Author Archives: Ahmad Abdul Haq
Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-11/PB/2015
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Pengalaman Menggunakan Aplikasi “Sinergi” Kementerian Keuangan
Satu album foto, muncul di “timeline” sebanyak foto dalam album. Pada tanggal 24 April 2015, saya mencoba membuat sebuah album foto di Sinergi. Agak repot mencari tempat untuk membuat album foto agar bisa mengunggah banyak foto sekaligus. Sampai akhirnya ketemu
Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-135/PB/2015
Penetapan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang Menerapkan Layanan Filial Tahap II
Penurunan dan Penyelarasan
Artikel induk: Pengelolaan Kinerja Penurunan (bahasa Inggris: Cascading) adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Penyelarasan (bahasa Inggris: Alignment)
Kartu Skor Berimbang
Artikel induk: Pengelolaan Kinerja Kartu Skor Berimbang (bahasa Inggris: Balanced Scorecard, BSC) adalah suatu alat manajemen strategis yang menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi ke dalam kerangka operasional. BSC merupakan alat yang dipakai dalam pengelolaan kinerja di Kementerian Keuangan.
Pengelolaan Kinerja
Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Adapun yang dimaksud dengan kinerja adalah hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan pegawai selama periode tertentu.
Uraian Jabatan Kepala Seksi Supervisi Proses Bisnis Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Artikel induk: Seksi Supervisi Proses Bisnis Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjen Perbendaharaan Uraian Jabatan Kepala Seksi Supervisi Proses Bisnis Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjen Perbendaharaan diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 597/KM.01/2013 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi
