1 January 2008   Daftar   No comments

Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2008

Nomor Tentang
1/PMK.011/2008 Penetapan Tarif Bea Masuk atas impor Kacang Kedelai
2/PMK.06/2008 Penilaian barang milik negara
3/PMK.04/2008 Perpanjangan masa berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/KMK.04/2003 tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2006
4/PMK.07/2008 Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah
5/PMK.011/2008 Penetapan Tarif Bea Masuk atas impor Tepung Gandum
6/PMK.05/2008 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil
7/PMK.05/2008 Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak tetap
8/PMK.03/2008 Perubahan keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, sifat dan besarnya pungutan serta tatacara penyetoran dan pelaporannya
9/PMK.011/2008 Perubahan kedelapan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang ekspor tertentu dan besaran Tarif Pungutan Ekspor
10/PMK.011/2008 Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah atas impor dan/atau penyerahan gandum dan tepung gandum/terigu
12/PMK.01/2008 Sistem Akuntansi Pusat Investasi Pemerintah
14/PMK.011/2008 Pajak Pertambahan Nilai dibayar oleh Pemerintah atas penyerahan minyak goreng curah di Dalam Negeri
15/PMK.011/2008 Pajak Pertambahan Nilai dibayar oleh Pemerintah atas penyerahan minyak goreng dalam kemasan di Dalam Negeri
16/PMK.011/2008 Pembebasan Bea Masuk atas impor barang dan Bahan yang akan dirakit menjadi Kendaraan Bermotor untuk tujuan ekspor
17/PMK.01/2008 Jasa Akuntan Publik
18/PMK.03/2008 Penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak sehubungan dengan penyampaian surat pemberitahuan tahunan untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya serta pembetulan surat pemberitahuan tahunan untuk tahun pajak sebelum tahun 2007
19/PMK.03/2008 Tata cara pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
20/PMK.03/2008 Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak
21/PMK.03/2008 Tata cara pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang tidak dibayar, dan pembatalan hasil pemeriksaan
22/PMK.03/2008 Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa
23/PMK.03/2008 Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
24/PMK.03/2008 Tata Cara pelaksanaan penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus
25/PMK.011/2008 Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah atas impor dan/atau penyerahan dalam negeri gandum Pos Tarif 1001.90.19.00
26/PMK.04/2008 Penundaan Pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda
27/PMK.04/2008 Impor atau ekspor tenaga listrik, barang cair, atau gas melalui transmisi atau saluran pipa
28/PMK.04/2008 Pembebasan Bea masuk atas impor barang pindahan
29/PMK.04/2008 Pembebasan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang, serta barang dan bahan yng dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan
30/PMK.08/2008 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama
31/PMK.03/2008 Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis
32/PMK.04/2008 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/KMK.01/1996 tentang Gudang Berikat
33/PMK.03/2008 Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang Tata cara Penentuan besarnya nilai perolehan Objek Pajak tidak kena pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
60/PMK.07/2008 Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008
39/PMK.07/2008 Penetapan perkiraan alokasi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2008
38/PMK.07/2008 Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagian Daerah Tahun Anggaran 2008
37/PMK.010/2008 Besar Santunan dan Inuran Wajib dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyebrangan, Laut dan Udara
36/PMK.010/2008 Besar santunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan Lalu Lintas Jalan
35/PMK.03/2008 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas ats barang mewah
34/PMK.05/2008 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
39.1/PMK.011/2008 Penganaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Hot Rolled Coil dari Negara Cina, India, Risia, Taiwan dan Thailand
40/PMK.06/2008 Nilai final dan pelaksanaan hak-hak Pemerintah yang timbul sebagai akibat penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara dalam rangka program rekapitalisasi Bank Umum
41/PMK.011/2008 Penetapan Tarif bea masuk dalam rangka Asean-Korea Free Trade Area (AK-FTA)
42/PMK.01/2008 Pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Departemen Keuangan
43/PMK.03/2008 Penggunaan Nilai Buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha
44/PMK.01/2008 Persyaratan dan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Batubara
46/PMK.02/2008 Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008
45/PMK.03/2008 Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 memilih dikenakan pajak dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto
49/PMK.02/2008 Tatacara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi
48/PMK.05/2008 Dana operasional Presiden dan Wakil Presiden
51/PMK.04/2008 Tata cara penetapan tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai
50/PMK.08/2008 Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana
54/PMK.09/2008 Komite Pengawas Perpajakan
53/PMK.04/2008 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006 tentang Penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak sikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara
52/PMK.02/2008 Tata Cara Penyediaan, Pelaksanaan Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran non Tunjangan Veteran Tahun Anggaran 2008
57/PMK.07/2008 Penetapan Alokasi Dana Otonomi Kgusus Provinsi Papua dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008
56/PMK.07/2008 Penetapan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2008
55/PMK.07/2008 Penetapan Alokasi Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008
58/PMK.02/2008 Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
59/PMK.02/2008 Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun eks Pegawai Negerai Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
62/PMK.06/2008 Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
61/PMK.06/2008 Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
63/PMK.03/2008 Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
66/PMK.03/2008 Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam rangka penerapan Pasal 37A Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007
65/PMK.02/2008 Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang kegiatannya dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero)
64/PMK.02/2008 Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009
67/PMK.01/2008 Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
69/PMK.02/2008 Penyusunan Standar Biaya Khusus
68/PMK.01/2008 Perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 98/KMK.01/2006 tentang account representative pada kantor pelayanan pajak yang telah mengimplementasikan organisasi modern
72/PMK.011/2008 Perubahan kesembilan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan jenis barang ekspor tertentu dan besaran tarif pungutan ekspor
71/PMK.02/2008 Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tanpa hak pensiun
70/PMK.011/2008 Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu
74/PMK.02/2008 Tata Cara penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran dan pertanggungjawaban subsidi pupuk
73/PMK.05/2008 Tata Cara Penatausahaan dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
75/PMK.01/2008 Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Melalui Pencalonan Terbuka Di Lingkungan Departemen Keuangan
80/PMK.03/2008 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan lainnya yang atas penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
79/PMK.03/2008 Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan
78/pmk.04/2008 Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Ketentuan Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Kepabeanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan
77/PMK.01/2008 Bantuan Hukum dilingkingan Departemen Keuangan
76/PMK.05/2008 Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
81/PMK.07/2008 Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Infrastruktur sarana dan prasarana Tahun Anggaran 2008
83/PMK.05/2008 Penggunaan Anggaran yang Dananya bersumber dari setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2008
82/PMK.01/2008 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.01/2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di lingkungan Departemen Keuangan
84/PMK.07/2008 Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau
85/PMK.05/2008 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164.1/PMK.05/2007 tentang Peluncuran Program/kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dibiayai dari sisa anggaran belanja tahun anggaran 2007 sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2008
86/PMK.05/2008 Sistem Akuntansi Utang Pemerintah
87/PMK.01/2008 Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
88/PMK.02/2008 Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2008
93/PMK.07/2008 Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2007 untuk Kabupaten Searam Bagian Barat yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2008
92/PMK.07/2008 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.07/2007 tentang Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008
91/PMK.04/2008 Audit Cukai
90/PMK.07/2008 Penetapan perkiraan Alokasi Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008
96/PMK.011/2008 Penetapan Tarif Bea Masuk dengan skema user specific duty free scheme (USDFS) dalam rangka persetujuan antra Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi
95/PMK.011/2008 Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
94/PMK.011/2008 Modalitas penurunan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan antra Republik Indonesia dengan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi
98/PMK.05/2008 Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
97/PMK.01/2008 Layanan Pengadaan SecaraElektronik Departemen Keuangan
99/PMK.05/2008 Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga
102/PMK.01/2008 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
101/PMK.01/2008 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Verfikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
100/PMK.01/2008 Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan
107/PMK.04/2008 Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.04/2007 tentang Penyediaan Pita Cukai
104/PMK.02/2008 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2009.
103/PMK.05/2008 Kredit Pemberdayaan Pengusaha Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias
105/PMK.02/2008 Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009
106/PMK.05/2008 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2008 tentang Dana Operasional Presiden dan Wakil Presiden.
118/PMK.08/2008 Penerbitan dan penjualan surat berharga syariah negara dengan cara Bookbuilding di pasar perdana dalam negeri
117/PMK.04/2008 Tata cara pengajuan permohonan pembetulan atas Surat Tagihan atau Surat Keputusan Keberatan dan pengurangan atau penghapusan atas sanksi administrasi berupa denda
116/PMK.04/2008 Tata Cara pengangsuran pembayaran tagihan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda di bidang cukai
115/PMK.04/2008 Pencacahan dan potongan atas etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol
114/PMK.04/2008 Keberatan di Bidang Cukai
113/PMK.04/2008 Pengembalian cukaii dan/atau sanksi administrasi berupa denda
112/PMK.04/2008 Penyelenggaraan Buku REkening barang kena cukai dan Buku Rekening Kredit
111/PMK.04/2008 Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat
110/PMK.04/2008 Kewajiban pencatatan bagi pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajaib memiliki izin, dan pengusaha tempat penjualan eceran yang wajib memiliki izin
109/PMK.04/2008 Pedoman penyelenggaraan pembukuann di bidang cukai
108/PMK.04/2008 Pelunasan cukai
121/PMK.02/2008 Tata Cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum Pos
120/PMK.05/2008 Penyelesaian piutang negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah pada perusahaan daerah air minum
122/PMK.02/2008 Tata Cara penyediaan Anggaran, pencairan, dan pertanggungjawaban bantuan langsung pupuk Tahun Anggran 2008
123/PMK.07/2008 Batas maksimal jumlah kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Daerah, dan Batas maksimal kumulatif pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2009
128/PMK.011/2008 Penetapan tarif bea masuk atas impor produk olehan tembakau.
127/PMK.011/2008 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2007 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT)
126/PMK.07/2008 Penetapan alokasi kurang bayar dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum Tahun Anggaran 2003
125/PMK.01/2008 Jasa Penilai Publik.
124/PMK.010/2008 Penyelenggaraan lini usaha Asuransi Kredit dan Suretyship
129/PMK.07/2008 Tata Cara pelaksanaan Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau dana bagi hasil dalam kaitannya dengan pinjaman daerah dari pemerintah pusat
130/PMK.02/2008 Tata cara penghitungan, penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana APBN yang kegiatannya dilaksanakan oleh PT. ASABRI (PERSERO)
133/PMK.05/2008 Pengalihan Pengelolaan administrasi belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat/Anggota Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kementerian/Lembaga
132/PMK.01/2008 Pedoman dan tahapan dalam rangka pembangunan dan penetapan Indosesia Nasional Single Window
131/PMK.01/2008 Pemberian hak akses Portal Indonesia National Single Window
134/PMK.011/2008 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu untuk Tahun Anggaran 2008
135/PMK.05/2008 Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
148/PMK.011/2008 Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan oleh Industri Pembuatan Sorbitol untuk Tahun Anggaran 2008
147/PMK.011/2008 Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan Cold Rolled Coil (CRC) oleh Industri Baja Nasional untuk Tahun Anggaran 2008
146/PMK.011/2008 Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen untuk pembangkit listrik tenaga uap untuk Tahun Anggaran 2008
145/PMK.011/2008 Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan oleh Industri Pengolahan Susu untuk Tahun Anggaran 2008
144/PMK.011/2008 Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan Botol Infus untuk Tahun Anggaran 2008
143/PMK.011/2008 Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh Industri Alat Besar untuk tahaun Anggaran 2008
142/PMK.011/2008 Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan oleh Industri Perkapalan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapall untuk Tahun Anggaran 2008
141/PMK.011/2008 Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan bahan guna pembuatan komponen elektronika untuk Tahun Anggaran 2008
140/PMK.011/2008 Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2008
139/PMK011/2008 Bea masuk ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan oleh Industri Jasa Pelayaran guna perbaikan dan/atau pemeliharaan kapal laut untuk Tahun Anggaran 2008
138/PMK.011/2008 Bea masuk ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan guna perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang untuk Tahun Anggaran 2008
137/PMK.011/2008 Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
149/PMK.01/2008 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan
171.1/PMK.07/2008 Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009
150/PMK.02/2008 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.02/2008 tentang Tatacara Penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran dan pertanggungjawaban subsidi pupuk
152/PMK.08/2008 Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional
151/PMK.05/2008 Tata cara pembayaran dana kehormatan veteran Republik Indonesia
153/PMK.05/2008 Penyelesaian Pinutang Negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, rekening dan investasi, dan rekening pembangunan daerah pada Pemerintah Daerah
154/PMK.011/2008 Pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit listrik untuk kepentingan umum
156/PMK.07/2008 Pedoman pengelolaan dana kekonsentrasi dan dana tugas pembatuan
155/PMK.04/2008 Pemberitahuan Pabean
158/PMK.010/2008 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perubahan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
160/PMK.01/2008 Pemberian imbalanan bunga di bidang kepabeaan dan/atau cukai
160.3/PMK.07/2008 Perkiraan Alokasi Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2009
160.2/PMK.07/2008 Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Pengahasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2009
160.1/PMK.07/2008 Penetapan Perkiraan Alokasi Bea Perolehanan hak atas tanah dan bangunan bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009
159/PMK.011/2008 Perubahan kesepuluh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan jenis barang ekspor tertentu dan besaran tarif pungutan ekspor
162/PMK.011/2008 Pencabuatn Keputusan Menteri Keuangan Nomor 397/KMK.01/2004 tentang Pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor carbon black
161/PMK.05/2008 Pelaksanaan uji coba pelimpahan rekening penerimaan pada Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi pada hari kerja berikutnya
164/PMK.03/2008 Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sehubungan dengan luapan lumpur Sidoarjo
163/PMK.03/2008 Pemberian pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sehubungan dengan luapan lumpur Sidoarjo
166/PMK.010/2008 Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan
165/PMK.03/2008 Mekanisme Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas hasil pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik
169/PMK.07/2008 Tata cara Penyaluran hibah kepada Pemerintah Daerah
168/PMK.07/2008 Hibah Daerah
167/PMK.05/2008 Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Penutup Dan Laporan Keuangan Likuidasi Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
170/PMK.08/2008 Transaksi surat utang negara secara langsung
171/PMK.011/2008 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.011/2008 tentang Pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang akan dirakit menjadi kendaraan bermotor untuk tujuan ekspor.
172/PMK.01/2008 Tata Cara Penerbitan jaminan Pemerintah atas fasilitas pembiayaan darurat (FPD) yang diberikan oleh Bank Indonesia
178/PMK.01/2008 Standar Pelayanan minimum Pusat Investasi Pemerintah
177/PMK.07/2008 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.07/2007 tentang Penetapan perkiraan alokasi tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi untuk provinsi Nanggroe Aceng Darussalam Tahun Anggaran 2008
176/PMK.07/2008 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2007 tentang Penetapan perkiraan Alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan gas bumi Tahun Anggaran 2008
175/PMK.02/2008 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.02/2008 tentang Subsidi biaya perawatan beras dan subsidi pangan program beras untuk keluarga miskin (RASKIN) Tahun 2008
174/PMK.02/2008 Tata cara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana pengadaan cadangan beras pemerintah Tahun Anggaran 2008
173/PMK.011/2008 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.010/2006 tentang Pengenaan Bea Masuk tindak pengamanan terhadap impor produk keramik Tableware
190/PMK.01/2008 Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan Dan Penurunan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pemangku Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Departemen Keuangan
189/PMK.07/2008 Penetapan alokasi definitif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008.
187/PMK.03/2008 Tata Cara pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
186/PMK.07/2008 Penetapan alokasi kurang bayar dana bagi hasil pajak tahun anggaran 2007 yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2008
185/PMK.07/2008 Penetapan alokasi kurang bayar dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2007
184/PMK.07/2008 Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007
183/PMK.05/2008 Persyaratan dan tata cara divestasi terhadap investasi pemerintah
182/PMK.05/2008 Pelaporan atas pelaksanaan kegiatan investasi
181/PMK.05/2008 Pelaksanaan Investasi Pemerintah
180/PMK.05/2008 Tata cara penyusunan perencanaan investasi pemerintah
179/PMK.05/2008 Tata cara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana dalam rekening induk dana investasi
191/PMK.09/2008 Penerapan manajemen resiko di lingkungan Departemen Keuangan
197/PMK.05/2008 Tat cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2008.
196/PMK.05/2008 Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi Dan Belanja Lain-Lain Pada Bagian Anggaran Pembiayaan Dan Perhitungan
195/PMK.07/2008 Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2009.
194/PMK.07/2008 Penetapan perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil sumber daya alam perikanan Tahun Anggaran 2008.
193/PMK.07/2008 Penetapan Alokasi Definitif dana bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Psal 21 Tahun Anggaran 2008
192/PMK.07/2008 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.07/2007 Tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008
198/PMK.07/2008 Penetapan Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008.
199/PMK.010/2008 Investasi Dana Pensium
203/PMK.011/2008 Tarif Cukai hasil tembakau
202/PMK.04/2008 Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pancabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol
201/PMK.04/2008 Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur, Dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol
200/PMK.04/2008 Tata cara pemberian, pembekuan, dan pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau
206/PMK.01/2008 Tata cara penatausahaan dokumen penting dan/atau bersifat rahasia terkait penanganan masalah hukum dan penyelesaian Piutang Negara.
205/PMK.07/2008 Alokasi dana otonomi khusus provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta dana tambahan infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2009.
204/PMK.07/2008 Alokasi dana otonomi khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009.
211/PMK.04/2008 Tata Laksana impor barang dari Northern Territory Australia ke Daerah Pabean Indonesia selain Pulau Jawa dan Sumatera.
210/PMK.03/2008 Perubahan kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, sifat dan besarnya pungutan serta tata cara penyeloran dan pelaporan.
209/PMK.02/2008 Tata Cara Penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana Subsidi benih padi, Jagung Komposit, Jagung Hibrida, dan Kedelai bersertifikat hasil produksi Pt. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero) Tahun Anggaran 2009.
208/PMK.07/2008 Perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum Tahun Anggaran 2009.
207/PMK.05/2008 Tata cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diteruspinjamkan kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah
212/PMK.07/2008 Penetapan Kenaikan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dibagihasilkan Tahun Anggaran 2008.
212.1/PMK.07/2008 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.
222/PMK.010/2008 Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.
221/PMK.05/2008 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.05/2008 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umbum Lembaga Pengelola dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
220/PMK.04/2008 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir.
219/PMK.010/2008 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 491/KMK.06/2004 Tentang Penyelenggaraan Program Dan Pengelolaan Kekayaan Tabungan Hari Tua Oleh PT. TASPEN (PERSERO)
218/PMK.08/2008 Penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri.
217/PMK.08/2008 Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional.
216/PMK.01/2008 Tata cara penunjukan konsultan hukum bagi pelaksanaan tugas komite stabilitas sitem keuangan dalam rang pencegahan dan penanganan krisis.
215/PMK.03/2008 Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang tidak termasuk Subyek Pajak Penghasilan.
214/PMK.04/2008 Pemungutan Bea Keluar.
213/PMK.04/2008 Tata cara pembayaran dan penyetoran penerimaan negara dalam rangka impir, penerimaan negara dalam rangka ekspor, penerimaan negara atas barang kena cukai, penerimaan negara yang berasal dari penerimaan denda administrasi atas pengangkutan barang tertentu.
223/PMK.011/2008 Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar
226/PMK.07/2008 Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008.
225/PMK.04/2008 Perpanjangan masa berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111.KMK.04/2003 tentang Pemeriksaan mendadak Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.04/2008.
224/PMK.07/2008 Peta Kapasitas Fiskal Daerah
228/PMK.07/2008 Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Yang Berasal Dari Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 Dan 2005
227/PMK.07/2008 Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2008.
237/PMK.011/2008 PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK TABLEWARE
236/PMK.011/2008 PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA)
235/PMK.011/2008 PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN – CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)
234/PMK.011/2008 Pencabutan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.011/2008 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Dan/Atau Penyerahaan Gandum Dan Tepung Gandum/Terigu Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.011/2008 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Gandum Pos Tarif 1001.90.19.00
233/PMK.011/2008 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.
231/PMK.011/2008 Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2009
230/PMK.011/2008 Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Pada Sektor-Sektor Tertentu Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Perlambatan Ekonomi Global Dan Pemulihan Sektor Riil Untuk Tahun Anggaran 2009
238/PMK.03/2008 Tata cara pelaksanaan dan pengawasan pemberian penurunan tarif bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka
240/PMK.05/2008 Penyusunan dan Pelaksanaan DIPA Luncuran (DIPA-L) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2008 sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2009
253/PMK.03/2008 Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
252/PMK.03/2008 Petunjuk Pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
251/PMK.03/2008 Penghasilan atas jasa keuangan yang dilakukan oleh Badan Usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.
250/PMK.03/2008 Besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan.
249/PMK.03/2008 Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu.
248/PMK.03/2008 Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya untuk bidang usaha tertentu.
247/PMK.03/2008 Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajab Pajak Tertentu yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.
246/PMK.03/2008 Beasiswa yang dikecualikan dari obyek Pajak Penghasilan.
245/PMK.03/2008 Badan-Badan dan Orang Pribadi yang menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang menerima harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan.
244/PMK.03/2008 Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
241/PMK.011/2008 Bea Masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau Jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu untuk Tahun Anggaran 2009.
242/PMK.011/2008 Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah atas impor barang untuk kegiatan usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Tahun Anggaran 2009.
243/PMK.03/2008 Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1974 tentang Pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan.
254/PMK.03/2008 Penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan.
255/PMK.03/2008 Penghitungan besarnya angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
256/PMK.03/2008 Penetapan saat diperolehnya Dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada Badan Usaha di luar negeri selain Badan Usaha yang menjual sahamnya di bursa efek.
257/PMK.03/2008 Perlakuan perpajakan atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap.
258/PMK.03/2008 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Saham Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 18 Ayat (3c) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri
261/PMK.02/2008 Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.02/2008 tentang Tata cara penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran dan pertanggungjawaban subsidi pupuk.
, , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *