Ahmad Abdul Haq

Dasar Hukum (Mengingat)

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
4. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004
5. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan  Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 /KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Riwayat

Menindaklanjuti: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004

Download

• http://dppka.jogjaprov.go.id/site/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=119&Itemid=
• https://id.scribd.com/doc/21707685/Kepmenpan-25-th-2004
• https://id.scribd.com/doc/250826728/KEPMENPAN2004-025
• http://www.scribd.com/doc/21707685/Keputusan_Menteri_Pendayagunaan_Aparatur_Negara_Nomor_KEP/25/M.PAN/2/2004