Nomor |
Tentang |
1 Tahun 2011 |
Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan |
2 Tahun 2011 |
Penyelengaraan Kawasan Ekonomi Khusus |
3 Tahun 2011 |
Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia |
4 Tahun 2011 |
Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia |
5 Tahun 2011 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam |
6 Tahun 2011 |
Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam |
7 Tahun 2011 |
Pelayanan Darah |
8 Tahun 2011 |
Angkutan Multimoda |
9 Tahun 2011 |
Tata Cara Pemberian Pinjaman Dari Pemerintah Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia |
10 Tahun 2011 |
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah |
11 Tahun 2011 |
Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipi |
12 Tahun 2011 |
Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia |
13 Tahun 2011 |
Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia |
14 Tahun 2011 |
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya |
15 Tahun 2011 |
Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia |
16 Tahun 2011 |
Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia |
17 Tahun 2011 |
Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/dudanya |
18 Tahun 2011 |
Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan |
19 Tahun 2011 |
Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia |
20 Tahun 2011 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara |
21 Tahun 2011 |
Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah |
22 Tahun 2011 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan |
23 Tahun 2011 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi |
24 Tahun 2011 |
Badan Pertimbangan Kepegawaian |
25 Tahun 2011 |
Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika |
26 Tahun 2011 |
Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang Dari Wilayah Kecamatan Padang Barat Ke Wilayah Kecamatan Kototangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat |
27 Tahun 2011 |
Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kerinci Dari Wilayah Kota Sungaipenuh Ke Wilayah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi |
28 Tahun 2011 |
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam |
29 Tahun 2011 |
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional |
30 Tahun 2011 |
Pinjaman Daerah |
31 Tahun 2011 |
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan Di Bursa |
32 Tahun 2011 |
Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas |
33 Tahun 2011 |
Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2011 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan |
34 Tahun 2011 |
Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan |
35 Tahun 2011 |
Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku |
36 Tahun 2011 |
Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung Dan Hakim |
37 Tahun 2011 |
Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan |
38 Tahun 2011 |
Sungai |
39 Tahun 2011 |
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Sekretariat Negara |
40 Tahun 2011 |
Pembinaan, Pendampingan, Dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi |
41 Tahun 2011 |
Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan |
42 Tahun 2011 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara |
43 Tahun 2011 |
Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas |
44 Tahun 2011 |
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil |
45 Tahun 2011 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Santunan Dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia |
46 Tahun 2011 |
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil |
47 Tahun 2011 |
|
48 Tahun 2011 |
Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak |
49 Tahun 2011 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintat Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah |
50 Tahun 2011 |
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2010 – 2025 |
51 Tahun 2011 |
|
52 Tahun 2011 |
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/atau Di Daerah-daerah Tertentu |
53 Tahun 2011 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pal Indonesia |
54 Tahun 2011 |
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pt Pupuk Iskandar Muda Yang Selanjutnya Dialihkan Seluruhnya Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pupuk Sriwidjaya |
55 Tahun 2011 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perushan Perseroan (persero) Pt Penjaminan Infrastruktur Indonesia |
56 Tahun 2011 |
|
57 Tahun 2011 |
|
58 Tahun 2011 |
|
59 Tahun 2011 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Merpati Nusantara Airlines |
60 Tahun 2011 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia |
61 Tahun 2011 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan Kredit Indonesia |
62 Tahun 2011 |
Penetapan Pt Geo Dipa Energi Sebagai Perusahaan Perseroan (persero) Pt Geo Dipa Energi |
63 Tahun 2011 |
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pembentukan Credit Guarantee And Investment Facility |
64 Tahun 2011 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Monetary Fund |
65 Tahun 2011 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Bank For Reconstruction And Development |
66 Tahun 2011 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asian Development Bank |
67 Tahun 2011 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Islamic Development Bank |
68 Tahun 2011 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Fund For Agricultural Development |
69 Tahun 2011 |
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Pendirian Asean Infrastructure Fund |
70 Tahun 2011 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Islamic Corporation For The Development Of The Private Sector |
71 Tahun 2011 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial |
72 Tahun 2011 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Inhutani I |
73 Tahun 2011 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Dirgantara Indonesia |
74 Tahun 2011 |
Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan |
75 Tahun 2011 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan |
76 Tahun 2011 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I |
77 Tahun 2011 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengerukan Indonesia |
78 Tahun 2011 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV |
79 Tahun 2011 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I |
Leave a Reply