Ahmad Abdul Haq


Janji

Back | Up | Next

 

Sumber: Kick Andy.com

 

 
Rabu, 01 Desember 2010 08:52 WIBJanji

Janji Heboh soal cicak dan buaya seakan melupakan kewajiban kita untuk tetap kritis terhadap rencana kerja kementrian pendidikan nasional. Baik dalam bungkusan program kerja 100 hari, 1 tahun, hingga 5 tahun ke depan, perencanaan program yang dirancang oleh Mendiknas harus dikritisi secara terbuka oleh semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Kritik dan keterbukaan adalah dua kata kunci untuk mengukur kemampuan Mendiknas sebagai manajer pengelolaan pendidikan di tanah air. Selain itu, kritik dan keterbukaan juga harus menjadi alat penyemangat bagi jajaran depdiknas dalam mengelola persoalan pendidikan lima tahun ke depan, terutama dalam meralisir janji-janji yang sudah diterakan dalam bentuk program.

Edu teringat petuah Peter Brougham tentang pendidikan “Education makes a people easy to lead, but difficult to drive: easy to govern, but impossible to enslave.” Peringatan ini perlu terus didengungkan kepada Mendiknas dan jajarannya, baik di tingkat pusat maupun daerah, juga terhadap kementrian agama yang juga memiliki kendali langsung terhadap jenis dan jenjang pendidikan agama dan keagamaan di tanah air. Pentingnya mengingatkan mereka soal janji-janji adalah karena pada banyak kasus, janji hanya diucapkan oleh Menteri saja, tetapi jajarannya tak cukup kuat untuk merealisir janji-janji tersebut. Hal ini antara lain disebabkan oleh malasnya jajaran melakukan assessment terhadap rencana program yang ingin dilakukannya.

Jika kita masukkan janji dalam katagori hutang (al-wa’du dainun), maka Mendiknas bukan saja secara teologis telah melakukan ikatan bathin jual-beli dengan Tuhan secara pribadi, tetapi juga ikatan jual beli dengan seluruh stakeholders pendidikan. Kegagalan dalam memenuhi janji akan berakibat fatal, bukan saja terhadap diri pribadi menteri, tetapi juga terhadap institusi. Kita sangat amat berharap bahwa Mendiknas saat ini tak terikat janji dengan partai politik tertentu, sehingga ikatan jual-beli janjinya hanya sebatas terhadap Presiden yang memilihnya dan masyarakat secara luas sebagai pengguna jasa pendidikan.

Yang juga penting diingat oleh Mendiknas kita saat ini adalah, bahwa janji dalam program 100 hari dan 5 tahun ke depan memiliki dampak sangat luas terhadap pola perilaku guru, siswa dan orangtua di sekolah. Karena itu ketegasan dan keterbukaan dengan semua pihak sangat dibutuhkan oleh Mendiknas, terutama dalam menjaga determinasi jajaran institusi diknas dalam merealisir janji-janji program. Kesadaran bahwa janji menteri juga merupakan janji institusi perlu diturunkan kepada seluruh jajaran birokrasi pendidikan kita, agar keselahan dapat diminimaisir.

Jika janji dipenuhi, berarti komitmen dan konsensus bersama seluruh stakeholders pendidikan akan membuahkan hasil. Harus kita ketahui, bahwa hampir di seluruh belahan dunia terjadi ketidak saling kecocokan antara para politisi dengan politisi, terutama politisi dengan birokrasi, tentang ke mana sebenarnya arah pendidikan sebuah negara akan digerakkan. Meskipun banyak dihasilkan peraturan dan perundangan mengenai pendidikan, tetapi dalam prakteknya terjadi banyak overlaping dan kesalahan dalam implementasi program-program pendidikan (Gary K. Clabaugh dan Edward G. Rozyki: 2006). Jangan-jangan inilah yang sedang dan akan terjadi dengan Indonesia lima tahun ke depan, jika dari sekarang baik para politisi maupun birokrat tidak memiliki konsensus ke mana tujuan pendidikan akan diarahkan.

Pembaharuan pendidikan melalui konsensus semua pihak dalam rangka realisasi janji-janji politik menteri nampaknya diperlukan dari sekarang. Dan itu harus dijadikan bingkai dialog secara terbuka antar stakeholders pendidikan dalam mencermati dan membuat rancangan program pembaharuan pendidikan ke depan. Kebutuhan akan konsensus antara menteri dengan seluruh stakeholders adalah keniscayaan, karena tanpa adanya konsensus maka dikhawatirkan pendidikan kita akan terjebak lagi pada logika serba kurang. Konsensus akan menjadikan skema dan rencana pembangunan pendidikan Indonesia menjadi lebih terang dan jelas, karena begitu konsensus terjadi maka seluruh stakeholders tak akan lagi berhitung siapa menterinya, tapi bagaimana caranya meningkatkan derajat kehidupan bangsa ke arah yang lebih baik melalui peningkatan mutu pendidikan.

Semoga janji Mendiknas dan jajarannya tidak hanya sampai di rencana program, tanpa ada kesungguhan untuk memperbaiki apa yang salah dan kurang dari pengelolaan pendidikan kita 5 tahun ke belakang.


Kick Andy: Home • The Show • Special • Andy's Corner • Foundation • Recommended Book • Andy's Friend • Andy's Team • About

Tag: Kliping Media, Kick Andy