| Nomor |
Tentang |
| 1 Tahun 2000 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian |
| 2 Tahun 2000 |
Penggabungan Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Industri Soda Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Garam |
| 3 Tahun 2000 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara |
| 4 Tahun 2000 |
Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Tambang Batubara Bukit Asam |
| 5 Tahun 2000 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri |
| 6 Tahun 2000 |
Perusahaan Jawatan (perjan) |
| 7 Tahun 2000 |
Kepelautan |
| 8 Tahun 2000 |
Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama |
| 9 Tahun 2000 |
Gaji Pokok Pimpinan Dan Hakim Anggota Mahkamah Agung |
| 10 Tahun 2000 |
Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah |
| 11 Tahun 2000 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kertas Leces |
| 12 Tahun 2000 |
Pencarian Dan Pertolongan |
| 13 Tahun 2000 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan Dan Energi Di Bidang Pertambangan Umum |
| 14 Tahun 2000 |
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan |
| 15 Tahun 2000 |
Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura Dari Kota Jayapura Ke Wilayah Sentanidi Kabupaten Jayapura |
| 16 Tahun 2000 |
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah |
| 17 Tahun 2000 |
Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum |
| 18 Tahun 2000 |
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional |
| 19 Tahun 2000 |
Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi |
| 20 Tahun 2000 |
Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu |
| 21 Tahun 2000 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Konversi Energi Abadi (pt Koneba) |
| 22 Tahun 2000 |
Penetapan Bentuk Pt Perusahaan Pilot Proyek Berdikari Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) |
| 23 Tahun 2000 |
Perusahaan Umum (perum) Prasarana Perikanan Samudera |
| 24 Tahun 2000 |
Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai |
| 25 Tahun 2000 |
Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom |
| 26 Tahun 2000 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Telekomunikasi Tbk. |
| 27 Tahun 2000 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero)pt Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan |
| 28 Tahun 2000 |
Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi |
| 29 Tahun 2000 |
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi |
| 30 Tahun 2000 |
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi |
| 31 Tahun 2000 |
Obligasi Perusahaan Umum (perum) Pegadaian |
| 32 Tahun 2000 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Negara Indonesia Tbk. Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum |
| 33 Tahun 2000 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv |
| 34 Tahun 2000 |
Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (perum Peruri) |
| 35 Tahun 2000 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura I |
| 36 Tahun 2000 |
Pendirian Perjan Jawatan Televisi Republik Indonesia |
| 37 Tahun 2000 |
Pendirian Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia |
| 38 Tahun 2000 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan |
| 39 Tahun 2000 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan |
| 40 Tahun 2000 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Danareksa |
| 41 Tahun 2000 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi Jasa Indonesia |
| 42 Tahun 2000 |
Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri |
| 43 Tahun 2000 |
Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri |
| 44 Tahun 2000 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelayaran Nasional Indonesia |
| 45 Tahun 2000 |
Penundaan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam |
| 46 Tahun 2000 |
Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan |
| 47 Tahun 2000 |
Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pengesahan Dan Pelantikan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah |
| 48 Tahun 2000 |
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara |
| 49 Tahun 2000 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta |
| 50 Tahun 2000 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv |
| 51 Tahun 2000 |
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama |
| 52 Tahun 2000 |
Penyelenggaraan Telekomunikasi |
| 53 Tahun 2000 |
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit |
| 54 Tahun 2000 |
Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan |
| 55 Tahun 2000 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Pelabuhan Indonesia I |
| 56 Tahun 2000 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Kereta Api Indonesia |
| 57 Tahun 2000 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Pelabuhan Indonesia Iv |
| 58 Tahun 2000 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Indonesia Farma |
| 59 Tahun 2000 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/administratif Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 |
| 60 Tahun 2000 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993 |
| 61 Tahun 2000 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Hak Keuangan/administratif Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Dan Mantan Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Serta Janda/dudanya |
| 62 Tahun 2000 |
Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat |
| 63 Tahun 2000 |
Keselamatan Dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion |
| 64 Tahun 2000 |
Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir |
| 65 Tahun 2000 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Pos Indonesia |
| 66 Tahun 2000 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iii |
| 67 Tahun 2000 |
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlakupada Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional (lapan) |
| 68 Tahun 2000 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan (persero) Pt. Bank Tabungan Negara Dalam Rangka Program Rekapitulasi Bank Umum |
| 69 Tahun 2000 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Kimia Farma |
| 70 Tahun 2000 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia |
| 71 Tahun 2000 |
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi |
| 72 Tahun 2000 |
Penyesuaian Pensiun Pokok Mantan Pimpinan Dan Hakim Anggota Mahkamah Agung Serta Janda/dudanya |
| 73 Tahun 2000 |
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/dudanya |
| 74 Tahun 2000 |
Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim Dan Pejabat Negara |
| 75 Tahun 2000 |
Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara |
| 76 Tahun 2000 |
Hak Keuangan/administratif Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia Dan Pejabat Lain Yang Kedudukannya Atau Pengangkatannya Setingkat Atau Disetarakan Dengan Menteri Negara |
| 77 Tahun 2000 |
Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Penerima Pensiun Serta Janda/dudanya |
| 78 Tahun 2000 |
Penetapan Pensiun Pokok Mantan Pejabat Negara Dan Janda/dudanya |
| 79 Tahun 2000 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Batan Teknologi |
| 80 Tahun 2000 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kliring Dan Jaminan Bursa Komoditi |
| 81 Tahun 2000 |
Kenavigasian |
| 82 Tahun 2000 |
Karantina Hewan |
| 83 Tahun 2000 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998 |
| 84 Tahun 2000 |
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah |
| 85 Tahun 2000 |
Penambahan Pernyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Wijaya Karya |
| 86 Tahun 2000 |
Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia |
| 87 Tahun 2000 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman |
| 88 Tahun 2000 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv |
| 89 Tahun 2000 |
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 |
| 90 Tahun 2000 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta Ii |
| 91 Tahun 2000 |
Perusahaan Umum (perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta |
| 92 Tahun 2000 |
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
| 93 Tahun 2000 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia I |
| 94 Tahun 2000 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Damri |
| 95 Tahun 2000 |
Perusahaan Umum (perum) Sarana Pengembangan Usaha |
| 96 Tahun 2000 |
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil |
| 97 Tahun 2000 |
Formasi Pegawai Negeri Sipil |
| 98 Tahun 2000 |
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil |
| 99 Tahun 2000 |
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil |
| 100 Tahun 2000 |
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural |
| 101 Tahun 2000 |
Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil |
| 102 Tahun 2000 |
Standardisasi Nasional |
| 103 Tahun 2000 |
Perusahaan Umum (perum) Pegadaian |
| 104 Tahun 2000 |
Dana Perimbangan |
| 105 Tahun 2000 |
Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah |
| 106 Tahun 2000 |
Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan |
| 107 Tahun 2000 |
Pinjaman Daerah |
| 108 Tahun 2000 |
Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah |
| 109 Tahun 2000 |
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah |
| 110 Tahun 2000 |
Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 111 Tahun 2000 |
Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Waris Dan Hibah Wasiat |
| 112 Tahun 2000 |
Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan |
| 113 Tahun 2000 |
Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan |
| 114 Tahun 2000 |
Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1997 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah |
| 115 Tahun 2000 |
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| 116 Tahun 2000 |
Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta |
| 117 Tahun 2000 |
Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta |
| 118 Tahun 2000 |
Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta |
| 119 Tahun 2000 |
Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung |
| 120 Tahun 2000 |
Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang |
| 121 Tahun 2000 |
Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Sardjito Yogyakarta |
| 122 Tahun 2000 |
Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang |
| 123 Tahun 2000 |
Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. M. Djamil Padang |
| 124 Tahun 2000 |
Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Sanglah Denpasar |
| 125 Tahun 2000 |
Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar |
| 126 Tahun 2000 |
Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta |
| 127 Tahun 2000 |
Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Anak Dan Bersalin Harapan Kita Jakarta |
| 128 Tahun 2000 |
Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta |
| 129 Tahun 2000 |
Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah |
| 130 Tahun 2000 |
Pengecualian Sebagai Objek Pajak Atas Keuntungan Karena Pembebasan Utang Debitur Kecil |
| 131 Tahun 2000 |
Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia |
| 132 Tahun 2000 |
Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian |
| 133 Tahun 2000 |
Perusahaan Umum (perum) Percetakan Negara Republik Indonesia |
| 134 Tahun 2000 |
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir |
| 135 Tahun 2000 |
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa |
| 136 Tahun 2000 |
Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa |
| 137 Tahun 2000 |
Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa |
| 138 Tahun 2000 |
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan |
| 139 Tahun 2000 |
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Obligasi Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek |
| 140 Tahun 2000 |
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi |
| 141 Tahun 2000 |
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan |
| 142 Tahun 2000 |
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan |
| 143 Tahun 2000 |
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Ajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 |
| 144 Tahun 2000 |
Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai |
| 145 Tahun 2000 |
Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah |
| 146 Tahun 2000 |
Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai |
| 147 Tahun 2000 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu |
| 148 Tahun 2000 |
Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah-daerah Tertentu |
| 149 Tahun 2000 |
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua |
| 150 Tahun 2000 |
Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa |
| 151 Tahun 2000 |
Tatacara Pemilihan, Pengesahan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah |
| 152 Tahun 2000 |
Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara |
| 153 Tahun 2000 |
Penetapan Universitas Gadjah Mada Sebagai Badan Hukum Milik Negara |
| 154 Tahun 2000 |
Penetapan Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara |
| 155 Tahun 2000 |
Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara |
Leave a Reply