Nomor |
Hal |
1 Tahun 2000 |
Pengesahan Ilo Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi Ilo Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) |
2 Tahun 2000 |
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 |
3 Tahun 2000 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 |
4 Tahun 2000 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum |
5 Tahun 2000 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimlka, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong |
6 Tahun 2000 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat |
7 Tahun 2000 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang |
8 Tahun 2000 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue |
9 Tahun 2000 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai |
10 Tahun 2000 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo |
11 Tahun 2000 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dankabupaten Banggai Kepulauan |
12 Tahun 2000 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata |
13 Tahun 2000 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam |
14 Tahun 2000 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur |
15 Tahun 2000 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Landak |
16 Tahun 2000 |
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan |
17 Tahun 2000 |
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan |
18 Tahun 2000 |
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang M |
19 Tahun 2000 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa |
20 Tahun 2000 |
Peruperubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan |
21 Tahun 2000 |
Serikat Pekerja/Serikat Buruh |
22 Tahun 2000 |
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999 |
23 Tahun 2000 |
Pembentukan Propinsi Banten |
24 Tahun 2000 |
Perjanjian Internasional |
25 Tahun 2000 |
Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 |
26 Tahun 2000 |
Pengadilan Hak Asasi Manusia |
27 Tahun 2000 |
Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung |
28 Tahun 2000 |
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-Undang |
29 Tahun 2000 |
Perlindungan Varietas Tanaman |
30 Tahun 2000 |
Rahasia Dagang |
31 Tahun 2000 |
Desain Industri |
32 Tahun 2000 |
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu |
33 Tahun 2000 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 |
34 Tahun 2000 |
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah |
35 Tahun 2000 |
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 |
36 Tahun 2000 |
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang |
37 Tahun 2000 |
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang |
Leave a Reply