Ahmad Abdul Haq

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan atau JDIH Kementerian Keuangan adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.^[1]

JDIH Kementerian Keuangan merupakan sistem yang dibangun untuk melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Setjen Kementerian Keuangan, yaitu penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan.

Visi dan Misi

• Visi:

  “Menjadi penyedia informasi peraturan perundang-undangan dalam rangka menunjang penelitian perencanaan dan pembangunan hukum di bidang keuangan dan kekayaan negara”

• Misi:
  • Meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan akses kepada pimpinan Kementerian Keuangan pada khususnya dan publik pada umumnya untuk mendapatkan informasi peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam rangka mendukung terwujudnya e-Government;
  • Memperluas dan mengefektifkan jaringan kerja dengan lembaga terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja JDIH bidang keuangan dan kekayaan negara;
  • Meningkatkan Program Penyuluhan Hukum serta JDI Hukum bidang keuangan dan kekayaan negara dalam rangka pengembangan budaya hukum dan kesadaran hukum.

Pranala Luar

• Situs Resmi JDIH Kementerian Keuangan

Referensi

1. ^[1]Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.01/2007↩