Peraturan Pemerintah Tahun 1957

Nomor Tentang
1 Tahun 1957 Penyaluran Perusahaan-perusahaan
2 Tahun 1957 Bantuan Pemerintah Kepada Masyarakat Desa Dalam Rencana Pembangunan 5 Tahun
3 Tahun 1957 Penyerahan Pajak Negara Kepada Daerah
4 Tahun 1957 Pemberian Ganjaran, Subsidi Dan Sumbangan Kepada Daerah
5 Tahun 1957 Panitia Negara Perimbangan Keuangan
6 Tahun 1957 Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Pemegang Jabatan-jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia
7 Tahun 1957 Susunan Kementerian Pertahanan
8 Tahun 1957 Pembebasan Dari Bea Masuk Atas Dasar Hubungan Internasional
9 Tahun 1957 Mengubah/menambah Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1950 (lembaran-negara Tahun 1950 No. 17) Tentang Peraturan Pemberian Sokongan Kepada Janda Dan Anak Piatu Dari Anggota Tentara R.i.s./bekas Anggota T.n.i.
10 Tahun 1957 Pemberian Tunjangan Kejuruan
11 Tahun 1957 Penurunan Porto Bagi Pengiriman Surat Kabar Dan Lampiran Dan Pengubahan Lebih Lanjut “algemene Bepalingen Ter Uitvoering Van De Postordonnantie 1935” (postverordening 1935, Lembaran-negara 1934 No. 721)
12 Tahun 1957 Penetapan Besarnya Pemungutan Termaksud Dalam Pasal 11 “krosok Ordonnantie 1937” (lembaran-negara Tahun 1937 No. 604 Untuk Tahun 1957
13 Tahun 1957 Pengubahan Peraturan Pemerintah Tentang Penunjukan Penguasa-penguasa Militer
14 Tahun 1957 Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1952 (lembaran-negara Tahun 1952 No. 54) Dan Penetapan Peraturan No. 4 Tahun 1950 (lembaran-negara Tahun 1950 No. 15) Dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1950 (lembaran-negara Tahun 1950 No. 69)
15 Tahun 1957 Susunan Tingkat Pengajaran Pada Fakultas Sosial Dan Politik Universitas Gajah Mada
16 Tahun 1957 Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1952 (lembaran-negara Tahun 1952 No. 72) Yang Telah Diperpanjang Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah N0.35 Tahun 1955 (lembaran-negara Tahun 1955 No. 80)
17 Tahun 1957 Pengubahan Dan Penambahan Peraturan Pemerintah Mengenai Penunjukan Penguasa-penguasa Militer Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1957 (lembaran-negara No. 22 Tahun 1957)
18 Tahun 1957 Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1955 (lembaran-negara No. 23 Tahun 1955) Tentang Dewan Keamanan
19 Tahun 1957 Pengubahan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil “pgpn 1955” (peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1955, Lembaran-negara No. 48 Tahun 1955 Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Kemudian)
20 Tahun 1957 Pemberian Penggantian Pembayaran Uang Penginapan Dan Uang Makan Di Rumah Penginapan Umum Bagi Ketua Konstituante Republik Indonesia
21 Tahun 1957 Pengeluaran Surat Perbendaharaan Untuk Tahun 1957
22 Tahun 1957 Menambah Pangkat-pangkat Organik Dalam Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1955)
23 Tahun 1957 Pembekuan Badan-badan Koordinasi Keamanan Daerah Dan Koordinasi Keamanan Kabupaten Sebagai Yang Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1955 (lembaran-negara Tahun 1955 No. 23) Tentang Dewan Keamanan
24 Tahun 1957 Peraturan Pangkat-pangkat Militer Dalam Angkatan Perang Republik Indonesia
25 Tahun 1957 Mengubah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1957 (lembaran-negara No. 19 Tahun 1957) Tentang Tunjangan Kejuruan
26 Tahun 1957 Peraturan Gaji Militer
27 Tahun 1957 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1957 (lembaran-negara Tahun 1957 No. 8) Tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa
28 Tahun 1957 Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1954 (lembaran-negara Tahun 1954 No. 29) Dan Penetapan Penyerahan Urusan Rekonstruksi Nasional Kepada Menteri Urusan Veteran
29 Tahun 1957 Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama Di Propinsi Aceh
30 Tahun 1957 Lembaga Administrasi Negara
31 Tahun 1957 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44, 45, 46, 65 Tahun 1951, No. 45, 51 Tahun 1952, No. 18 Tahun 1953 Dan No. 12 Tahun 1954
32 Tahun 1957 Dasar-dasar Pemilihan Dan Penggantian Anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah
33 Tahun 1957 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1957
34 Tahun 1957 Dewan Ekonomi Dan Pembangunan
35 Tahun 1957 Pemberian Tunjangan Kemahalan Umum
36 Tahun 1957 Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1957 (lembaran-negara No. 85 Tahun 1957) Tentang Dasar-dasar Pemilihan Dan Penggantian Anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah
37 Tahun 1957 Pendirian Universitas Pajajaran Di Bandung
38 Tahun 1957 Menambah Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1953 Tentang Pemberian Istirahat Dalam Negeri
39 Tahun 1957 Perubahan Lebih Lanjut “postverordening 1935” (staatsblad No. 721) Sebagaimana Telah Kerap Kali Diubah Dan Ditambah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1955 (lembaran-negara Tahun 1955 No. 45)
40 Tahun 1957 Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementerian Perdagangan Dan Kementerian Perindustrian
41 Tahun 1957 Perubahan “postbesluit Dienststukken 1935”
42 Tahun 1957 Pengubahan Lebih Lanjut “internationale Postverordening 1948” (staatsblad 1949 No. 76), Sebagaimana Telah Kerap Kali Diubah Dan Ditambah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1953 (lembaran-negara Tahun 1953 No. 13)
43 Tahun 1957 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1954 (lembaran-negara Tahun 1954 No. 107) Tentang Peraturan Mengenai Perusahaan Muatan Kapal Laut
44 Tahun 1957 Penetapan Peraturan Umum Mengenai Syarat-syarat Kecakapan, Pengetahuan Dan Cara Pemilihan Serta Pengesahan Kepala Daerah
45 Tahun 1957 Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama Di Luar Jawa-madura
46 Tahun 1957 Peraturan Umum Mengenai Gaji, Uang Jalan Dan Uang Penginapan Serta Penghasilan-penghasilan Lain Bagi Kepala Daerah
47 Tahun 1957 Perizinan Pelayaran
48 Tahun 1957 Penetapan Pendirian Universitas Sumatera Utara Di Medan
49 Tahun 1957 Penetapan Peraturan Penyelesaian Pemerintah Terhadap Pendidikan Pelajar Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia
50 Tahun 1957 Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1951 (lembaran-negara Tahun 1951 No. 106) Dan Penetapan Peraturan Tata Tertib Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
51 Tahun 1957 Pengangkatan Dan Pemberhentian Ketua, Anggota Dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
52 Tahun 1957 Penetapan Pengangkatan Dan Pemberhentian Ketua, Anggota Dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah
53 Tahun 1957 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957 (lembaran-negara No. 7 Tahun 1957) Tentang Penyaluran Perusahaan-perusahaan
54 Tahun 1957 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1957 (lembaran-negara No. 55 Tahun 1957) Tentang Pengeluaran Surat Perbendaharaan Untuk Tahun 1957
55 Tahun 1957 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1952 (lembaran-negara Tahun 1952 No. 11) Tentang Pembelian Barang-barang Untuk Perlengkapan Jawatan-jawatan Dan Organisasi-organisasi Pemerintah
56 Tahun 1957 Penetapan Peraturan Pengeluaran Uang Kertas Pemerintah
57 Tahun 1957 Pengubahan “schepenverordening 1935” (staatsblad 1935 No. 344) Seperti Telah Diubah Dan Ditambah, Terakhir Dengan Regeringsverordening Dalam Staatsblad 1941 No. 55
58 Tahun 1957 Pengubahan “uitwateringsverordening 1935” (staatsblad 1932 No. 121) Seperti Telah Diubah Dan Ditambah, Terakhir Dengan Regeringsverordening Dalam Staatsblad 1939 No. 357
59 Tahun 1957 Penyerahan Tugas Mengenai Menyewa Rumah-rumah/pekarangan-pekarangan Milik Partikelir Yang Diperlukan Oleh Instansi Pemerintah Sipil Kepada Masing-masing Kementerian Yang Bersangkutan
60 Tahun 1957 Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1954 (lembaran-negara Tahun 1954 Nomor 96), Keputusan-keputusan Presiden Dan Keputusan-keputusan Menteri Pertahanan Tentang Penunjukan/pengangkatan Penguasa-penguasa Militer
61 Tahun 1957 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 28 Tahun 1956 (lembaran-negara 1956 N0. 73) Dan Undang-undang No. 29 Tahun 1956 (lembaran-negara 1956 No. 74)
62 Tahun 1957 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1951 (lembaran-negara No. 77 Tahun 1951) Mengenai “peraturan Perbaikan Pelabuhan”
63 Tahun 1957 Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1952 Mengenai Penunjukan Daerah Indonesia, Dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Dengan Menyampingkan Alat Pembayaran Indonesia Yang Sah
64 Tahun 1957 Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan Dan Karet Rakyat Kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I
65 Tahun 1957 Penetapan Besarnya Pemungutan Termaksud Dalan Pasal 11 “krosok Ordonnantie 1937” (staatsblad 1937 No. 604) Untuk Tahun 1958
66 Tahun 1957 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1957 (lembaran-negara Tahun 1957 Nomor 8) Tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *