Ahmad Abdul Haq

Review Pelaksanaan Anggaran (RPA) merupakan bagian penting dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan anggaran, mengevaluasi kinerja belanja pemerintah, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Pada tahun 2025, RPA kembali menjadi sorotan utama mengingat adanya transisi pemerintahan dan berbagai reorganisasi kementerian yang memengaruhi pelaksanaan anggaran.

Pada sesi RPA kali ini, Bapak Heru Cahyadi, Kepala Seksi Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran dari Subdirektorat Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb, hadir sebagai pembicara utama. Beliau membahas berbagai isu terkait pelaksanaan anggaran, memberikan rekomendasi strategis, serta menanggapi pertanyaan dan masukan dari peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Tantangan dalam Pelaksanaan Anggaran

Dalam sesi ini, Bapak Heru menyoroti beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, antara lain:

1. Lambatnya Realisasi Anggaran di Awal Tahun

Transisi pemerintahan yang terjadi setiap lima tahun sekali sering kali menyebabkan perlambatan dalam pelaksanaan anggaran. Menteri dan pejabat baru membutuhkan waktu untuk memahami sistem yang ada, melakukan konsolidasi internal, serta menyesuaikan program kerja mereka dengan visi dan misi nasional. Hal ini berdampak pada realisasi anggaran yang lebih rendah di semester pertama dan memicu lonjakan pencairan anggaran di akhir tahun.

2. Restrukturisasi Kementerian dan Implikasinya

Pada tahun 2025, beberapa kementerian mengalami perubahan struktur organisasi, seperti pemisahan dan penggabungan unit kerja. Restrukturisasi ini berdampak pada proses administrasi dan pengelolaan anggaran, yang memerlukan waktu untuk penyesuaian. Salah satu kendala utama adalah penunjukan pejabat perbendaharaan yang baru, yang sering kali tertunda sehingga menghambat pencairan anggaran.

3. Kendala Teknis dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Salah satu tantangan besar dalam pelaksanaan anggaran adalah pengadaan barang dan jasa, terutama di daerah. Banyak daerah yang masih bergantung pada vendor yang berlokasi di Jakarta, menyebabkan ketimpangan dalam distribusi anggaran. Masalah ini semakin diperparah dengan keterbatasan penyedia barang/jasa lokal yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah.

4. Faktor Geografis dan Transportasi

Daerah kepulauan seperti Kepulauan Riau menghadapi kendala unik dalam pengelolaan anggaran akibat kondisi geografis yang menantang. Cuaca yang tidak menentu dan keterbatasan transportasi sering menghambat pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur dan belanja modal lainnya. Masalah ini menjadi faktor berulang yang muncul dalam setiap laporan RPA dari daerah tersebut.

Rekomendasi Strategis untuk Perbaikan Pelaksanaan Anggaran

Dalam sesi ini, Bapak Heru memberikan sejumlah rekomendasi strategis untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan anggaran, di antaranya:

1. Peningkatan Konsolidasi Internal di Kementerian dan Lembaga

• Menteri baru harus segera menetapkan pejabat perbendaharaan (KPA, PPK, dan Bendahara) untuk mempercepat pelaksanaan anggaran.
• Penyelarasan visi dan misi kementerian dengan kebijakan nasional perlu dilakukan lebih awal untuk menghindari keterlambatan dalam eksekusi anggaran.

2. Optimalisasi Perencanaan Anggaran Sejak Awal Tahun

• Perencanaan kegiatan harus dilakukan secara lebih matang sehingga anggaran tidak menumpuk di akhir tahun.
• Penyederhanaan proses administrasi dan perizinan untuk mempercepat eksekusi proyek.

3. Meningkatkan Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa

• Pemerintah perlu mengembangkan mekanisme untuk mendorong pemanfaatan vendor lokal dalam pengadaan barang dan jasa.
• Usulan fitur pada e-catalog untuk memprioritaskan penyedia lokal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

4. Meningkatkan Fleksibilitas dalam Kebijakan Pengelolaan Anggaran

• Regulasi terkait pelaksanaan anggaran harus lebih adaptif terhadap tantangan di lapangan, khususnya dalam kondisi reorganisasi kementerian.
• Penyusunan juknis yang lebih fleksibel agar pelaksanaan anggaran di daerah dapat lebih efektif.

Masukan dan Kritik terhadap Proses Penyusunan RPA

Dalam sesi diskusi, peserta mengemukakan beberapa kritik dan masukan terkait proses penyusunan RPA, termasuk:

1. Keterbatasan Template Laporan

• Template RPA yang digunakan saat ini dinilai terlalu membatasi jumlah halaman, sehingga informasi penting sering kali tidak dapat dimasukkan.
• Beberapa bagian dalam template dianggap sudah tidak relevan, seperti bagian yang membahas pandemi, yang masih muncul meskipun pandemi telah berakhir.

2. Ketidaksesuaian Jadwal Penyusunan Laporan

• Jadwal penyusunan laporan RPA sering bertepatan dengan tugas-tugas lain, seperti revisi anggaran triwulan dan spending review, yang menyebabkan beban kerja pegawai menjadi terlalu berat.
• Banyak pegawai yang bertanggung jawab atas RPA juga dipanggil untuk mengikuti pelatihan, sehingga tim penyusun menjadi tidak optimal.

3. Kurangnya Fleksibilitas dalam Penilaian

• Peserta mengusulkan agar laporan dengan analisis mendalam dan tambahan informasi tidak mendapatkan pengurangan nilai hanya karena melebihi jumlah halaman yang ditetapkan dalam template.
• Rekomendasi dalam laporan RPA sebaiknya dinilai berdasarkan relevansi dan dampaknya terhadap kebijakan, bukan hanya berdasarkan kesesuaian format.

Tanggapan dan Solusi dari Pusat

Menanggapi berbagai kritik dan masukan, Bapak Heru menyampaikan beberapa tanggapan sebagai berikut:

• Revisi Template RPA: Template laporan RPA akan dievaluasi agar lebih fleksibel dalam hal jumlah halaman dan konten yang dimasukkan.
• Koordinasi Jadwal yang Lebih Baik: Direktorat Pelaksanaan Anggaran akan berupaya menyesuaikan jadwal penyusunan laporan agar tidak bertabrakan dengan tugas besar lainnya.
• Dorongan untuk Analisis yang Lebih Mendalam: Penyusun RPA didorong untuk menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif agar hasil analisis lebih tajam dan relevan.

Kesimpulan

Kegiatan Review Pelaksanaan Anggaran (RPA) tahun 2025 memberikan wawasan mendalam mengenai tantangan dan solusi dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Dengan adanya transisi pemerintahan dan reorganisasi kementerian, pelaksanaan anggaran menghadapi berbagai hambatan yang perlu segera diatasi.

Melalui strategi yang lebih fleksibel, efisien, dan inovatif, diharapkan pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional. Dengan adanya evaluasi berkelanjutan terhadap sistem dan regulasi yang ada, pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif dan sesuai dengan prioritas pembangunan negara.