Peraturan Pemerintah Tahun 1997

Nomor Tentang
1 Tahun 1997 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (perum) Bio Farma Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)
2 Tahun 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura I
3 Tahun 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Adhi Karya
4 Tahun 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bio Farma
5 Tahun 1997 Pengawasan Barang Kena Cukai
6 Tahun 1997 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993
7 Tahun 1997 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Lima Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993
8 Tahun 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Jasa Marga
9 Tahun 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Dok Dan Perkapalan Surabaya
10 Tahun 1997 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Pengalihan Bentuk Pt Merpati Nusantara Airlines Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)
11 Tahun 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iii
12 Tahun 1997 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Regional
13 Tahun 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Sandang Ii
14 Tahun 1997 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 Tentang Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek
15 Tahun 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan
16 Tahun 1997 Waralaba
17 Tahun 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pupuk Sriwijaya
18 Tahun 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Aneka Tambang
19 Tahun 1997 Pajak Daerah
20 Tahun 1997 Retribusi Daerah
21 Tahun 1997 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
22 Tahun 1997 Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
23 Tahun 1997 Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 Ke Tahun Anggaran 1997/1998
24 Tahun 1997 Pendaftaran Tanah
25 Tahun 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sang Hyang Seri
26 Tahun 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Rajawali Nusantara Indonesia
27 Tahun 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia
28 Tahun 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Pupuk Sriwijaya
29 Tahun 1997 Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap
30 Tahun 1997 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya
31 Tahun 1997 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu Dan Anak Yatim-piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
32 Tahun 1997 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
33 Tahun 1997 Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
34 Tahun 1997 Pelaporan Atau Pemberitahuan Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan
35 Tahun 1997 Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Hibah Wasiat
36 Tahun 1997 Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan
37 Tahun 1997 Pembebastugasan Dan Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, Atau Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Serta Hak-haknya
38 Tahun 1997 Enambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perikani
39 Tahun 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pos Indonesia
40 Tahun 1997 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank
41 Tahun 1997 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 Tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996
42 Tahun 1997 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor Dan Impor
43 Tahun 1997 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 Tentang Tempat Penimbunan Berikat
44 Tahun 1997 Kemitraan
45 Tahun 1997 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996 Tentang Pengelolaan Dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
46 Tahun 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Adhi Karya
47 Tahun 1997 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
48 Tahun 1997 Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *