Ahmad Abdul Haq

Dasar Hukum (Mengingat)

1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1), 27, dan 28 Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara

Riwayat

Mencabut:

• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian
• Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1950 dan Undang-Undang Darurat Nomor 34 Tahun 1950) sebagai Undang-undang Republik Indonesia
• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1957 tentang Menambah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang “Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1950 dan Undang-Undang Darurat Nomor 34 Tahun 1950) sebagai Undang-undang Republik Indonesia”, sebagai Undang-Undang
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1961 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil

Ditindaklanjuti dengan:

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun

Diubah dengan:

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

Dicabut dengan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Download

• Dari BPHN: http://bphn.go.id/data/documents?doc=Undang-Undang_Nomor_8_Tahun_1974
  [Lihat via Google Docs | Link alternatif | Tentang BPHN]
• http://sites.google.com/site/wikiapbn4/files/uu_1974_08%20kepegawaian.pdf
  (Lihat berkas gratis lainnya di folder /wikiapbn4/files/)
• http://www.bkn.go.id/in/profil/unit-kerja/organisasi-deputi-kinerja-dan-perundangan/direktorat-peraturan-perundang-undangan/kumpulan-peraturan/view.download/20/1146.html