Ahmad Abdul Haq

Alokasi dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2005 untuk Kabupaten Nias dan Nias Selatan hanya sebesar Rp12,930 milyar.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Kadisdik Sumut), Drs Taroni Hia, ketika dikonfirmasi wartawan di kantornya, Sabtu (4/2) berkaitan dengan pernyataan anggota DPRD Sumut mengenai dana tersebut sebagaimana dilansir beberapa media massa daerah ini beberapa hari sebelumnya.

Dalam pernyataannya itu, anggota DPRD Sumut mendesak Poldasu agar segera memeriksa Kadisdik Sumut untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp64 milyar yang merupakan bantuan APBN untuk Nias dan Nias Selatan.

Dana ini digunakan untuk melakukan rehabilitasi sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di kedua kabupaten tersebut.

Menurut Taroni Hia, kemungkinan besar jumlah dana yang disebutkan oleh anggota DPRD Sumut ini dikutip dari proposal kegiatan prioritas Disdik Sumut, khususnya untuk penanggulangan bencana alam di Pulau Nias.

Proposal itu diajukan untuk mendapat bantuan dari OCAJI, Jepang dan diajukan pada 23 Januari 2006. Jumlah dana yang diajukan dalam proposal itu adalah sebesar 6 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau senilai Rp60 milyar.

Rincian proposal itu masing-masing untuk Kabupaten Nias senilai 3,5 juta dolar AS atau Rp35 milyar dan Nias Selatan 2,5 juta dolar AS atau Rp25 milyar.

“Proposal kegiatan itu sendiri sampai saat ini masih dalam proses antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan Pemerintah Jepang,” katanya.

“Jadi, dana sebesar yang disebutkan dalam proposal itu sendiri masih belum diketahui apakah disetujui atau tidak,” tambahnya.

Jumlah sebenarnya

Sementara, lanjut Kadisdik Sumut ini, pada tahun anggaran 2005, dana yang berasal dari APBN dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)-Nias secara keseluruhan hanya sebesar Rp12,930 milyar.

Dirincikannya, untuk Satuan Kerja (Satker) BRR NAD-Nias yang berkedudukan di Nias, jumlah dananya senilai Rp9,630 milyar dan saat ini sedang dalam tahap pelelangan atau tender.

Kemudian, untuk proyek pendidikan dasar atau basic education project (BEP) atau WB III, masing-masing rehabilitasi tiga unit SD dan empat unit SMP dengan jumlah dana Rp2,1 milyar. Rehabilitasinya sendiri sudah rampung.

Untuk Satker SMP melakukan rehabilitasi sebanyak 19 unit sekolah dengan jumlah dana Rp1,2 milyar dan juga sudah rampung. “Jadi, secara keseluruhan baik dana APBN dan BRR NAD-Nias, total dananya senilai Rp12,930 milyar,” pungkas Taroni.

Sedangkan untuk Satker taman kanak-kanak (TK)/SD, SMA dan SMK, tandasnya, sama sekali tidak ada melakukan rehabilitasi gedung.

Di bagian lain keterangannya, Kadisdik Sumut ini mengungkapkan, pihaknya sangat berterimakasih atas kepedulian berbagai pihak, termasuk melakukan kritikan-kritikan, kepada dunia pendidikan di daerah ini, khususnya dinas yang dipimpinnya tersebut.

Menurutnya, kritikan itu merupakan lebih merupakan wujud kepedulian berbagai komponen masyarakat untuk turut memajukan dunia pendidikan di provinsi ini, apalagi saat ini pihaknya juga sedang berupaya mewujudkan target untuk setidaknya meraih peringkat tiga besar nasional dalam kurun tiga-lima tahun ke depan.

Meski demikian, Taroni Hia juga mengimbau berbagai komponen tersebut, hendaknya terlebih dulu melakukan klarifikasi kepada pihaknya demi menghindarkan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. (gas)