1 January 2012   Daftar   1 Comment

Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2012

Nomor Urut Nomor Peraturan Tentang
1 1/PMK.07/2012 Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012
2 2/PMK.07/2012 Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012
3 3/PMK.011/2012 Tata Cara Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal
4 4/PMK.02/2012 Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan
5 5/PMK.08/2012 Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang.
6 6/PMK.07/2012 Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
7 7/PMK.011/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi
8 8/PMK.07/2012 Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2012
9 9/PMK.07/2012 Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012
10 10/PMK.07/2012 Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2012
11 11/PMK.05/2012 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Pada Kementerian Agama
12 12/PMK.05/2012 Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2012 dengan Sumber Dana dari Sisa Anggaran Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2011
13 13/PMK.05/2012 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
14 14/PMK.08/2012 Tata Cara Pengadaan Pembiayaan Yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing
15 15/PMK.03/2012 Penatausahaan Dan Pemindahbukuan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi.
16 16/PMK.05/2012 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Pada Kementerian Agama.
17 17/PMK.05/2012 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Kementerian Agama.
18 18/PMK.010/2012 Perusahaan Modal Ventura.
19 19/PMK.010/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun
20 20/PMK.010/2012 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509/KMK.06/2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun.
21 21/PMK.010/2012 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja.
22 22/PMK.010/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2007 tentang Laporan Teknis Dana Pensiun.
23 23/PMK.011/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2012.
24 24/PMK.011/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
25 25/PMK.05/2012 Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang Dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya
26 26/PMK.07/2012 Pedoman Umum Dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Di Daerah Terpencil Tahun Anggaran 2012.
27 27/PMK.011/2012 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk.
28 28/PMK.07/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012.
29 29/PMK.01/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
30 30/PMK.08/2012 Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah
31 31/PMK.05/2012 Nomor Dan Nama Rekening Kas Umum Negara
32 32/PMK.010/2012 Ketentuan Penyertaan Modal Perusahaan Pembiayaan Di Bidang Pelayaran
33 33/PMK.06/2012 Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
34 34/PMK.07/2012 Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2012
35 35/PMK.07/2012 Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2012
36 36/PMK.02/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
37 37/PMK.02/2012 Standar Biaya Tahun Anggaran 2013
38 38/PMK.05/2012 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Mataram Pada Kementerian Agama
39 39/PMK.05/2012 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Pada Kementerian Agama
40 40/PMK.05/2012 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya Pada Kementerian Kesehatan
41 41/PMK.08/2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen Di Jepang
42 42/PMK.01/2012 Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Keuangan
43 43/PMK.010/2012 Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan
44 44/PMK.04/2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011
45 45/PMK.02/2012 Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011
46 46/PMK.07/2012 Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012
47 47/PMK.04/2012 Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai
48 48/PMK.04/2012 Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
49 49/PMK.02/2012 Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012
50 50/PMK.010/2012 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun
51 51/PMK.02/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP Pada Badan Pertanahan Nasional
52 52/PMK.05/2012 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Pada Kementerian Agama
53 53/PMK.010/2012 Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi
54 54/PMK.07/2012 Indeks Fiskal Dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013
55 55/PMK.010/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil
56 56/PMK.08/2012 Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara Yang Berasal Dari Barang Milik Negara
57 57/PMK.011/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) dengan Pos Tarif 7312.10.90.00
58 58/PMK.011/2012 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Keramik Berupa Perangkat Makan, Perangkat Dapur, Peralatan Rumah Tangga Lainnya, Dan Peralatan Toilet, Dari Republik Rakyat Tiongkok
59 59/PMK.05/2012 Pelaksanaan Pembayaran Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya Serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
60 60/PMK.05/2012 Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya, Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, Dan Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
61 61/PMK.01/2012 Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak
62 62/PMK.03/2012 Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dan Pemasukan Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas
63 63/PMK.011/2012 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Proyek Pemerintah Pada Tahun 2010 Dalam Rangka Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Pasca Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Dibiayai Dengan Hibah Luar Negeri
64 64/PMK.02/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram
65 65/PMK.02/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
66 66/PMK.011/2012 Sasaran Inflasi Tahun 2013, 2014, dan 2015
67 67/PMK.06/2012 Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
68 68/PMK.03/2012 Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan
69 69/PMK.04/2012 Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam
70 70/PMK.04/2012 Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Keperluan Ibadah Untuk Umum, Amal, Sosial, Atau Kebudayaan
71 71/PMK.04/2012 Tata Cara Penghapusan Dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk Dan/Atau Cukai
72 72/PMK.05/2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
73 73/PMK.03/2012 Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
74 74/PMK.03/2012 Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
75 75/PMK.011/2012 Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar
76 76/PMK.011/2012 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
77 77/PMK.08/2012 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung
78 78/PMK.07/2012 Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012
79 79/PMK.02/2012 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi
80 80/PMK.03/2012 Jasa Angkutan Umum Di Darat Dan Jasa Angkutan Umum Di Air Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
81 81/PMK.05/2012 Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga
82 82/PMK.03/2012 Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Yang Disediakan Oleh Pemerintah Dalam Rangka Menjalankan Pemerintahan Secara Umum Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
83 83/PMK.03/2012 Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
84 84/PMK.03/2012 Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak
85 85/PMK.03/2012 Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya.
86 86/PMK.07/2012 Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012
87 87/PMK.07/2012 Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010 Dan Tahun Anggaran 2011 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012
88 88/PMK.05/2012 Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Dikelola/Diurus Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
89 89/PMK.05/2012 Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
90 90/PMK.04/2012 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Museum, Kebun Binatang, Dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum, Serta Barang Untuk Konservasi Alam
91 91/PMK.07/2012 Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012
92 92/PMK.05/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2011 tentang Penyelesaian Backlog Atas Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus Yang Ineligible
93 93/PMK.03/2012 Penyerahan Jasa Pengiriman Surat Dengan Prangko Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
94 94/PMK.07/2012 Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Atas Penerimaan Pada Akhir Tahun Anggaran
95 95/PMK.02/2012 Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013
96 96/PMK.011/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Polypropylene Film, Cast Polypropylene Film, Barang Dan/Atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik, Karung Plastik, Benang Dari Plastik, Terpal Plastik, Dan/Atau Geotekstil Untuk Tahun Anggaran 2012
97 97/PMK.011/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Untuk Tahun Anggaran 2012
98 98/PMK.011/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) Untuk Tahun Anggaran 2012
99 99/PMK.011/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus Dan/Atau Produksi Obat Infus Untuk Tahun Anggaran 2012
100 101/PMK.011/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Perbaikan Dan/Atau Pemeliharaan Pesawat Terbang Untuk Tahun Anggaran 2012
101 101/PMK.011/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Plasticizer, Untuk Tahun Anggaran 2012
102 102/PMK.011/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Pupuk Untuk Tahun Anggaran 2012
103 103/PMK.011/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik Untuk Tahun Anggaran 2012
104 104/PMK.011/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronika Untuk Tahun Anggaran 2012
105 105/PMK.011/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal Untuk Tahun Anggaran 2012
106 106/PMK.011/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan BahanGuna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/Diesel, Bogie, Dan Komponen Kereta Api Untuk Tahun Anggaran 2012
107 107/PMK.011/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2012
108 108/PMK.011/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Karpet Dan/Atau Permadani Untuk Tahun Anggaran 2012
109 109/PMK.011/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint Untuk Tahun Anggaran 2012
110 110/PMK.011/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/ Atau Perakitan Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2012
111 111/PMK.07/2012 Tata Cara Penerbitan Dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah
112 112/PMK.02/2012 Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
113 113/PMK.05/2012 Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
114 114/PMK.05/2012 Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum
115 115/PMK.05/2012 Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan
116 116/PMK.04/2012 Penyediaan Pita Cukai Dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya
117 117/PMK.011/2012 Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (ACFTA)
118 118/PMK.011/2012 Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AKFTA)
119 119/PMK.011/2012 Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2012
120 120/PMK.06/2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
121 121/PMK.010/2012 Ketentuan Mengenai Batasan Kewajiban Bagi Perusahaan Pembiayaan Di Bidang Ketenagalistrikan
122 122/PMK.03/2012 Kriteria Jasa Penyediaan Tempat Parkir Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
123 123/PMK.01/2012 Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, Dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan
124 124/PMK.05/2012 Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation
125 125/PMK.011/2012 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
126 126/PMK.011/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran Untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu
127 127/PMK.07/2012 Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah
128 128/PMK.08/2012 Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik Dengan Cara Bookbuilding
129 129/PMK.03/2012 Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara
130 130/PMK.010/2012 Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia
131 131/PMK.07/2012 Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012
132 132/PMK.01/2012 Pedoman Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Keuangan
133 133/PMK.07/2012 Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, Dan Tahun Anggaran 2011 Serta Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Tahun Anggaran 2010
134 134/PMK.02/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran
135 135/PMK.011/2012 Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang Berupa Kacang Kedelai
136 136/PMK.03/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya
137 137/PMK.07/2012 Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2013
138 138/PMK.05/2012 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Pada Kementerian Kehutanan
139 139/PMK.01/2012 Mekanisme Registrasi, Verifikasi Dan Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan
140 140/PMK.04/2012 Dokumen Cukai Dan/Atau Dokumen Pelengkap Cukai
141 141/PMK.07/2012 Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010.
142 142/PMK.05/2012 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Minyak Dan Gas Bumi “Lemigas” Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.
143 143/PMK.02/2012 Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.
144 144/PMK.011/2012 Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu.
145 145/PMK.03/2012 Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak.
146 146/PMK.03/2012 Tata Cara Verifikasi.
147 147/PMK.011/2012 Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Surat Berharga Negara Di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2012.
148 148/PMK.01/2012 Izin Mengikuti Pendidikan Di Luar Kedinasan Untuk Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
149 149/PMK.07/2012 Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi Tahun Anggaran 2012.
150 150/PMK.011/2012 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Tidak Dalam Gulungan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, Dan Ukraina.
151 151/PMK.02/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2011 tentang Pemberian Biaya Ransum Berlayar Bagi Awak Kapal Patroli Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan.
152 152/PMK.010/2012 Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
153 153/PMK.05/2012 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.
154 154/PMK.011/2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.
155 155/PMK.03/2012 Kriteria Jasa Penyiaran Yang Tidak Bersifat Iklan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
156 156/PMK.04/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat
157 157/PMK.07/2012 Alokasi Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, Dan Tahun Anggaran 2010.
158 158/PMK.01/2012 Bantuan Hukum Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
159 159/PMK.01/2012 Tata Cara, Persyaratan Dan Besaran Pemberian Bantuan Biaya Penyelesaian Masalah Hukum Dalam Perkara Pidana Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
160 160/PMK.02/2012 Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
161 161/PMK.01/2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Keuangan.
162 162/PMK.011/2012 Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
163 163/PMK.03/2012 Batasan Dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri.
164 164/PMK.02/2012 Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri.
165 165/PMK.07/2012 Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah.
166 166/PMK.011/2012 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.
167 167/PMK.01/2012 Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
168 168/PMK.01/2012 Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.
169 169/PMK.01/2012 Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
170 170/PMK.01/2012 Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
171 171/PMK.01/2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.
172 172/PMK.01/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.
173 173/PMK.01/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal.
174 174/PMK.01/2012 Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi Dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak.
175 175/PMK.01/2012 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
176 176/PMK.01/2012 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang.
177 177/PMK.01/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
178 178/PMK.01/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.
179 179/PMK.011/2012 Tarif Cukai Hasil Tembakau.
180 180/PMK.08/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah.
181 181/PMK.07/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2012.
182 182/PMK.07/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012.
183 183/PMK.07/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2012.
184 184/PMK.07/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2012.
185 185/PMK.07/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012.
186 186/PMK.07/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012.
187 187/PMK.011/2012 Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Barang Yang Berbentuk Kotak Atau Matras Atau Silinder Yang Terbuat Dari Kawat Besi Atau Baja, Dengan Diameter Ketebalan Paling Kecil 2 mm Sampai Dengan Paling Besar 5 mm, Yang Dianyam Dengan Lilitan Ganda Sehingga Membentuk Lingkaran Heksagonal Sebesar Paling Kecil 50 mm Sampai Dengan Paling Besar 120 mm, Yang Disepuh Atau Dilapisi Dengan Seng Atau Plastik/PVC.
188 188/PMK.07/2012 Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
189 189/PMK.07/2012 Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012.
190 190/PMK.05/2012 Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
191 191/PMK.07/2012 Alokasi Definitif Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2012.
192 192/PMK.02/2012 Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian/Lembaga.
193 193/PMK.011/2012 Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara Terhadap Impor Tepung Gandum.
194 194/PMK.03/2012 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penjualan Dan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I
195 195/PMK.07/2012 Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2013
196 196/PMK.07/2012 Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2013.
197 197/PMK.07/2012 Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012.
198 198/PMK.05/2012 Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga.
199 199/PMK.08/2012 Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Bookbuilding Di Pasar Perdana Dalam Negeri
200 200/PMK.05/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.
201 201/PMK.07/2012 Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013
202 202/PMK.07/2012 Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2013
203 203/PMK.07/2012 Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2010 Dan Tahun Anggaran 2011
204 204/PMK.07/2012 Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2012.
205 205/PMK.07/2012 Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2013
206 206/PMK.011/2012 Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
207 207/PMK.07/2012 Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2013.
208 208/PMK.011/2012 Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean Trade In Goods Agreement (ATIGA)
209 209/PMK.011/2012 Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
210 210/PMK.07/2012 Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2012.
211 211/PMK.06/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
212 212/PMK.07/2012 Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012.
213 213/PMK.07/2012 Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2012.
214 214/PMK.07/2012 Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2012.
215 215/PMK.07/2012 Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012.
216 216/PMK.07/2012 Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012.
217 217/PMK.07/2012 Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2012.
218 218/PMK.07/2012 Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2013.
219 219/PMK.011/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya.
220 220/PMK.010/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan.
221 221/PMK.011/2012 Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-India Free Trade Area (AIFTA)
222 222/PMK.07/2012 Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2013.
223 223/PMK.011/2012 Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
224 224/PMK.011/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
225 225/PMK.05/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.
226 226/PMK.07/2012 Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
227 227/PMK.010/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
228 228/PMK.010/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
229 229/PMK.02/2012 Penyusunan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2013 Dengan Sumber Dana Dari Sisa Anggaran Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2012.
230 230/PMK.07/2012 Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011.
231 231/PMK.07/2012 Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi Bagian Daerah Tahun Anggaran 2012.
232 232/PMK.05/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2010 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Penerusan Pinjaman.
233 233/PMK.01/2012 Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
234 234/PMK.05/2012 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Bandung Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
235 235/PMK.05/2012 Tata Cara Pencairan Dana Kegiatan Capacity Building Program Kreditanstalt Fur Wiederaufbau-Industrial Efficiency And Pollution Control Tahap I.
236 236/PMK.08/2012 Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Internasional.
237 237/PMK.02/2012 Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
238 238/PMK.03/2012 Saat Lain Sebagai Saat Pembuatan Faktur Pajak Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dengan Karakteristik Tertentu.
239 239/PMK.08/2012 Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement).
240 240/PMK.06/2012 Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan Dan Cukai.
241 241/PMK.05/2012 Sistem Akuntansi Belanja Subsidi
242 242/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pencairan Dana Investasi Pemerintah Untuk Pembelian PT Indonesia Asahan Aluminium.
243 243/PMK.02/2012 Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran 2013 Dengan Sumber Dana Dari Sisa Anggaran Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran 2012.
244 244/PMK.06/2012 Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara.
245 245/PMK.05/2012 Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
246 246/PMK.07/2012 Pedoman Umum Dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013.
247 247/PMK.02/2012 Tata Cara Perencanaan, Penetapan Alokasi, Dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.
248 248/PMK.05/2012 Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.
249 249/PMK.05/2012 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah
250 250/PMK.05/2012 Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara.
251 251/PMK.05/2012 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta Pada Kementerian Kesehatan.
252 252/PMK.011/2012 Gas Bumi Yang Termasuk Dalam Jenis Barang Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
253 253/PMK.05/2012 Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran, Dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 Pada Otoritas Jasa Keuangan.
, , ,

One Response to Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2012

  1. Sugeng Handoyo says:
    28 December 2018 at 11:04

    Tolong dong admin, Saya mau download:
    Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.265/KM.6/2012 tanggal 28 September 2012
    Tentang Penetapan Status Penggunaan BMN pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)

    Terimakasih…

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *