Ekonomi Bali Tumbuh Stabil, Tantangan Tetap Ada
Perekonomian Bali pada tahun 2024 menunjukkan kinerja positif dengan berbagai indikator yang stabil dan pencapaian yang menggembirakan. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Muhamad Mufti Arkan, mengungkapkan hal tersebut dalam kesempatan presentasi di forum Media Briefing APBN Kita Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Kemenkeu Satu wilayah Bali, Kamis (23/1). Dikatakannya bahwa pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,43 persen pada triwulan ketiga 2024. Inflasi juga terkendali di angka 2,34 persen, sesuai dengan target nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen.
“Kita melihat ekonomi Bali yang terus stabil, didukung oleh pemulihan sektor pariwisata yang signifikan dan peran konsumsi rumah tangga yang mendominasi struktur ekonomi daerah,” ungkap Mufti. Konsumsi rumah tangga menyumbang rata-rata 52,17 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sementara ekspor luar negeri meningkat menjadi 42,44 persen, mencerminkan peran perdagangan internasional.
Pariwisata Jadi Andalan
Mufti menyoroti bahwa pariwisata tetap menjadi sektor andalan Bali. Hingga November 2024, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 5,78 juta orang, dengan dominasi pengunjung dari Australia, India, dan Tiongkok. Tingkat hunian hotel bintang lima mencapai 61,76 persen, sedangkan hotel non-bintang berada di angka 43,43 persen.
“Pariwisata ini tidak hanya berkontribusi langsung pada pendapatan daerah melalui pajak hotel dan restoran, tetapi juga menggerakkan sektor transportasi, perdagangan, dan kerajinan lokal,” jelasnya.
Namun, Mufti mengingatkan pentingnya diversifikasi ekonomi Bali agar tidak terlalu bergantung pada sektor pariwisata. Tantangan seperti fluktuasi nilai tukar nelayan (NTN) yang hanya mencapai 93,13 pada Desember 2024, jauh di bawah rata-rata nasional 102,35, menjadi perhatian khusus. Hal ini menunjukkan sektor perikanan masih memerlukan penguatan.
Kinerja APBN Regional
Dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional Bali, Mufti memaparkan bahwa pendapatan dan hibah mencapai Rp22,3 triliun, meningkat 21,03 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja negara di Bali sebesar Rp24,2 triliun, dengan proyek strategis utama seperti Bendungan Sidan yang selesai pada akhir 2024.
Belanja negara juga mengalokasikan Rp1,5 triliun untuk kesehatan, meningkat dari Rp1,4 triliun pada 2023. Alokasi ini digunakan untuk program kesehatan ibu-anak, pembangunan gedung pelayanan kesehatan, dan bantuan operasional kesehatan. Di bidang pendidikan, dana sebesar Rp3,2 triliun dialokasikan untuk Kartu Indonesia Pintar, tunjangan guru, dan rehabilitasi sekolah.
Tantangan Data dan Infrastruktur Pajak
Dalam sesi diskusi, perbedaan data transfer ke daerah juga menjadi sorotan. Data menunjukkan transfer sebesar Rp13,46 triliun, tetapi angka yang tercatat di laporan APBN hanya Rp11,71 triliun. Hal ini disebabkan oleh metode pencatatan bruto versus neto serta perbedaan cut-off waktu pelaporan. “Konsolidasi data ini terus kami lakukan untuk memastikan laporan lebih seragam,” kata Mufti.
Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Bali, Darmawan, menambahkan bahwa implementasi aplikasi Coretax masih menghadapi tantangan teknis. Beberapa wajib pajak melaporkan kesulitan mengakses sistem, yang berpotensi menyebabkan keterlambatan pelaporan SPT. DJP berupaya memperbaiki infrastruktur teknologi untuk memastikan layanan lebih baik.
Aset dan PNBP
Kepala Kanwil DJKN Bali-Nusra, Soni, memaparkan bahwa pengelolaan aset negara di Bali mencatat kinerja positif. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari lelang mencapai Rp43,2 miliar, sementara sertifikasi tanah barang milik negara (BMN) melampaui target awal, yakni 826 bidang dari target 778 bidang. Selain itu, potensi penyerapan karbon dari Tahura Ngurah Rai dinilai mencapai 2,4 juta ton, dengan nilai ekonomi hingga Rp1,7 triliun.
Harapan ke Depan
Meski mencatatkan kinerja positif, Mufti mengingatkan pentingnya langkah strategis ke depan. Diversifikasi ekonomi, penguatan sektor non-pariwisata, serta perbaikan layanan publik menjadi kunci untuk menghadapi tantangan.
“Kita optimis bahwa dengan sinergi lintas sektor, Bali dapat mempertahankan pertumbuhan ekonominya dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat,” tutupnya.
Leave a Reply