Peraturan Pemerintah Tahun 1952

Nomor Tentang
1 Tahun 1952 Susunan Dan Tugas Dewan Serta Biro Rekonstruksi Nasional
2 Tahun 1952 Dewan Perancang Negara
3 Tahun 1952 Peraturan Sementara Mengenai Pemberian Tunjangan (onderstand) Kepada Pegawai Negeri Dan Janda Serta Anak Piatunya
4 Tahun 1952 Pengeluaran Surat Perbendaharaan Untuk Tahun 1952
5 Tahun 1952 Peraturan Sementara Mengenai Penetapan Jabatan Dan Gaji Pegawai Negeri Sipil Bukan Warganegara
6 Tahun 1952 Mengubah Keputusan Pemerintah 15 Juli 1940 Nr 1 (staatsblad 1940 No. 379) Mengenai Peraturan Devisen.
7 Tahun 1952 Pembelian Barang-barang Untuk Perlengkapan Jawatan-jawatan Dan Organisasi-organisasi Pemerintah
8 Tahun 1952 Pemberhentian Dari Pekerjaan Untuk Sementara Waktu Dan Pemberhentian Dari Jabatan Negeri Sambil Menunggu Keputusan Lebih Lanjut Bagi Pegawai Negeri Sipil
9 Tahun 1952 Daftar Susunan Pangkat Dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
10 Tahun 1952 Daftar Pernyataan Kecakapan Pegawai Negeri
11 Tahun 1952 Hukuman Jabatan
12 Tahun 1952 Penghasilan Dan Usaha Pegawai Negeri Dalam Lapangan Partikelir
13 Tahun 1952 Pemberian Pengganti Kerugian Kepada Pegawai Negeri Sipil Untuk Barang-barnag Yang Tidak Dapat Dipakai Lagi, Rusak Atau Hilang Pada Waktu Melakukan Perjalanan-dinas
14 Tahun 1952 Pemberian Pengganti Kerugian Kepada Pegawai Negeri Sipil Untuk Barang-barang Bergerak, Yang Bukan Karena Salah Dan/atau Kelalaiannya Sendiri, Tidak Dapat Dipakai Lagi, Rusak Atau Hilang Sebagai Akibat Peristiwa-peristiwa Luar Biasa, Terjadi Disesuatu Temp
15 Tahun 1952 Staf Keamanan
16 Tahun 1952 Perubahan Peraturan Pemerintah Mengenai Pelaksanaan Penyereahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi-propinsi Di Jawa Dan Sumatera Dan Kepada Daerah Istimewa Yogyakarta
17 Tahun 1952 Mobil Untuk Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri Dan Para Menteri Republik Indonesia
18 Tahun 1952 Penetapan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nr 17 Tahun 1952, Mengenai Mobil Untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
19 Tahun 1952 Pemberian Pensiun Kepada Janda Dan Tunjangan Kepada Anak Yatim-piatu Pegawai Negeri Sipil
20 Tahun 1952 Susunan Dan Pimpinan Kementerian-kementerian Republik Indonesia
21 Tahun 1952 Mengubah “algemene Bepalingen Ter Uitvoering Van Het Internationaal Postbesluit 1948” (internationale Postverordening 1948, Staatsblad 1949 No. 76)
22 Tahun 1952 Peraturan Yang Mengatur Penggantian Biaya Perjalanan Dan Biaya Penginapan Dalam Negeri Yang Harus Dikeluarkan Oleh Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri Dan Para Menteri
23 Tahun 1952 Memperpanjang Berlakunya Peraturan Pemerintah Nr 67 Tahun 1951 (lembaran Negara Republik Indonesia Nr 112 Tahun 1951) Mengenai Pembagian Beras Untuk Pegawai Negeri
24 Tahun 1952 Perubahan Rayon Kemahalan
25 Tahun 1952 Peraturan Sementara Penetapan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia
26 Tahun 1952 Pengubahan Jumlah Persentase Tunjangan Kemahalan Daerah
27 Tahun 1952 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nr 17 Tahun 1952 Tentang Mobil Untuk Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri Dan Para Menteri Republik Indonesia Dan Peraturan Pemerintah Nr 18 Tahun 1952 Tentang Penetapan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nr 17 Tahun 1952 Un
28 Tahun 1952 Pencabutan Kembali Peraturan Pemerintah Nr 15 Tahun 1952 Mengenai Staf Keamanan
29 Tahun 1952 Mengubah Peraturan Pemerintah Nr 4 Tahun 1950, Mengenai “peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan Dan Lain-lain Tunjangan Bagi Presiden, Perdana Menteri Dan Menteri-menteri Republik Indonesia Serikat”
30 Tahun 1952 Perubahan Peraturan Pemerintah 3 Juli 1916 No. 2 (staatsblad No. 475)
31 Tahun 1952 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nr 70 Tahun 1951, Mengenai Peraturan Istimewa Bagi Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Keluar Jawa
32 Tahun 1952 Perubahan Peraturan Pemerintah Nr 11 Tahun 1952 Mengenai Hukuman Jabatan
33 Tahun 1952 Pembubaran Daerah Sulawesi Tengah Dan Pembagian Wilayahnya Dalam Daerah-daerah Swatantra
34 Tahun 1952 Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan Dan Pembagain Wilayahnya Dalam Daerah-daerah Swatantra
35 Tahun 1952 Pembubaran Daerah Maluku Selatan Dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah Dan Daerah Maluku Tenggara
36 Tahun 1952 Perubahan Peraturan Pemerintah Nr 18 Tahun 1951
37 Tahun 1952 Peraturan Sementara Penetapan Gaji Pokok Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, Wakil-perdana Menteri Dan Para Menteri Republik Indonesia
38 Tahun 1952 Perubahan Peraturan Pemerintah Nr 63 Tahun 1951 Mengenai Peraturan Tata-tertib Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
39 Tahun 1952 Peraturan Kendaraan Bermotor Sipil.
40 Tahun 1952 Peraturan Dewan Kehormatan Militer
41 Tahun 1952 Kedudukan Pegawai Negeri Selama Menjalankan Sesuatu Kewajiban Negera Diluar Lingkungan Jabatan Yang Dipangkunya.
42 Tahun 1952 Berlakunya Peraturan Pemerintah Nr 25 Tahun 1952 (lembaran Negara Nr 34 Tahun 1952) Bagi Para Anggota Angkatan Perang Yang Digaji Menurut Peraturan Pemerintah Nr 50 Tahun 1951
43 Tahun 1952 Pengubahan Peraturan Pemerintah Nr 58 Tahun 1951 (lembaran Negara Nr 85 Tahun 1951) Mengenai Opseten Atas Bea Keluar Atas Karet Rakyat
44 Tahun 1952 Penunjukan Daerah Di Indonesia, Dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah, Dengan Menyampingkan Alat Pembayaran Indonesia Yang Sah
45 Tahun 1952 Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Sosial Kepada Propinsi
46 Tahun 1952 Kenaikan Pensiun Dan Tunjangan Yang Bbersifat Pensiun Yang Diberikan Kepada Bekas Pegawai Negeri Dan Sipil Atau Janda Dan/atau Anaknya
47 Tahun 1952 Pemberian Tunjangan-kemahalan-daerah Dan Tunjangan-keluarga Kepada Penerima Pensiun Dan/atau Tunjangan Yang Bersifat Pensiun
48 Tahun 1952 Pengubahan Peraturan Devisen 1940 (staatsblad Nr 291)
49 Tahun 1952 Pelaksanaan Penyerahan Sebagaimana Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-daerah Swatantra Propinsi Di Jawa
50 Tahun 1952 Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar Dan Kota Kecil Di Jawa
51 Tahun 1952 Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-daerah Swatantra Propinsi Di Sumatera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *