Ahmad Abdul Haq

Dasar Hukum (Mengingat)

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
4. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-82/PB/2015 tentang Tim Penyusunan, Penilaian, Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Lingkup Ditjen Perbendaharaan

Riwayat

Ditindaklanjuti dengan: Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-9420/PB.1/2015 tentang Penyampaian Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-317/PB/2015

Download

• ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/peraturan/surat/2015/s_09420_pb1_2015.pdf