereka yang keras-keras dan lain sebagainya. Bahkan dulu, saya punya kelompok yang berikrar bahwa setiap orang mesti memiliki senjata tajam untuk melawan musuh, sekurang-kurangnya jarum pentul. Teman-teman saya ada yang membawa celurit setiap hari untuk melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain yang tidak sesuai dengan paham agamanya. Pada saat SMA, saya ikut pengajian rutin Sabtu, lalu mulai bergaul dengan banyak orang.

Dalam perkembangannya, corak keberagamaan saya mulai berubah. Mungkin karena sudah banyak bergaul dengan orang lain, banyak membaca buku, dan faktor-faktor lainnya. Dari situ saya merasa, memang kayaknya ada yang salah di dalam diri umat kita ini karena menganggap diri selalu saja paling benar. Menganggap diri kita yang paling benar itu ternyata adalah kesalahan. Saya mikir, di Alquran saja Allah berdialog dengan orang kafir dan orang yang tidak beriman. Jadi saya pikir, perlu ada perubahan-perubahan seperti itu dalam cara saya dalam beragama.

Saya rasa, semua itu mungkin karena banyak bergaul, dan banyak melihat kondisi orang lain. Saya pernah melihat orang-orang Islam di Yordania dan Irak, bahkan pernah ke Afganistan dan Pakistan. Jadi saya melihat, bagaimana pun kita ini manusia, hidup harus bersama-sama dan bumi ini dibagi pula untuk ditempati bersama-sama.

Di zaman Soeharto, saya sempat sangat benci Pancasila. Bahkan ketika saya di penjara Cipinang, saya tidak pernah mau ikut upacara. Saya benci Pancasila karena ia disalahgunakan oleh penguasa untuk bertindak semena-mena. Di situ saya juga bisa bicara dengan teman-teman yang terjerat kasus Lampung, dan Tanjung Priuk, dan mereka punya perasaan yang sama dengan saya. Di situlah kita berbagi. Kebetulan, di Garda Kemerdekaan, kita juga masih berdialog dan saling berbagi.

Dulu yang kami lawan adalah negara, karena negara menyalahgunakan Pancasila. Sekarang yang terjadi adalah kesewenang-wenangan kelompok tertentu. Untuk itu, kita harus kembali ke negara. Negara kini sudah tidak diktator seperti dulu lagi. Karena itu, kita menjaga agar negara tetap demokratis, agar bangsa ini tetap maju dan kuat. Bagaimana kita bisa maju kalau kita tidak bisa hidup bersama-sama? []