Author Archives: Ahmad Abdul Haq
Hakim Ad Hoc
Hakim Ad Hoc adalah hakim yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diangkat untuk jangka waktu tertentu dan pengangkatannya diatur dalam Undang-Undang.
Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia atau IPM (bahasa Inggris: Human Development Index (HDI)) adalah variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.
Rekening Pemerintah Lainnya
Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) adalah Rekening Pemerintah yang tidak termasuk dalam Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran.
Lelang
Lelang atau Penjualan di Muka Umum adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.
Surat Perintah Membayar
Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
Penagihan Pajak
Penagihan Pajak adalah tindakan penagihan terhadap wajib pajak (WP) apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi.
Daftar Produk Hukum Tentang Badan Layanan Umum
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 68 dan 69; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor
Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Kebijakan Umum APBD atau KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun.
Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-3064/PB/2013
Kajian Fiskal Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Kajian Fiskal Regional
Kajian Fiskal Regional atau KFR adalah dokumen kajian yang disusun oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai pengelola fiskal di daerah yang berisi potret profil dan dinamika kondisi fiskal di wilayah masing-masing. KFR merupakan bukti dari pencapaian salah satu inisiatif strategis Ditjen
