Daftar Singkatan
A
- AB
- Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie
- ABC
- Activity Based Costing
- ABK
- Analisis Beban Kerja
- Anggaran Berbasis Kinerja
- ABT
- Anggaran Belanja Tambahan
- ACH
- Automatic Clearing House
- ADB
- Asian Development Bank
- ADK
- Arsip Data Komputer
- AFD
- Application Functional Design
- AFP
- Annual Financial Plan
- AIPI
- Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
- APBD
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- APBN
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- APBN-P
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
- APD
- Aplikasi Penarikan Dana
- ANRI
- Arsip Nasional Republik Indonesia
- APIP
- Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
- APP
- Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
- Appr.
- Approbatio
- ARK
- Algemene Rekenkamer
- ASB
- Analisis Standar Belanja
- ASN
- Aparatur Sipil Negara
- ATD
- Application Technical Document
B
- BA
- Bagian Anggaran
- BAF
- Badan Analisa Fiskal
- BAKN
- Badan Administrasi Kepegawaian Negara
- Bakorkamla
- Badan Koordinasi Keamanan Laut
- Bakun
- Badan Akuntansi Keuangan Negara
- Bangda
- Pembangunan Daerah
- Bapeksta Keuangan
- Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan
- Bapepam
- Badan Pengawas Pasar Modal
- Bapepam-LK
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
- Bapeten
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir
- Bapopi
- Badan Olah Raga Profesional
- Bappenas
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- BAR
- Berita Acara Rekonsiliasi
- BAS
- Bagan Akun Standar
- BAST
- Berita Acara Serah Terima
- Basarnas
- Badan SAR Nasional
- Batan
- Badan Tenaga Nuklir Nasional
- Bawaslu
- Badan Pengawas Pemilihan Umum
- Baznas
- Badan Amil Zakat Nasional
- BCAA
- Budget Commitment Addendum Annual
- BCAM
- Budget Commitment Addendum Multiyear
- BCAR
- Budget Commitment Addendum Release
- BCKA
- Budget Commitment Kontrak Annual
- BCKM
- Budget Commitment Kontrak Multiyear
- BCKR
- Budget Commitment Kontrak Release
- BCP
- Business Continuity Plan
- BCSI
- Budget Commitment Supplier Inactive
- BCSR
- Budget Commitment Supplier Register
- BCSU
- Budget Commitment Supplier Update
- Bendum
- Bendaharawan Umum
- BG
- Bilyet Giro
- BI
- Bank Indonesia
- BI-RTGS
- Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
- BI SSSS
- Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System
- BIG
- Badan Informasi Geospasial
- BIG-eB
- Bank Indonesia Government Electronic Banking
- Bimtek
- Bimbingan Teknis
- BIN
- Badan Intelijen Negara
- Bintek
- Badan Informasi dan Teknologi Keuangan
- BKF
- Badan Kebijakan Fiskal
- BKKBN
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
- BKN
- Badan Kepegawaian Negara
- BKP
- Barang Kena Pajak
- BKPK
- Buku Kas Pembantu Pengeluaran
- BKPM
- Badan Koordinasi Penanaman Modal
- BKPP
- Buku Kas Pembantu Penerimaan
- BKU
- Buku Kas Umum
- BLU
- Badan Layanan Umum
- BLUD
- Badan Layanan Umum Daerah
- BMD
- Barang Milik Daerah
- BMG
- Badan Meteorologi dan Geofisika
- BMKG
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
- BMKN
- Barang Milik/Kekayaan Negara
- BMN
- Barang Milik Negara
- BNN
- Badan Narkotika Nasional
- BNP-2-TKI
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
- BNPB
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- BNPT
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- BNSP
- Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- BO
- Bank Operasional
- BOS
- Bantuan Operasional Sekolah
- BP
- Budget Preparation
- BPHTB
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- BPI
- Business Process Improvement
- BPLK
- Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan
- BPK
- Badan Pemeriksa Keuangan
- BP Kapet
- Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu
- BPKP
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- BPN
- Badan Pertanahan Nasional
- Bukti Penerimaan Negara
- BPOM
- Badan Pengawas Obat dan Makanan
- BPP
- Bendahara Pengeluaran Pembantu
- BPPT
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- BPPK
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
- BPS
- Badan Pusat Statistik
- Bagan Perkiraan Standar
- Biro Pusat Statistik
- BPYBDS
- Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
- BRR NAD-Nias
- Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias
- BSANK
- Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
- BSC
- Balanced Scorecard
- BSN
- Badan Standardisasi Nasional
- BUD
- Bendahara Umum Daerah
- Bultek SAP
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan
- BUMD
- Badan Usaha Milik Daerah
- BUMN
- Badan Usaha Milik Negara
- BUN
- Bendahara Umum Negara
- BUPLN
- Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara
- BW
- Burgerlijk Wetboek
C
- CaLK
- Catatan atas Laporan Keuangan
- CAN
- Commitment Application Number
- Capex
- Capital Expenditure
- CAT
- Computer Assisted Test
- CC
- Continuing Commitment
- CCB
- Change Control Board
- CE
- Collaboration Environment
- CFO
- Chief Financial Officer
- CHT
- Cukai Hasil Tembakau
- CKP
- Capaian Kinerja Pegawai
- CM
- Cash Management
- CMC
- Change Management and Communications
- CMS
- Cash Management System
- CoA
- Chart of Account
- COO
- Chief Operating Officer
- COTS
- Commercial Of The Shelf
- CPIN
- Cash Planning Information Network
- CQS
- (Based on) Consultant Qualification Selection
- CRA
- Change Readiness Assessment
- CRM
- Customer Relationship Management
- CRS
- Change Readiness Survey
- CVR
- Cross Validation Rule
D
- DAK
- Dana Alokasi Khusus
- DAK Non-DR
- Dana Alokasi Khusus Non-Dana Reboisasi
- Dapem
- Daftar Pembayaran Pensiun
- DAU
- Dana Alokasi Umum
- DBH
- Dana Bagi Hasil
- DBKP
- Daftar Barang Kuasa Pengguna
- DBP
- Daftar Barang Pengguna
- Dekon
- Dekonsentrasi
- Dekopin
- Dewan Koperasi Indonesia
- Detiknas
- Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
- DID
- Dana Insentif Daerah
- DIK
- Daftar Isian Kegiatan
- DIP
- Daftar Isian Proyek
- DIPA
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
- DIL
- Daftar Inventaris Lainnya
- DIR
- Daftar Inventaris Ruangan
- Diklat
- Pendidikan dan Pelatihan
- Diknas
- Pendidikan Nasional
- Dirjen
- Direktur Jenderal
- Ditjen
- Direktorat Jenderal
- DJA
- Ditjen Anggaran
- DJBC
- Ditjen Bea dan Cukai
- DJKD
- Ditjen Keuangan Daerah
- DJKN
- Ditjen Kekayaan Negara
- DJLK
- Ditjen Lembaga Keuangan
- DJP
- Ditjen Pajak
- DJPB
- Ditjen Perbendaharaan
- DJPBN
- Ditjen Perbendaharaan
- DJPK
- Ditjen Perimbangan Keuangan
- DJPKN
- Ditjen Pengawasan Keuangan Negara
- DJPLN
- Ditjen Piutang dan Lelang Negara
- DJPU
- Ditjen Pengelolaan Utang
- DPA
- Dewan Pertimbangan Agung
- DPD
- Dewan Perwakilan Daerah
- DNA
- Daftar Nominatif Anggaran
- DN KEK
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
- DO
- Daerah Otonom
- Delivery Order
- Drop Out
- DOB
- Daerah Otonom Baru
- DP3
- Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
- DPA
- Dewan Pertimbangan Agung
- DPA-PKPD
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
- DRN
- Dewan Riset Nasional
- DPOD
- Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah[1]
- DPR
- Dewan Perwakilan Rakyat
- DPRD
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- DR/Dr./dr.
- Dana Reboisasi
- Dokter
- Doktor
- DRPPHLN
- Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
- DSP
- Direktorat Sistem Penganggaran Ditjen Anggaran
- Direktorat Sistem Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan
- DTP
- Direktorat Transformasi Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan
- Ditanggung Pemerintah
E
- EA
- Executing Agency
F
- FKE
- Fasilitas Kredit Ekspor
G
- GFMRAP
- Government Financial Management and Revenue Administration Project
- GFS
- Government Finance Statistics
- GKN
- Gedung Keuangan Negara
- GL
- General Ledger
- GPP
- Gaji PNS Pusat
H
- HDI
- Human Development Index
- HDNL Uang
- Hibah Dalam Negeri Langsung Dalam Bentuk Uang
- HKPD
- Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah
- HLN
- Hibah Luar Negeri
- HLNL Uang
- Hibah Luar Negeri Langsung Dalam Bentuk Uang
- HSPK
- Harga Satuan Pokok Kegiatan
- HSU
- Harga Satuan Umum
I
- IAR
- Instructie voor de Algemene Rekenkamer atau Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer
- ICW
- Indonesische Comptabiliteitswet atau Indische Comptabiliteitswet
- IFKD
- Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah
- IIUPH
- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
- IKK
- Indikator Kinerja Kegiatan
- IKM
- Indeks Kepuasan Masyarakat
- IKU
- Indikator Kinerja Utama
- Impres
- Imbalan Prestasi
- Inpres
- Instruksi Presiden
- IPK
- Imbalan Prestasi Kerja
- IPM
- Indeks Pembangunan Manusia
- IPPMD
- Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah
- IPSAP
- Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
- Irjen
- Inspektur Jenderal
- Itjen
- Inspektorat Jenderal
J
- Jafung
- Jabatan Fungsional
- Jamsostek
- Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Jis.
- Junctis
- JKE
- Jam Kerja Efektif
- Jo.
- Juncto
K
- KAK
- Kantor Akuntansi Khusus
- Kerangka Acuan Kegiatan
- Kerangka Acuan Kerja
- KAN
- Komite Akreditasi Nasional
- Kanwil
- Kantor Wilayah
- Kapenpa
- Kantor Penyuluhan Pajak
- KAR
- Kantor Akuntansi Regional
- Kasda
- Kas Daerah
- Kasipa
- Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran
- KBI
- Kantor Bank Indonesia
- KBN
- Kantor Bendahara Negara
- KDP
- Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Kejagung
- Kejaksaan Agung
- Kemen BUMN
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- Kemen ESDM
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kemen KP
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kemen KUKM
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Kemen LH
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kemen PANRB
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kemen PDT
- Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
- Kemen PPPA
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kemen PPN
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
- Kemen PU
- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kemenag
- Kementerian Agama
- Kemenakertrans
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Kemendag
- Kementerian Perdagangan
- Kemendagri
- Kementerian Dalam Negeri
- Kemendikbud
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kemenhan
- Kementerian Pertahanan
- Kemenhub
- Kementerian Perhubungan
- Kemenhut
- Kementerian Kehutanan
- Kemenkes
- Kementerian Kesehatan
- Kemenkeu
- Kementerian Keuangan
- Kemenko Ekon
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kemenko Kesra
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Kemenko Polhukam
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- Kemenkominfo
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kemenkumham
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Kemenlu
- Kementerian Luar Negeri
- Kemenpera
- Kementerian Perumahan Rakyat
- Kemenparekraf
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kemenperin
- Kementerian Perindustrian
- Kemenpora
- Kementerian Pemuda dan Olah Raga
- Kemenristek
- Kementerian Riset dan Teknologi
- Kemensetneg
- Kementerian Sekretariat Negara
- Kemensos
- Kementerian Sosial
- Kementan
- Kementerian Pertanian
- KEN
- Komite Ekonomi Nasional
- Keppres
- Keputusan Presiden
- Keuda
- Keuangan Daerah
- KFR
- Kajian Fiskal Regional
- KGB
- Kenaikan Gaji Berkala
- KHN
- Komisi Hukum Nasional
- KIB
- Kartu Inventaris Barang
- KIBC
- Kantor Inspeksi Bea dan Cukai
- KIN
- Komite Inovasi Nasional
- KIP
- Kantor Inspeksi Pajak
- Keterbukaan Informasi Publik
- KIPS
- Kartu Identitas Petugas Satker
- KIR
- Kartu Inventaris Ruangan
- KL
- Kementerian Negara/Lembaga
- KKAP
- Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
- KKKS
- Kontraktor Kontrak Kerja Sama
- KKN
- Kantor Kas Negara
- Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- KLN
- Kantor Lelang Negara
- KMK
- Keputusan Menteri Keuangan
- KNKT
- Komite Nasional Keselamatan Transportasi
- Komas Haji
- Komisi Pengawas Haji Indonesia
- Komnas AKP
- Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan
- Komnas HAM
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- Komnas Lansia
- Komisi Nasional Lanjut Usia
- Kompolnas
- Komisi Kepolisian Nasional
- KONI
- Komite Olah Raga Nasional Indonesia
- KND
- Kekayaan Negara yang Dipisahkan
- KNL
- Kekayaan Negara Lain-lain
- KP4
- Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan
- KPA
- Kuasa Pengguna Anggaran
- KPAI
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- KPB
- Kuasa Pengguna Barang
- KPBN
- Kantor Pembantu Bendahara Negara
- KPDIA
- Kantor Pengolahan Data dan Informasi Anggaran
- KPDIP
- Kantor Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan
- KPDR
- Kantor Pengolahan Data Regional
- KPDIKR
- Kantor Pengelolahan Data dan Informasi Keuangan Regional
- KPI
- Key Performance Indicator
- Komisi Penyiaran Indonesia
- KPJM
- Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
- KPK
- Komisi Pembarantasan Korupsi
- KPKER
- Kantor Pelayanan Kemudahan Ekspor Regional
- KPKN
- Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
- KPKNL
- Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
- KPMK
- Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan
- KPN
- Kantor Perbendaharaan Negara
- KPP
- Kantor Pelayanan Pajak
- KPPBB
- Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
- KPPBC
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
- KPPD
- Kantor Pelayanan Pajak Daerah
- KPPN
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
- Kantor Pusat Perbendaharaan Negara
- KPU
- Komisi Pemilihan Umum
- KTUA
- Kantor Tata Usaha Anggaran
- KUA
- Kantor Urusan Agama
- Kebijakan Umum Anggaran
- Kebijakan Umum APBD
- KUH
- Kegiatan Usaha Hulu
- KUH Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- KUHAP
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- KUHD
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- KUHP
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- KUHPer
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- KUN
- Kas Umum Negara
- KY
- Komisi Yudisial
L
- LAK
- Laporan Arus Kas
- LAKIP
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- LAN
- Lembaga Administrasi Negara
- Lapan
- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
- LD
- Lembaran Daerah
- Lemhannas
- Lembaga Ketahanan Nasional
- Lemsaneg
- Lembaga Sandi Negara
- LHP
- Laporan Harian Penerimaan
- Laporan Hasil Pembinaan
- Laporan Hasil Pemeriksaan
- LHPS
- Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi
- LIPI
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- LK-DIP
- Lembaran Kerja Daftar Isian Proyek
- LKBUN
- Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
- LKI
- Laporan Keuangan Interim
- LKK
- Laporan Keuangan Konsolidasian
- LKKAP
- Laporan Keadaan Kredit Anggaran Pembangunan
- LKKAR
- Laporan Keadaan Kredit Anggaran Rutin
- LKKL
- Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
- LKKP
- Laporan Keadaan Kas Pembangunan
- LKKR
- Laporan Keadaan Kas Rutin
- LKP
- Laporan Kas Posisi
- LKPP
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- LKT
- Lembar Konfirmasi Transfer
- LN
- Lembaran Negara
- LO
- Laporan Operasional
- LPE
- Laporan Perubahan Ekuitas
- LPJ
- Laporan Pertanggungjawaban
- LPP RRI
- Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- LPP TVRI
- Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
- LPS
- Layanan Pesan Singkat
- Lembaga Penjamin Simpanan
- LPSAL
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- LPSK
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- LRA
- Laporan Realisasi Anggaran
- LRPP
- Laporan Realisasi Pembayaran Pensiun
M
- MA
- Mahkamah Agung
- m.a.
- Mata Anggaran
- MAK
- Mata Anggaran Pengeluaran
- MAP
- Mata Anggaran Penerimaan
- MBR
- Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- MDTF
- Multi-Donor Trust Fund
- Migas
- Minyak Bumi dan Gas Bumi
- MK
- Mahkamah Konstitusi
- Manajemen Kinerja
- MoSA
- Management of Spending Authority
- MPHL-BJS
- Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
- MPN
- Modul Penerimaan Negara
- MPR
- Majelis Permusyawaratan Rakyat
- MPRS
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
- MTF
- Multi-Donor Trust Fund
N
- ND
- Nota Debet
- Nota Dinas
- NGO
- Non-Government Organization
- NOL
- No Objection Letter
- NJOPTKP
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
- NJOP
- Nilai Jual Objek Pajak
- NK
- Nota Kredit
- NKO
- Nilai Kinerja Organisasi
- NKP
- Nilai Kinerja Pegawai
- NPP
- Nomor Penerimaan Potongan
- NPPHLN
- Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri
- NPPP
- Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman
- NPWP
- Nomor Pokok Wajib Pajak
- NSPK
- Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
- NTB
- Nomor Transaksi Bank
- NTP
- Nomor Transaksi Pos
- NTPN
- Nomor Transaksi Penerimaan Negara
O
- OJK
- Otoritas Jasa Keuangan
- OKA
- Otorisasi Kredit Anggaran
- Organta
- Organisasi dan Tata Laksana
- OTL
- Organisasi dan Tata Laksana
- Otda
- Otonomi Daerah
- Otsus
- Otonomi Khusus
P
- P2D2
- Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
- PA
- Pengadilan Agama
- Pengguna Anggaran
- Pabum
- Panas Bumi
- Pajak ABT dan AP
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
- PAN
- Perhitungan Anggaran Negara
- Pantek
- Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat
- PB
- Pengguna Barang
- PBDR
- Pajak atas Bungan, Dividen, dan Royalti
- PBI
- Pemberitahuan Babean Impor
- Penguasa Barang Inventaris
- PCSS
- Procurement Contract Summary Sheet
- PDNN
- Pendapatan Dalam Negeri Neto
- PDRD
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Pemda
- Pemerintah Daerah
- Pebin
- Pembina Barang Inventaris
- Perda
- Peraturan Daerah
- Perdasus
- Peraturan Daerah Khusus
- Perjadin
- Perjalanan Dinas
- Perpres
- Peraturan Presiden
- Perpu
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Perpusnas
- Perpustakaan Nasional
- PDG
- Pembuat Daftar Gaji
- PGP 1948
- Peraturan Gaji Pegawai Negeri 1948
- PGPN 1955
- Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 1955
- PGPN 1961
- Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 1961
- PGPS 1968
- Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 1968
- Pgs.
- Pengganti Sementara
- PHLN
- Pinjaman/Hibah Luar Negeri
- Piak
- Penilaian Inisiatif Antikorupsi
- Pjs.
- Pejabat Sementara
- PKB
- Pajak Kendaraan Bermotor
- PKBLU
- Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- PKD
- Pengelolaan Keuangan Daerah
- PKO
- Pengelola Kinerja Organisasi
- PKP
- Pengelola Kinerja Pegawai
- Pengusaha Kena Pajak
- PKPKD
- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
- PKPPD
- Pemegang Kekuasaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Plh.
- Pelaksana Harian
- PLN
- Pinjaman Luar Negeri
- Plt.
- Pelaksana Tugas
- PM
- Payment Management
- PMK
- Peraturan Menteri Keuangan
- PMTAS
- Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah
- PN
- Penerimaan Negara
- Pengadilan Negeri
- Piutang Negara
- PNBP
- Penerimaan Negara Bukan Pajak
- PNS
- Pegawai Negeri Sipil
- PNSD
- Pegawai Negeri Sipil Daerah
- PO
- Petunjuk Operasional
- POK
- Petunjuk Operasional Kegiatan
- Polri
- Kepolisian Negara Republik Indonesia
- PP
- Pengadilan Pajak
- Peraturan Pemerintah
- Petunjuk Pelaksanaan
- PPA
- Pejabat Pengguna Anggaran
- PPAS
- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
- PPATK
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- PPBI
- Pembantu Penguasa Barang Inventaris
- PPDDP
- Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
- PPDIA
- Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran
- PPDIP
- Pusat Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan
- PPh
- Pajak Penghasilan
- PPh OPDN
- Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri
- PPh WPOPDN
- Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
- PPHLN
- Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri
- PPK
- Pejabat Pembuat Komitmen
- PPKD
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
- PPn
- Pajak Penjualan
- PPN
- Pajak Pertambahan Nilai
- PPnBM
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- PPPTMGB “Lemigas”
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “Lemigas”
- PPSPM
- Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
- PPTIK
- Pusat Pengembangan Teknologi Informasi Keuangan
- PPTK
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- Prakom
- Pranata Komputer
- PSDH
- Provisi Sumber Daya Hutan
- PTKP
- Penghasilan Tidak Kena Pajak
- PTT
- Pegawai Tidak Tetap
- PUM
- Pemegang Uang Muka
- PUMC
- Pemegang Uang Muka Cabang
- PUPN
- Panitia Urusan Piutang Negara
- PUSAP
- Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan
- Pusdiklat
- Pusat Pendidikan dan Latihan
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan
- Pusintek
- Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan
- Puslatasi (Bea dan Cukai)
- Pusat Pengolahan Data dan Informasi Ditjen Bea dan Cukai
Q
(belum ada entri)
R
- RBA
- Rencana Bisnis dan Anggaran
- Rehab
- Rehabilitasi
- Rekon
- Rekonsiliasi
- Rekonstruksi
- RKAKL
- Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- RKUN
- Rekening Kas Umum Negara
- RP-DIK
- Rincian Perhitungan Daftar Isian Kegiatan
- RTGS
- Real Time Gross Settlement
S
- S.
- Staatsblad
- SABMN
- Sistem Akuntansi Barang Milik Negara
- SABUN
- Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
- SAI
- Sistem Akuntansi Instansi
- SAK
- Sistem Akuntansi Keuangan
- SAKPA
- Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
- SAKPB
- Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Barang
- SAL
- Saldo Anggaran Lebih
- SAPA
- Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran
- SAPB
- Sistem Akuntansi Pengguna Barang
- SAPKPB
- Sistem Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang
- SAPPA-E1
- Sistem Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I
- SAPPB-E1
- Sistem Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I
- SAPPA-W
- Sistem Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
- SAPPB-W
- Sistem Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah
- SAKUN
- Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
- SAP
- Standar Akuntansi Pemerintahan
- SAPD
- Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
- SAPP
- Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
- Satker
- Satuan Kerja
- SAU
- Sistem Akuntansi Umum
- SAUP
- Sistem Akuntansi Utang Pemerintah
- SBK
- Standar Biaya Keluaran
- SDM
- Sumber Daya Manusia
- Setkab
- Sekretariat Kabinet
- Sikubah
- Sistem Akuntansi Hibah
- SiLaBI
- Sistem Laporan Bendahara Instansi
- SiLaBUN
- Sistem Laporan Bendahara Umum Negara
- Simak-BMN
- Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
- Siska
- Sistem Informasi Keuangan
- SKM
- Saldo Kas Minimal
- SKN
- Sistem Kliring Nasional
- SKO
- Surat Keputusan Otorisasi
- SKP
- Statistik Keuangan Pemerintah
- Survey Kepuasan Perubahan
- SKPA
- Surat Kuasa Penggunaan Anggaran
- SKPD
- Satuan Kerja Perangkat Daerah
- SKPK
- Surat Ketetapan Pembayaran Kembali
- SKPKD
- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
- SKPP
- Surat Keterangan Penghentian Pembayaran
- SKTB
- Surat Keterangan Telah Dibukukan
- SNVT
- Satker Non-Vertikal Tertentu
- SP2D
- Surat Perintah Pencairan Dana
- SP2HL
- Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung
- SP3B BLU
- Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum
- SP3HL
- Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung
- SP3HL-BJS
- Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat
Berharga - SP4HL
- Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung
- SPAAP
-
Surat Pengesahan Alokasi Anggaran Proyek
- SPAAR
-
Surat Pengesahan Alokasi Anggaran Rutin
- SPAN
- Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
- SPAT
- Surat Penetapan Alokasi Transfer
- SPBy
- Surat Perintah Bayar
- SPD
- Surat Perjalanan Dinas
- SPHL
- Surat Pengesahan Hibah Langsung
- SPI
- Sistem Pengendalian Intern
- SPJ
- Surat Pertanggungjawaban
- SPM
- Sigaret Putih Mesin
- Standar Pelayanan Minimum
- Surat Perintah Membayar
- SPN
- Surat Penagihan
- SPP
- Surat Permintaan Pembayaran
- SPPD
- Surat Perintah Perjalanan Dinas
- SPT
- Surat Pemberitahuan
- Surat Perintah Transfer
- SPTB
- Surat Pernyataan Tanggung jawab Beianja
- SPTJM
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
- SPTMHL
- Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung
- SRAA
- Surat Rincian Alokasi Anggaran
- SSB
- Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- SSBP
- Surat Seturan Bukan Pajak
- SSP
- Surat Setoran Pajak
- SSPBB
- Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan
- SSPCP
- Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor
- SUN
- Surat Utang Negara
- Suntara
- Penyusunan dan Penataan Training
- Stbl.
- Staatsblad
- STS
- Surat Tanda Setoran
T
- Tamsil PNSD
- Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
- TKD
- Tes Kompetensi Dasar
- Tunjangan Kinerja Daerah
- TKPKN
- Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara
- TKT
- Tunjangan Kegiatan Tambahan
- TLC
- Treasury Learning Center
- TNI
- Tentara Nasional Indonesia
- TNP
- Treasury Notional Pooling
- TP
- Tugas Pembantuan
- TSA
- Treasury Single Account
- Tukin
- Tunjangan Kinerja
- ttd.
- tertanda
U
- UABUN
- Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara
- UAKPA
-
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
- UAKPB
- Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang
- UAPA
- Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
- UAPB
- Unit Akuntansi Pengguna Barang
- UAPBUN
- Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara
- UAPKPB
- Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang
- UAPPA-E1
- Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I
- UAPPB-E1
- Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I
- UAPPA-W
- Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
- UAPPB-W
- Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah
- UB
- Urusan Bersama
- UKP
- Usulan Kenaikan Pangkat
- UKP-4
- Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
- UKPPPP
- Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
- UP
- Uang Persediaan
- Urusan Pegawai
- UP4B
- Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat
- UPB
- Unit Pengelola Barang
- UU
- Undang-Undang
- UU Drt
- Undang-Undang Darurat
- UUD
- Undang-Undang Dasar
- UUDP
- Uang untuk Dipertanggungjawabkan
- UYHD
- Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan
V
- Vera
- Verifikasi dan Akuntansi
- Verak
- Verifikasi dan Akuntansi
- VI
- Vendu Instructie
- VR
- Vendu Reglement
W
- WA
- Withdrawal Application
- Wanhan Pangan
- Dewan Ketahanan Pangan
- Wantannas
- Dewan Ketahanan Nasional
- Wantimpres
- Dewan Pertimbangan Presiden
- WPR
- Warkat Pembebanan Rekening
- WTP
- Wajar Tanpa Pengecualian
- Warga Terkena Proyek
- WvK
- Wetboek van Koophandel voor Indonesie
X
(belum ada entri)
Y
(belum ada entri)
Z
(belum ada entri)
Referensi
- [1]Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah↩
Thaks you ya… Yang membuat hal ini .PR saya jdi slesai
Terima kasih telah memanfaatkan Wikiapbn 🙂