| Nomor |
Tentang |
| 1 Tahun 1985 |
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 |
| 2 Tahun 1985 |
Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera Dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya |
| 3 Tahun 1985 |
Perusahaan Umum (perum) Angkasa Pura |
| 4 Tahun 1985 |
Perusahaan Umum (perum) Pelabuhan I |
| 5 Tahun 1985 |
Perusahaan Umum (perum) Pelabuhan Ii |
| 6 Tahun 1985 |
Perusahaan Umum (perum) Pelabuhan Iii |
| 7 Tahun 1985 |
Perusahaan Umum (perum) Pelabuhan Iv |
| 8 Tahun 1985 |
Perusahaan Umum (perum) Biofarma |
| 9 Tahun 1985 |
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/dudanya |
| 10 Tahun 1985 |
Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara |
| 11 Tahun 1985 |
Hak Keuangan/administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, Dan Gubernur Bank Indonesia |
| 12 Tahun 1985 |
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/administratif Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/dudanya |
| 13 Tahun 1985 |
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/dudanya |
| 14 Tahun 1985 |
Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan |
| 15 Tahun 1985 |
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |
| 16 Tahun 1985 |
Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Presiden Dan Bekas Wakil Presiden Serta Jandanya |
| 17 Tahun 1985 |
Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara Dan Janda/dudanya |
| 18 Tahun 1985 |
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya |
| 19 Tahun 1985 |
Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Janda/dudanya |
| 20 Tahun 1985 |
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1983 |
| 21 Tahun 1985 |
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1977 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu Dan Anak Yatim-piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia |
| 22 Tahun 1985 |
Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 |
| 23 Tahun 1985 |
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 Tentang Pembinaan Kepelabuhanan |
| 24 Tahun 1985 |
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, Dan Lalu Lintas Devisa |
| 25 Tahun 1985 |
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut |
| 26 Tahun 1985 |
Jalan |
| 27 Tahun 1985 |
Perusahaan Umum (perum) Pengembangan Keuangan Koperasi |
| 28 Tahun 1985 |
Perlindungan Hutan |
| 29 Tahun 1985 |
Sensus Ekonomi |
| 30 Tahun 1985 |
Perusahaan Umum (perum) Percetakan Uang Republik Indonesia |
| 31 Tahun 1985 |
Penarikan Kembali Sebagian Kekayaan Negara Yang Tertanam Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Angkasa Pura |
| 32 Tahun 1985 |
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pt. Indocement Tunggal Prakarsa |
| 33 Tahun 1985 |
Pokok-pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri |
| 34 Tahun 1985 |
Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia |
| 35 Tahun 1985 |
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 |
| 36 Tahun 1985 |
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 Dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 |
| 37 Tahun 1985 |
Penyelenggaraan Pos |
| 38 Tahun 1985 |
Kewenangan Penyidik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya (status: Mencabut Sebagian Pasal 110 Ayat (1) Angka 2 & 3 Pp 28/1951) |
| 39 Tahun 1985 |
Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1984/1985 Kepada Tahun Anggaran 1985/1986 |
| 40 Tahun 1985 |
Tunjangan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Berupa Gaji, Honorarium, Uang Pensiun, Dan Tunjangan-tunjangan Lainnya Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara |
| 41 Tahun 1985 |
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan Xxviii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) (status: Mencabut Pasal 1 Ayat (2) Pp 14/1968) |
| 42 Tahun 1985 |
Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 |
| 43 Tahun 1985 |
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 |
| 44 Tahun 1985 |
Perusahaan Umum (perum) Sang Hyang Seri |
| 45 Tahun 1985 |
Barang Yang Digunakan Untuk Operasi Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi |
| 46 Tahun 1985 |
Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak Pada Pajak Bumi Dan Bangunan |
| 47 Tahun 1985 |
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| 48 Tahun 1985 |
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka Menjadi Perusahaan Umum (perum) Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka |
Leave a Reply