Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021
Tata cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Daftar Isi
Dasar Hukum (Mengingat)
- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Riwayat
Menindaklanjuti: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Download
Naskah Peraturan
- Dari peraturan.go.id:
- Dari Sekretaris Kabinet: https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176322/PP_Nomor_1_Tahun_2021.pdf
- Dari BPK:
- Dari Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1NWihe3VXDJHGoUyTemyt61Me2IFsGhVW/view
Presentasi
- Presentasi PP Nomor 1 Tahun 2021 (via Google Drive), disampaikan dalam “Sosialisasi Regulasi di Bidang PNBP” tanggal 9 Maret 2021
Sistematika
- Ketentuan Umum
- Instansi Pemeriksa dan Instansi Pengelola PNBP atau Wajib Bayar yang Diperiksa
- Pemeriksaan PNBP
- Dasar Pemeriksaan PNBP
- Permintaan Pemeriksaan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan/atau Menteri Terhadap Wajib Bayar
- Permintaan Pemeriksaan oleh Menteri terhadap Instansi Pengelola PNBP
- Permintaan Pemeriksaan oleh Menteri dan/atau Instansi Pengelola terhadap Mitra Instansi Pengelola PNBP
- Hasil Pengawasan
- Batas Waktu Permintaan Pemeriksaan
- Pengaturan Lebih Lanjut Tata Cara Permintaan Pemeriksaan
- Ruang Lingkup Pemeriksaan PNBP
- Pelaksanaan Pemeriksaan PNBP
- Tugas dan Wewenang Instansi Pemeriksa
- Keikutsertaan Pihak Lain
- Hak Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, atau Mitra Instansi Pengelola PNBP dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan PNBP
- Permintaan Kepada Pihak Lain
- Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan PNBP
- Hasil Pemeriksaan PNBP
- Temuan Hasil Pemeriksaan PNBP
- Tanggapan atas Temuan Hasil Pemeriksaan PNBP
- Pembahasan atas Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan
- Laporan Hasil Pemeriksaan
- Dasar Pemeriksaan PNBP
- Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
- Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
- Ketentuan Penutup
Leave a Reply