Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2006
| Nomor | Tentang |
|---|---|
| 1/PMK.10/2006 | Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Keramik Tableware. |
| 2/PMK.04/2006 | Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2003 tentang Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Direktorat |
| 3/PMK.06/2006 | Dana Operasional Menteri / Pejabat setingkat Menteri. |
| 4/PMK.06/2006 | Pengelolaan Kekayaan Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT. Perusahaan Pengelola Aset (PERSERO) |
| 5/PMK.02/2006 | Penetapan Perkiraan Jumlah Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum dan Perikanan Tahun Anggaran 2006 |
| 6/PMK.05/2006 | Tata Cara Pengajuan Tagihan dan Pembayaran Simpanan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat |
| 7/PMK.02/2006 | Persyaratan Administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi Pemerintah untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. |
| 8/PMK.02/2006 | Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum. |
| 9/PMK.02/2006 | Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum. |
| 10/PMK.02/2006 | Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum. |
| 11/PMK.02/2006 | Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam Tahun Anggaran 2006. |
| 12/PMK.04/2006 | Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang bertugas di Indonesia. |
| 14/PMK.02/2006 | Penetapan perkiraan jumlah alokasi dana bagi hasil sumber daya alam sektor kehutanan tahun 2006. |
| 13/PMK.04/2006 | Penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara. |
| 15/pmk.02/2006 | Tata cara penghitungan dan pembayaran subsidi bahan bakar minyak jenis bahan bakar minyak tertentu tahun anggaran 2006. |
| 16/PMK.04/2006 | Kenaikan harga dasar hasil tembakau. |
| 17/PMK.04/2006 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan harga dasar dan tarif cukai hasil tembakau. |
| 28/PMK.03/2006 | Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. |
| 20/PMK.02/2006 | Penetapan perkiraan alokasi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB Bagian Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2006. |
| 19/PMK.02/2006 | Penetapan alokasi sementara dana bagi hasil Pajak Pengasilan Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006. |
| 21/PMK.10/2006 | Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal ASEAN-CHINA Free Trade Area (AC-FTA) Tahun 2006 |
| 21/PMK.010/2006 | Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-CHINA Free Trade Area (AC-FTA) Tahun 2006. |
| 23/PMK.03/2006 | Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak berupa Piutang dalam rangka penagihan Pajak dengan Surat Paksa |
| 22/PMK.04/2006 | Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Barang Kiriman Hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, dan kebudayaan |
| 25/PMK.04/2006 | Perubahan kesembilan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentanng Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk keperluan Badan Internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia |
| 27/PMK.04/2006 | Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga di Bidang Kepabeanan dan Cukai |
| 26/PMK.04/2006 | Tata Cara Pengembalian Cukai dan/atau Denda Administrasi |
| 29/PMK.02/2006 | Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi dan Bidang Pos. |
| 24/PMK.06/2006 | Pengelolaan Rekening Induk Dana Lingkungan Bergulir. |
| 30/PMK.02/2006 | Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor |
| 32/PMK.06/2006 | Pengelolaan Kekayaan Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT Perusahan Pengelola Aset (Persero) |
| 31/PMK.06/2006 | Dana Operasional Taktis Pengamanan Pemerintah Negara |
| 33/PMK.02/2006 | Tata Cara Refisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2006 |
| 34/PMK.10/2006 | Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku dan Peralatan Produksi Film untuk Industri Perfileman Nasional |
| 35/PMK.10/2006 | Keringan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku Pelat untuk Industri Akumulator Listrik |
| 37/PMK.02/2006 | Tata Cara Penyediaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjanga Veteran Tahun Anggaran 2006 |
| 36/PMK.06/2006 | Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana |
| 39/PMK.04/2006 | Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sara Pengangkut |
| 38/PMK.01/2006 | Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Resiko atas Penyediaan Infrastruktur |
| 41/PMK.07/2006 | Pejabat Lelang Kelas I |
| 40/PMK.07/2006 | Petunjuk Pelaksanaan Lelang |
| 42/PMK.10/2006 | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Impor Tepung Gandum (HS.1101.00.10.00) dari Negara Uni Emirat Arab |
| 43/PMK.06/2006 | Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-975/MK/I/7/1976 tentang Peraturan Pemberian Pinjaman kepada Para Pensiunan Sipil/Militer dan Jandanya serta pembayarannya |
| 46/PMK.02/2006 | Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah |
| 45/PMK.02/2006 | Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Difisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah |
| 44/PMK.012/2006 | Perubahan kedua atas Kep.Men.Keu Nomor 543/KMK.06/2003 tentang Divertasi Saham Negara dalam rangka Penyertaan Modal Negara dan Pelunasan Obligasi Negara pada Bank Pembangunan Daerah peserta Program Rekapitalisasi |
| 47/PMK.02/2006 | Pengelolaan Dana untuk Pengembangan SKIM Pelayanan Pembiayaan Pertanian. |
| 49/PMK.01/2006 | Pelimpahan wewenang kepada Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani Keputusan dan atau Peraturan Menteri Keuangan terhadap Peminaan Akuntan dan Jasa Penilai. |
| 48/PMK.01/2006 | Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 tentanng Pelimpahan Wewenang kepada Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan. |
| 51/PMK.02/2006 | Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor. |
| 50/PMK.02/2006 | Anggaran Biaya dan Pendapatan Perum BULOG dalam rangka penugasan pemerintah Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan Persediaan, Distribusi dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2006. |
| 52/PMK.10/2006 | Tata cara pemberian Hibah kepada Daerah |
| 55/PMK.02/2006 | Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dengan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Tahun 2007 |
| 54/PMK.04/2006 | Pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak dalam rangka impor atas pengeluaran barang dari Kawasan Berikat dan Pengusaha Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang disumbangkan untuk korban bencana alam di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 53/PMK.10/2006 | Tatacara pemberian pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri |
| 57/PMK.01/2006 | Perubahan penyebutan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Direktur Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, dan Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur Jasa Akuntan Publik dan Penilai |
| 56/PMK.02/2006 | Tatacara Pembayaran Domistic Market Obligation Fee dan Over/under Lifting di sektor minyak dan Gas BumI |
| 58/PMK.12/2006 | Perubahan penyebutan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Direktur Asuransi, dan Direktorat Asuransi dalam Keputusan Menteri Keuangan atau Peraturan Menteri Keuangan beserta Peraturan pelaksanaannya yang mengatur Usaha Perasuransian |
| 60/PMK.10/2006 | Pembebasan bea masuk atas impor komponen/suku cadang untuk Industri Perkapalan dan Jasa Pelayaran |
| 59/PMK.10/2006 | Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.10/2005 tentang Perubahan Klasifikasi dan Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Produk-Produk tertentu |
| 63/PMK.10/2006 | Pembebasan bea masuk atas impor beberapa suku cadang untuk angkutan umum |
| 62/PMK.10/2006 | Keringan bea masuk atas impor Bus dalam bentuk Completely Built Up (CBU) untuk keperluan angkutan umum |
| 61/PMK.10/2006 | Keringan Bea Masuk atas impor Chassis Bus dengan mesin terpasang untuk pembuatan Bus angkutan Umum dan Completely Knock Down (CKD) untuk pembuatan angkutan komersial |
| 66/PMK.02/2006 | Tatacara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum |
| 65/PMK.10/2006 | Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Polyethyllene Teraphthalate tertentu |
| 64/PMK.04/2006 | Perubahan kesepuluh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tatacara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia |
| 67/PMK.04/2006 | Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan |
| 69/PMK.03/2006 | Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di lingkungan Ditjen Pajak Departemen Keuangan bagi pegawai pada Kanwil maupun KPP Madya di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Bagian Tengah, Kanwil DJP Jawa Bagian Barat I, Kanwil DJP Jawa Bagian Barat III, dan Kanwil DJP Bali |
| 68/PMK.06/2006 | Pelaksanaan Uji coba Rekening Pengeluaran bersaldo nihil pada Bank Umum mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam rangka penerapan Treasury Single Account (TSA) |
| 70/PMK.04/2006 | Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam rangka usaha penyediaan Tenaga Listrik oleh swasta |
| 73/PMK.02/2006 | Peta kapasitas fiskal dalam rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah dalam bentuk hibah.– |
| 75/PMK.04/2006 | Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk pengusaha pabrik dan importir hasil tembakau.– |
| 74/PMK.012/2006 | Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank |
| 77/PMK.06/2006 | Laporan Pertanggungjawaban Bank Indonesia atas pelaksanaan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen serta pembayaran bunga dan pokok surat utang negara |
| 76/PMK.02/2006 | Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Ikan Budidaya tahun Anggaran 2006 |
| 80/PMK.02/2006 | Tata cara penyediaan pencairan dan pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Padi, Kedelai, Jagung Hibrida dan Jagung Komposit bersertifikat hasil produksi PT Sang Hyang Seri (PERSERO) dan PT. Pertani (PERSERO) Tahun Anggaran 2006.– Jakarta, 2006 |
| 79/PMK.10/2006 | Pembebasan bea masuk atas impor bagian dan perlengkapan kendaraan bermotor untuk pembuatan kendaraan bermotor tujuan ekspor |
| 78/PMK.10/2006 | Pembebasan bea masuk atas impor bahan, suku cadang, komponen, dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang |
| 81/PMK.10/2006 | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap inpor pisang cavendish dari Pilipina.– Jakarta, 2006 |
| 84/PMK.12/2006 | Perusahaan Pembiayaan |
| 83/PMK.03/2006 | Perubahan keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.04/1995 tentang Besarnya Dana Cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya.– Jakarta, 2006 |
| 82/PMK.04/2006 | Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia |
| 72/PMK.02/2006 | Batas maksimal jumlah Komulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Benlanja Daerah (APBD), Batas Maksimal Defisit APBD masing-masing Daerah, dan Batas maksimal komulatif Pinjaman Daerah untuk tahun anggaran 2007 |
| 71/PMK.06/2006 | Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara akibat Gempa Bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah |
| 86/PMK.03/2006 | Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang Tata cara penentuan besarnya nilai perolehan Obyek Pajak tidak kena pajak Bea Perolehanan Hak atas Tanah dan Bangunan. — Jakarta, 2006 |
| 87/PMK.07/2006 | Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah.– Jakarta,2006 |
| 88/PMK.10/2006 | Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan jenis barang ekspor tertentu dan besaran Tarif Pungutan Ekspor |
| 95/PMK.03/2006 | Perlakuan PPN dan PPnBM atas impor barang kena pajak dan/atau penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dalam rangka penanganan bencana alam gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta gempa bumi dan Tsunami di pesisir pantai selatan Pulau Jawa. — Jakarta, 2006 |
| 94/PMK.03/2006 | Persyaratan sumbangan serta tatacata pendaftaran dan pelaporan oleh penampung, penyalur dan/atau pengelola sumbangan dalam rangka bantuan kemanusiaan bencana alam gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta gempa bumi dan Tsunami di pesisir pantai selatan Pulau Jawa. — Jakarta, 2006 |
| 93/PMK.03/2006 | Perlakuan PPh atas bantuan kemanusiaan bencana alam gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta gempa bumi dan Tsunai di pesisir pantai selatan Pulau Jawa. — Jakarta, 2006 |
| 92/PMK.03/2006 | Pemberian pengurangan PBB sehubungan dengan bencana alam gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengnah serta gempa dan tsunami di pesisir pantai selatan Pulau Jawa.– Jakarta, 2006 |
| 92/PMK.003/2006 | Pemberian Pengurangan PBB sehubungan dengan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Povinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi dan Tsunami di pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa. — Jakarta, 2006 |
| 91/PMK.03/2006 | Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2004 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.– Jakarta, 2006 |
| 90/PMK.04/2006 | Penetapan Tarif Cukai Minuman dan Konsentrat yang mengandung Etil Alkohol. — Jakarta, 2006 |
| 89/PMK.04/2006 | Penetapan Tarif Cukai Etil Alkohol atau Etanol.– Jakarta, 2006 |
| 97/PMK.10/2006 | Pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.– Jakarta, 2006 |
| 96/PMK.02/2006 | Standar biaya tahun anggaran 2007.– Jakarta, 2006 |
| 99/PMK.06/2006 | Modul Penerimaan Negara |
| 100/PMK.02/2006 | Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan tarif pungutan ekspor atas batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.10/2005. — Jakarta, 2006 |
| 102/PMK.06/2006 | Petunjuk penyusunan, penelaahan, pengesahan dan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007. — Jakarta, 2006 |
| 103/PMK.04/2006 | Penggunaan pemberitahuan pabean single administrative document di Pulau Batam, Bintan dan Karimun.– Jakarta, 2006 |
| 101/PMK.02/2006 | Penetapan alokasi difinitif dana bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006 |
| 104/PMK.10/2006 | Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.010/2005 tentang Penetapan kembali Tarif Bea Masuk dalam rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) atas impor produksi Otomotif Completely Knock Down (CKD) dan Completely Built Up (CBU) dari Malaysia. — Jakarta, 2006 |
| 106/PMK.01/2006 | Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.01/1996 tentang Jasa Penilai. — Jakarta, 2006 |
| 108/PMK.04/2006 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut, monites kedatangan sarana pengangkut dan manifes keberangkatan sarana pengangkut. — Jakarta, 2006 |
| 107/PMK.01/2006 | Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan |
| 105/PMK.10/2006 | Penetapan Tarif Bea Masuk atas impor barang dalam rangka ASEAN Integration System of Prefences (AISP) untuk negara-negara anggota baru ASEAN (Cambodia, Laos dan Vietnam) |
| 110/PMK.010/2006 | Penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor |
| 109/PMK.02/2006 | Tatacara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban cadangan benih nasional tahun anggaran 2006. — Jakarta, 2006 |
| 111/PMK.010/2006 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya |
| 114/PMK.04/2006 | Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/KMK.04/2003 tentang Pemeriksaan mendadak kepabeanan di bidang impor |
| 113/PMK.01/2006 | Pedoman Penatausahaan Persediaan di lingkungan Departemen Keuangan |
| 112/PMK.04/2006 | Penyediaan dan desain Pita Cukai minuman mengandung etil alkohol asal impor |
| 116/PMK.06/2006 | Pemilihan Bank Operasional I mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara |
| 115/PMK.06/2006 | Penetapan Rekening Kas Umum Negara |
| 117/PMK.06/2006 | Kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan |
| 118/PMK.04/2006 | Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan haraga dasar dan tarif cukai hasil tembakau |
| 121/PMK.02/2006 | Tatacara Penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta kelas ekonomi tahun anggaran 2006 |
| 120/PMK.10/2006 | Pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha Panas Bumi Jakarta,2006 |
| 119/PMK.05/2006 | Tatacara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana dukungan infrastruktur |
| 123/PMK.03/2006 | Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan 545/PMK.04/2000 tentang Tatacara pemeriksaan pajak |
| 123.1/PMK.05/2006 | Standard pelayanan minimum Badan Investasi Pemerintah |
| 122/PMK.02/2006 | Tatacara penghitungan dan pembayaran subsidi pupuk tahun anggaran 2006 |
| 124/PMK.02/2006 | Tatacara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana pengadaan cadangan beras pemerintah tahun anggaoaran 2006 |
| 125/PMK.010/2006 | Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) |
| 126/PMK.02/2006 | Tatacara penghitungan dan pembayaran subsidi listrik tahun anggaran 2006 |
| 127/PMK.07/2006 | Penetapan alokasi sementara dana bagi hasil pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21 Tahun anggaran 2007. Jakrta, 2006 |
| 128/PMK.07/2006 | Penetapan alokasi dana pedoman umum pengolaan dana alokasi khusus Tahun anggaran 2007 |
| 129/PMK.07/2006 | Penetapan Rincian dana penyesuaian tahun 2007 kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota |
| 131/PMK.01/2006 | Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan |
| 132/PMK.01/2006 | Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak |
| 133/PMK.01/2006 | Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
| 134/PMK.01/2006 | Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
| 135/PMK.01/2006 | Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| 136/PMK.05/2006 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2006 tentang Tatacara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana dukungan infrastruktur |
| 137/PMK.02/2006 | Tatacar revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007 |
| 138/PMK.01/2006 | Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan |
| 139/PMK.01/2006 | Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (standar Operating Procedures) di Lngkungan Departemen Keuangan |
| 140/PMK.01/2006 | Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Work Load Analysis) di Lingkungan Departemen Keuangan |
| 141/PMK.07/2006 | Penetapan Perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam perikanan tahun anggaran 2007 |
| 142/PMK.07/2006 | Penetapan perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum tahun anggaran 2007 |
| 144/PMK.08/2006 |
Sistem Dealer Utama |
| 145/PMK.04/2006 | Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana pembayaran dan dan penyetoran penerimaan negara dalam rangka impor dan penerimaan negara atas barang kena cukai buatan dalam negeri |
| 146/PMK.01/2006 | Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Batubara |
| 147/PMK.07/2006 | Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah |
Leave a Reply