Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021

Tata cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Daftar Isi

Dasar Hukum (Mengingat)

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Riwayat

Menindaklanjuti: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download

Naskah Peraturan

Presentasi

Sistematika

  1. Ketentuan Umum
  2. Instansi Pemeriksa dan Instansi Pengelola PNBP atau Wajib Bayar yang Diperiksa
  3. Pemeriksaan PNBP
    1. Dasar Pemeriksaan PNBP
      1. Permintaan Pemeriksaan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan/atau Menteri Terhadap Wajib Bayar
      2. Permintaan Pemeriksaan oleh Menteri terhadap Instansi Pengelola PNBP
      3. Permintaan Pemeriksaan oleh Menteri dan/atau Instansi Pengelola terhadap Mitra Instansi Pengelola PNBP
      4. Hasil Pengawasan
      5. Batas Waktu Permintaan Pemeriksaan
      6. Pengaturan Lebih Lanjut Tata Cara Permintaan Pemeriksaan
    2. Ruang Lingkup Pemeriksaan PNBP
    3. Pelaksanaan Pemeriksaan PNBP
      1. Tugas dan Wewenang Instansi Pemeriksa
      2. Keikutsertaan Pihak Lain
      3. Hak Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, atau Mitra Instansi Pengelola PNBP dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan PNBP
      4. Permintaan Kepada Pihak Lain
      5. Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan PNBP
    4. Hasil Pemeriksaan PNBP
      1. Temuan Hasil Pemeriksaan PNBP
      2. Tanggapan atas Temuan Hasil Pemeriksaan PNBP
      3. Pembahasan atas Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan
      4. Laporan Hasil Pemeriksaan
  4. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
  5. Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
  6. Ketentuan Penutup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *