Ahmad Abdul Haq

Dasar Hukum (Mengingat)

• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Riwayat

Mencabut:

• Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu
• Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
• Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang

Download

• https://drive.google.com/file/d/1PjUoLhdxfMmAanDpSgtJfyOe25QuvH45/view?usp=sharing
• https://jdih.kemenkeu.go.id/api/AppMediaCatalogs/Download/8cc4c80b-d2a6-4244-aa29-c0406b536dde

Sistematika

1. Ketentuan Umum
2. Pengelola PNBP
3. Perencanaan
4. Pelaksanaan 
   1. Umum
   2. Penentuan PNBP Terutang
   3. Pemungutan PNBP
   4. Pembayaran dan Penyetoran PNBP
      1. Mekanisme Pembayaran dan Penyetoran PNBP
      2. Penerimaan Tertentu di Luar Mekanisme Pembayaran dan Penyetoran PNBP
      3. Monitoring dan Verifikasi
   5. Pengelolaan Piutang PNBP
   6. Penetapan dan Penagihan PNBP Terutang
      1. Penetapan PNBP Kurang Bayar
      2. Penetapan PNBP Lebih Bayar dan PNBP Nihil
      3. Penetapan PNBP secara jabatan
      4. Koreksi atas Surat Tagihan PNBP
      5. Mekanisme Penagihan PNBP
   7. Penggunaan Dana PNBP
   8. Monitoring Pelaksanaan PNBP
5. Pertanggungjawaban
   1. Penatausahaan
   2. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
6. Pengawasan
   1. Ruang Lingkup Pengawasan PNBP
   2. Pengawasan PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP
   3. Pengawasan PNBP oleh Menteri
7. Pengelolaan PNBP oleh Bendahara Umum Negara dan Mitra Instansi Pengelola PNBP
   1. Pengelolaan PNBP oleh Bendahara Umum Negara
   2. Mitra Instansi Pengelola PNBP
8. Penutup