Tag Archives: Artikel dengan Pranala Produk Hukum yang Belum Lengkap

Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-45/PB/2014

Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Refund

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2014

Perubahan atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-61/PB/2013 Tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara

Bantuan: Produk Hukum

Artikel-artikel mengenai produk hukum (terdiri atas peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya) yang tersedia di Wikiapbn pada dasarnya merupakan bagian dari proyek himpunan produk hukum di bidang keuangan negara. Namun, sebagaimana batasan materi dari Wikiapbn, produk hukum yang dihimpun bukanlah semata-mata

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014

Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Bendahara pada Badan Layanan Umum dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014

Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

KPPN Majene

KPPN Majene adalah sebuah KPPN tipe A2 yang berkedudukan di Majene Sulawesi Barat. KPPN Majene berada di bawah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat dan memiliki wilayah kerja Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamasa.

KPPN Mamuju

KPPN Mamuju adalah sebuah KPPN tipe A1 yang berkedudukan di Mamuju Sulawesi Barat. KPPN Mamuju berada di bawah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat dan memiliki wilayah kerja Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Utara, dan Provinsi Sulawesi Barat.

Gedung Keuangan Negara

Gedung Keuangan Negara (GKN) adalah kantor perwakilan vertikal Kementerian Keuangan yang terletak di beberapa daerah di Indonesia. GKN memiliki tugas dan fungsi sebagai perwakilan Kementerian Keuangan dalam memberikan pelayanan masyarakat serta penyelenggaraan urusan bidang keuangan dan kekayaan negara di daerah bersangkutan.

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2014

Penggunaan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014

Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah